Bank Muamalat

Rencana masuknya strategic investor ke Bank Muamalat merupakan awal kebangkitan industri perbankan syariah Indonesia. Dengan demikian, diperkirakan pada tahun 2018 akan ada tiga bank umum syariah yang menjadi bank BUKU III menyusul Bank Syariah Mandiri.

Wajah perbankan syariah diperkirakan akan diwarnai oleh empat segmen pasar. Pertama, segmen korporasi melalui pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang diperkirakan akan mencapai 30 persen dari portofolio perbankan syariah. Segmen ini menjadi mesin utama pertumbuhan aset dengan risiko relatif rendah.

Kedua, segmen konsumer melalui pembiayaan rumah dan sebagian kendaraan bermotor yang diperkirakan akan mencapai 30 persen pangsa pasar juga. Segmen ini diwarnai dengan produk baru, yaitu sekuritisasi aset, sehingga selain bertumbuh cepat dengan risiko yang relatif terkendali juga memberikan likuiditas baru ke dalam industri perbankan syariah.

Ketiga, segmen UKM yang diperkirakan mencapai 20 persen dengan margin keuntungan dan risiko yang relatif sedang. Keempat, segmen mikro yang diperkirakan mencapai 20 persen dengan margin keuntungan yang tinggi dan risiko yang beragam dari rendah sampai tinggi.

Dari pergerakan itu, Bank Muamalat menjadi kunci perubahan karena posisinya sebagai bank syariah terbesar kedua sangat menentukan baik-buruknya kinerja industri perbankan syariah. Dengan asumsi kinerja Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar tetap berkembang stabil, maka perubahan di Bank Muamalat menjadi lokomotif perubahan, terutama masuknya ke segmen pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

Kebutuhan tambahan modal dan/atau dana Bank Muamalat dapat dihitung dengan tiga skenario. Skenario pertama, dengan memperhitungkan jumlah pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan laporan keuangan Juni 2017, maka diperlukan tambahan modal sekitar Rp 11 triliun. Bila menggunakan data Desember 2016, diperlukan tambahan modal Rp 8 triliun.

Skenario kedua, dengan memperhitungkan jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan laporan keuangan Juni 2017, dan secara konservatif mengalikan dua. Pengalian dua ini dilakukan untuk satu bagian mencukupi jumlah pembiayaan bermasalah tersebut dan satu bagian lagi untuk menggantikannya.

Dengan metode tersebut, kebutuhan tambahan modal mencapai Rp 4,88 triliun, yang dengan asumsi tingkat pemulihan mencapai 20 persen dari yang bermasalah maka kebutuhan tambahan modal mencapai Rp 4 triliun. Bila strategic investor baru menyetorkan Rp 4,5 triliun, tentu itu akan lebih baik karena memberikan sedikit buffer.

Skenario ketiga, dengan memperhitungkan jumlah pembiayaan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet dan secara konservatif mengalikan dua. Selanjutnya ditambahkan kebutuhan al-ijarah, anak perusahaan Bank Muamalat, dan dengan asumsi tingkat pemulihan 10 persen, maka kebutuhan tambahan modal mencapai Rp 20 triliun.

Skenario ketiga merupakan skenario yang dapat membawa Bank Muamalat tumbuh kuat, sehat, dan stabil pada 2018. Namun, bila skenario ini yang digunakan maka pemegang saham eksisting akan terdilusi sampai pada level terendah menjadi pemegang saham nonpengendali. Oleh karena itu, skenario gabungan antara skenario satu dan tiga menjadi pilihan baru.

Tambahan modal sebesar Rp 4,5 triliun atau setara 51 persen dari total modal dan tambahan bisnis baru sebesar Rp 20 triliun untuk menjamin tercapainya kondisi yang kuat, sehat, dan stabil. Tanpa tambahan bisnis baru sekitar Rp 20 triliun itu, maka tambahan modal Rp 4,5 triliun tidak akan membawa kondisi sehat, kuat, dan stabil yang berkelanjutan.

