Tiga Nasihat KH Syuhada Bahri Untuk Melawan Kebangkitan PKI

Komunisme berdadasarkan catatan sejarah dimana saja selalu melakukan pembantaian bahkan korban yang berjatuhan mencapai jutaan, seperti yang terjadi di Uni Soivet.

Di Indonesia sendiri komunisme memberontak pada tahun 1948 dan 1965. Padahal saat itu komunisme di Indonesia ditopang oleh Cina dan Uni Soviet. Indonesia sendiri berdasarkan rekayasa politik yang begitu panjang jika dulu ada gerakan bebas PKI, artinya orang PKI tidak boleh masuk PNS dan lainnya. Berjalannya waktu larangan itu hilang perlahan. Meski secara akademik itu benar karena sampai saat ini para pelaku sudah tidak ada dan mungkin tinggal anak atau cucu mereka. Namun namanya idiologi itu susah dihilangkan.

Tetapi saat itu setelah PKI melakukan pemberontakan pimpinan partai tersebut lantas mengintruksikan ke jaringan dibawahnya dengan tiga pilihan. Pertama, agar PKI dibubarkan, pilihan lain adalah menyusup ke ormas lainnya. Dan yang terakhir ada sebuah intruksi “Suatu saat kita (PKI) akan kembali”. Syarat untuk kembali adalah jika ada gerakan yang meresahkan masyarakat.

Dari tokoh PKI yang tersisa itu kemudian dikirim ke luar negeri yaitu ke negera Yugoslavia untuk dikader dan tidak pulang ke Indonesia karena pecah pemberontakan G 30 S PKI.

“Sekarang ini negara sedang mengalami gonjang-ganjing politiki, PKI dalam hal ini selalu memanfaatkan masa seperti ini. Dalam hal ini semua komponen bangsa biasanya fokus ke kota untuk memikirkan persoalan tersebut. Nah, PKI mengambil kesempatan itu dengan masuk ke desa-desa yang “terlupakan” oleh pejabat-pejabat negara.” Ujar KH Syuhada Bahri Selasa (25/8).

PKI jika diamati sudah perlahan berani menampakkan batang hidungnya. Sel-selnya sudah mulai digerakan melalui seni dan budaya. Yang kedua menurut analisa saya bahwa saat ini orang PKI sedang melalukan test, apakah dengan gerakan PKI ini negara akan bersikap atau tidak.

Sementara itu disatu sisi Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya yang lalu juga memberikan wacana akan meminta maaf terhadap korban HAM berat termasuk para korban PKI.

Sehingga dikalangan TNI angkatan darat mulai resah. Sebab jika itu benar ditetapkan maka yang akan menjadi “tersangka” adalah dua yaitu TNI Angkatan Darat dan Islam. Makanya beberapa jenderal mulai fokus pada persoalan tersebut.

“Maka mewaspadai kebangkitan munculnya gerakan PKI bukan sebuah sikap berlebihan tetapi memang benar adanya” tambah Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia.

Disisi lain saat umat Islam fokus pada kebangkitan PKI muncul lagi gerakan syiah dan mereka kemungkinan mereka bisa bergabung.

Kedatangan delegasi Partai Komunis Tiongkok ke Indonesia Senin (8/6/2015) beberapa waktu yang lalu juga menjadi perhatian sendiri. Padahal semenjak tahun 1965 hingga tahun 2014 Partai Komunis Tiongkok tidak pernah datang secara resmi ke Indonesia, baru tahun ini partai tersebut kembali datang ke Indonesia.

“Meski dimedia disebutkan kedatangan mereka ditemuai oleh Surya Paloh, tetapi saya tidak yakin hanya bertemu dengan dia pasti juga diagendakan lain untuk menemui pimpinan negara”

Luhut B Panjaitan dalam pertemuannya dengan masyarakat ekonomi pernah mengatakan pendanaan Indonesia saat ini untuk pengadaan infrastruktur itu berasal dari Tiongkok (Cina). Sedangkan perkebunan itu dari Iran.

“Pengiriman besar-besaran warga Tiongkok ke Indonesia juga mulai dirasakan seperti yang terjadi di Banten. Sampai tukang paculnya juga didatangkan dari Tiongkok”

Sedang yang di Cilacap seperti yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja kalau mandor dari Tiongkok gajinya sebulan 30 juta tetapi dari Indonesia 3 juta. Artinya para pekerja Tiongkok diharapkan dengan gaji besar bisa membeli rumah yang akhirnya akan menetap di Indonesia.

Solusi umat Islam dalam mensikapi akan kebangkitan komunis, KH Syuhada Bahri memberikan tiga nasihatnya yang pertama adalah bahwa umat Islam harus segera melakukan konsolidasi organasasi. Kedua harus ada langkah edukasi turun kebawah. Kita lebih banyak menunggu umat, mari itu kita balik para ulama harus mau untuk turun kebawah. Dan yang ketiga melakukan advokasi.

 

sumber:PanjiMas

Bagaimana Syariah Islam Memberantas Komunisme (PKI) ?

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, praktis dunia dibawah kendali hegemoni tunggal ideologi kapitalisme dibawah kepemimpinan Amerika dan barat. Dunia yang sebelumnya terbelah menjadi dua blok, hubungan ketegangan internasional yang bersifat multipolar berubah menjadi satu kesatuan kendali Amerika dengan politik bipolarnya.

