Tag: Umroh Perdana

Kemenag dan Duta Besar Arab Saudi Melepas 419 Jamaah Umroh Perdana

Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin bersama Wakil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia melapas keberangkatan 419 jamaah umroh, di Asrama Haji Pondok Gede, Sabtu (9/1). Jamaah ini diberangkatkan setelah pemerintah mengirim tim advance untuk uji coba umroh di masa pandemi.

“Alhamdulillah hari ini telah diberangkatkan 419 jamaah umrah perdana, menggunakan 10 bus dari Asrama Haji Pondok Gede menuju Bandara Soekarno Hatta Jakarta,” kata Nur Arifin saat dihubungi, Sabtu (8/1).

Nur Arifin mengatakan, sebelum diberangkatkan, jamaah dikarantina selama satu hari satu malam. Hal ini untuk memastikan sebelum diberangkatkan mereka dalam kondisi sehat dan bebas Covid-19. 

“Mereka dikarantina 1 x 24 jam sebelum keberangkatan para jamaah bermukim di Asrama Haji Pondok Gede untuk dilakukan screening kesehatan,” ujarnya.

Nur Arifin menuturkan, screening kesehatan meliputi cek kesehatan, pemeriksaan sertifikat vaksin masing-masing jamaah, dan dilakukan PCR oleh RS yang direkomendasikan Saudi Arabia. Screening kesehatan ini menjadi standar yang harus dijalani para jamaah umroh demi tercapainya umroh tanpa terpapar Covid-19. 

“Keberhasilan jamaah umroh perdana ini menjadi tolok ukur untuk evaluasi umroh dan haji 2022.  Yaitu apakah perlu terus ditingkatkan pemberangkatan umrah Indonesia dan pemberangkatan jamaah haji tahun 2022,” katanya.

Nur Arifin memastikan pemberangkatan jamaah umroh ini menggunakan kebijakan one gate policy di Bandara Soekarno Hatta. Kebijakan ini baru bisa dievaluasi sampai empat kali keberangkatan.

“Rencana setelah 4 kali keberangkatan dievaluasi,” katanya.

IHRAM

Kemenag-Asosiasi Sepakati Kembali Keberangkatan Umroh 23 Desember

Kementerian Agama (Kemenag) dan asosiasi kembali menyepakati umroh perdana dari pemilik penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) dilaksanakan sesuai jadwal semula pada 23 Desember. Kesepakatan ini diambil melalui keputusan rapat yang digelar hari ini.

“Tim advance tetap berangkat 23 Desember 2021,” kata Sekjen Kesthuri Artha Hanif saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (21/12). 

Artha Hanif mengatakan, tim advance diwakili oleh enam asosiasi di antaranya Ampuh, Amphuri, Sapuhi, Himpuh, Asphurindo dan Asphuri. Ada sekitar 25 orang dari perwakilan masing-masing asosiasi yang berangkat duluan (advance). “Total 25 pax,” ujarnya.

Selanjutnya, asosiasi Kesthuri dan Gaphura akan berangkat awal Januari 2022. Masing-masing yang akan berangkat ke Arab Saudi perwakilan dari pemilik travel umroh dan haji khusus.

Untuk itu Artha meminta masyarakat Muslim di seluruh Indonesia mendoakan keberangkatan tim advance ke Tanah Suci berjalan lancar. Sehingga, keberangkatan umroh dari jamaah murni bisa segera dilaksanakan.

“Mari kita doakan bersama semoga tim advance 25 pax ini berjalan lancar dan sukses sebagai duta bangsa mewakili seluruh masyarakat Muslim,” katanya.

Selain itu, Artha juga meminta masyarakat mendoakan tim Kesthuri dan Gaphura berjalan lancar. Karena masing-masing tim yang berangkat lebih awal ini akan melihat langsung bagaimana umroh di masa pandemi.

“Kita doakan semoga pemberangkatan-pemberangkatan grup setelah tim advance ini akan jauh lebih mudah dan lancar,” katanya.

Rencana semula jamaah umroh berangkat pada 12 Desember. Namun, hal ini mesti diundur pada 23 Desember. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, menegaskan pelaksanaan umroh Indonesia tidak dibatalkan, namun diundur. Hal ini dilakukan melihat perkembangan terbaru dari situasi pandemi Covid-19.

“Konsepnya ini kita tidak dibatalkan, tapi diundur khususnya pelaksanaan konsep one gate policy (OGP), yang sementara diberlakukan untuk beberapa kali pemberangkatan jamaah umroh. Sistem ini yang kita jaminkan, yaitu umrah pembelajaran dan akan menjamin keberangkatan jumlah yang lebih banyak di masa berikutnya,” kata dia dalam kegiatan Dialog bersama Aktual Forum, Selasa (21/12).

