Tag: haji 2019

Info Tambahan Kuota, Dirjen PHU: Kemenag Akan Konfirmasi

Jakarta (Kemenag) — Beredar informasi bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 10ribu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali mengaku masih akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait dengan berita tersebut.

“Kami akan meminta konfirmasi bila memang ada penambahan sebanyak 10 ribu jemaah haji,” tutur Nizar di Jakarta, Senin (15/04).

Menurut Nizar, pihaknya belum mendapat penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan itu. Apakah benar adanya penambahan kuota, dan jika benar apakah akan diterapkan untuk tahun ini.

“(Jika tahun ini), Tentunya akan berpengaruh terhadap Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Sebab, dalam BPIH itu ada biaya yang ditanggung jemaah dan ditanggung dari dana optimalisasi setoran awal,” kata Nizar.

“Bila ada tambahan 10 ribu berarti ada tambahan-tambahan yang tidak tertera di BPIH 2019,” lanjutnya.

Jika tambahan kuota itu benar adanya, Nizar akan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada Menteri Agama, utamanya terkait dengan mekanismenya. Sebab, penambahan kuota akan berdampak pada penambahan biaya dan itu harus mendapat persetujuan DPR.

“Semantara, kuota haji reguler tahun ini (dalam pembahasan BPIH) masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah haji,” tandasnya.

 

KEMENAG RI

Arab Saudi Tambah Kuota Haji 10 Ribu untuk RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia telah bertambah sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Ahad (14/4). Sebagai informasi, saat ini kuota jemaah haji RI sebanyak 221 ribu jamaah.

“Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Ahad 14 April 2019,” kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4).

Menurut Ace, penegasan keputusan itu juga disampaikan kembali Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). MBS sebelumnya telah menerima kedatangan Presiden Jokowi pada hari yang sama.

Penambahan kuota haji itu dinilai bermanfaat dalam mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang kini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan, umpamanya, di Sulawesi Selatan daftar tunggu itu bisa mencapai 40 tahun.

“Tambahan ini merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,” tambahnya.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim, penambahan kuota haji itu merupakan salah satu bukti kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi saat ini. Karena itu, dirinya menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi kemarin patut diapresiasi.

 

IHRAM REPUBLIKA

Bantu Jamaah Hindari Riba, Al Fath Gandeng BMT

Biro perjalanan umrah dan haji khusus Al Fath Sunnah Amanah resmi bekerja sama dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ash Shiddiq. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah ini dilakukan untuk membantu para calon jamaah dalam menghindari riba, khususnya terkait pembiayaan Biro perjalanan umrah dan haji khusus Al Fath Sunnah Amanah resmi bekerja sama dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ash Shiddiq. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah ini dilakukan untuk membantu para calon jamaah dalam menghindari riba, khususnya terkait pembiayaan ibadah umrah.

Pendiri Al Fath Sunnah, Gusti Aditia mengatakan, perusahaannya berdiri dan menjalin kerja sama dengan BMT Ash Shiddiq atas dasar pemikiran. Yakni, dia menilai masih cukup banyak biro perjalanan umrah yang pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai syariat.

“Untuk itu ana (saya) berkeinginan untuk membantu para rekan-rekan terdekat untuk berangkat umrah sesuai syariat Rasulullah SAW,” kata Gusti Aditia saat acara bertajuk “Umrah & Haji Maksimal! 2019”, Ahad (14/4).

Dia meneruskan, setiap biro perjalanan umrah dan haji belum tentu dari aspek pembiayaannya sesuai dengan syariat. Maka dari itu, Al Fath menggandeng BMT Ash Shiddiq. “Konsen di dalam keberangkatan travel Al Fath ini dari mulai berangkat sampai Tanah Suci itu, Insya Allah sesuai syariat. Itu konsep utamanya dari travel,” katanya.

