Rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan Pemerintah melalui Kementerian Agama hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra.
Hal ini membuat wakil rakyat Provinsi Jawa Tengah turut menyikapi ‘polemik’ usulan kenaikan biaya haji ini dengan menyerap langsung berbagai pendapat serta suara dari masyarakat.
Seperti yang dilakukan oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dr H Umar Utoyo di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Tengah, antara lain di wilayah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.
“Dari beberapa masukan yang disampaikan oleh masyarakat di Brebes dan Tegal, Mereka juga mengeluhkan wacana kenaikan biaya haji,” ungkap Umar Utoyo, dalam keterangan tertulis kepada Republika di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2023).
Ia mengungkapkan, berkaitan dengan rencana kenaikan biaya haji yang sampai saat ini masih diperdebatkan tersebut, masukan masyarakat agar komponen biaya haji ditinjau ulang juga diterimanya.
Misalnya terkait dengan komponen katering jika diberikan secara tunai akan dapat menekan biaya para jamaah saat berada di tanah suci.
Selain itu jamaah akan lebih nyaman untuk memilih menu sesui selera dan kebutuhan. Termasuk bisa membawa lauk yang tahan lama dari rumah sesuai selera, misalnya sambel, rendang, serundeng dan sebagainya.
Masih terkait dengan katering, Umar juga menyoroti usulan paket sekali makan seharga 18,5 riyal yang menurutnya terlalu tinggi. “Jangan ‘aji mumpung’ ini kegiatan haji yang diuntungkan hanya pihak pihak tertentu,” kata legislator Fraksi Partai Gerindra Jawa Tengah ini.
Dengan diterimakan cash, lanjut Umar, juga bisa menghindari praktek korupsi. Terlebih berdasarkan pengalaman sejumlah jamaah, kalau sekali makan cukup 10 riyal, kenapa yang diusulkan sampai 18,5 riyal.
“Bayangkan, sehari makan tiga kali dan jumlahnya 200 ribu lebih jamaah, berapa keuntungan yang bisa diraup hanya dari satu komponen pembiayaan,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Sayung, Kabupaten Demak, H Maskuri menyampaikan, daripada menaikkan biaya haji, lebih baik Pemerintah mengkaji sejumlah komponen masih dapat ditekan.
Ia juga mengusulkan misalnya biaya katering dapat diterimakan dalam bentuk uang tunai yang lebih fleksibel dan jamaah dapat memilih sendiri menu kesukaannya. “Karena sering makanan yang disajikan oleh katering tidak sesuai dengan selera Jemaah,” katanya.
Ia mengaku sudah berhaji dan beberapa kali umrah, dengan uang 10 Real sudah cukup untuk sekali makan di tanah suci. Tetapi informasi yang berkembang, usulan biaya untuk sekali makan seharga 18.5 Real.
Bagi jamaah yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, juga bisa mengirit uang saku untuk makan. “Beda kalau ditangani katering, anggarannya pasti sudah diplot terlebih dahulu,” lanjutnya.