Ideologi sosialisme dan kapitalisme, seiring runtuhnya Soviet mulai dipertanyakan sekaligus ditinggalkan. Rusia, sebagai negara inti pecahan Soviet, tidak terlalu memiliki peranan dalam kancah perpolitikan internasional.

Seluruh negeri-negeri Islam berada dalam kendali peradaban barat kapitalis, dengan menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sekuler dengan beragam corak dan bentuknya.

Amerika menjadi pemain tunggal, menguasai seluruh wilayah bekas jajahan Inggris, termasuk menguasai seluruh wilayah Turki utsmani yang telah dirobek dengan perjanjian sykes – picot, sebagai wilayah jajahannya.

Pengaruh ideologi sosialisme komunisme meredup sejak runtuhnya Soviet. Diberbagai pertarungan kepentingan dunia, Rusia mengalah atau terpaksa kalah, dan akhirnya berkompromi berbagi ghanimah dengan menerima sisa jarahan Amerika.

Seluruh negeri Islam mengekor kepada Amerika dan barat. Bahkan tidak sebatas konsepsi politik dan pemerintahan demokrasi yang diadopsi dari barat, seluruh interaksi sosial dan sistem kehidupan kaum muslimin diatur oleh peradaban barat yang sekuler.

Meski Soviet telah runtuh, potensi ancaman ideologi sosialisme – komunisme, tetap menjadi bahaya laten yang patut diwaspadai seluruh umat dan bangsa.

Potensi sosialisme komunisme untuk kembali mengatur kehidupan politik, berbangsa dan bernegara, wajib diwaspadai. Betapa tidak, ideologi ini telah terbukti menimbulkan berbagai malapetaka dan kerusakan terhadap berbagai umat dan bangsa.

Jejak Sosialisme-Komunisme di Indonesia, Kemunduran dan Kebangkitannya

Kebrutalan dan kebiadaban sejarah komunis yang direpresentasikan oleh Partai Komunisme Indonesia (PKI), telah dirasakan secara nyata oleh bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia telah sepakat untuk menutup lembaran komunisme sebagai sejarah kelam dan cukup mengambil hikmah darinya.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, nampaknya komunisme (PKI) di Indonesia tengah mencari celah untuk kembali dalam pentas politik Indonesia dan mencoba mengambil alih ruang publik dari sterilisasi komunisme.

Beberapa kali telah terjadi penemuan simbol dan acara-acara yang ditengarai terkait dengan agenda komunisme (baca: PKI). Jejak komunisme PKI Kembali menghiasi ruang publik dan menuntut untuk eksis dan dianggap bagian dari anak bangsa yang sebelumnya telah menjadi korban sejarah.

 

Yang lebih miris, upaya untuk menarik ulang sejarah PKI termasuk didudukkan kembali sebagai bahagian korban sejarah justru muncul dari Pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Presiden Joko Widodo memerintahkannya untuk mencari kuburan massal korban peristiwa 1965 dan lanjutannya.

Pencarian kuburan masal ini  dijadikan sandaran argumen bagi Pemerintah untuk meminta maaf kepada korban peristiwa 1965.

“Presiden tadi memberitahu bahwa memang disuruh cari aja kalau ada kuburan massalnya,” ungkap Luhut kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/04/16).

di Kantor Kemenko Polhukam, Luhut juga menegaskan pemerintah “baru bisa meminta maaf” kepada korban peristiwa 1965, “jika ditemukan mass grave atau kuburan massalnya (BBC.com, 25/4/16).

Sontak saja isu ini memantik keprihatinan publik dan perdebatan banyak pihak. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yunahar Ilyas berpendapat, perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menkopolhukam Luhut Panjaitan untuk mencari kuburan massal korban G30 S/PKI sebagai bumerang bagi pemerintah.

Menurutnya, langkah tersebut sama saja dengan membangunkan macan yang sedang tidur. Sebab, jika diniatkan untuk rekonsiliasi, tak sedikit barisan sakit hati pada PKI yang akan bangkit menentang langkah pemerintah ini.

Yunahar menilai pemerintah tak perlu menempuh langkah rekonsiliasi terhadap tragedi pembantaian 1965-1966 ini. Rekonsiliasi, sambungnya, tak bisa dilakukan karena pihak-pihak yang bersangkutan sudah meninggal dunia (Okezone.com, 26/4/16).

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan menolak pilihan permintaan maaf dari negara kepada korban pelanggaran HAM sepanjang 1965-1966 setelah adanya gerakan 30 September 1965 (G30S).

“Pakai logika saja, yang memberontak (saat G30S) itu siapa. Masa mereka yang berontak, negara yang harus meminta maaf?” ungkapnya.

Dia meyakini bahwa yang melakukan pemberontakan saat G30S adalah Partai Komunis Indonesia, yang menurutnya, telah melakukan pemberontakan dengan membunuh para jenderal TNI. (Republika.com, 19/8/15).

Menilik dari rentan pengguliran isu, dikaitkan dengan menguatnya peran China dalam pemerintahan Jokowi – JK, kekhawatiran bangkitnya PKI dengan ideologi komunisme memang bukan isapan jempol belaka.

China merupakan negara dengan ideologi sosialisme – komunisme yang memiliki peran penting, terlebih pada saat posisi China menguat secara ekonomi dan politik dalam kancah internasional akhir-akhir ini. China juga memiliki sejarah panjang dan keterkaitan erat dengan pemberontakan PKI yang merongrong negeri ini.

