“Hoaks itu mengancam juga keutuhan NKRI, kebersamaam, keragaman berakibat melemahnya kedaulatan rakyat, kewibawaan rakyat dan ini berlangsung terus,” kata Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah di Probolinggo, Ahad (27/1).
Pernyataan itu disampaikan Kiai Muhammad Hasan Mutawakil Alallah saat menerima kunjungan safari kebangsaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ke Jawa Timur. Safari dipimpin oleh Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat.
Kiai Muhammad Hasan kemudian mengimbau masyarakat ataupun pendukung pasangan calon manapun untuk menghindari penyebaran hoaks.
Dia mengatakan, ada tanggungjawab moral yang harus dipertanggunggjawabkan kelak di sisi Allah atas penyebaran hoaks tersebut.
“Di samping harus minta maaf juga kepada yang dirasani, yang dijelekkan,” katanya.
Kiai Muhammad Hasan menegaskan, penyebaran hoaks tidak dibenarkan dan tak diperbolehkan dalam ajaran agama apapun.
Penyebaran kabar bohong merupakan perbuatan tercela dan tidak baik dalam arti interaksi sosial dengan sesama masyarakat.
Secara terpisah, saat Harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya menginisiasi dilakukannya deklarasi anti hoaks, anti fitnah, dan anti ghibah.
“Kalau anti hoaks, anti ujaran kebencian itu kan sanksinya di UU ITE. Tapi kalau ditambah lagi anti fitnah anti ghibah, ghibah itu bergunjing. Itu artinya ada sanksi yang bersifat spiritual,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap semuanya membangun diri secara produktif, pola pikir juga pola pikir konstruktif dan pola pikir positif.
“Saya rasa itu akan menjadi bagian dari fondasi untuk menjadi bangsa yang besar kokoh kuat dan berkemajuan,” katanya.
Hadir pada kesempatan itu Ketua Panitia Penyelenggara Harlah Muslimat NU ke-73 Yenny Wahid, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Gubernur DKI Anies Baswedan.
