Hasbara, Seni Tipuan “Israel” Menutupi Kejahatannya

Untuk menutupi citra yang buruk di panggung dunia sejak didirikan negara palsu tahun 1948, Zionis menggunakan hasbara, tipuan dan kebohongan melalui media sosial

KETIKA ZIONIS “Israel” melakukan agresi terbarunya terhadap Palestina, narasi yang dijajakan media arus utama Barat terus dibingkai secara implisit untuk mendukung narasi penjajah “Israel”.

Berkedok netralitas, pemberitaan media menyebut konflik yang membara di Yerusalem Timur yang diduduki sebagai “bentrokan” antara “kedua belah pihak”. Pemboman kejam “Israel” di Gaza yang menyebabkan kematian ratusan warga sipil dibenarkan sebagai tindakan “membela diri” sebagai tanggapan atas serangan roket tanpa pandang bulu dari Hamas dan penggunaan “perisai manusia”.

Entitas Zionis “Israel” sangat menyadari bahwa persepsi membentuk realita. Meski melakukan dugaan kejahatan perang tanpa hukuman, Zionis hanya bisa melakukannya jika ada mesin propaganda yang cukup kuat yang dapat digunakan untuk melawan kecaman publik dan solidaritas internasional terhadap Palestina. 

Hasbara, Mesin Propaganda “Israel”

Hasbara – bahasa Ibrani berarti penjelasan – adalah teknik diplomasi publik yang mengaitkan perang informasi dengan tujuan strategis negara “Israel” . Diplomasi publik secara strategis dipahami sebagai prioritas kebijakan luar negeri, di mana citra positif “Israel” dikembangkan di panggung dunia, terutama mengingat tantangan citra yang terus menerus dihadapi “Israel” sejak didirikan pada tahun 1948.

Meskipun berakar pada konsep-konsep agitprop dan sensor sebelumnya, hasbara tidak berusaha menyumbat pasokan informasi yang kontradiktif kepada para pemirsa. Sebaliknya, hasbara dengan sukarela menerima pasar opini yang terbuka.

Apa yang ingin dilakukan dalam konteks ini adalah untuk mempromosikan pendengaran selektif dengan membatasi penerimaan khalayak terhadap informasi, bukan membatasi alirannya.

Untuk mencapai misinya, hasbara menargetkan para diplomat, politisi, dan publik melalui media massa. Hal ini juga dilakukan melalui berbagai lembaga dan instansi pemerintah, serta di pusat-pusat penelitian, universitas, LSM dan perusahaan lobi.

“Israel” bahkan menawarkan beasiswa hasbara, beasiswa dan hibah untuk mendorong advokasi pro-“Israel”, sementara sejumlah individu dari jurnalis hingga blogger bekerja untuk membentuk citra positif negara tersebut.

Hasbara 2.0

Setelah perang Lebanon 2006 dan ‘Operasi Cast Lead‘ dua tahun kemudian, yang keduanya sangat merusak reputasi internasional “Israel”, terjadi pergeseran secara bertahap antara tahun 2008 dan 2012, menuju apa yang disebut oleh peneliti Miriyam Aouragh sebagai “Hasbara 2.0”: diplomasi digital yang memanfaatkan teknologi web 2.0 seperti media sosial dan YouTube.

Tak lama kemudian, inisiatif-inisiatif bergaya Hasbara dari Pasukan Penjajah Israel (IOF) disinkronisasikan ke dalam cabang online baru, dengan tim permanen yang beroperasi sebagai penghubung dengan Kementerian Urusan Strategis pada tahun 2008.

Pada tahun 2012, “Israel” mengumumkan perangnya melawan Gaza melalui Twitter. Selama ‘Operation Protective Edge’, ketika poin-poin pembicaraan yang disalurkan Israel membanjiri lanskap media AS dan Eropa, hasbara memanfaatkan saluran komunikasi yang lebih disaring dari media sosial.

Lebih jauh lagi, hasbara mengeksploitasi fungsi browser, algoritme mesin pencari, dan mekanisme otomatis lainnya yang mengendalikan konten apa yang disajikan kepada pemirsa.

Dalam prosesnya, “Israel” merancang sebuah narasi tentang dirinya sebagai korban tak berdosa dari terorisme Palestina, yang sesuai dengan hak kedaulatan untuk mempertahankan diri dari serangan eksistensial.

