Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus berusaha memberikan pelayanan yang baik, khususnya kepada jamaah umrah Indonesia. Untuk tujuan itu, Ditjen PHU membuat terobosan baru yang diberi nama “Gerakan Lima Pasti Umrah”.
Gerakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan umrah ini dilaunching langsung oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung HM Rasjidi, Thamrin, Jakarta, Senin (29/09). Dalam sambutannya, di hadapan para pejabat Ditjen PHU serta pengurus dan anggota asosiasi biro perjalanan haji dan umrah seperti Amphuri, Kesthuri, Himpuh dan para Kabid Haji se Indonesia, Menag menyampaikan bahwa minat dan keinginan masyarakat Indonesia untuk berumrah cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Untuk itulah, Kemenag berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan.
“Ini harus diantisipasi dengan baik, sekarang kita merasakan lonjakan banyaknya jamaah,” kata Menag. Tampak juga hadir dalam kesempatan ini, Kabalitbang dan Diklat Abdurrahman Masud, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, Direktur Penyelenggaraan haji dalam Negeri Ahda Barori, Direktur Penyelenggaraan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kapinmas Rudi Subiyantoro, Karo Hukum DanKLN Achmad Gunaryo, Karo Umum Syafrizal, dan Karo Keuangan Syihabuddin Latief.
Berbagai regulasi maupun kebijakan sudah ditempuh, lanjut Menag, seperti membuat kebijakan haji cukup sekali; dan bagi mereka yang ingin duakali berhaji harus menunggu tenggang waktu 10 tahun. Pada kesempatan itu, Menag juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya akan menyelenggarakan ibadah haji saja. Sementara umrah, tetap dilakukan oleh masyarakat. “Pemerintah hanya menyiapkan regulasinya, tidak ikut melakukan penyelenggaraannya,” terangnya.
Dikatakan Menag, konsekuensi semakin banyak dan meningkatnya animo masyarakat untuk berumrah, berimplikasi pada pergeseran karakteristiknya. “Dahulu, jamaah umrah hanya dari kalangan menengah ke atas (perkotaan), sekarang menengah ke bawah (pedesaan) sudah mulai banyak,” papar Menag.
Dari hal ini, lanjut Menag, Kemenag mencoba berfikir keras, dengan mencanangkan lima pasti umrah. Setiap jamaah yang ingin berumrah harus memastikan lima hal: pertama, pastikan siapa biro perjalanan/travel apakah memiliki izin resmi atau tidak dengan mengecek www.haji.kemenag.go.id; kedua, pastikan jadwal penerbangan/maskapainya;
Ketiga, pastikan harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang ditentukan; keempat, pastikan hotelnya; dan kelima, pastikan visanya. “Saya berharap, seluruh asosiasi bisa ikut mensosialisasikan lima pasti berumrah ini, agar masyarakat kita tidak mengalami penipuan,” tegas Menag.
Sebelumnya Dirjen PHU Abdul Djamil melaporkan bahwa Kemenag berkomitmen untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, utamanya pelayanan bimbingan kepada jamaah haji dan umrah. “Saat ini jumlah jamaah umrah sampai bulan Juni 2015 mencapai 600ribu orang/jamaah,” kata Djamil.
Kemenag, lanjut Djamil, sesuai kodrat yang dimiliki telah menjalankan tugasnya, pengawasan dan penindakan terhadap travel yang bermasalah. Inilah situasi yang dihadapi ke depan. Namun, Abdul Djamil juga meyakini banyak travel-travel yang tetap konsisten dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani. “Terimakasih dan sudah menjalankan tugas-tugasnya. Terimaksih juga kepada asosiasi-asosiasi yang menjalankan tugasnya dengan baik,” ucap Djamil.
Selain itu, Kemenag juga menjalin kerjasama dengan Bareskrim, untuk memberikan penindakan kepada travel yang bermasalah menyangkut ranah hukum dan pidana. (Arief/mkd/mkd)
sumber: Kemenag RI