Gusti menambahkan, saat ini masih banyak kaum Muslim yang berusia produktif ingin berangkat  ke Tanah Suci, tetapi terbentur masalah dana. Misalnya, mereka terkendala pengaturan budget tiap bulan atau tahun, sehingga sulit mencapai jumlah dana yang cukup untuk melangsungkan ibadah umrah atau haji.

Dia mengakui, di tengah masyarakat sudah cukup banyak lembaga perbankan yang menawarkan tabungan ibadah umrah dan haji. Namun, program tersebut dinilainya masih cenderung memberatkan calon jamaah. Misalnya, adanya biaya-biaya tambahan ataupun jumlah setoran yang kurang sesuai dengan kemampuan.

“Belum lagi, masih ada yang berunsur riba atau gharar, misal, ada biaya asuransi, yang mana secara syariat Islam kedua hal tersebut hukumnya haram,” kataya.

Menjawab permasalahan itu, Al Fath bermaksud menawarkan sebuah program tabungan umrah dan haji. Itu bukan hanya ringan bagi penabung, tetapi juga sesuai syariat. Maka Al Fath kemudian mengajak BMT Ash Shiddiq untuk bekerja sama menjalankan program tabungan itu.

IHRAM

 

77 Ribu Calon Jamaah Haji Sudah Lakukan Rekam Biometrik

Rekam biometrik jamaah haji 1440 H/ 2019 M terus berlangsung di sejumlah kantor VFS Tasheel yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Proses tersebut harus dilakukan jamaah karena mulai tahun ini Arab Saudi menerapkan kebijakan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa.

“Sejak kali pertama dibuka (rekam biometrik) pada 11 Maret 2019, sampai hari ini sudah 77 ribu calon jamaah haji atau sekitar 38 persen yang sudah rekam biometrik,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Muhajirin Yanis kepada Republika, Sabtu (6/4).

Muhajirin mengatakan, proses rekam biometrik berlangsung setiap hari pada jam kerja di kantor VFS Tasheel. Data terbaru menginformasikan presentasi terbesar yang sudah rekam biometrik adalah jamaah dari Jawa Barat. Disusul jamaah dari Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Utara.

Ia menjelaskan, calon jamaah haji dari empat provinsi tersebut sudah di atas 50 persen yang telah melakukan rekam biometrik. Kemenag berupaya agar proses rekam biometrik bisa selesai pada akhir April 2019

Kasubdit Dokumentasi Haji, Nasrullah Jassam menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan VFS Tasheel agar proses rekam biometrik bisa lebih dipercepat lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merelokasi alat dari tempat yang sudah selesai ke wilayah yang belum ada kantor VFS Tasheel-nya.

“Gorontalo sudah hampir 100 persen, kalau sudah selesai, sebagian alatnya akan dipindah ke daerah lain, misalnya ke Papua,” ujarnya.

Seperti diketahui, kantor VFS Tasheel belum ada di semua wilayah Indonesia. Sementara rekam biometrik harus dilakukan calon jamaah haji di VFS Tasheel sebagai syarat mendapatkan visa haji. Oleh karena itu, peralatan untuk merekam biometrik akan dipindahkan ke wilayah yang belum memiliki kantor VFS Tasheel.

Nasrullah menambahkan, hasil rekam biometrik yang dilakukan jamaah akan ditindaklanjuti dengan proses penerbitan visa. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan pihaknya untuk memproses visa calon jamaah haji.

“Selain hasil rekam biometrik, untuk penerbitan visa diperlukan paspor jamaah, bukti telah suntik vaksin meningitis dan lembar bukti pelunasan biaya haji, sampai saat ini lebih dari 185 ribu paspor jamaah sudah siap,” ujarnya.

Nasrullah memastikan proses penerbitan visa untuk calon jamaah haji sudah mulai bisa dilakukan akhir bulan ini. Supaya sudah banyak calon jamaah haji yang siap menjelang tahap awal pemberangkatan jamaah pada Juli 2019.

