Proses demokrasi menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terus bergulir. Berbagai dinamika pun terjadi mengiringi pesta demokrasi lima tahunan itu.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengatakan ada empat hal agar demokrasi di Indonesia berjalan lancar.
Empat syarat itu meliputi, pertama, melakasanakan hasil-hasil dari kesepakatan bersama (wujubu al-syuro al wulati al-umur).
“Dalam konteks bernegara dan berbangsa, kesepakatan itu berupa undang-undang atau keputusan. Jika hal itu diingkari, maka aktivitas bernegara akan carut-marut,” ujar Kiai Marsudi pada Silaturrahim Nasional bertema “Mengawal Pemilu Damai, Jujur, Adil, dan Bermartabat” di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
Kedua, lanjut Kiai Marsudi, adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara (al-masuliyyah al-fardhiyyah). Suara rakyat dalam pemilu, kata dia, harus dijunjung tinggi tanpa intimidasi dan intervensi.
“Bahwa dalam pemilu ini ada hak masuliyyah, fardhiyyah, individu-individu yang akan memilih kemaslahatan untuk menyiapkan pemimpinnya,” ucapnya dikutip dari MUIDIgital.
Kemudian hal ketiga dalam keberlangsungan demokrasi adalah aktivitas bernegara harus menyangkut kepentingan bersama (umumi al-huquq baina al-nas). Kepentingan rakyat harus menjadi orientasi dari kebelangsungan suatu pemerintahan.
Terakhir, tegaknya demokrasi juga ditentukan oleh adanya penghargaan dan penghormatan terhadap adanya setiap perbedaan di antara sesama (at-tadhomu baina ar-ra’yati ala ikhtilafi ath-thawaif wa at-tabaqat).
Dalam rangka itu, kata Kiai Marsudi, tokoh-tokoh mejelis lintas agama berkumpul untuk menjaga satu pilar dari keberlangsungan demokrasi itu sendiri, yaitu pemilu damai, jujur, adil, dan bermartabat.
Dalam deklarasi tersebut, sejumlah tokoh perwakilan dari ormas Islam, majelis-majelis agama, KPU, Bawaslu, TNI, serta Polri turut membacakan deklarasi yang dikomandoi Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar.