Jakarta (PHU)—Sejumlah orang yang mengatasnamakan Jemaah Umrah dan Masyarakat (Jumrat) mendatangi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama. Kedatangan perwakilan Jumrat itu langsung disambut Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim di Ruang Sidang Ditjen PHU lantai 5 Gedung Kemenag Jakarta. Rabu (03/10)
Menurut perwakilan dari Jumrat, Fuad Hasan Mahsyur, tujuan pihaknya beraudiensi dengan Ditjen PHU Kemenag adalah untuk mempertanyakan kejelasan kebijakan VFS (Visa Fasilitating Service) Tasheel dalam pemberlakuan rekam biometrik sebagai syarat pengajuan pengurusan visa bagi jemaah umrah.
“Tujuan kita ke Kemenag terkait kebijakan VFS Tasheel dalam pemberlakuan rekam biometrik sebagai syarat pengajuan pengurusan visa bagi jemaah umrah,” kata Fuad.
Fuad meminta Kemenag untuk melakukan peninjauan kembali kebijakan tersebut karena akan menyulitkan masyarakat atau calon jemaah umrah, karena setiap jemaah harus melakukan rekam biometrik sebelum mengurus visa dan tempat untuk rekam biometrik itu rencananya hanya berpusat pada 34 Ibukota Provinsi.
“Kebijakan tersebut saya kira sangat menyulitkan masyarakat atau calon jemaah umrah dimana setiap jemaah harus melakukan rekam biometric sebelum mengurus visa,” ujarnya
“Apalagi nantinya akan tersedia hanya di Ibukota Provinsi saja, kasihan mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah, Apalagi kebanyakan dari calon jemaah umrah didominasi usia yang tergolong tidak muda lagi” sambung Fuad.
Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan legalitas VFS Tasheel terkait kerjasama diplomatik dengan Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri.
Sementara itu, Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim Arfi menyambut baik pertemuan ini, menurutnya, Kemenag sampai saat ini Kemenag belum dilibatkan sama sekali terkait pemberlakuan rekan biometric yang dilakukan VFS Tsheel kepada calon jemaah umrah. Pihaknya juga berjanji akan mengagendakan masalah ini dan akan mencari jalan keluarnya.
“Kami tidak pernah diajak bicara sama sekali, kami tidak tahu menahu oleh karena itu kenapa kami tidak ada pernyataan yang disampaikan, secara teknis harusnya pihak VFS Tasheel berkoordinasi terkait hal ini, kami terima apa yang kawan-kawan sampaikan atas nama masyarakat dan jemaah umrah, kami dan pihak-pihak yang terkait akan mengagendakan masalah ini dalam waktu dekat”, kata Arfi.
Lebih lanjut dia juga menyampaikan, pihaknya masih akan mempelajari mekanisme penerapan biometrik ini dengan pihak-pihak yang terkait, apakah nantinya akan dibangun di Kantor Kabupaten/Kota sampai dengan Kecamatan, karena untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menag Lukman Hakim Saifuddin mengakui dirinya belum menerima surat resmi dari Kedutaan Besar Arab Saudi terkait regulasi dan ketentuan terbaru itu, karena menurutnya ibadah umrah baru saja di buka.
“Kita belum mendapatkan informasi resmi hitam diatas putih secara tertulis atau melalui email atau apa yang terkait dengan regulasi baru ketentuan baru itu jadi kita belum bisa menyikapi tentang hal ini,” kata Menag usai membuka Rapat Kerja Nasional Evaluasi Haji di Jakarta. Selasa (02/10).
VFS Tasheel merupakan penyedia resmi layanan visa dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, VFS Tasheel mengumumkan telah meluncurkan layanan biometrik visa untuk jemaah umrah di Indonesia termasuk sidik jari, rekam wajah serta pengurusan paspor.(nit/ha)