IHRAM REPUBLIKA

Kemenkes Siapkan Klinik Kesehatan Haji Lebih Lengkap

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) akan jauh lebih bagus. KKHI didesain lebih baik karena memiliki daya tampung yang cukup banyak dan memiliki fasilitas lengkap.

“Daya tampungnya cukup banyak, memiliki ruang ICU, dan memiliki ruang perawatan jiwa,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes) Kemenkes, Eka Jusuf Singka, kepada Republika.co.id, dalam acara Sosialisasi Hasil Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia terkait Istitha’ah di Bogor, Rabu (10/4) malam.

Eka menjelaskan, KKHI di Madinah memiliki 100 tempat tidur yang KKHI sebelumnya hanya 70 tempat tidur. Bahkan kata Eka, KKHI Madinah ini bisa digunakan sebanyak 120 tempat tidur.

Eka mengatakan, Kemenkes tahun ini akan membawa obat-obatan sebanyak 70 ton. Jumlah ini masih sama dengan tahun lalu. Perlengkapan tidak hanya didatangkan dari Indonesia tetapi juga diperoleh di tanah suci.

“Obat-obatan sebagian dikirim dari sini dan sebagian dibeli di sana alat-alat kesehatan dibeli semuanya,” katanya.

Eka berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik. Untuk itu Eka meminta para petugas kesehatan di bawah kordinasinya bekerja dengan penuh keikhlasan.

“Insya Allah. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Sekali lagi mengurus haji itu harus ada tawadhu’nya. Kita harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak merendahkan diri kepada Allah,” katanya.

 

IHRAM REPUBLIKA

Gelar Sosialisasi, Kemenkes Tegaskan Urgensi Istitaah Haji

Kementerian Kesehatan menegaskan jamaah haji yang sakit apabila tidak diberikan prioritas atau tidak diberikan pembinaan dengan baik penyelenggaraan ibadah hajinya tidak akan maksimal.

Penegasan ini disampaikan “Sosialisasi Hasil Ijtima Majelis Ulama Indonesia Tentang Istitha’ah Kesehatan Jamaah Haji” di Bogor, Selasa (9/4) malam. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan kepala kentor wilayah Kementerian Agama dari sejumlah daerah.

Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes) Kemenkes, Eka Jusuf Singka, mengatakan Kemenkes RI mengapresiasi hasil Ijtima’ MUI tentang Istitaah kesehatan jamaah haji di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada 2018 lalu. Untuk itu hasil ijtima’ ini perlu disosialisasikan agar calhaj peduli dengan kesehatannya masing-masing.

Dia menjelaskan, usaha MUI dan Kemenag dalam penyelenggaraan kesehatan haji dengan baik ini sebagai bukti, bahwa penyelenggara haji Indonesia ini, betul-betul memiliki komitmen terhadap kesehatan.

Jamaah haji Indonesia harus dibina, dilayani, dan harus dilindungi kesehatannya “Jadi bukan hanya persoalan umum dan ibadahnya, melainkan juga dari segi kesehatan harus dibina,” ujarnya.

Eka mengatakan, proses rumusan MUI terkait istitaah cukup lama. Di mana Pusat Kesehatan Haji bekerja sama dengan MUI selalu diskusi dalam sebuh forum FGD. Sebagai bahannya, Kemenkes telah menyerahkan semua Permenkes 15 tahun 2016 Tentang Kesehatan Jamaah Haji.

“Yang tentunya telah disusun bersama-sama Kementerian Agama untuk bisa dikaji dan dianalisis secara syar’i atau fikih MUI hasilnya cukup menggembirakan di mana MUI telah memandang istitaah kesehatan haji hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan haji itu sendiri,” katanya.

Eka menambahkan, kegiatan ini juga menyosialisasikan mengenai safari wukuf dan badal melontar jumrah. Tiga hal ini juga sangat erat kaitannya dengan rukun dan wajib haji.

“Yang dijalankan jamaah haji Indonesia juga kesehatan haji dan pada dasarnya telah mendukung penyelenggaraan haji itu sendiri,” katanya.

