Haji Sangat Dibatasi, Ini Dampaknya Buat Arab Saudi?

Perputaran uang dalam proses ibadah haji dan umrah memberi kontribusi penting buat ekonomi Arab Saudi. Pembatasan jamaah haji tahun ini hanya boleh pemukim Saudi diprediksi berpengaruh pada pendapatan dan ekonomi negara.

Seperti diketahui tiap jamaah haji bisa menghabiskan ribuan dolar AS untuk menunaikan ibadah sekali seumur hidup itu.
Pengeluaran jamaah haji mencakup konsumsi, visa, transportasi, oleh-oleh. Jika ribuan dolar dikalikan sekitar 1,8 juta jamaah haji per tahun maka angkanya sungguh luar biasa.

“Restoran, agen wisata, maskapai, perusahaan ponsel dan negara (Saudi) mendapat dana besar selama haji,” kata aktivis muda Arab Ahmed Maher dilansir dari BBC pada Sabtu, (27/6).

Kemudian kantor berita Reuters memperkirakan pendapatan Saudi dari penyelenggaraan haji dan umrah per tahun sekitar 12 miliar dolar AS. Jumlah itu ternyata merupakan 20 persen dari PDB Saudi.

“Keputusan (pembatasan haji) itu sungguh sebuah berita besar. Ini akan mengendorkan ekonomi lokal,” ujar Simon Henderson selaku pengamat Arab Saudi dari Washington Institute for Near East Policy.

Henderson menduga dampak ekonomi karena pembatasan jamaah haji akan sangat dirasakan di Jeddah. Kota tersebut terkenal dan berkembang berkat posisinya sebagai penerima tamu sekaligus pelayan jamaah haji.

“Secara tradisi dan sejarah, kesejahteraan Jeddah bergantung pada jamaah haji. Kali ini warga disana tak bisa bergantung pada itu lagi,” ucap Henderson.

Saudi sudah mencabut jam malam yang berlaku nasional pada 21 Juni. Itu berarti warga disana bisa beraktivitas lagi hingga malam hari. Walau demikian, ada 150 ribu kasus Covid-19 yang terus bertambah di Saudi. Dari jumlah itu, 1.400 orang meninggal dunia.

IHRAM

Saudi Apresiasi Indonesia Negara Pertama Dukung Kebijakan Haji 2020

Jakarta (Kemenag) — Pemerintah Arab Saudi mengapresiasi dukungan Indonesia terhadap kebijakan pembatasan jemaah haji 1441H/2020M. Apresiasi tersebut disampaikan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi kepada Menteri Agama RI Fachrul Razi di kantor Kementerian Agama, Jakarta.

“Indonesia telah lebih dulu mengumumkan untuk membatalkan kebarangkatan jemaah haji. Saat ini, kita apresiasi Indonesia dan Menag karena yang pertama mendukung keputusan Saudi dalam membatasi haji,” terang Essam bin Abed di Jakarta, Jumat (26/06).

“Apresiasi ini disampaikan otoritas tertinggi di Saudi kepada Indonesia, terutama Menag yang terkait dengan urusan keagamaan di Indonesia,” sambungnya.

Karena alasan keselamatan di tengah wabah Covid-19, Kerajaan Arab Saudi, pada Senin 22 Juni 2020, pukul 21.30 waktu setempat, memutuskan untuk menggelar ibadah haji 1441H/2020M hanya secara terbatas untuk Warga Negara Saudi dan Warga Negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi. Esok harinya, Menag Fachrul Razi mengapresiasi kebijakan Arab Saudi yang mengedepankan keselamatan jemaah haji.

Menurut Essam bin Abed, keputusan ini diambil sebagai langkah mengamankan jiwa. Pandemi Covid-19 terjadi di hampir seluruh negara di dunia. Karenanya, Saudi mengambil keputusan untuk meniadakan keberangkatan jemaah dari seluruh negara. Jemaah haji tahun ini hanya dibatasi untuk Warga Negara Saudi dan Warga Negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi. 

Essam menambahkan, sejak terjadi Covid-19, Saudi telah melakukan kajian terkait penyelenggaraan haji 1441H/2020M. Dalam proses tersebut, pada Maret 2020, Pemerintah Saudi melalui Kementerian Haji telah bersurat ke seluruh negara Islam untuk tidak tergesa-gesa melakukan kontrak. Menurutnya, masalah haji sangat berkait dengan pembiayaan dan proses lainnya sehingga keputusan penundaan kontrak diambil sejak awal agar tidak ada dampak yang timbul darinya.

