Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI Pusat KH Ma’ruf Amin menegaskan, paradigma Islam “wasathiyah” harus bisa menjadi ruh dari setiap gerakan MUI di semua tingkatan selama lima tahun ke depan.
“Paradigma wasathiyah dipandang penting seiring dengan semakin kuatnya indikasi bergesernya gerakan keislaman di negeri ini ke kutub ekstrim, baik yang ke kiri ataupun yang ke kanan,” kata Kiai Ma’ruf dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Jakarta (10-/11) malam.
Pergeseran ke kutub kiri memunculkan gerakan liberalisme, pluralisme dan sekularisme dalam beragama. Sedangkan pergeseran ke kutub kanan menumbuhkan radikalisme dan fanatisme sempit dalam beragama.
“Pergerakan kedua kutub ini disadari atau tidak, diakui atau tidak, merupakan gambaran pertarungan ideologi global yang menerjang di Indonesia. Dampaknya pertarungan tersebut telah memporak-porandakan bangunan keislaman yang selama ini telah dibangun oleh para ulama terdahulu di negeri ini,” tambahnya.
Islam wasathiyah sebagai paradigma perkhidmatan di lingkungan MUI diharapkan bisa mengembalikan gerakan keislaman di Indonesia sebagaimana yang dibangun ulama terdahulu. Yaitu keislaman yang mengambil jalan tengah (tawassuth), berkeseimbangan (tawazun), lurus dan tegas (i’tidal), toleransi (tasamuh), egaliter (musawah), mengedepankan musyawarah (syura), berjiwa reformasi (islah), mendahulukan yang prioritas (aulawiyah), dinamis dan inovatif (tathawwur wa ibtikar), dan berkeadaban (tahadhdhur).
Kiai Ma’ruf mengingatkan para pengurus MUI di semua tingkatan agar memahami dan menghayati paradigma Islam wasathiyah ini, sehingga dapat menjadi corong dalam menyampaikannya kepada umat. Setiap pengurus MUI harus mendakwahkan Islam wasathiyah kepada sebanyak mungkin umat Islam.
“Secara lebih sistematis, MUI akan menyiapkan kader-kader da’i di seluruh Indonesia untuk menjadi ujung tombak menyebarkan paradigma Islam wasathiyah ini. Sehingga pemahaman keislaman sebagaimana yang telah diletakkan oleh para ulama terdahulu di Indonesia bisa hadir kembali dan menjadi jati diri muslimin di Indonesia,” demikian KH Ma’ruf Amin.