 

IHRAM REPUBLIKA

Buku Manasik Haji Sudah Dibagikan Sejak Februari Lalu

Direktur Bina Haji Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi, mengatakan, buku manasik haji juga sudah dibagikan sejak akhir Februari lalu. Menurutnya, hampir semua provinsi sudah terdistribusi buku manasik haji.

“Jadi mungkin jika ada beberapa yang belum terdistribusi mungkin saja terjadi. Tapi jika melapor, akan segera kita ambil langkah. Saya sampai hari ini belum menerima laporan atau informasi,” ujarnya Kamis, (4/4).

Ia mengatakan, ada beberapa perubahan dalam buku manasik haji tahun ini. Perubahan itu mengikuti kebijakan yang ada. Misalnya, di buku manasik yang lalu, jatah makan jamaah selama di Makkah disebutkan hanya sebanyak 15 kali. Sedangkan haji tahun ini, jamaah mendapat jatah makan 40 kali di Makkah.

Selain katering, dalam manasik haji juga disampaikan soal perubahan dalam akomodasi. Sebelumnya, ia menjelaskan bahwa akomodasi di Madinah dilakukan melalui sewa sistem setengah musim dan pernah dengan sewa jasa layanan.

Namun tahun ini, 70 persen akomodasi dilakukan dengan menyewa hotel dengan sistem satu musim penuh seperti halnya di Makkah. Hal itu agar hotel atau penginapan jamaah bisa dikelola sendiri oleh petugas haji Indonesia.

Sehingga, jamaah tidak lagi menemui kendala seperti tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, jamaah belum mendapat hotel saat tiba di Madinah, atau jamaah sudah diminta meninggalkan hotel sebelum selesai Arbain.

IHRAM REPUBLIKA

Ini Alasan Manasik Haji Dilakukan Lebih Awal

Pelaksanaan manasik haji bagi calon haji mandiri (non-Kelompok Bimbingan Ibadah Haji/KBIH) tahun ini dilakukan lebih awal. Berbeda dengan tahun lalu, di mana manasik haji dilakukan sekitar 1 bulan sebelum keberangkatan kloter perdana jamaah Indonesia ke Arab Saudi.

Direktur Bina Haji Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi, mengatakan manasik haji tahun ini memang dilakukan lebih dini. Ia mengatakan, pelaksanaan manasik haji telah dimulai sejak Januari lalu. Menurutnya, hal ini dilakukan agar jamaah lebih memiliki waktu untuk memahami, mempelajari, dan mendalami manasik haji mulai dari sisi ibadah maupun perjalanannya.

“Dengan memberikan manasik lebih awal dan lebih sering, jamaah lebih tahu apa yang akan mereka hadapi di Tanah Suci. Dengan demikian, jamaah secara awal sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinannya,” kata Khoirizi, saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (4/4).

Ia menuturkan, memang ada perubahan dalam mekanisme pelaksanaan manasik haji 2019. Sebelumnya, kantor urusan agama (KUA) di tingkat kecamatan akan melaksanakan manasik haji setelah anggaran turun.

Namun tahun ini, menurutnya, pemerintah dalam hal ini Kemenag meminta seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) melaksanakan manasik haji sejak awal dan tidak perlu menunggu turunnya anggaran.

Khoirizi melanjutkan, calon jamaah diberi pendidikan dan pemahaman terkait berbagai masalah haji, baik dari sisi ibadah, kesehatan maupun perjalanan. Misalnya, terkait cara atau apa yang harus dilakukan jamaah ketika tiba di Makkah atau saat hendak menunaikan umrah.

Dari segi ibadah, calon jamaah harus memahami makna ibadah haji. Kemudian, dari segi perjalanan, jamaah diharapkan memahami apa yang harus dilakukannya saat di tanah suci. Sementara dari segi kesehatan, calon jamaah akan diimbau untuk mempersiapkan diri. Misalnya, agar mereka rajin berolahraga dan menjaga pola makan serta kesehatan sejak di tanah air.

