Buya Hamka Politisi dan Ulama yang Konsisten

Direktorat Dakwah dan Sosial Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al Azhar menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Membedah Pemikiran Buya Hamka dalam bidang Teologi, Fiqh, Harakah, Sastra, Pendidikan dan Tasawuf. Seminar tersebut diselenggarakan dalam rangka Milad ke-66 YPI Al Azhar dan Milad ke-110 tahun Buya Hamka.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Prof Yunan Yusuf menjadi salah satu narasumber dalam seminar tersebut. Menurutnya, Buya Hamka merupakan seorang politisi dan ulama yang konsisten.

Prof Yunan mengatakan, hal yang bisa ditiru dari sosok Buya Hamka di bidang keulamaan dan politik adalah sikapnya yang konsisten. Buya Hamka tidak pernah bergeser ke mana-mana sebagai seorang ulama. Jadi Buya Hamka memadukan antara keulamaan dan kepolitikan.

“Dulu beliau anggota Konstituante Masyumi, yang saya lihat, beliau tidak pernah terbawa oleh arus mana pun, kepolitikan Buya Hamka bernuansa ulama dan ada politiknya,” kata Prof Yunan kepada¬†Republika¬†di Aula Buya Hamka Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta, Kamis (15/2).

Ia mengatakan, kalau Buya Hamka berbicara tentang politik, Buya Hamka juga berbicara nilai-nilai Keislaman. Buya Hamka juga termasuk seorang politisi yang piawai memainkan perannya.

Ia menceritakan, Buya Hamka sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa larangan mengucapkan selamat Natal bagi Muslim. Buya Hamka sangat konsisten saat itu. Ketika Buya Hamka berhadapan dengan pemerintah, beliau mengambil jalan mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI.

“Beliau tidak memisahkan agama dengan politik, tetapi memberi nuansa moral agama ke dalam politik,” ujarnya.

Mengenai pandangan Prof Yunan terhadap perpolitikan saat ini, menurutnya secara menyeluruh perpolitikan di Indonesia sekarang ada yang berubah. Sekarang politiknya adalah politik kepentingan. Jadi kepentingan politik dikedepankan, sementara nilai-nilai moral dan agama dikebelakangkan.

Ia berharap, para politisi kembali menjunjung nilai-nilai kenegaraan, kebangsaan dan agama. Agar para politisi tidak terbawa arus dan terjerat kepentingan sesaat dan uang. “Sekarang kita tidak bisa menghindarkan diri dari politik transaksi yang disebut-sebut itu, sekarang ini biaya pilkada mahal sekali dan tidak mungkin tanpa uang,” ujarnya.

 

REPUBLIKA