Muslim Rohingya di Myanmar sering digambarkan sebagai orang-orang yang paling sering mengalami persekusi di dunia.
Mereka ditolak di negara sendiri, tidak diterima oleh beberapa negara tetangga, miskin, tak punya kewarganegaraan, dan dipaksa meninggalkan Myanmar dalam beberapa dekade terakhir.
Sejak beberapa pekan lalu, lebih dari 10.000 orang-orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah militer Myanmar melancarkan operasi militer di Rakhine, negara bagian di Myanmar barat yang selama ini menjadi ‘rumah’ bagi orang-orang Rohingya.
Mereka bertutur tentang kisah-kisah mengenaskan, mulai dari perkosaan, pembunuhan, dan pembakaran rumah-rumah, yang oleh pemerintah Myanmar dikatakan sebagai ‘bohong’ dan ‘tak sesuai dengan kenyataan’.
Para pegiat mengutuk lemahnya reaksi internasional.
Beberapa kalangan meyebut nasib Rohingya tak ubahnya seperti Srebenica Asia Tenggara, yang mengacu ke pembantaian lebih dari 8.000 Muslim Bosnia pada Juli 1995.
Orang-orang Bosnia tersebut mestinya dilindungi oleh PBB namun pembunuhan terjadi juga, yang belakangan dianggap sebagai noda hitam dalam catatan hak asasi manusia di Eropa.
Apa yang terjadi saat ini?
Tun Khin, pegiat Rohingya di Inggris mengatakan bahwa orang-orang Rohingya menjadi korban ‘kejahatan massal’ yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar.
Operasi keamanan digelar setelah serangan oleh kelompok militan terhadap pos polisi di dekat Maungdaw pada awal Oktober menewaskan sembilan anggota polisi. Tapi orang-orang Rohingya mengatakan aparat menjadikan semua komunitas Rohingya sebagai sasaran, tanpa pandang bulu.
Image copyrightGETTY IMAGESBBC tak bisa mendatangi kawasan tersebut untuk memverifikasi klaim, sementara pemerintah Myanmar secara tegas membantah telah terjadi penindasan besar-besaran terhadap komunitas Rohingya.
Para pejabat PBB kepada BBC mengatakan bahwa orang-orang Rohingya mendapat hukuman secara kolektif atas tindakan beberapa milisi, yang pada akhirnya membuat tindakan pemerintah Myanmar ‘tak ubahnya seperti pembersihan etnik’.
Apa yang memicu krisis?
Rohingya adalah salah satu etnik minoritas di Myanmar dan mereka mengatakan sebagai keturunan para pedagang Arab. Mereka juga mengatakan telah berada di Myanmar barat selama beberapa generasi.
Pemerintah Myanmar tak bersedia mengakui mereka sebagai warga negara dan menganggapnya sebagai pendatang gelap dari Bangladesh. Posisi ini juga dipegang oleh sebagaian besar kalangan di Myanmar.
Myanmar, yang banyak didiami oleh pemeluk Buddha, punya sejarah lama soal ketidakpercayaan komunal. Rasa saling tidak percaya ini ‘dipelihara’ dan kadang dimanfaatkan oleh pemerintah militer saat mereka berkuasa dalam beberapa dekade ini.
Di negara bagian Rakhine diperkirakan terdapat satu juta orang Rohingnya. Kerusuhan komunal pada 2012 menyebabkan lebih dari 100.000 orang mengungsi, puluhan ribu di antaranya masih tinggal di kamp-kamp penampungan.
Orang-orang ini juga tak leluasa melakukan perjalanan.
Ratusan ribu orang-orang Rohingya yang tak memegang dokumen berada di Bangladesh.
Di mana Aung San Suu Kyi?
Partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, peraih Nobel Perdamaian, meraih kemenangan dalam pemilu dan berkuasa tak lama setelah eksodus warga Rohingya yang dramatis tahun lalu.
Aung Sang Suu Kyi berkuasa melalui pemilu pertama yang berjalan terbuka dalam 25 tahun terakhir.
Namun tak banyak yang berubah sejak Aung San Suu Kyi menduduki tampuk kekuasaan. Para pengamat mengatakan ia bediam diri dan tak mengutuk kekerasan yang terjadi terhadap orang-orang Rohingya.