Terlebih, sebagai sebuah ideologi, sosialisme – komunisme tidak bisa dihapuskan. Sepanjang ada yang mempelajari ajarannya, meyakini kebenarannya serta mengemban dan memperjuangkan ideologinya, kembalinya kekuatan politik komunisme PKI dalam kancah politik tinggal menunggu waktu saja.

Akar Masalah Komunisme PKI dan Solusinya

Memahami komunisme PKI artinya seluruh elemen Umat dan bangsa wajib memahami ideologi sosialisme – komunisme secara keseluruhan. Pemahaman yang utuh terhadap realitas dan pemikiran ideologi sosialisme – komunisme, mengantarkan pada arah dan kebijakan praktis yang tepat untuk memberantasnya.

Sebagai sebuah ideologi, sosialisme komunisme telah menjadikan Dialektika materialisme dan materialisme historis sebagai akidah dasarnya. Konsep ketuhanan ditiadakan, berdasarkan asumsi kehidupan ini berasal dari Dialektika materi.

Asas untuk mengatur masyarakat dalam kehidupan publik, merujuk pada materialisme historis dan class strugle (perjuangan kelas). Negara, memiliki otoritas penuh untuk mengatur masyarakat dengan meniadakan pengakuan hak privat terhadap individu warga negara.

Syariah Islam telah menetapkan bahwa Allah SWT telah menciptakan materi dari ketiadaan menuju wujudnya. Islam telah memberikan keyakinan, bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta, pencipta manusia dan juga pencipta kehidupan.

Kehidupan berjalan berdasarkan desain yang telah Allah SWT tetapkan, bukan mengikuti hukum dialektika materialisme.  Ayat-ayat kauniyah dan sunatullah atas hukum khasiat benda dan karakteristiknya, berupa penciptaan alam semesta, bintang-bintang, planet, kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang, bahkan seluruh potensi hidup yang ada pada manusia berupa al hajat Udlowiyah (kebutuhan hidup) dan gharizah (naluri) kesemuanya merupakan ketetapan yang berasal dari Allah SWT.

Keyakinan ini wajib menghujam pada setiap diri kaum muslimin dengan methode pengajaran dan pengulangan, penumbuhan keyakinan dan aplikasi.

Adapun kehidupan manusia itu sendiri, baik dalam interaksi sosial, interaksi privat dan termasuk asas hubungan pengaturan kehidupan politik (negara) wajib diatur berdasarkan syariah Islam yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Negara Khilafah selaku institusi syar’i yang menerapkan syariah Islam akan memberantas komunisme PKI dengan jalan :

Pertama, Menerapkan ideologi Islam sebagai asas konstitusi, peraturan perundang-undangan dan pertanggungjawaban pemerintahan. Ideologi Islam dalam bentuk penerapan syariah Islam akan mengatur seluruh interaksi sosial yang berkembang ditengah masyarakat, dengan pandangan Islam yang khas dan tidak boleh sedikitpun bertentangan dengannya.

Kedua, Negara Khilafah mengontrol secara penuh internalisasi ideologi Islam kepada seluruh umat Islam melalui penerapan kurikulum Islam dalam sistem pendidikan di Daulah Khilafah. Khilafah, sekaligus menerapkan uqubat (sanksi) kepada setiap penyimpangan pemahaman Islam, dari sanksi yang sifatnya takdib (mendidik), sampai sanksi eksekusi (hukuman mati) bagi setiap muslim yang menyimpang dari akidah Islam dan meyakini akidah komunis.

Ajaran komunisme dinyatakan ajaran terlarang, seluruh nilai dan pendapat yang berafiliasi dengan komunisme baik dalam ilmu alam, ilmu sosial dan politik di sterilisasi dari kurikulum pendidikan yang diajarkan kepada peserta didik pada tahap dasar dan pendidikan lanjutan.

Adapun pembahasan sosialisme – komunisme sebagai sebuah ide untuk dipahami dan dijelaskan kerusakannya, dapat diberikan kepada peserta didik pada tingkat perguruan tinggi. Pembelajaran ini disandingkan dengan pemahaman dan penerapan Islam yang unggul.

Ketiga, Tidak boleh ada syiar didalam Daulah Islam, kecuali hanya syiar Islam. Orang-orang kafir ahludz dzimah diberi kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinannya bahkan dijamin oleh negara. Namun, tidak boleh ada satupun syiar agama, selain agama Islam yang boleh eksis dalam kehidupan Daulah Khilafah. Seluruh syiar-syiar agama lain, khususnya syiar komunisme baik dalam wujud aktualusasi kegiatan, simbol-simbol partai komunis, dan apapun yang berkaitan dengannya tidak diperbolehkan dan akan diberi sanksi yang tegas oleh negara.

Keempat, Negara memberi kebebasan seluruh warganya untuk mendirikan partai politik, dengan syarat berasaskan Islam. Seluruh partai, baik beraliran sosialis dan nasionalis sekuler termasuk komunisme PKI dilarang dalam Daulah Islam. Kontrol penguasa oleh partai politik dengan standard selain Islam juga tidak diperkenankan. Dari sini, ruang tumbuhnya komunisme PKI baik yang eksis dengan jalan mendompleng lewat partai nasionalis sekuler atau secara mandiri langsung mendirikan partai dengan asas komunis dapat diberantas tuntas.

Kelima, Negara Khilafah memimpin upaya mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru alam, agar Negara Khilafah dengan konsep Islam rahmatan lil alamien menjadi pemain utama serta otoritas tunggal dalam kancah perpolitikan internasional. Aktivitas itu  akan menggerus upaya dominasi ideologi sosialisme – komunisme, termasuk kapitalisme – demokrasi, bahkan menghapusnya dari peradaban dunia.