Sebagai regulator, ia menyebut Kemenag memiliki komitmen untuk menjaga dan mendorong tetap berjalannya ekosistem ekonomi haji dan umroh. Umroh merupakan industri tersendiri yang perlu didukung dan dorong dengan berbagai kebijakan.

Adapun konsep OGP merupakan sistem yang menjadi jaminan dan telah disampaikan kepada pihak Pemerintah Arab Saudi dalam pertemuan yang dilakukan kemarin. Pertemuan yang dilakukan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Dirjen PHU dengan otoritas terkait Arab Saudi membahas tentang kesiapan dan validitas dokumen yang dipersyaratkan Arab Saudi.

“Setelah dibukanya pintu umroh, kami melakukan perencanaan dengan asosiasi agar bisa memberangkatkan secepatnya. Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak maskapai, kita rancang berangkat 23 Desember,” ujar Hilman.

Namun, dalam 10 hari terakhir, perkembangan terbaru termasuk di luar negeri mendorong Pemerintah Indonesia memberikan arahan agar menahan diri berangkat ke luar negeri. Hal ini memang belum bentuk larangan, kecuali untuk pejabat dan berlaku kalau tidak ada yg betul-betul penting (urgent).

“Untuk jamaah atau masyarakat umum, diimbau tidak dulu pergi ke luar negeri, termasuk di dalamnya umroh. Ini kita coba pahami dan kompromikan dengan situasi. Kami sebagai regulator yang bertugas melindungi jamaah, dengan penuh kehati-hatian bisa memitigasi ini sedetail mungkin,” lanjut dia. 

IHRAM

Umroh Kembali Diundur, Ampuh: Ini Ironis

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI kembali mengundur jadwal pelaksanaan umroh hingga Januari 2022. Keputusan pemerintah ini pun dibahas dalam rapat koordinasi daring yang diikuti perwakilan Kemenag, Kemenhub, Kemenlu, Puskeshaji, Konsul Jeddah, dan Asosiasi Umrah Haji pada Jum’at (17/12).

Sebelumnya, umroh perdana petugas PPIU dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 23 Desember. Namun, karena adanya kasus Omicron dan untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 varian baru ini, maka keberangkatan jamaah umroh ini kembali ditunda.

Sekretaris Jenderal Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (Ampuh), Wawan Suhada yang mengikuti rapat koordinasi tersebut mengatakan, para penyelenggara sudah dua tahun tidak bisa memberangkatkan jamaah umroh. Namun, saat Arab Saudi memperbolehkan umroh justru pemerintah Indonesia sendiri yang sekarang melarangnya.

“Ini ironis kan. Makanya tadi Dirjen PHU menyampaikan arahan dari presiden. Tapi kami dari delapan asosiasi yang hadir, tujuh asosiasi menyampaikan bahwasanya kita harus berangkat walaupun dengan jumlah skala yang lebih kecil,” ujar Wawan saat dihubungi //Republika.co.id//, Jum’at (17/12).

Wawan menyarankan, setidaknya harus ada perwakilan dari masing-masing asosiasi untuk berangkat ke Tanah Suci sebagai tim advance, sehingga setelah umroh dibuka pada Januari 2022 mendatang, sudah bisa diketahui standar operasionalnya.

“Itu masukan dari asosiasi. Intinya, ini juga untuk mencegah preseden buruk bahwasanya Kemenag plin-plan, tidak memiliki sikap yang kuat, berubah-ubah, menciptakan image yang tidak baik. Semacam prank nasional juga ini, karena bekali-kali kita mundur jadwalnya,” ucapnya.

“Jadi untuk mempertahankan itu, Ampuh dan enam aosisasi lain menyarankan bahwa kita harus berangkat walaupun dalam skala yang lebih kecil,” kata Wawan.

Dia pun menyoroti kasus Omicron yang menjadi alasan pengunduran umroh kali ini. Menurut dia, Direktur Penelitian WHO saja menyatakan bahwa Omicron tidak terlalu berbahaya bagi orang yang sudah divaksinasi.

“Jika pemerintah kita mereferensi bahwa telah terjadi kasus kematian karena Omicron satu orang di UK, tapi itu kan satu dari sekian juta orang. Yang kena Omicron tapi tidak meninggal dan sehat pada akhirnya, harusnya itu juga dipertimbangkan,” jelas Wawan.

“Jadi kami melihat ini pemerintah betul-betul tidak berpihak kepada penyelenggara. Hanya berpikir dari sisi kesehatan dan juga antisipasi terhadap penyebaran Covid, tapi tidak berpikir bagaimana penyelenggara ini bisa bertahan,” katanya.

IHRAM

Keberangkatan Umroh Perdana Dibagi Lima Kloter

Kementerian Agama secara resmi akan memulai uji coba keberangkatan umroh pada 23 Desember 2021. Pemilik PT Taqwa Tour Rafiq Jauhary mengatakan, keberangkatan perdana yang dibagi menjadi lima kelompok terbang (kloter) ini selanjutnya akan diberangkatkan secara terpusat dari embarkasi Jakarta.

