Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nur Azizah Tamhid meminta kepada pemerintah agar tidak menambah beban biaya jamaah haji yang ditunda keberangkatannya.
Hal ini disampaikan dalam acara ‘Sapa Haji’ Angkatan ke-12 yang digelar di kawasan Jatisampurna, Kota Bekasi pada Sabtu, (12/11/2022).
Menurut dia, Komisi VIII DPR RI terus berjuang agar jamaah yang mendaftar haji dan ditunda keberangkatannya selama dua tahun tidak lagi dibebankan tambahan biaya.
“Komisi VIII DPR berjuang supaya yang mendaftar kemudian ditunda selama dua tahun tidak lagi terbebani dengan penambahan biaya. Padahal, biaya per orang kalau diuraikan Rp 98 juta,” ujar dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Ahad (13/11/2022).
Jumlah tersebut melampaui ongkos yang dikeluarkan setiap jamaah untuk naik haji, yakni Rp 39 juta. Artinya, bantuan biaya yang diambil dari nilai manfaat dana haji lebih dari 50 persen. Dengan tingginya selisih tersebut, menurut dia, kemungkinan akan ada kenaikan biaya haji.
“Ke depan mungkin lebih mahal sedikit karena kalau bantuan dari BPKH dari nilai manfaat itu lebih dari 50 persen nanti bisa tekor, uang BPKH bisa habis,” ucap anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Dia juga berharap, kuota haji pada 2023 bertambah supaya antrian tidak terlalu panjang. Karena, antrean kuota haji di Bekasi saja saat ini sudah sampai 24 tahun. Sedangkan di luar Jawa seperti di Makassar antreannya hingga 41 tahun.
“Oleh karenanya Komisi VIII terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji 2022, termasuk soal anggaran. Harapannya pada 2023 kuotanya bertambah dan pelayanannya meningkat serta lebih disempurnakan,” kata Nur Azizah.
Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menganjurkan kepada Kementerian Agama agar Indonesia sebagai penyumbang jamaah haji terbesar di dunia, memimpin negara-negara Islam untuk bermusyawarah dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan demikian, diharapkan kedepannya ada perbaikan pelayanan terhadap jamaah haji.
Sebagai informasi, peserta kegiatan ‘Sapa Haji’ ini juga dihadiri oleh ulama, tokoh masyarakat, jamaah haji, kelompk bimbingan ibadah haji (KBIH), penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), serta instansi terkait dan stakeholder.
Sedangkan narasumber dalam kegiatan ini antara lain, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin, Kankemenag Kota Bekasi Sobirin, Kasi PHU Kota Bekasi H Hasbiallah, serta Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Jabar, Boy Hari Novian.