Kementerian Agama (Kemenag) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, Kepulauan Riau.Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, bersyukur Penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 terselenggara dengan baik, meski waktu persiapannya cukup mepet.
“Namun, kita tidak berbangga berlebihan. Masih ada catatan yang perlu diperhatikan ke depan. Perlu evaluasi untuk lebih baik lagi,” kata Hilman saat membuka secara daring Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2022,di Batam, Selasa (30/8/2022) malam.
Hilman memastikan, Rakernas E valuasi ini menjadi forum penting bagi seluruh stakeholders untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Sebab, di balik kepuasan jamaah, masih ada kekurangan dan sejumlah issue yang perlu menjadi perhatian ke depan.
Misalnya, Hilman mencontohkan, terkait biaya haji. Menurutnya, perlu difikirkan skema terbaik untuk menjaga keberlangsungan perjalanan ibadah haji. Sekaligus keberlanjutan terkait dengan pengelolaan keuangan haji.
Tahun depan, lanjut Hilman, sebagian jamaah adalah mereka yang sebenarnya sudah harus berangkat sejak 2020. Sementara sebagian lagi, diperkirakan adalah mereka yang memang baru akan diberangkatkan pada 2023.
“Tentu akan ada banyak diskusi tentang biaya haji ke depan. Apalagi, meski layanan haji tahun ini lebih baik, namun biaya hajinya cukup tinggi,” katanya.
Menurutnya, perlu analisa kelayakan biaya yang proporsional dengan layanan yang diterima jamaah. Dan perlu dimitigasi sejak dini dalam evaluasi ini, berapa layanan yang layak dan proposional dengan biaya haji ke depan.
“Saya berharap, narasumber yang hadir dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bisa memberikan pencerahan,” katanya.
Persoalan lain yang disampaikan Hilman adalah terkait visa Mujamalah, karena visa mujamalah ini cukup mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022. Cukup banyak jamaah yang batal berangkat, dan itu berdampak besar ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Maka dari itu, perlu ada sumbangan pemikiran yang brilian dari peserta, aspek apa dari visa mujamalah yang bisa kita atur ke depan. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.
“Perlu ada kesepakatan antara pemerintah sebagai regulator dan PIHK sebagai penyelenggara,” lanjutnya.
Hilman juga menyoroti masalah dam. Menurutnya, Indonesia saat ini mengirim jamaah terbanyak. Lebih 90 persen jamaah Indonesia mengikuti prosesi Haji Tamattu’ sehingga harus membayar dam.
Terkait persoalan ini, peserta Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2022 ini perlu nemikirkan apa yang bisa kita kontribusikan untuk penguatan tata kelola dam di Saudi. Apakah diungkinkah jamaah haji bisa berkontribusi dengan bisa membawa daging dam ke Indonesia.
“Ini ide yang banyak dilontarkan berbagai kalangan,” ucapnya.
Dia, berharap, pada rakernas ini dapat melahirkan ide-ide dan gagasan baru bagi penyelenggara ibadah haji di masa yang akan datang. Untuk itu peserta harus konsentrasi merumuskan solusi untuk penyelenggara ibadah haji yang lebih baik.
“Mudah-mudahan kita bisa merumuskan kebijakan yang bisa meningkatkan layanan kita di masa mendatang,” harapnya.
Sebelumnya, Sesditjen PHU Abdullah Yunus melaporkan, Rakernas Evaluasi akan berlangsung 30 Agustus – 2 Sepember 2022. Rakernas diikuti para pejabat eselon II Ditjen PHU, Konjen RI Eko Hartono, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kapuskes Haji Budi Sylvana, Kakanwil dan Kabid Haji Kanwil Kemenag Provinsi se Indonesia, Kepala UPT Asrama Haji.
Rakernas Evaluasi ini menurut Abdullah, mengangkat Tema “Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030”. Selain evaluasi penyelenggaraan haji 2022, Rakernas menargetkan tersusunnya rencana aksi perbaikan haji 2023.
Hilman Latief mengaku bersyukur, penyelenggara ibadah haji tahu ini berjalan lancar, meski waktu persiapannya cukup mepet. Arab Saudi bara menyampaikan kepastian kuota haji pada pertengahan April, sementara keberangkatan jemaah haji mulai 4 Juni 2022.
“Kita merasa bahagia, perhelatan yang begitu besar dan harus disiapkan dalam waktu yang tidak panjang, selesai dilakukan. Semua bisa dilaksanakan karena kita punya pahlawan di banyak tempat,” katanya.
Menurut Hilman, pelayanan umum, ibadah, dan kesehatan mendapat apresiasi dari jamaah. Banyak kepuasan yang mereka dapatkan dan banyak hal yang sebelumnya tidak dibayangkan jamaah, terselenggara dengan baik.
“Sehingga, mereka merasa puas dan memberikan apresiasi,” katanya.