Tag: Rakyat Mesir

Sambungan artikel PERTAMA

Meski memilihnya untuk berkuasa, jutaan orang keluar melawan langkah-langkah Mursi untuk memberikan dirinya sendiri otoritas legislatif dan eksekutif yang luas. Banyak orang, kebanyakan para sekular dan anggota penjaga lama, takut bahwa perlawanan itu dapat berakhir buruk. Kekacauan yang mencengkram Suriah dan Libya setelah Arab Spring menjadi sebuah peringatan keras pada publik.

“Dengan 30-40 persen penghasilan warga negara berkisar 2 dollar atau kurang, terdapat sebuah ruang yang sangat kecil bagi manuver untuk mereka,” Mark Levine, seorang profesor sejarah Timur Tengah di Universitas California, mengatakan pada Aljazeera. “Jika negara itu dihentikan oleh sebuah demonstrasi baru, secara harfiah jutaan orang dengan cepat menghadapi kehancuran financial dan bahkan kelaparan.”

Sementara posisi publik Sisi secara luas tidak tertandingi selama dua tahun pertamanya berkuasa, belakangan ini serangkaian keputusan telah menguji popularitasnya di negara itu.

Tahun lalu, pemerintah mengumumkan perjanjian maritim dengan Arab Saudi untuk mentransfer kekuasaan dua pulau Laut Merah, memicu ribuan orang turun ke jalan untuk melakukan protes. Merespon hal itu, pemerintah menjatuhi hukuman penjara dua tahun pada 71 orang pendemo.

Retakan di ekonomi Mesir juga telah muncul ke permukaan. Pada Mei, inflasi Mesir naik hingga 30 persen, tertinggi dalam tiga dekade. Di bawah pinjaman bailout IMF sebesar 12 miliar dollar untuk mendukung rencana reformasi ekonomi, pemerintah mengembangkan mata uang dan menaikkan harga bahan bakar sebesar 55 persen untuk yang kedua kalinya dalam beberapa bulan.

Ancaman besar domestik lain yang sedang dihadapi Mesir ialah kekerasan di Sinai, di mana kelompok bersenjata, berafiliasi dengan Islamic State of Iraq dan Daesh (ISIL, dikenal dengan ISIS), telah melancarkan perang terbuka pada pemerintah, pasukan keamanan dan penduduk sipil.

“Sementara Mesir pernah mengalami serangan-serangan teroris di bawah Mubarak, pemberontakan di Sinai saat ini lebih berlarut-larut dan serangan pada penduduk sipil dan pasukan keamanan secara regular terus berlanjut,” Allison McManus, direktur peneliti di Institut Tahrir untuk Kebijakan Timur Tengah, mengatakan pada Aljazeera.

“Menanggapinya, pemerintah telah melancarkan tindakan keamanan, hukum dan politik berskala besar atas nama perang terhadap teror yang telah menarget dan menjerat tidak hanya aktor kekerasan, tetapi juga tokoh oposisi dan lainnya, hingga ke tingkat yang belum pernah dilihat di masa Mubarak.”

Dan sementara pemerintah mengklaim mereka telah masalah itu telah terkendali, upaya mereka untuk menahan kekerasan di Sinai, yang berasal dari tahun 2011,  sebagian besar telah gagal.

Diantara serangan yang telah hampir menjadi serangan sistematis, kelompok ISIS menjatuhkan sebuah pesawat penumpang Rusia, membunuh 224 orang di tahun 2015, dan di tahun ini, mereka menarget gereja dan bus-bus yang mengangkut umat Kristen di provinsi Sinai, membunuh hampir 100 orang dalam beberapa bulan terakhir.

“Pemerintah menghadapi sebuah ancaman serius dari teroris dan menerima beberapa kritik tentang penanganan mereka atasnya. Negara itu jelas-jelas kurang aman, tetapi ini juga merupakan hasil dari perubahan regional, khususnya kebangkitan ISIS,” Issandr el-Amrani, kepala seksi Afrika Utara di Kelompok Krisis Internasional, mengatakan pada Aljazeera.

Meskipun posisi Mesir di front Internasional tampaknya semakin menguat karena membentuk hubungan yang lebih dekat dengan Amerika Serikat, Arab Saudi dan Israel, para analis mengatakan secara domestik, Mesir dalam penurunan.

“Di setiap indikator virtual, Mesir hari ini lebih buruk daripada saat di bawah Mubarak,” Yerkes mengatakan. “Situasi keamanan jauh lebih buruk, ekonomi buruk, tingkat penindasan jauh lebih tinggi dan kemampuan pemerintah untuk memberi bahan dasar dan pelayanan telah menurun.”

 

 

Oleh: Zena Tahhan, Jurnalis dan produser di Aljazeera Inggris

HIDAYATULLAH

EMPAT tahun lalu di tanggal ini, Mesir menyaksikan tergulingnya presiden pertama mereka yang terpilih secara demokratis, Mohammad Mursi, dalam kudeta militer.

Anggota Ikhwanul Muslimin itu hanya menjabat selama setahun ketika pemimpin militer, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi, mengumumkan penggulingannya di televisi milik negara, bersama dengan penangguhan konstitusi dan pembentukan pemerintahan sementara.

Militer mengatakan mereka merespon rakyat, yang telah membanjiri jalanan dengan ribuan orang pada 30 Juni 2013, karena ditakutkan Mursi akan menjadi semakin otoriter.

Hanya dalam dua tahun, Mursi menjadi pemimpin Mesir kedua yang digulingkan. Dalam gelombang pemberontakan populer yang terjadi di seluruh dunia Arab pada 2011, rakyat Mesir juga menggulingkan kediktatoran-30 tahun pemimpin militer Husni Mubarak.

Pergolakan sosial dan politik selama tahun-tahun itu menjebak Mesir ke dalam sebuah krisis ekonomi dan secara mendalam memecah belah negara itu.

Tetapi kebangkitan Sisi pada Juni 2014 seharusnya menjadi tanda sebuah era stabilitas yang baru. Dia dengan cepat mengusulkan reformasi ekonomi, seperti memotong subsidi bensin dan meningkatkan pajak dalam upaya untuk mengurangi pengangguran dan menghasilkan pendapatan jangka panjang. Dia juga menginisiasi beberapa proyek infrastruktur baru, termasuk perluasan Kanal Suez dan wilayah pertanian Mesir, yang dia katakan akan membuat Mesir lebih mandiri dan menghasilkan pekerjaan. Ketika kekerasan menyusut, pemasukan pariwisata meningkat.

 

Namun para pengamat mengatakan stabilitas sementara itu, yang telah mulai mengikis, terjadi dengan kebebasan publik sebagai harganya.

“Beberapa orang Mesir telah menerima kembalinya beberapa ‘penjaga lama’ karena mereka percaya bahwa, atas semua kesalahannya, rezim Mubarak  memberi mereka lebih banyak stabilitas daripada rezim Mursi,” Sarah Yerkes, rekan jurnalis di Carnegie Endowment for International Peace berbasis di Washington, mengatakan pada Aljazeera. “Dalam jangka panjang, tipe pemikiran seperti ini tidak rasional – Mubarak hanya dapat mengontrol Mesir untuk waktu yang lama – tetapi dalam jangka pendek, beberapa orang rela terjadinya lebih banyak represi [dan] sedikit kebebasan sebagai imbalan atas apa yang mereka anggap kestabilan yang lebih besar.”

Tidak lama setelah penggantian Mursi, pemerintahan sementara militer memulai langkah keras pada pendukung Ikhwanul Muslimin, banyak dari mereka yang terus melakukan demo balasan dan menyuarakan dukungan mereka pada Mursi.

Pada Agustus 2013, pasukan keamanan dan militer menyerang sebuah demonstrasi di Lapangan Rabaa al-Adawiya, membunuh sekitar 1.000 pendukung Mursi. Human Rights Watch menyebut itu sebagai “salah satu pembantaian demonstran terbesar dalam satu hari di sejarah modern.”

Dan dalam pengadilan massa yang secara luas dikritik, Mesir mendakwa ribuan yang diduga pendukung Ikhwanul Muslim hukuman mati – “hukuman massa terbesar yang diberikan dalam sejarah Mesir modern”, menurut Amnesty Internasional. Gerakan itu, yang merupakan tertua di Mesir, kelompok Islam paling berpengaruh, juga dilarang dan aset-asetnya disita sebelum dinyatakan sebagai sebuah “organisasi teroris” oleh pemerintah.

“Penindasan keras pada pendukung Mursi mengirimkan sebuah pesan mencolok pada semua rakyat Mesir bahwa di bawah kebangkitan pemerintahan otoriter rezim Sisi: Perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi. Seiring pemenjaraan massal lebih dari 50.000 orang, hal ini telah memastikan bahwa oposisi terhadap rezim tetap akan terbatas sejak bertahun-tahun sebelumnya,” Abdullah al-Arian, seorang profesor sejarah di Sekolah Layanan Luar Negeri Universitas Georgetown di Qatar, mengatakan pada Aljazeera.

Beberapa bulan setelah menjabat, Sisi meloloskan sebuah undang-undang yang melarang demonstrasi tanpa izin polisi, membuat gerakan demo secara praktis menghilang. Langkah opresif seperti itu, para ahli mengatakan, dilakukan untuk mengencangkan jerat atas negara itu dan membawa wajah stabilitas.

“Banyak rakyat Mesir hanya menginginkan kestabilan ekonomi dan politik; karena itu, mereka mendukung kudeta Sisi. Tidak lama setelah Sisi berkuasa, uang Saudi dan Teluk mulai mengalir ke Mesir, secara sementara menstabilkan ekonomi Mesir dan memenangkan Sisi dukungan yang Mursi telah sia-siakan,” James Gelvin, seorang profesor sejarah Timur Tengah di Universitas California, Los Angeles, mengatakan pada Aljazeera.

“Mesir hari ini jauh lebih otoriter dari pada di bawah pimpinan manapun sejak Gamal Abdul Nasser … Di bawah Sisi, semua aktivitas opoposional telah dilarang, Ikhwanul Muslimin dilarang, dan musuh-musuh politik – baik itu Islam maupun sekular – dibunuh, dipenjarakan dan disiksa.”

Para pembela HAM, kelompok masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (NGO) telah menjadi target, secara sistematik dipanggil untuk ditanyai, dilarang bepergian dan aset-aset mereka dibekukan. Sebuah undang-undang baru, disetujui pada Mei, mengkriminalisasi banyak aktivitas NGO dan menempatkan mereka di bawah pengawasan langsung badan keamanan negara itu.

“Di bawah kepemimpinan Mubarak, tidak banyak terdapat ruang untuk perbedaan pendapat, tetapi ada garis merah yang jelas,” Yerkes mengatakan. “Rakyat kebanyakan bisa melakukan bisnis mereka, selama mereka tidak mengkritisi Mubarak, Islam atau pun pasukan keamanan. Hari ini, tidak seorangpun aman. Pemerintah pecah, jadi tidak ada garis kekuasaan yang jelas, dan siapapun dapat menjadi target rezim kapanpun.” (bersambung)

 

Oleh: Zena Tahhan

HIDAYATULLAH