Dikatakan Essam, pandemi Covid-19 menyebabkan banyak negara menunda pelaksanaan semua kegiatan mereka yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dan, kerumunan haji adalah yang terbesar di dunia. Bahkan, saat penyelenggaraan ibadah haji, ada momen saat jutaan jemaah kumpul di satu titik. “Itu berpotensi masalah. Keputusan membatasi jemaah haji, demi keselamatan masyarakat,” jelasnya.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah, saya menyampaikan apresiasi atas sikap dan dukungan Indonesia terhadap keputusan Saudi membatasi jemaah haji tahun ini,” tandasnya.

KEMENAG RI

Komisi Fatwa MUI: Jika Mengancam Jiwa, Tak Masalah Haji Ditunda

SETELAH ditunggu-tunggu, Kerajaan Arab Saudi akhirnya mengumumkan keputusannya terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 1441H/2020M. Arab Saudi memutuskan untuk tetap menggelar ibadah haji 1441H/2020M di tengah pandemi Covid-19.

Namun, demi keselamatan dari ancaman wabah global virus corona itu, Arab Saudi menggelar ibadah haji secara terbatas. Yaitu hanya untuk Warga Negara Saudi dan Warga Negara asing atau ekspatriat yang saat ini sudah berada atau berdomisili di Arab Saudi.

Keputusan ini disampaikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada Senin (22/06/2020) waktu Arab Saudi.

Sebelumnya, pada 2 Juni 2020 lalu, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah lebih dulu mengumumkan keputusan tidak memberangkatkan jamaah haji Indonesia pada tahun 1441H/2020M ini akibat pandemi Covid-19.

Ini artinya, pada tahun ini dipastikan tidak ada pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia ke Tanah Suci. Sebagaimana diketahui, kuota haji Indonesia tahun ini berjumlah 221.000 jamaah, terdiri dari kuota haji reguler (203.320) dan kuota haji khusus (17.680). Mereka insya Allah akan diberangkatkan pada musim haji tahun 1442H/2021M.

Lantas, bagaimana hukumnya jika ibadah haji ditunda karena ada wabah? Bagaimana pula seharusnya sikap jamaah yang gagal berhaji tahun ini?

Berikut penjelasan dari Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Dr H Hasanuddin AF MA sebagaimana dikutip dari Majalah Suara Hidayatullah edisi Mei 2020/Ramadhan 1441H lalu:

Bagaimana pandangan fikih terhadap penundaan haji demi menghindari suatu wabah?

Lantas, bagaimana hukumnya jika ibadah haji ditunda karena ada wabah? Bagaimana pula seharusnya sikap jamaah yang gagal berhaji tahun ini?

Berikut penjelasan dari Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Dr H Hasanuddin AF MA sebagaimana dikutip dari Majalah Suara Hidayatullah edisi Mei 2020/Ramadhan 1441H lalu:

Bagaimana pandangan fikih terhadap penundaan haji demi menghindari suatu wabah?

Ya, sama dengan ibadah-ibadah lainnya. Misalnya, shalat Jumat, boleh saja tidak diselenggarakan, lalu diganti dengan shalat Dhuhur. Itu contoh kecil. Nah, ibadah yang lebih besar seperti haji, (ditunda) lebih nggak masalah lagi, jika jiwa manusia bisa terancam dengan wabah itu. Saya kira, apa yang dilakukan pemerintah Saudi sudah tepat. Mereka kan memang yang memiliki otoritas untuk menutup Ka’bah.

Jangankan ibadah, masalah akidah pun dalam ajaran Islam ada dispensasinya. Ada rukhshah (keringanan). Tahukah Anda? Dalam ayat al-Qur’an, kalau ada seseorang melakukan suatu hal yang bisa mengakibatkan kafir. Kafir itu sesuatu yang derajat pelanggarannya tinggi. Boleh kok melakukan (kafir), selama nyawanya terancam.

Contoh, “sujud Anda sama berhala ini, kalau tidak saya bunuh!”. Ancamannya itu benar-benar dilakukan. Kalau Anda nggak mau sujud akan dibunuh. Boleh nggak sujud kepada berhala..? Boleh. Dengan catatan, hati Anda harus tetap bersiteguh dengan keimanannya. Untuk hatinya jangan ikut sujud sama berhala. Yang sujud cukup fisiknya. Jadi contoh seperti itu, akidah saja ada dispensasinya dalam Islam. Apalagi masalah ibadah yang lebih rendah derajatnya daripada persoalan akidah.

Apa nasihat Anda untuk masyarakat Indonesia yang tahun ini tidak berangkat haji karena ditunda pelaksanaannya?

Kalau memang ditunda sampai tahun depan, ya diterima saja dengan kesabaran, penuh keikhlasan, dan menerimanya sebagai sebuah takdir serta cobaan. Nggak jadi berangkat tahun ini, ya berarti tahun depan. InsyaAllah…

Kalaupun ada jamaah haji yang sudah lansia. Tahun ini nggak jadi berangkat haji, sementara tahun depan sudah meninggal lebih dulu, maka niatnya berhaji sudah jadi. Jangan sampai memaksakan diri. Pokoknya harus tetap berangkat haji. Kata al-Qur’an, “Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.”