IHRAM REPUBLIKA

Pelunasan BPIH akan Masuki Tahap Kedua

Pelunasan BPIH tahap pertama telah berlangsung sejak 19 Maret 2019 hingga 15 April 2019 mendatang. Calon jamaah yang akan melakukan pelunasan dapat melalui sejumlah lembaga perbankan seperti Mandiri Syariah Mobile, Net Banking dan Kantor Cabang Mandiri Syariah dan Layanan Syariah Bank (LSB) Mandiri.

“Kouta jamaah untuk pelunasan pertama, sesuai dengan kuota nasional 204.000 dikurangi 5 persen untuk jamaah cadangan tahap kedua,” jelas Direktur Pengelolaan Dana Haji, Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Dirjen PHU), Maman Saefullah saat dihubungi Republika, Ahad (31/3).

Maman menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No 140 tahun 2019 dan Keputusan Dirjen PHU No 117 tahun 2019, apabila kuota jamaah masih tersisa, maka akan dibuka pelunasan tahap kedua. Pelunasan tahap kedua tersebut kemungkinan dibuka pada 30 April 2019 sampai dengan 10 Mei 2019.

“Perlu kami infokan, per 29 Maret, calon jamaah yang telah melunasi, kurang dari 119 ribu atau 58 persen dari jumlah total jamaah,” kata Maman saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (31/3).

Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) khusus tahap pertama juga telah berjalan sejak 26 Maret 2019 hingga 2 April 2019. Sedangkan pelunasan tahap kedua akan berlangsung pada 12 April 2019 hingga 16 April 2019 nanti.

Ini Persiapan Jemaah Haji Berhak Lunas Saat Keppres BPIH Terbit

Jakarta (PHU)—Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada jemaah haji yang telah ditetapkan berangkat pada tahun 1440H/2019M ini untuk segera mempersiapkan biaya pelunasannya saat Keputusan Presiden (Keppres) Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) ditandatangani Presiden.

Demikian penjelasan Menag saat penetapan dan pengesahan BPIH antara Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Senin (04/02).

Menag juga meminta kepada jemaah haji untuk segera menghubungi Bank Penerima Setoran (BPS) masing-masing untuk menlunasi biaya hajinya.

“Setelah Keppres terbit, sejak saat itulah setiap calon haji yang ditetapkan berangkat tahun ini bisa segera menghubungi BPS masing-masing untuk melunasi biaya hajinya,” kata Menag.

Jumlah yang harus dilunasi jemaah, kata Menag adalah selisih dari setoran awal sebesar Rp25.000.000 dengan rata-rata Rp35.235.602.

Menag juga berpesan kepada seluruh jemaah agar sudah mempersiapkan diri dan segala sesuatunya termasuk manasik haji yang terus harus dipelajari terkait tata cara dan urutan pelaksanaan ibadah hajinya.

“Setelah Keppres itu terbit untuk segera melunasi biaya haji dan sejak sekarang sudah mempersiapkan diri dan segala sesuatunya selain manasik haji yang terus dipelajari terkait tata cara urutan dan bagaimana haji diselenggarakan,” terang Menag.

Selain memperdalam manasik haji, jemaah juga diminta untuk menjaga kesehatannya karena ibadah haji merupakan ibadah fisik yang membutuhkan stamina yang prima.

“Yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesehatan kita dari sekarang dan nanti diperkirakan tanggal 6 Juli nanti para calon jemaah memasuki asrama haji karena kloter pertama insya Allah akan diberangkatkan 7 Juli,” tandasnya

Pemerintah bersama DPR resmi menyepakati Direct Cost (Biaya yang dibiayai oleh jemaah) pada Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1440 H/2019M. Biaya haji dipastikan tidak mengalami kenaikan sehingga besaran yang harus dibebankan per jemaah sama dengan biaya tahun 2018 lalu yaitu sebesar Rp 35.235.602.(ha/ha)

KEMENAG RI