Bagaimana cara menambah bisnis Rp 20 triliun dalam waktu satu tahun merupakan kunci keberhasilan. Diperlukan segmen yang mempunyai karakter pertumbuhan yang cepat dengan risiko yang relatif rendah. Pilihan yang sesuai dengan karakter ini adalah segmen pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

Setiap proyek infrastruktur memerlukan dua jenis pembiayaan, yaitu credit financing dan equity financing. Jenis credit financing biasanya merupakan segmen yang digarap bank-bank besar, yaitu bank konvensional kelas atas. Jenis equity financing tidak dapat dilakukan oleh bank-bank konvensional.

Berdasarkan regulasi yang ada, jenis pembiayaan equity financing dapat dilakukan oleh bank-bank syariah dan perusahaan Sarana Multi Infrastruktur. Inilah celah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah.

Berbeda dengan praktik yang lazim pada tahun 90-an, saat ini instrumen pembiayaan equity financing dapat dibedakan menjadi corporate equity financing dan project equity financing. Yang corporate equity financing menyandang status junior obligor, sedangkan yang project equity financing dapat menyandang status senior obligor.

Dengan strategi ini, Bank Muamalat dapat bertumbuh cepat dengan risiko rendah. Strategi ini harus dilengkapi dengan strategi pembiayaan konsumer dengan sekuritisasi aset pembiayaan perumahan, yang juga merupakan program pemerintah dalam pengadaan sejuta rumah. Strategi ini memberikan platform lain untuk mencapai pertumbuhan tinggi dengan risiko yang relatif terkendali, dan yang paling penting adalah memberikan tambahan likuiditas.

Strategi lainnya adalah mengelola portofolio UKM yang selama ini menjadi tulang punggung Bank Muamalat. Walau strategi ini tidak memberikan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan risiko yang relatif sedang, tetap penting dipertahankan agar tidak terjadi kekosongan pasar yang dapat menegasikan keberhasilan di segmen lain.

Segmen mikro merupakan segmen yang dapat diharapkan menghasilkan profit margin yang tinggi dengan risiko yang beragam dari rendah sampai tinggi. Keragaman risiko ini merupakan tantangan pemilihan model bisnis dan subsegmen yang tepat.

Bank BTPN Syariah yang juga bermain di segmen ini memiliki rasio laba terhadap rata-rata aset (ROA) 7,6 persen pada 2016, mirip dengan ROA Bank BRI segmen mikro yang 7,3 persen. Berbeda dengan kinerja Bank BNI segmen mikro dan UKM yang ROA-nya 3,3 persen, atau dengan Bank BTPN konvensional yang 3,1 persen. Juga berbeda dengan Bank Index yang 2,4 persen atau Bank Bukopin yang 1,6 persen. Jelas bank-bank ini menggarap subsegmen yang berbeda.

Ini juga terlihat dari rasio biaya operasi terhadap rata-rata pembiayaan (opex) mereka. Bank BTPN Syariah memiliki rasio 25,5 persen, BTPN konvensional 9,8 persen, BRI segmen mikro hanya 7,4 persen, Bank Bukopin hanya 4,3 persen, Bank Index hanya 3,5 persen, BNI segmen mikro UKM bahkan hanya 1,9 persen. Kejelian memilih subsegmen mikro ini menentukan keberhasilan Bank Muamalat.

Dukungan strategic investor, masyarakat luas, dan semua stakeholder akan membawa kebangkitan Bank Muamalat dan industri perbankan syariah. Bismillahi majreha wa mursaha.

 

Oleh: Adiwarman Karim

REPUBLIKA

Di Tengah Krisis, Perbankan Syariah Masih Sangat Bergairah

Industri perbankan syariah tetap tumbuh meski dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

Pertumbuhan industri perbankan syariah di negara-negara yang tergabung dalam Dewan Kerja Sama Negara Teluk (GCC), khususnya di Arab Saudi, dalam beberapa tahun terakhir telah meningkatkan belanja di sektor publik. Kondisi ini justru terjadi di tengah menurunnya pendapatan dari minyak.