“Adapun selanjutnya Kementerian Agama akan membuka keberangkatan umroh dari daerah lain di luar Jakarta,” kata Rafiq Jauhary saat dihubungi Republika kemarin.

Rafiq memastikan, jamaah Taqwa Tours tidak ikut dalam rombongan uji coba keberangkatan perdana itu. Dia memilih memberangkatkan jamaahnya awal tahun 2022.

“Taqwa Tours sendiri merencanakan keberangkatan umroh untuk para jamaahnya setelah masa uji coba berakhir. Diperkirakan di awal ahun 2022,” ujarnya.

Rafiq menyampaikan, hal yang perlu dipahami dalam keberangkatan umroh selama masa pandemi ini adalah resiko yang tinggi. Apalagi biaya umroh tidak dapat ditarik kembali (non-refundable).

“Sehingga jika ada jamaah yang berkasnya telah diajukan visa umroh namun sebelum keberangkatan diketahui melalui test PCR bahwa dirinya positif Covid-19, maka sebagian besar biaya yang telah disetorkan akan hangus,” katanya.

Jamaah yang positif terpapar Covid-19 sebelum keberangkatan hanya akan menerima asuransi yang tentu jumlahnya tidak sebesar keseluruhan biaya umroh. Jamaah juga perlu memahami bahwa Arab Saudi membedakan dalam memperlakukan jamaah umroh.

“Akan dibedakan jamaah yang menggunakan vaksin Sinovac dan Sinopharm, dengan jamaah yang menggunakan vaksin lain seperti AstraZeneca, Moderna, Pfizer dan Johnson and Johnson,” katanya.

Rafiq mengatakan, jika jamaah telah divaksin dengan 4 vaksin di atas, maka mereka diperbolehkan masuk ke Arab Saudi tanpa melalui proses karantina. Berbeda dengan pengguna vaksin Sinovac dan Sinopharm yang harus melalui proses karantina selama tiga hari.

“Karena adanya berbagai regulasi dan protokol kesehatan, biaya umroh pun mengalami kenaikan,” katanya.

Diperkirakan biaya minimal untuk keberangkatan dari Jakarta mencapai lebih dari Rp30 juta. Sementara untuk jamaah dari daerah, harus menambah dengan biaya transportasi lanjutan.

IHRAM

Kemenag Tentukan Jumlah PPIU yang Ikut Umroh Perdana

Kementerian Agama (Kemenag) akan menentukan berapa banyak pemilik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) ikut pada keberangkatan umroh perdana pada 23 Desember 2021.

“Hari ini pemantapannya, hari ini ditentukan berapa jumlah PPIU yang akan berangkat ke sana,” kata Wakil Sekjen Sarikat Penyelenggaraan Umrah Haji (Sapuhi) Adjie Mubarok saat dihubungi Republika, Selasa (14/12).

Adjie mengatakan selain menetapkan berapa jumlah pemilik PPIU yang ikut pada keberangkatan perdana ini, akan dibahas pula maskapai yang akan digunakan untuk keberangkatan ke Arab Saudi.

“Yang dimantapkannya airlinenya apa. Menggunakan Saudi Arabia Airlines atau Garuda Indonesia ,” ujarnya.

Adjie menuturkan, waktu perjalanan umroh di masa pandemi ini selama 11 hari sudah termasuk tiga hari karantina di Arab Saudi bagi jamaah yang divaksin Sinovac dan Sinopharm dan 10 hari karantina di Tanah Air setelah pulang dari Arab Saudi.

“Ya jatuhnya 11 hari umroh ditambah 10 hari di sini karantina. Berati 21 hari jadi 10 hari itu tambahan di sini karantina,” katanya.

Adji mengatakan, Kemenag menggunakan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh) untuk scan vaksin para jamaah umroh setelah tiba di Bandara Saudi. Siskopatuh ini akan memuat data para jamaah, khususnya sudah berapa kali dilakukan vaksinasi dan vaksin apa yang digunakan.

“Jadi dicarikan solisi pakai Siskopatuh, nanti jamaah masing-masing dapat ID card ada barcode. Nanti barcode itu yang discan di Arab Saudi muncul nama, nomor paspor dan sertifikat vaksin kesatuan dan kedua,” katanyan

Adjie  menegaskan, Siskopatuh digunakan sebagai alternatif aplikasi PeduliLindungi yang belum bisa terintegrasi dengan aplikasi tawakal. Sebelumnya memang pemerintah mewacanakan QR Code atau scan visa menggunakan PeduliLindungi yang disintegrasikan dengan aplikasi tawakalna.

” Jadi belum terkoneksi” katanya.

IHRAM