Bagaimana pandangan Anda terhadap peristiwa munculnya wabah Covid-19?

Ini kan virus jenis baru. Dan belum ada vaksinnya. Mau diapain? Ya sudah ambil hikmahnya. Kuasa Allah Subhanahu Wata’ala. Sedemikian rupa Kuasa-Nya. Dengan virus begini kecil saja sudah kelabakan masyarakat dunia. Belum lagi kiamat.

Makanya sadar! Mulai sekarang. Yang selama ini sombong seolah segala sesuatu bisa diupayakan oleh manusia. Sekarang mereka menyerah. Sudahlah, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wata’ala.

Apa pesan Anda untuk masyarakat Muslim di Indonesia?

Ya, waspadalah. Virus corona ini bukanlah main-main. Bisa menimpa diri kita. Bisa juga menimpa orang lain. Makanya, aturan-aturan yang sudah dibuat pemerintah, misalnya DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB, harus ditaati dan diikuti. Jangan pernah dianggap sepele.*

Rep: Achmad Fazeri

Editor: Muhammad Abdus Syakur

HIDAYATULLAH

Jamaah Haji Tahun Ini Hanya Pemukim di Arab Saudi

Arab Saudi menggelar pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan jumlah terbatas, yaitu jamaah dari berbagai macam negara yang berada di Arab Saudi. Pelaksanaan ibadah haji tersebut dilakukan dengan menerapkan langkah-langkah menjaga jarak.

Keputusan itu diambil sehubungan dengan meningkatnya kasus Covid-19 di seluruh dunia, kurangnya vaksin dan kesulitan menjaga jarak sosial di antara sejumlah besar pengunjung Masjidil Haram yang datang dari luar negeri, Kantor Berita Negara Arab Saudi melaporkan.

Arab Saudi melarang jamaah yang datang dari luar negeri melaksanakan ibadah haji tahun ini karena virus corona. “Keputusan ini diambil untuk memastikan pelaksanaan haji dilakukan dengan cara yang aman dari perspektif kesehatan masyarakat sambil mengamati semua tindakan pencegahan dan protokol jaga jarak yang diperlukan untuk melindungi manusia dari risiko yang terkait dengan pandemi ini, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam melestarikan kehidupan manusia,” berdasarkan pernyataan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Jumlah kasus virus corona di Arab Saudi telah melebihi 160 ribu, dengan 1.307 kematian, menyusul peningkatan kasus infeksi baru selama dua minggu terakhir. Sekitar 2,5 juta peziarah biasanya mengunjungi situs-situs Islam paling suci di Makkah dan Madinah selama pelaksanaan ibadah haji. Data resmi menunjukkan Arab Saudi menghasilkan sekitar 12 miliar dolar AS setahun dari haji dan umrah.

Kerajaan Arab Saudi menghentikan penerbangan penumpang internasional pada bulan Maret dan meminta umat muslim pada Maret untuk menunda rencana haji sampai pemberitahuan lebih lanjut. Kedatangan internasional jamaah umrah juga telah ditangguhkan sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Awal bulan ini, Malaysia dan Indonesia sama-sama melarang warganya melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk ibadah haji, dengan alasan kekhawatiran akan virus corona.

IHRAM

Kemenag Pastikan Jamaah tak Kehilangan Porsi Berangkat Haji

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali memastikan jamaah tidak kehilangan porsi berangkat haji tahun depan akibat pembatalan pengiriman calhaj.

“Kalau Keppres belum dibatalkan maka porsinya tidak hilang,” kata Nizar dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang dipantau daring dari Jakarta, Kamis (18/6).

Adapun yang dimaksud Dirjen PHU adalah Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1441 Hijriyah/2020 Masehi. Menurut dia, Keppres itu masih berlaku sehingga ada jaminan pembatalan keberangkatan jamaah tahun ini tidak membuat yang bersangkutan kehilangan porsi haji.

Keberangkatan calon haji hanya menjadi mundur untuk tahun depan. Hal itu, kata dia, juga berlaku mundur satu tahun bagi jamaah setahun setelah itu dan seterusnya.

Nizar mengatakan jamaah yang tidak menarik setoran awal haji akan tetap memiliki porsi berangkat haji. Dengan kata lain, jamaah tidak kehilangan porsi jika hanya menarik setoran pelunasan haji.

Menurut dia, pembatalan pengiriman haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) juga tidak menyalahi aturan.

“Keppres hanya menentukan dasar pembiayaan BPIH dan Bipih. Sementara menteri ada kewenangan dia untuk pembatalan,” kata dia.

Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dalam raker dengan Kemenag itu mengatakan memang dalam undang-undang tidak dijelaskan secara khusus mengenai penundaan atau pembatalan haji. Akan tetapi, kata dia, seharusnya itu diputuskan secara konsensus dalam rapat kerja antara DPR dengan pemerintah.

“Karena belum ada di undang-undang. Itulah pentingnya kita ada konsensus. Karena apa yang diputuskan pemerintah dan DPR setingkat dengan UU,” kata dia.

Kemenag, kata dia, tidak pada tempatnya berkonsultasi kepada Kemenkumham soal pembatalan haji karena seharusnya kepada DPR. Ada aturan yang menurut dia dilangkahi dan salah prosedur.

IHRAM

Jika Dilihat Fasilitasnya, Biaya Haji 2020 Lebih Murah

Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441M/2020M sebesar Rp 35.235.602. Jika melihat banyak fasilitas yang diterima jamaah tahun ini, Bipih lebih murah dibandingkan Bipih tahun lalu.

“Kami ingin menyampaikan ke masyarakat Indonesia khususnya jamaah haji yang akan datang sesungguhnya ongkos haji 2020 turun  sebesar beberapa tambahan-tambahan yang diberikan kepada jamaah,” kata Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan hasil pembahasan BPIH tahun 2020 di DPR, Kamis (30/1).

Marwan menyampaikan, beberapa tambahan yang diterima jamaah tahun ini yang tidak ada di komponen Bipih tahun lalu di antaranya, jamaah tahun ini mendapat 10 kali makan, dibayarkan Visa sebesar 300 SAR atau  ekuivalen sebesar Rp 1,1 juta sudah termasuk dalam Bipih dan mendapat sewa full musim di Madinah.

“Sesungguhnya untuk mendapatkan nilai ini panjang perdebatannya. Kenapa berdebat panjang, karena ada BPKH yang tidak mau diambil banyak dari nilai manfaatnya,” katanya.

Marwan mengatakan, meski banyak perdebatan, akhirnya Komisi VIII, Kemenag dan BPKH sepakat jamaah hanya membayar sebesar 51 persen dari rata-rata Bipih sebesar Rp 68.948.217 yang sisanya sebesar 49 persen.

“Atau rata-rata Rp 33.712.915 perjamaah dibiayai oleh dana yang bersumber dari nilai manfaat dana efisiensi,” katanya.

Sementara itu anggota Komisi VIII Jefry Romdonny mengatakan, pada prinsipnya Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja Panja BPIH yang telah berusaha merasionalisasi BPIH tahun 2020, termasuk beberapa langkah strategis upaya perbaikan pelayanan.  Akan tetapi Romdonny memberikan catatan khusus untuk perbaikan pelayanan selanjutnya.

Pertama akomodasi jamaah Indonesia di Madinah seluruhnya harus diupayakan berada di wilayah Markaziyah. Kedua Bus Shalawat disediakan dari pemondokan atau akomodasi yang berjarak minimal 1 KM dari Masjidil Haram dan Bus Shalawat dari pemondokan atau akomodasi ke Masjidil Haram sebaik-sebaliknya hanya ditempuh 1 kali naik bus.

Ketiga, menu katering sebaiknya bercita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan jamaah dan diupayakan semaksimal mungkin berasal dari produk pertanian Indonesia sendiri. Keempat pemerintah harus melakukan peningkatan intensitas komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk upaya penambahan jumlah kuota haji Indonesia.

“Semisal menjadi 250 ribu jamaah agar waiting list keberangkatan haji bisa berkurang hingga calon jamaah tidak menunggu terlalu lama,” katanya.

Penambahan kuota sebanyak 250 ribu penting diupayakan, agar segera ada kepastian apakah ada penambahan atau tidak. Karena, Hal ini dapat berpengaruh kepada kesiapan kerja panitia Haji selanjutnya.

Untuk itu dia meminta bahwa sebelum ada kepastian penambahan kuota haji, pemerintah tidak menyampaikan apapun kepada calon jamaah, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan para calon jamaah. Karena pada dasarnya setiap jamaah ingin segera diberangkatkan.

Kelima agar pemerintah melakukan pengeceka kembali kesiapan menyeluruh terhadap bandara-bandara embarkasi atau demarkasi jamaah haji. Keenam mendorong pembangunan asrama haji di sekitar bandara Kertajati tempatnya di Majalengka.

“Sehingga jamaah haji mendapat kemudahan akomodasi terdekat ketimbang harus pulang pergi dari daerah asal asrama haji Bekasi bandara Kertajati,” katanya.

Ketujuh, demi kesempurnaan ibadah haji, perlu adanya peningkatan peran dan dukungan fasilitas pemandu dari Kelompol Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Tanah Suci.

IHRAM