Jika ke-lima solusi tersebut diterapkan oleh Daulah Khilafah untuk mengatur kehidupan umat dalam urusan politik dan negara, niscaya komunisme termasuk PKI akan tercerabut tuntas sampai ke akar-akarnya.

Dengan demikian, syariah dan Khilafah dapat menjaga akidah sekaligus melindungi segenap elemen umat dan bangsa dari bahaya komunisme PKI, bahkan menghancurkan eksistensi ideologi Kapitalsme – Sekulerisme, termasuk ideologi sosialisme – komunisme dari kehidupan. [].Abu Jaisy al Askary

 

sumber: Hizbut Tahrir

Umat Islam Haram Menganut Komunis, Meyakini Komunis Hukumnya Kafir

Agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu aksi-aksi perjuangan kaum komunis di Indonesia.

Sejarah mencatat, sikap umat Islam Indonesia tegas terhadap paham komunis sudah dimulai sejak Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang. Ada beberapa point yang dihasilkan dalam Kongres Alim Ulama se Indonesia tersebut, antara lain:

Pertama, Ideologi atau ajaran komunis kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya.

Kedua, bagi seseorang yang menganut ideologi komunis dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk kafir dan tidak sah menikah dengan orang Islam, tidak ada waris mewarisi (ahli waris), serta jenazahnya tidak diboleh diselenggaran secara Islam.
Ketiga, bagi seseorang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunis tidak dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk orang yang sesat, dan harus diajak agar meninggalkan organisasi atau partai tersebut.

Keempat, walaupun Indonesia belum menjadi Negara Islam, namun haram bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/pemerintah yang berideologi komunis (di masa itu dasar Negara RI sedang dibahas dalam Konstituante berdasarkan UUD Sementara tahun 1959).

Kelima, memperingatkan kepada pemerintah agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu aksi-aksi perjuangan kaum komunis di Indonesia.
Keenam, mendesak kepada Presiden RI (Soekarno ketika itu) untuk mengeluarkan dekrit yang menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia. (Selasa, 20 Zulhijjah 1435 H / 1 Oktober 2013 07:07 wibIngat! Banyak Kiai dan Santri yang Syahid Dibunuh PKI Secara Keji voa-islam.com).

***

Khutbah

Drs Abdurrahman Aziz, M.Si

 

Komunisme dan Bahaya Komunis

 

12-01-2015 | 11:07:04

Sembilan tahun setelah terjadinya pemberontakan PKI di Madiun, 18 September 1948 yang mendirikan Negara Republik Soviet di Madiun dapat ditumpas oleh Pemerintah, maka pada tanggal 8 s/d 11 September 1957 para Alim Ulama Indonesia mengadakan muktamar di Palembang. Setelah membaca, membahas dan mengkaji secara mendalam ideologi/ajaran komunis, maka muktamar mengambil kesimpulan ideologi/ajaran komunis dalam lapangan :

1. Falsafah berisi atheisme, anti Tuhan dan anti Agama.
2. Politik adalah anti demokrasi (dictator proletariat/istibdad).
3. Sosial menganjurkan pertentangan dan perjuangan klas.
4. Ekonomi menghilangkan hak perseorangan.
5. Ideologi/ajaran yang demikian itu bukan saja berlawanan dengan ajaran Islam pada khususnya dan agama-agama lain pada umumnya akan tetapi merupakan tantangan dan serangan terhadap hidup keagamaan umumnya.

Muktamar Alim Ulama seluruh Indonesia kemudian memutuskan antara lain :
1. Ideologi/ajaran komunis adalah kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya.
2. Memperingatkan kepada Pemerintah RI agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversive asing yang membantu perjuangan kaum komunis//atheis Indonesia.
3. Mendesak kepada Presiden RI untuk mengeluarkan Dekrit menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia.

Peringatan Alim Ulama se Indonesia itu rupanya tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka 8 tahun setelah peringatan alim ulama tersebut, terjadilah pemberontakan PKI yang kedua, yakni pada 30 September 1965 yang kita kenal dengan G-30-S/PKI.

Komunis Di Luar Indonesia
1. Pembantaian kaum beragama di Rusia. Pada lima tahun pertama Lenin berkuasa dia mengintruksikan pembunuhan 28 Uskup dan 1200 pendeta. Membantai 800.000 muslimin dan diumumkan dalam kongres Soviet ke -10. Di Zaman Kruschov, membantai 50.000 orang pendeta bangsanya sendiri.
2. Pembantaian Kamboja oleh Rezim Pol Pot
– Ratusan ribu orang beragama dibantai termasuk di dalamnya pembasmian etnis minoritas muslim kaum chan, 75.000 orang

1. Imam Haji Res Los, mufti besar Kamboja yang dimasukkan dalam air mendidih, dan kepalanya dipukuli dengan linggis.
2. Haji Sulaiman Shoukri, mufti pertama, dipukuli hingga mati dan dilempar ke dalam got.
3. Haji Mat Sles Sulaeman, mufti kedua, mula-mula disiksa, lalu isi perutnya dikelurkan.
4. Haji Mat Ley Harun, ketua Islam Kamboja, dibiarkan mati kelaparan di penjara Anlong Sen.

