Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) telah memprediksi bakal ada kejadian jamaah gagal berangkat karena vaksin meningitis. Untuk itu Amphuri mendesak pemerintah tidak memaksakan diri menerapkan regulasi, jika tidak bisa menyediakan vaksin meningitis dan buku kuning.
“Warning Amphuri terbukti. Akhirnya sudah mulai korban berjatuhan,” kata Ketua Umum DPP Amphuri, Firman M Nur, kepada Republika, Senin (26/9/2022).
Pada kesempatan ini, Firman secara organisasi dan pribadi menyampaikan prihatin dengan nasib 94 jamaah umroh asal Jawa Timur gagal berangkat. Kegagalan ini karena Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Jawa Timur yang melakukan verifikasi kartu kuning sebagai syarat sudah divaksin miningitis tidak ada di tempat.
“Amphuri menyampaikan rasa prihatin atas gagalnya rombongan sekitar 94 orang dari bandara Juanda Surabaya pagi ini,” ujarnya.
Firman memastikan, DPP Amphuri sudah mengingatkan pemerintah bahwa akan timbul kegagalan keberangkatan Umrah akibat memberlakukan kebijakan tentang ICV miningitis yang berlebihan. Apalagi saat ini terjadi kelangkaan vaksin miningitis bagi jamaah umroh.
“Dan bahkan beberapa KKP sudah menutup pelayanan vaksin miningitis karena habis stok,” katanya.
Firman memastikan, Amphuri telah mengusulkan agar Kemenkes melakukan diskresi atas ketentuan kewajiban ICV miningitis bagi jamaah Umrah. Apalagi Pemerintah Arab Saudi sudah tidak memeriksa vaksin miningitis kepada jamaah umroh termasuk jamaah dari Indonesia.
“Karena sebagaimana informasi dari Konjen RI Jeddah, bapak Eko Hartono bahwa KSA sudah tidak memeriksa ICV miningitis di bandara kedatangan KSA,” katanya.
Untuk itu Firman mempertanyakan, kenapa Indonesia masih mewajibkan vaksin sebagai syarat keberangkatan umroh. Padahal Arab Saudi sudah tidak menjadi vaksin meningitis sebagai syarat utama.
“Kenapa kita memaksakan sesuatu yang sudah tidak menjadi persyaratan utama bagi jamaah di KSA?” katanya.
Firman meminta kegagalan keberangkatan ini perlu dilakukan kajian yang mendalam agar tidak terulang kembali dilain waktu. Karena hal dapat mengganggu pelayanan Penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU).
“Ini yang mengakibatkan kerugian besar bagi PPIU dan semua jamaahnya,” katanya.
