Pungli Pendaftaran Haji di Kemenag Kabupaten Bekasi Marak

Praktik dugaan pungutan liar (pungli) pendaftaran haji reguler di Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bekasi marak dan diminta secara terbuka kepada setiap jamaah. Dana besaran pungli itu berkisar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu per Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).

“Saya hampir jadi korban pungli oknum Kemenag Kabupaten Bekasi saat mendaftar haji reguler di Kemenag Bekasi. Istri saya yang dimintai Rp 150 ribu per SPPH,” kata Warga Jejalen Jaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Edy S, Selasa (4/4).

Edy menjelaskan, proses dugaan pungli tersebut terjadi ketika jemaah selesai melakukan foto. Terutama, ketika hendak mendapatkan salinan SPPH dari petugas. “Ketika proses stempel itu, istri saya didekati petugas dan dibisiki oknum petugas untuk menyiapkan Rp 150 ribu per SPPH,” katanya.

Dirinya bersama istri mengurus pendaftaran itu secara mandiri atau tanpa perantara, pada Senin (3/4), setelah jam istirahat siang pukul 13.00 WIB. Edy juga mengaku, sebelum dirinya dan istri dipanggil untuk proses stempel, telah melihat oknum petugas yang biasa dipanggil ‘Bu Haji’ di kantor itu, secara terang-terangan kepada jamaah suami istri meminta biaya Rp 200 ribu per SPPH sehingga total Rp 400 ribu.

“Ketika saya tanya kepada sang suami jamaah tadi, uang apa Pak? Dia jawab untuk pendaftaran. Lalu saya bilang, nggak ada itu Pak. Harusnya gratis. Lalu si suami tadi bilang, ah sudah, nggak apa-apa,” katanya.

Dia juga menyayangkan kondisi pelayanan pendaftaran haji di Kemenag Bekasi yang tampak tak jelas prosedurnya, tidak ada loket dan sistem antrean yang rapi dan seterusnya.

Kasubdit Pendaftaran Haji Kemenag Noer Aliya Fitra saat dikonfirmasi mengenai hal itu membantah dengan keras. Dia menegaskan, proses pendaftaran haji reguler gratis dan bebas dari segala macam pungutan.

“Proses pendaftaran haji yang didahului validasi dari perbankan syariah di tempat tinggal jamaah dan hanya menyiapkan Rp 25 juta untuk mendapatkan nomor porsi. Di luar itu, tak ada pungutan lain. Kalau biaya materai itu tanggung jawab jamaah,” kata Noer.

Noer memastikan, hal itu adalah pungli dan dia berjanji akan menindaklanjuti kejadian semacam itu. “Terima kasih informasinya,” katanya.

Terkait dengan proses pelayanan yang masih kurang baik karena prosedur yang tidak jelas, dia hanya mengatakan bahwa prosedur semacam itu memang sedang dalam proses pembenahan dan hal ini terkait dengan anggaran.

 

sumber: IHRAM.co.id

Diperas KUA Rp 2 juta, mualaf Inggris sebut penghulu jual ayat Allah

Merdeka.com – Belum juga lama di Indonesia, WN Inggris Gary William (33) sudah mempunyai beragam pengalaman pahit dengan birokrasi pemerintahan. Yang paling menusuk hatinya adalah saat dirinya dan sang istri yang berkewarganegaraan Indonesia mengurus pernikahan.

“Penghulunya bilang oh calonnya WNA langsung getok harga 2 juta. Aku sakit hati banget digituin. Persyaratannya saja kalah deh speech presiden,”keluh istri Gary, Illona mengawali ceritanya kepadamerdeka.com di kediamannya Bintaro, Minggu (22/6).

Saat meminta pengurangan biaya, petugas KUA di daerah Jawa Barat ini malah menyemprot Ilona, “masih mending kamu dikasih 2 juta, kemarin ada yang menikah dengan orang Swiss saya kasih 2,5 juta,” ujar illona menirukan ucapan petugas tersebut.

Parahnya lagi setelah persyaratan terpenuhi dokumen dan surat nikah Gary banyak salah. Bahkan Gary tercatat sebagai seorang WNI. “Dia meras kita. Kata Gary kita kan sesama muslim kenapa harus saling menyakiti apalagi dia menikahi kita dengan ayat Allah berarti dia menjual ayat Allah dong. Lah Gary kan istilahnya baru anak kemarin Gary sudah bilang begitu,” ucap Illona menggebu-gebu.

Gary yang memeluk Islam sejak 2011 dibuat pusing bahkan si penghulu minta Gary mengamplopkan uang tersebut dan menyampaikannya melalui kolong meja. Namun Ilona enggan menuruti permintaan oknum KUA tersebut.

“Mereka melihat saya orang barat yang pasti kaya, padahal saya cuma guru di sekolah. Dan itu enggak bagus,” ucap Gary singkat.

Kendati demikian, akhirnya dua sejoli ini menikah dan telah diberi keturunan. Anggota mualaf center ini, berharap agar muslim di Indonesia bisa mengamalkan nilai-nilai Islam dengan baik.

 

Ini Pesan Kemenag untuk Calon Jamaah Haji

Memasuki musim haji tahun 2015, Kementerian Agama meminta calon jamaah memperhatikan beberapa hal agar proses ibadah haji dapat berjalan lancar. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Abdul Djamil mengatakan, calon jamaah memiliki kewajiban untuk memperlajari tata urutan ibadah haji dan menghapal doa-doa yang diperlukan.