Komunis di Indonesia
1. Pemberontakan PKI September 1948 Musuh utama mereka adalah pesantren-pesantren, di mana terdapat para kiai santri militan yang tahu siapa mereka itu sebenarnya. Dalam peristiwa itu Bupati, Patih, Wedana, Kepala Polisi, Komandan Depo. Jaksa, Kiai, Guru, pimpinan partai dan organisasi beserta para bawahannya beramai-ramai digiring ke suatu tempat, kemudian dijagal di lubang-lubang pembantaian yang telah disiapkan oleh para anggota FDR/PKI.

2. Pemberontakan PKI tahun 1965
– Orang-orang komunis membantai enam orang jenderal dan seorang perwira menengah sekaligus. Mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya.
– Dewan Revolusi PKI membantai 62 orang pemuda Ansor di desa Cemethuk, kecamatan Cluring, kabupaten Banyuwangi. Mereka dimasukkan ke dalam tiga lubang sumur. Sumur pertama diisi 11 orang, sumur kedua 11 orang dan sumur ketiga 40 orang. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 oktober 1965.

Komunis dan Komunisme tidak akan pernah padam.
Akhir akhir ini ada gejala-gejala bangkitnya kembali komunis di Indonesia yang sering di sebut dengan KGB (Komunis Gaya Baru). Menurut Drs Arukat Djaswadi, Direktur Centre of Indonesia Community Studies (CICS) atau Kajian Komunis Indonesia, saat ini telah bermunculan organisasi yang didirikan oleh orang-orang eks PKI dan simpatisannya seperti : Lembaga Penelitian Korban Peristiwa 1965 (LPKP’65). Paguyuban Korban Orde Baru (PAKORBA), Angklung Soren (Lembaga Kesenian), dan Sanggar Bumi. Bahkan anak-anak PKI maupun simpatisannya telah mengorganisir diri dalam beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Seperti Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Partai Rakyat Demokrasi (PRD), dan Partai Persatuan Pembebasan Rakyat Nasional (PAPPERNAS). Selain itu mereka juga telah menyusup ke pusat-pusat kekuasaan baik legislative maupun eksekutif. Di lembaga legislative misalnya ada yang namanya Rifka Ciptaning Proletariati, yang menjadi salah seorang ketua komisi di DPR RI. Yang telah menulis buku “ Aku Bangga Jadi Anak PKI dan Anak PKI Duduk di Parlemen”.

Mengapa Komunis tetap dapat tumbuh terus di Indonesia, padahal kejahatan, keganasan dan kebiadabannya sudah begitu jelas? Berkaitan pertanyaan tersebut Taufiq Ismail menjelaskan bahwa di negara manapun apabila :

1. Hukum tak tegak kukuh, keadialan tak dilaksanakan seungguh-sungguh.
2. Korupsi dan salah guna jabatan meluas dan merajalela
3. Situasi chaos, anarkhis, kacau, massa gampang dihasut, merusak, membakar, membunuh.
4. Jarak antara orang yang sangat kaya dengan yang sangat miskin seperti jurang.

Maka jalan bagi”Palu Arit” di manapun merebut kekuasaan akan mulus dan gampang. Oleh karena itu, jika pemerintah tidak ingin adanya perebutan kekuasaan kembali oleh kaum komunis yang ke tiga kalinya, maka harus secepatnya memperbaiki empat hal tersebut. / masjidalakbar.com

***

Sampai Kiamat Umat Islam AkanTerus Melawan Ideologi Kufur Komunis

Selasa, 21 Rabiul Awwal 1436 H / 1 Oktober 2013 05:58 wib

JAKARTA (voa-islam.com) – Komunis merupakan suati ideology, ajaran, faham yang menolak adanya Tuhan dan memusuhi Agama serta umatnya. Muncul pertama kali di Indonesia dibawa oleh Henk Sneevliet, orang Belanda keturunan Yahudi, lalu menyusup ke dalam pergerakan Islam yang sangat berpengaruh saat itu, yakni Syarikat Islam (SI).

Beberapa tokoh SI cabang Semarang seperti Semaun dan Darsono berhasil dipengaruhinya. Namun gagal ketika mereka hendak menjadikan SI sebagai kendaraannya untuk melaju. Hari-hari selanjutnya umat Islam terus melakukan perlawanan terhadap kegiatan-kegiatan komunis di Indonesia.

Generasi muda Islam harus kembali membuka catatan, tentang kegigihan umat Islam melakukan perlawanan terhadap komunis. Ingat, saat Muktamar Masyumi (22-27 Desember 1954) di Surabaya dan Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang.

Ketika itu pergerakan umat Islam di Indonesia dipelopori oleh Masyumi, para ulama dan zuama yang bermuktamar di Surabaya (22-27 Desember 1954), telah menolak dengan tegas kehadiran komunis. Karena komunis bertentangan, menentang dan memusuhi Islam serta umat Islam.

Begitu juga saat Kongres Alim Ulama se Indonesia di Palembang (8-11 September 1957). Saat itu Kongres dihadiri lebih dari 327 ulama (sebagai peserta) dan sekitar 300 ulama lainnya (sebagai peninjau), mereka datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia.

Muktamar Masyumi menghasilkan lima alasan pokok kenapa ajaran komunis harus ditolak: Pertama, komunis adalah falsafah berdasarkan materialistis (faham kebendaan berdasarkan sejarah) sebagaimana terungkap dalam buku “Zur Kritik de Hegelschen Rechtsphilosophie”, yang menyebutkan “Agama adalah keluhan dari makhluk yang tertindas; Agama adalah jiwa dari keadaan yang tidak bersemangat; Agama adalah candu bagi rakyat”.