Hal ini disampaikan Ernst & Young dalam World Islamic Banking Competitiveness Report 2015-2016, yang membahas tingkat persaingan perbankan syariah di dunia Islam di konferensi bersama World Islamic Banking Conference (WIBC), akhir pekan lalu.

“Ini menarik. Bagaimana bank terpengaruh karena pemerintah menarik cadangan mereka dari sektor perbankan, untuk mempersempit kesenjangan pada defisit anggaran akibat penurunan harga minyak dunia,” kata Muzammil Kasbati, Direktur Global Islamic Banking Centre di E & Y, seperti dikutip dari Gulf News, Rabu, 4 November 2015.

Menurut laporan tersebut, laba perbankan Islam GCC meningkat menjadi US$ 12 miliar untuk pertama kalinya pada tahun 2014. Diperkirakan sektor ini akan terus tumbuh di tengah ketidakpastian ekonomi regional.

“Sembilan pasar inti saat ini menjadi mesin pertumbuhan bagi industri keuangan Islam global,” kata tulis itu.

Laporan E & Y ini mengidentifikasi sekelompok bank, berjumlah 40 unit di seluruh pasar sembilan inti yang dikatakan ‘secara sistemik penting’ untuk kemajuan masa depan industri syariah. Dari 40 bank tersebut, lebih dari 50 persen memiliki basis ekuitas US$ 1 miliar atau lebih.

Menurut E & Y, sektor perbankan syariah Uni Emirat Arab khususnya telah mendapatkan momentum yang didukung oleh inovasi dan pertumbuhan jejak digital, sehingga meletakkannya sejajar dengan Malaysia dalam hal pangsa pasar global.

Laporan selengkapnya akan diluncurkan di konferensi WIBC 2015 yang akan digelar pada 2 Desember mendatang. (Ism)

 

sumber: Dream.co.id

Pesantren Dinilai Belum Manfaatkan Jasa Perbankan Syariah

Kementerian Agama mengharapkan kalangan pondok pesantren (ponpes) dapat memanfaatkan jasa perbankan dalam upaya mendukung pemberdayaan ekonomi umat serta mendorong kemandirian ponpes itu sendiri.

“Kita harapkan pesantren tidak tabu berhubungan dengan bank karena sudah ada perbankan syariah, bahkan produk dan jasa perbankan syariah perlu dimanfaatkan secara optimal,” kata Kasubdit Pendidikan Pesantren Kemenag Dr Ainur Rofiq di Jakarta, Selasa Malam.

Ainur mengemukakan keterangan tersebut pada pembukaan pendidikan keterampilan ponpes, advokasi peningkata kualitas Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB), dan review kinerja Panitia Pusat Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PPSN).

Berbicara mewakili Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Dr H Mohsen, Kasubdit Pendidikan Pesantren mengemukakan, sampai sejauh ini belum banyak pengelola ponpes yang berani berhubungan dengan perbankan.

Ia menjelaskan, jasa dan produk perbankan syariah dapat dimanfaatkan untuk membantu kemandirian ponpes dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, apalagi sejumlah ponpes memiliki aset yang tidak sedikit.

Menurut Ainur, Kemenag siap memfasilitasi dengan menghubungkan ponpes dengan pihak perbankan syariah. Dalam kaitan dengan pengembangan kemandirian ponpes pula Kemenag sudah menandatangani nota kesepahaman dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Kemenag juga sudah menandatangani kerjasama dengan enam kementerian dalam upaya membantu kemandirian pondok pesantren dan pembedayaan ekonomi umat,” katanya.

Ia menambahkan, Kemenag saat ini tengah melakukan pemetaan pondok-pondok pesantren guna mengetahui potensi masing-masing ponpes tersebut. Sejauh ini ada ponpes yang memiliki potensi kemaritiman, kehutanan, pertanian, perikanan, dan potensi ekonomi lainnya.

Di Indonesia saat terdapat sekitar 29.000 ponpes besar dan kecil. Dengan mengetahui potensi masing-masing, Kemenag akan bisa memberikan bantuan bagi pengembangan ponpes secara lebih terarah, demikian Dr Ainur.