“Ini bisa dilakukan melalui buku yang sudah distribusikan ke seluruh Indonesia. Untuk menghapal doa juga bisa  lewat audio bagi yang tidak gaptek. Jadi upload doa tawaf dan syai dan dengarkan,” ujar Abdul Djamil saat ditemui di kantor kementerian Agama Jakarta, Senin (6/7).

Selain itu, calon jamaah haji diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan fisik dengan melakukan konsultasi dengan petugas kesehatan. Ini dikarenakan proses ibadah haji menuntut kesehatan fisik. Khususnya untuk risiko tinggi (risti) dan lanjut usia (lansia). Calon jamaah diminta juga untuk mempersiapkan air saat melakukan ibadah karena suhu di Arab Saudi mencapai 42 derajat celcius.

Ia melanjutkan, calon jamaah harus untuk mengikuti proses bimbingan yang dilakukan petugas haji. Sehingga dapat memahami apa yang harus dilakukan di minah dan Arafah.

 

sumber: Republika Online

Menag Launching Gerakan Lima Pasti Umrah

Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) terus berusaha memberikan pelayanan yang baik, khususnya kepada jamaah umrah Indonesia. Untuk tujuan itu, Ditjen PHU membuat terobosan baru yang diberi nama  “Gerakan Lima Pasti Umrah”.

Gerakan yang bertujuan meningkatkan pelayanan di bidang penyelenggaraan umrah ini dilaunching langsung oleh Menag Lukman Hakim Saifuddin di gedung HM Rasjidi, Thamrin, Jakarta, Senin (29/09). Dalam sambutannya, di hadapan para pejabat Ditjen PHU serta pengurus dan anggota asosiasi biro perjalanan haji dan umrah seperti Amphuri, Kesthuri, Himpuh dan para Kabid Haji se Indonesia, Menag menyampaikan bahwa minat dan keinginan masyarakat Indonesia untuk berumrah cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Untuk itulah, Kemenag berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan yang dilakukan.

“Ini harus diantisipasi dengan baik, sekarang kita merasakan lonjakan banyaknya jamaah,” kata Menag. Tampak juga hadir dalam kesempatan ini, Kabalitbang dan Diklat Abdurrahman Masud, Direktur Pembinaan Haji dan Umrah Muhajirin Yanis, Direktur Penyelenggaraan haji dalam Negeri Ahda Barori, Direktur Penyelenggaraan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis, Kapinmas Rudi Subiyantoro, Karo Hukum DanKLN Achmad Gunaryo, Karo Umum Syafrizal, dan Karo Keuangan Syihabuddin Latief.

Berbagai regulasi maupun kebijakan sudah ditempuh, lanjut Menag, seperti membuat kebijakan haji cukup sekali; dan bagi mereka yang ingin duakali berhaji harus menunggu tenggang waktu 10 tahun. Pada kesempatan itu, Menag juga menyampaikan bahwa pemerintah hanya akan menyelenggarakan ibadah haji saja. Sementara umrah, tetap dilakukan oleh masyarakat. “Pemerintah hanya menyiapkan regulasinya, tidak ikut melakukan penyelenggaraannya,” terangnya.

Dikatakan Menag, konsekuensi semakin banyak dan meningkatnya animo masyarakat untuk berumrah, berimplikasi pada pergeseran karakteristiknya. “Dahulu, jamaah umrah hanya dari kalangan menengah ke atas (perkotaan), sekarang menengah ke bawah (pedesaan) sudah mulai banyak,” papar Menag.

Dari hal ini, lanjut Menag, Kemenag mencoba berfikir keras, dengan mencanangkan lima pasti umrah. Setiap jamaah yang ingin berumrah harus memastikan lima hal: pertama, pastikan siapa biro perjalanan/travel apakah memiliki izin resmi atau tidak dengan mengecek www.haji.kemenag.go.id; kedua, pastikan jadwal penerbangan/maskapainya;

Ketiga, pastikan harga dan paket yang ditawarkan dari harga yang ditentukan; keempat, pastikan hotelnya; dan kelima, pastikan visanya. “Saya berharap, seluruh asosiasi bisa ikut mensosialisasikan lima pasti berumrah ini, agar masyarakat kita tidak mengalami penipuan,” tegas Menag.

Sebelumnya Dirjen PHU Abdul Djamil melaporkan bahwa Kemenag berkomitmen untuk terus dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik, utamanya pelayanan bimbingan kepada jamaah haji dan umrah. “Saat ini jumlah jamaah umrah sampai bulan Juni 2015 mencapai 600ribu orang/jamaah,” kata Djamil.

Kemenag, lanjut Djamil, sesuai kodrat yang dimiliki telah menjalankan tugasnya, pengawasan dan penindakan terhadap travel yang bermasalah. Inilah situasi yang dihadapi ke depan. Namun, Abdul Djamil juga meyakini banyak travel-travel yang tetap konsisten dengan pakta integritas yang sudah ditandatangani. “Terimakasih dan sudah menjalankan tugas-tugasnya. Terimaksih juga kepada asosiasi-asosiasi yang menjalankan tugasnya dengan baik,” ucap Djamil.

Selain itu, Kemenag juga menjalin kerjasama dengan Bareskrim, untuk memberikan penindakan kepada travel yang bermasalah menyangkut ranah hukum dan pidana.  (Arief/mkd/mkd)

sumber: Kemenag RI