Kedua, komunis memusuhi agama dan mengingkari adanya Tuhan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Karl Marx “Die religion ist machwerk des seins eigenen kopfes” (Agama adalah hasil buatan kepala manusia saja). Juga sesuai dengan pernyataan Lenin dalam bukunya “Augewahite Werke” yang berkata: seorang Marxist semestinya menjadi seorang materialis, artinya musuh agama).

Juga sesuai dengan semboyan yang terpahat di depan gereja Theotos yang telah mereka kuasai di Moskow.”Agama adalah candu bagi rakyat” dan berbagai penyataan tokoh utama komunis dunia.

Ketiga, Komunis menghilangkan ikatan keluarga dan menjadikan wanita milik bersama, sebagaimana tertuang dalam Manifesto Communist. Padahal Allah menegaskan kepada hamba-Nya untuk menikah dan melarang perbuatan zina.

Keempat, komunis menghapuskan adanya hak milik pribadi, perorangan. Pandangan seperti benar-benar mengingkari fitrah manusia.

Kelima, Komunis dalam memperjuangkan dan melaksanakan cita-citanya selalu memakai system diktatur proletariat sebagaimana tertuang dalam Manifesto Communist. Padahal Islam menyuruh umatnya dalam memutuskan suatu perkara.

 

Melihat kenyataan itu, Muktamar Umat Islam di bulan Desember 1954, memutuskan 6 hal: 1) Falsafah komunis bertentangan dengan dasar iman. 2) Perjuangan kaum Komunis dan pelaksanaan komunisme sebagai akibat dari falsafahnya itu sepanjang sejarahnya adalah bertentangan, menentang dab memusuhi Islam serta umatnya. 3) Atas dasar itu semua, menurut ajaran Islam, komunisme itu hukumnya kufur.

 

Selanjutnya, 4) karena itu orang yang menganut faham komunisme dengan pengertian, kesadaran dan keyakinan, maka dia menjadi kafir. 5) akan tetapi bagi seorang muslim yang mengikuti faham komunisme atau organisasi komunis dengan tidak mempunyai pengertian, kesadaran dan keyakinan atas hakikat falsafah, ajaran, tujuan dan cara-cara perjuangannya, maka dia digolongkan sebagai sesat dari Islam.

6) Dan orang yang sesat harus diberi pengertian, dan menyadari kesesatannya, dan bertaubat, serta kembali kepada Islam. (Lihat buku: Alam Fikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, penerbit Documenta, Surabaya, 1972, hal 540 dst) [desastian/dbs]

***

Ingat! Banyak Kiai dan Santri yang Syahid Dibunuh PKI Secara Keji

JAKARTA (voa-islam.com) – Setiap tanggal 30 September, bangsa Indonesia akan terus diingatkan oleh peristiwa pemberontakan 30 S PKI. Kebiadaban komunis di masa lalu menyegarkan ingatan kembali agar sejarah yang kelam itu tak terulang di masa yang akan datang.

Sejarah mencatat, sikap umat Islam Indonesia tegas terhadap paham komunis sudah dimulai sejak Kongres Alim Ulama se Indonesia tahun 1957 di Palembang. Ada beberapa point yang dihasilkan dalam Kongres Alim Ulama se Indonesia tersebut, antara lain:

Pertama, Ideologi atau ajaran komunis kufur hukumnya, dan haram bagi umat Islam menganutnya. Kedua, bagi seseorang yang menganut ideology komunis dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk kafir dan tidak sah menikah dengan orang Islam, tidak ada waris mewarisi (ahli waris), serta jenazahnya tidak diboleh diselenggaran secara Islam.

Ketiga, bagi seseorang yang memasuki organisasi atau partai yang berideologi komunis tidak dengan keyakinan dan kesadaran, maka dia termasuk orang yang sesat, dan harus diajak agar meninggalkan organisasi atau partai tersebut.

Keempat, walaupun Indonesia belum menjadi Negara Islam, namun haram bagi umat Islam mengangkat/memilih Kepala Negara/pemerintah yang berideologi komunis (dimasa itu dasar Negara RI sedang dibahas dalam Konstituante berdasarkan UUD Sementara tahun 1959).

Kelima, memperingatkan kepada pemerintah agar bersikap waspada terhadap gerakan aksi subversif asing yang membantu aksi-aksi perjuangan kaum komunis di Indonesia.

Keenam, mendesak kepada Presiden RI (Soekarno ketika itu) untuk mengeluarkan dekrit yang menyatakan PKI dan mantel organisasinya sebagai partai terlarang di Indonesia.

Sejarah mencatat, komunis melalui partainya PKI secara kolosal telah dua kali melakukan kup berdarah atas pemerintahan yang sah di Indonesia. Kup pertama dilakukan pada 18 September 1948 yang dikenal dengan peristiwa “Madiun Affair” atau Pemberontakan Madiun. Padahal waktu itu, bangsa Indonesia sedang berjuang melawan agresi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia. Di bawah Muso pemberontakan dilakukan hingga menelan korban jiwa. Banyak para kyai, ulama dan santri yang syahid dibunuh oleh orang-orang Komunis dari belakang.

Kup kedua terjadi pada tanggal 30 September 1965, PKI dan organisasi sayapnya (Pemuda Rakyat, Gerwani, Lekra dll) melakukan pemberontakan yang sangat biadab, tujuh jenderal mati terbunuh. Belum lagi di daerah-daerah, lagi-lagi umat Islam jadi sasaran pembantaian.