Hal ini demi menutupi fakta bahwa Israel sendiri yang memulai eskalasi, memiliki kekuatan udara lebih canggih untuk melawan musuh yang tidak memiliki kekuatan udara, dan menjatuhkan lebih dari seribu ton amunisi ke Gaza.

Pada tahun 2014, perang ‘Operation Protective Edge’ Israel di Gaza memicu penolakan yang jauh lebih besar terhadap narasi media, yang jelas-jelas meremehkan tingkat kemarahan global terhadap tindakan mereka di Gaza.

Ketika gambar-gambar kehancuran dan potongan tubuh warga sipil tak berdosa membanjiri media sosial, para pendukung hasbara dipaksa untuk melipatgandakan upaya mereka. Program humas  diatur dengan baik yang berusaha membingkai ulang kejahatan perang dengan poin-poin pembicaraan untuk menutupi penggunaan kekuatan yang tidak proporsional – yang bahkan akhirnya tidak efektif di Israel.

Strategi Lama

Jika sikap ini gagal, ada beberapa strategi lama mereka yang masih bisa digunakan kembali.

Salah satunya adalah memaksa publik untuk membuat pilihan antara Israel dan Hamas. Hari ini, kita terus melihat dikotomi ini dimainkan di segmen-segmen siaran internasional; dengan melakukan hal itu, “Israel” dibingkai sebagai aktor yang rasional dan tak berdosa yang diprovokasi oleh ancaman teroris yang tidak rasional, sehingga setiap kritik terhadap tindakan Zionis secara de facto merupakan pembiaran terhadap terorisme.

Meskipun sejumlah pemerintah Barat telah menetapkan Hamas sebagai organisasi teror, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, Norwegia dan Swiss, mereka masih mempertahankan hubungan diplomatik dengan kelompok tersebut.

Australia, Selandia Baru dan Inggris hanya menganggap sayap militernya sebagai organisasi teroris. Namun sejumlah negara lain di luar Barat tidak melabelinya sebagai organisasi teroris, dan PBB pada tahun 2018 menolak resolusi AS untuk mengutuknya sebagai organisasi teror.

Mungkin taktik yang paling umum adalah mengaitkan setiap kritik terhadap kebijakan Zionis, baik itu pelanggaran hak asasi manusia atau penjajahan atas tanah Palestina, dengan anti-Semitisme.

Salah satu ancaman strategis dalam beberapa tahun terakhir adalah berkembangnya gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Para pejabat Zionis telah berusaha mencap mereka yang mendukung BDS sebagai anti-Semit dan mengklaim bahwa gerakan ini terkait dengan terorisme, sementara sejumlah negara bagian Amerika Serikat mulai mengadopsi undang-undang anti-BDS.

Di dunia maya, hal ini telah diterjemahkan dengan mendorong perusahaan-perusahaan media sosial terkemuka untuk mengadopsi definisi kerja Aliansi Peringatan Holocaust Internasional tentang anti-Semitisme, yang memperluas potensi tuduhan anti-Semitisme menjadi kritik terhadap “Israel”.

Mempersenjatai isu-isu keadilan sosial dan penggunaan bahasa yang ‘woke’ merupakan strategi lain yang sering digunakan. Sebagai contoh, narasi tentang bagaimana Israel adalah “satu-satunya negara demokrasi” di Timur Tengah diulang-ulang tanpa henti; mengindikasikan bahwa Israel adalah satu-satunya negara yang menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum di wilayah yang mengalami kemunduran dan permusuhan.

“Pinkwashing” – secara sinis mengeksploitasi hak-hak LGBTQ+ untuk memperkuat lapisan progresif dan menyembunyikan kejahatan Israel – telah ditambahkan ke dalam daftar hasbara, bersama dengan dukungan terhadap hak-hak hewan hingga pendudukan “veganwash”.

Pada akhirnya, wacana ini dimaksudkan untuk beroperasi dalam penjajaran terhadap Palestina yang “terbelakang”  untuk semakin merendahkan martabat mereka di antara khalayak Barat dan melunakkan kritik terhadap kejahatan Israel.* Artikal diambil dari TRTWorld

HIDAYATULLAH