“Saya tak mengatakan tidak ada masalah… namun akan lebih baik jika berbagai pihak fokus untuk mengatasi masalah, bukan membesar-besarkan masalah sehingga sepertinya masalah yang ada lebih buruk dari kenyataan yang terjadi (di lapangan),” kata Aung San Suu Kyi kepada TV Singapura, Channel NewsAsia, hari Jumat (02/12).
Pegiat Rohingya di Inggris, Tun Khin, mengatakan bahwa sikap Aung San Suu Kyi yang sama sekali tak membela orang-orang Rohingya sangat mengecewakan.
Soal bahwa ia tak memiliki pengaruh atau kuasa atas militer adalah soal lain, kata Tun Khin.
“Poinnya adalah Aung San Suu Kyi menutup-nutupi kejahataan yang dilakukan militer Myanmar,” katanya.
Namun beberapa pihak mengatakan media internasional gagal memahami situasi yang sangat kompleks di negara bagian Rakhine, tempat tinggal warga Rohingya bersama etnik lain yang lebih besar yang memeluk Buddha.
Khin Mar Mar Kyi, peneliti Myanmar di Universitas Oxford kepada surat kabar South China Morning Post mengatakan bahwa minoritas di Rakhine adalah ‘kelompok minoritas yang paling terpinggirkan di dunia’ namun sering kali tak mendapat perhatian oleh media Barat.
Belum lama ini Suu Kyi mengatakan dirinya ingin memperbaiki hubungan antara dua komunitas ini di Rakhine.
Ia juga telah membentuk komite khusus untuk menyelidiki kekerasan di Rakhine, namun para wartawan mengatakan hasilnya nanti mungkin tidak akan independen sepenuhnya.
Komite ini dipimpin oleh purnawirawan jenderal yang juga Wapres Myint Swe, dengan anggota antara lain lain adalah kepala polisi nasional.
Apakah negara-negara tetangga akan ulurkan bantuan?
Biasanya sesama anggota ASEAN tidak saling mengecam.
Tapi situasi terbaru memicu sejumlah aksi protes di Indonesia. Pada hari Minggu, Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, mengikuti unjuk rasa mempertanyakan sikap diam Suu Kyi.
“Dunia tak boleh diam sementara genosida (di Myanmar) tengah terjadi,” kata PM Razak dalam aksi yang diikuti ribuan orang di Kuala Lumpur yang ditujukan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang Rohingya.
Image copyrightGETTY IMAGESIa mengatakan bahwa pemimpin Myanmar menolak untuk membahas masalah Rohingya dengan Malaysia.
Komentar ini disampaikan setelah Menteri Olahraga Malaysia, Khairy Jamaluddin, mendesak ASEAN meninjau ulang keanggotaan Myanmar.
Beberapa kalangan mempertanyakan reaksi Razak ketika popularitasnya turun di Malaysia.
Dubes RI di London, Rizal Sukma, kepada BBC mengatakan perlu pendekatan yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah Rohingya.
Rizal juga mengatakan negara-negara di kawasan perlu dilibatkan dan Indonesia siap untuk berpartisipasi.
Apa yang dilakukan PBB?
Untuk kedua kalinya pada pekan ini para pejabat di kantor HAM PBB mengatakan bahwa yang terjadi terhadap orang-orang Rohingya bisa disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Mereka juga mengatakan kecewa karena Myanmar tak menjalankan rekomendasi yang dikeluarkan PBB, termasuk desakan agar pembatasan perjalanan atas orang-orang Rohingya dicabut.
PBB menyerukan investigasi atas sejumlah kasus terbaru dan meminta pemberian bantuan kemanusiaan untuk orang-orang Rohingya.
Badan pengungsi PBB mengatakan negara-negara yang berbatasan dengan Myanmar semestinya menerima kehadiran orang-orang Rohingya yang kembali mengungsi dengan menggunakan berbagai perahu yang tak layak pakai.
Pejabat PBB, Vivian Tan, mengatakan sudah saatnya dibentuk satuan tugas regional untuk mengkoordinasikan respons atas masalah ini.
Sementara itu, mantan Sekjen PBB Kofi Annan terlibat dalam komite penasehat yang menangani situasi di Rakhine atas pemintaan Suu Kyi.
Namun tak sedikit pula yang mempertanyakan apakah komite akan bertugas secara efektif karena sebelumnya sudah dibentuk berbagai tim dengan tugas yang sangat mirip.