Di bawah kendali tokoh utamanya DN Aidit, PKI berhasil menyusun kekuatan sebagai Angkatan kelima, setelah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Selama masa Orde Lama (1959-1965), PKI sukses mempengaruhi dan menguasai alam fikiran Presiden Soekarno beserta anggota kabinetnya, juga ABRI, anggota legislative dan yudikatif serta lembaga-lembaga lainnya.

Presiden Soekarno akhirnya ternina-bobokan, terbuai oleh rayuan PKI dan antek-anteknya, sehingga ia bertindak dictator. Partai dan ormas-ormas yang tidak mengikuti kehendaknya dibubarkan. Tak sedikit tokoh-tokoh Islam dan nasional yang dijebloskan dalam penjara, sebut saja seperti: Mohamad Natsir, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Boerhanoeddin Harahap. Mr Kasman Singodimedjo, M. Yunan Nasution, KH. Ghozali Sjahlan, Buya Hamka, KH. Hasan Basri, E.Z Muttaqien dan sebagainya.

 

Suasana perpolitikan menjadi panas oleh berbagai isu, teror dan intimidasi. Kebebasan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat ditutup rapat. Penerbitan pers yang menyuarakan keadilan dan kebenaran dibredel. Kehidupan social ekonomi juga tidak menentu, harga-harga kebutuh pokok terus melambung, rakyatpun menjerit. Sementara kegiatan dakwah  sudah lebih dahulu dimatikan, sehingga umat pun terbelenggu dalam tahayul, khurafat dan bid’ah.

 

Dari catatan sejarah ringkas itu, hendaknya sebagai generasi muda Islam, belajar dari sejarah. Jangan sampai sejarah yang kelam bangsa Indonesia terulang kembali. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi PKI, paham komunis maupun ajarannya mengotori akidah Islam dan Tanah Air tercinta ini.[desastian] 1 Oktober 2013 07:07 wib

(nahimunkar.com)

Tujuh Permintaan Umat Islam Terkait Bangkitnya Ideologi PKI

Berikut ini tujuh permintaan Umat Islam terkait masalah PKI dan kader-kadernya yang ingin membangkitkan kembali PKI dengan ideologi Komunisme/atheismenya yang sangat bertentangan dengan Ideologi Negara NKRI yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang disampaikan oleh FUI saat bertemu dengan Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu pada hari ini Jumat (13/5/2016).

Pertama, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, pemerintah harus memuli dari kasus pemberontakan-pemberontakan PKI sejak 1946, bukan hanya setelah 1965.

Kedua, merealisasikan penegakan UU NO 27/1999 Jo PS 107A-E KUHP Jo PS 169 KUHP.

Ketiga, dalam membuat program GBN oleh Kemenhan memasukkan Kurikulum Ketahanan Ideologi, Khususnya Menajamkan Bahaya Ideologi Komunis

Keempat, melibatkan para Ulama dan pesantren dalam Program Bela Negara.

Kelima, menghentikan rencana dan wacana permintaan maaf pemerintah kepada PKI

Keenam, pencarian kuburan massal dihentikan serta menyatakan bahwa PKI adalah pelaku kejahatan kemanusiaan.

Ketujuh, pemerintah menginstruksikan TVRI untuk memutar kembali film g 30 s/pki

“Insyaallah umat Islam siap Berjihad Bersama TNI untuk menghadapi PKI dan seluruh underbouw-nya dan  meminta kepada Pemerintah agar tidak meminggirkan umat Islam dalam berbagai kebijakannya termasuk dalam menuduh umat Islam sebagai teroris.” ujar KH. Muhammad Al Khaththath Sekretaris Jenderal FUI.

Selanjutnya kepada seluruh komponen bangsa FUI mendesak untuk melakukan taubat secara nasional dengan kembali Allah SWT dan menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa agar terbuka pintu-pintu keberkahan bagi kehidupan di negeri ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS. Al A’raf 96).[RN]

FUI Tolak Wacana Permintaan Maaf Pemerintah kepada Keluarga Eks PKI

Forum Umat Islam (FUI) siap menghadap dan melawan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). FUI menilai PKI memiliki ajaran Komunisme atau Atheisme yang menentang keberadaan Allah Yang Maha Kuasa, yang merupakan dasar kehidupan Bangsa dan Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al Khaththath mengatakan, FUI secara tegas tidak mendukung dengan indikasi kebangkitan PKI.

Menurutnya, PKI dalam lintasan sejarah terbentuknya NKRI dan perjalanannya hingga hari ini telah terbukti melakukan pengkhianatan dan pemberontakan dalam rangka membentuk negara komunis di Indonesia yang mengubah dasar Negara dari Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar Atheisme, atau faham Tiada Tuhan.

PKI dalam hal pengkhianatan terhadap NKRI telah melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan pembunuhan kepada para alim ulama, para aktivis Islam seperti PII, Banser, dan Nahdatul Ulama di Jawa Timur.

Mereka juga melakukan tindakan provokasi  terhadap Presiden Soekarno agar membubarkan organisasi Islam seperti Masyumi, serta melakukan tindakan pembunuhan kepada para Jenderal TNI sehingga bentrokan antara para kader dan simpatisan PKI dengan para aktivis Islam dan TNI, adalah suatu keniscayaan sebagai akibat dari ulah dan tindakan mereka.

