Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama sepakat Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441M/2020M sebesar Rp 35.235.602. Jika melihat banyak fasilitas yang diterima jamaah tahun ini, Bipih lebih murah dibandingkan Bipih tahun lalu.
“Kami ingin menyampaikan ke masyarakat Indonesia khususnya jamaah haji yang akan datang sesungguhnya ongkos haji 2020 turun sebesar beberapa tambahan-tambahan yang diberikan kepada jamaah,” kata Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang saat membacakan kesimpulan hasil pembahasan BPIH tahun 2020 di DPR, Kamis (30/1).
Marwan menyampaikan, beberapa tambahan yang diterima jamaah tahun ini yang tidak ada di komponen Bipih tahun lalu di antaranya, jamaah tahun ini mendapat 10 kali makan, dibayarkan Visa sebesar 300 SAR atau ekuivalen sebesar Rp 1,1 juta sudah termasuk dalam Bipih dan mendapat sewa full musim di Madinah.
“Sesungguhnya untuk mendapatkan nilai ini panjang perdebatannya. Kenapa berdebat panjang, karena ada BPKH yang tidak mau diambil banyak dari nilai manfaatnya,” katanya.
Marwan mengatakan, meski banyak perdebatan, akhirnya Komisi VIII, Kemenag dan BPKH sepakat jamaah hanya membayar sebesar 51 persen dari rata-rata Bipih sebesar Rp 68.948.217 yang sisanya sebesar 49 persen.
“Atau rata-rata Rp 33.712.915 perjamaah dibiayai oleh dana yang bersumber dari nilai manfaat dana efisiensi,” katanya.
Sementara itu anggota Komisi VIII Jefry Romdonny mengatakan, pada prinsipnya Fraksi Partai Gerindra mengapresiasi kinerja Panja BPIH yang telah berusaha merasionalisasi BPIH tahun 2020, termasuk beberapa langkah strategis upaya perbaikan pelayanan. Akan tetapi Romdonny memberikan catatan khusus untuk perbaikan pelayanan selanjutnya.
Pertama akomodasi jamaah Indonesia di Madinah seluruhnya harus diupayakan berada di wilayah Markaziyah. Kedua Bus Shalawat disediakan dari pemondokan atau akomodasi yang berjarak minimal 1 KM dari Masjidil Haram dan Bus Shalawat dari pemondokan atau akomodasi ke Masjidil Haram sebaik-sebaliknya hanya ditempuh 1 kali naik bus.
Ketiga, menu katering sebaiknya bercita rasa Nusantara sesuai zonasi penempatan jamaah dan diupayakan semaksimal mungkin berasal dari produk pertanian Indonesia sendiri. Keempat pemerintah harus melakukan peningkatan intensitas komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk upaya penambahan jumlah kuota haji Indonesia.
“Semisal menjadi 250 ribu jamaah agar waiting list keberangkatan haji bisa berkurang hingga calon jamaah tidak menunggu terlalu lama,” katanya.
Penambahan kuota sebanyak 250 ribu penting diupayakan, agar segera ada kepastian apakah ada penambahan atau tidak. Karena, Hal ini dapat berpengaruh kepada kesiapan kerja panitia Haji selanjutnya.
Untuk itu dia meminta bahwa sebelum ada kepastian penambahan kuota haji, pemerintah tidak menyampaikan apapun kepada calon jamaah, sehingga tidak menimbulkan kegelisahan para calon jamaah. Karena pada dasarnya setiap jamaah ingin segera diberangkatkan.
Kelima agar pemerintah melakukan pengeceka kembali kesiapan menyeluruh terhadap bandara-bandara embarkasi atau demarkasi jamaah haji. Keenam mendorong pembangunan asrama haji di sekitar bandara Kertajati tempatnya di Majalengka.
“Sehingga jamaah haji mendapat kemudahan akomodasi terdekat ketimbang harus pulang pergi dari daerah asal asrama haji Bekasi bandara Kertajati,” katanya.
Ketujuh, demi kesempurnaan ibadah haji, perlu adanya peningkatan peran dan dukungan fasilitas pemandu dari Kelompol Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Tanah Suci.