Tag: haji

Kemenag membantah penilaian bahwa membatalkan pemberangkatan jemaah haji sebagai keputusan yang terburu-buru. Keputusan itu sudah dilakukan melalui kajian mendalam.

“Keputusan itu tentu berdasarkan kajian mendalam, baik dari aspek kesehatan, pelaksanaan ibadah, hingga waktu persiapan. Tidak benar kalau dikatakan terburu-buru,” tegas Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi di Jakarta, Jumat (4/6/2021). “Pemerintah bahkan melakukan serangkaian pembahasan, baik dalam bentuk rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun rapat panja haji dengan Komisi VIII DPR,” sambungnya.

Menurut Khoirizi, Kemenag tentu berharap ada penyelenggaraan haji. Bahkan, sejak Desember 2020, Kemenag sudah melakukan serangkaian persiapan, sekaligus merumuskan mitigasinya. Beragam skenario sudah disusun, mulai dari kuota normal hingga pembatasan kuota 50%, 30%, 25% sampai 5%.

Bersamaan dengan itu, persiapan penyelenggaraan dilakukan, baik di dalam dan luar negeri. Persiapan layanan dalam negeri, misalnya terkait kontrak penerbangan, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), penyiapan dokumen perjalanan, penyiapan petugas, dan pelaksanaan bimbingan manasik.

Demikian pula penyiapan layanan di Saudi, baik akomodasi, konsumsi, maupun transportasi, termasuk juga skema penerapan protokol kesehatan haji, dan lainnya. Namun, semuanya baru bisa diselesaikan apabila besaran kuota haji sudah diterima dari Saudi.

Menag, kata Khoirizi, bahkan sempat berkoordinasi secara virtual dengan Menteri Haji Arab Saudi saat itu, yakni Saleh Benten, tepatnya pada pertengahan Januari 2021 untuk mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji. Sebelumnya, Menag juga bertemu Duta Besar (Dubes) Arab Saudi Esam Abid Althagafi, dan mendiskusikan penyelenggaraan ibadah haji.

“Saya pada 16 Maret lalu juga berkoordinasi dengan Dubes Saudi di kantornya, membicarakan masalah penyelenggaraan ibadah haji. Semua upaya kita lakukan, meski faktanya, sampai 23 Syawwal 1442 H, Kerajaan Arab Saudi belum mengundang Pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M,” tegasnya. “Ini bahkan tidak hanya Indonesia, tapi semua negara. Jadi sampai saat ini belum ada negara yang mendapat kuota, karena penandatanganan Nota Kesepahaman memang belum dilakukan,” lanjutnya.

Kondisi ini berdampak pada persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Sebab, MoU tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442H/2021M itu hingga hari ini belum juga dilakukan. Padahal, dengan kuota 5% dari kuota normal saja, waktu penyiapan yang dibutuhkan tidak kurang dari 45 hari.

“Demi melakukan kajian lebih matang sembari berharap pandemi segera berakhir, Kemenag menunda hampir 10 hari untuk mengumumkan pembatalan. Tahun lalu, pembatalan diumumkan 10 Syawwal, tahun ini kami lakukan pada 22 Syawal,” tegasnya. “Dan kondisinya masih sama. Pandemi masih mengancam jiwa, Saudi juga tidak kunjung memberi kepastian. Kita lebih mengutamakan keselamatan jemaah dan memutuskan tidak memberangkatkan,” tandasnya. *

Rep: Ahmad

HIDAYATULLAH

Ibadah haji merupakan ibadah yang paling berat karena banyak mengeluarkan waktu, tenaga dan biaya. Untuk itu Allah SWT hanya mewajibkan ibadah ini dilaksanakan kepada hambanya yang mampu secara fisik dan finansial.

“Dalam ibadah haji mulai dari perintah sampai pelaksanaannya, sebetulnya banyak kita temukan indikasi takhfif (keringanan) dan takhyir (pilihan),” kata KH Ahmad dan Chodri Romli dalam bukunya Ensiklopedia Haji dan Umrah.

Keringan ini kata KH Ahmad ditegaskan dalam Alquran surah Ali Imran ayat 97 (…yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.”

Rasulullah SAW bersabda, “Menunaikan ibadah haji wajib bagi orang yang mampu melakukan perjalanan ke Baitullah.” (HR. Muslim).

KH Ahmad mengatakan, bahwa Firman Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut jelas mengisyaratkan adanya tujuan memberi kemudahan dan tidak menyulitkan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Kata dia banyak ditemukan yang pada dasarnya pelaksanaan haji mulai dari pilihan kemudahan dan dispensasi. 

Di antaranya pertama.

Waktu untuk menunaikan Haji cukup longgar. Menurut Mazhab Syafi’i bisa ditunda, bahkan dalam syariat, Haji para jamaah diperkenankan memilih sesuka hati bentuk pelaksanaannya. Ada haji tamattu, Ifrad atau Qiran. “Ini disepakati oleh semua mazhab,” katanya.

Kedua dalam membayar Fidyah pun, diberi pilihan. Mau berkurban, berpuasa atau bersedekah sesuai (QS al-baqarah ayat 156).

Ketiga dalam hal mabit di Muzdalifah ternyata ada riwayat bahwa Rasulullah SAW telah menyuruh keluarganya untuk berangkat terlebih dahulu setelah lewat tengah malam sebelum berjudulnya manusia. Demikian juga mabit di mina, beliau mengizinkan para pekerja dan pengembala untuk mabit di luar mana. 

Keempat kita tahu bahwa perbuatan Nabi Muhammad di dalam Haji Wada ada yang dikategorikan oleh fuqoha sebagai rukun wajib dan Sunah. Akan tetapi, hal ini menimbulkan perselisihan: mana yang rukun mana yang wajib. “Sebab sifatnya jasmani dan ihtimal (kemungkinan-kemungkinan),” katanya.

Kelima pada hari Nahar Rasulullah SAW melontar jumroh aqobah lalu mencukur rambut, kemudian menyembelih hadyu, selanjutnya menuju Makkah untuk tawaf ifadah. Akan tetapi setelah kembali ke Mina dan mengadakan halaqah beliau selalu memberi jawaban yang sama atas pertanyaan berbeda ( Kerjakanlah, tiada dosa). 

“Itulah jawaban beliau tentu saja, sahabat yang bertanya itu karena merasa apa yang telah terjadi di dia kerjakan tidak sama persis dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW,” katanya.

IHRAM