“Adanya wacana untuk membalik fakta sejarah seolah-olah bahwa kader PKI dan simpatisan mereka adalah para korban yang sama sekali tak berdosa adalah  suatu hal yang bertentangan dengan fakta sejarah sehingga adanya upaya tuntutan kepada Negara untuk meminta maaf dan kompensasi adalah suatu hal yang bersifat mengada-ada,” katanya Republika.co.id, Jumat (13/5).

Al Khaththath menjelaskan, adanya berbagai indikasi kebangkitan kembali ajaran ideology PKI di Indonesia seperti upaya pencabutan Tap MPRS No XXV/1966, adalah suatu perkara yang harus diwaspadai. Kembalinya ideology PKI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia wajib ditolak oleh umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya.

FUI, lanjut Al Khaththath telah melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Dalam pertemuan ini, FUI meminta sejumlah hal untuk dilakuka pemerintah. Misalnya, dalam menangani masalah yang berkaitan dengan PKI, harus memulai dari kasus pemberontakan-pemberontakan PKI sejak 1946, bukan hanya setelah 1965.

“Dalam membuat program Gerakan Bela Negara (GBN) oleh Kemenhan bisa memasukkan kurikulum ketahanan ideologi, khususnya menajamkan bahaya ideologi komunis,” kata Al Khaththath.

“Selain itu, FUI menolak rencana dan wacana permintaan maaf pemerintah kepada PKI dan mendesak agar pencarian kuburan massal dihentikan serta menyatakan bahwa PKI adalah pelaku kejahatan kemanusiaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, FUI juga meminta pemerintah agar menginstruksikan TVRI untuk memutar kembali film G30S/PKI. FUI juga meminta pemerintah untuk  melibatkan para Ulama dan pesantren dalam program bela negara.

 

 

sumber:Republika Online

Puteri Indonesia 2015 Bangga Selfie Pakai Baju Palu Arit Berlambang Komunis

Puteri Indonesia 2015, Anindya Kusuma Putri mengatakan terlihat narsis saat berfoto selfie mengenakan baju palu arit, lambang komunis.

Dengan bangga Anindya mengunggah foto berbaju komunis itu ke akun Instagram miliknya, @anindyakputri pada Jumat lalu (20/2/2015).

“I So Vietnam Today,” tulis Anindya sebagai keterangan di foto itu.

Nettizen di jejeraing sosial pun banyak yang mengecam tingkah puteri Indonesia tersebut.

”Apakah ini foto Putri Indonesia (mungkin Anindya Putri)? Kok konyol begitu ya?,” ujar akun @nurudinwriter.

“Palu arit adl lambang PKI, paham komunis dilarang di Indonesia, apapun bentuknya! apalagi menyandang Putri Indonesia,” kicau @semesta_kicau.

puteri indonesia kaos palu arit

Wanita kelahiran  3 Februari 1992 itu berdalih bahwa sikap tersebut untuk menghargai negara lain yakni Vietnam. Menurutnya, mengenakan baju palu arit sama seperti orang lain mengenakan batik.

“Saya menghargai persahabatan antar bangsa dan juga perbedaannya termasuk ideologi masing-masing negara. Saat itu pun saya berpikir saya mengenakan baju itu karena menghargai teman-teman dari Vietnam. Sama halnya seperti mereka yang memakai baju batik pemberian saya” ujar Anin di Graha Mustika Ratu, Selasa (24/2/2015).

Alangkah naifnya jika kaos merah berlambang palu arit itu disamakan dengan baju batik. Sebab, sangat jelas kaos palu arit itu melambangkan ideologi tertentu dalam hal ini komunis, sementara baju batik tidak melambangkan ideologi tertentu dan hanya melambangkan budaya dari Indonesia.

“Karena sangat naif, sudah terpilih sebagai Puteri Indonesia. Indonesia kan antikomunis, lalu ada orang yang memakai baju lambang komunis,” kata Mayor Jenderal TNI Mochamad Fuad Basya yang menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI di tempat berbeda. [AW/ cnn, viva]

 

sumber:Panji Mas

MUI Peringatkan Pemerintah Tak Boleh Lengah Soal PKI

Sekjen MUI Anwar Abbas berpendapat, Partai Komunis Indonesia (PKI) pernah melakukan makar dan pembunuhan terhadap para jenderal pada 1965. Sehingga PKI dilarang hidup di bumi Indonesia.

“Namun menurut saya pendekatan yang harus kita lakukan tidak hanya bersifat security approach, tapi juga pendekatan keadilan. Ideologi PKI itu akan tumbuh dengan  subur di tengah-tengah masyarakat yang miskin dan sarat dengan ketidakadilan,” katanya, Rabu (11/5).

Sekarang di negeri kita, ujar Anwar, kemiskinan merebak, kesenjangan sosial meningkat. Ini membuat sebagian masyarakat akan kecewa kepada  pemerintah dan akan melihat ideologi Pancasila tak lagi dapat memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah yang ada.

Akibatnya, terang dia, kalau datang orang menawarkan ideologi komunisme yang menjanjikan keadilan dan pemerataan akan membuat mereka tertarik untuk ikut bergabung di dalamnya. Karena itu pemerintah dan masyarakat tak boleh lengah dalam menghadapi fenomena ini karena kalau gerakan ini semakin membesar maka bisa merubuhkan ideologi Pancasila.

“Bila ideologi Pancasila rubuh maka NKRI juga akan rubuh. Ini jelas tak kita inginkan,” ujar Anwar.

 

 

sumber: Republika Online