Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas tiba di Makkah pada 11 Maret 2023. Menag langsung mengunjungi Arafah untuk mengecek persiapan fasilitas jamaah haji 2023.
Pengecekan ini dilakukan bersama pihak syarikah (perusahaan) yang bertanggung jawab dalam penyiapan layanan dan fasilitas jamaah haji Indonesia di Arafah.
Menag menekankan agar syarikah mengoptimalkan layanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Pihak syarikah menyambut permintaan ini. Mereka berjanji secara bertahap akan mempersiapkan fasilitas Arafah secara optimal agar dapat memberikan layanan terbaik.
“Pihak syarikah sudah menjelaskan bahwa ada alas tidur, bantal, dan selimut yang akan disiapkan untuk masing-masing jamaah,” kata Menag melalui pesan tertulis dari Makkah yang diterima Republika.co.id, (12/3/2023).
Menag mengatakan, untuk menambah kenyamanan, pendingin udara di setiap tenda akan diatur agar suhu tidak melebihi 25 derajat celcius. Selain itu, tenda untuk misi haji Indonesia juga akan ditambah.
Menag juga menyoroti ketersediaan toilet dan kamar mandi untuk jamaah. Menag minta agar fasilitas toilet ditambah, terlebih banyak jamaah haji perempuan.
“Jamaah haji perempuan lebih banyak dari pada jamaah lelaki, sementara waktu penggunaan kamar kecil perempuan lebih lama. Mohon agar hal ini jadi perhatian,” ujar Menag.
Kemenag menyampaikan bahwa pihak Syarikah menyatakan bahwa pihaknya saat ini tengah membangun tambahan toilet di Arafah untuk jamaah haji Indonesia.
Penyelenggaraan haji tahun ini merupakan tantangan besar bagi Kemenag. Ini disebabkan niat Kemenag agar dapat memberikan layanan terbaik kepada para tamu Allah. Tidak mengherankan, hal-hal kecil pun mendapat perhatian besar.
Selain toilet, menu katering pun menjadi sorotan menag. Jamaah haji akan menerima makanan yang bercitarasa Nusantara seperti rendang, opor ayam, atau tongseng. Diharapkan menu yang akrab di lidah jamaah akan menambah nafsu makan, sehingga kesehatan jamaah pun dapat terjaga.
Jakarta (Kemenag) — Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M dengan rata-rata Rp90.050.637,26 per jemaah haji reguler.
Angka ini terdiri atas dua komponen, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dengan rata-rata Rp49.812.700,26 (55,3%) dan penggunaan nilai manfaat per Jemaah sebesar Rp40.237.937 (44,7%). Dengan skema ini, penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp8.090.360.327.213,67
Kesepakatan ini diperoleh setelah Panitia Kerja (Panja) BPIH 1444 H/2023 M melakukan serangkaian diskusi panjang, membahas usulan biaya haji pemerintah. Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00 (70%) dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar Rp29.700.175,11 (30%).
“Hari ini kita telah menyepakati biaya haji reguler. Rata-rata jemaah akan membayar Rp49,8 juta rupiah dengan penggunaan dana nilai manfaat mencapai Rp8,090 triliun. Kesepakatan ini sebagai hasil pembahasan atas skema usulan pemerintah dengan jemaah membayar Rp69 juta dan penggunaan nilai manfaat Rp5,9 triliun,” terang Menag Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Rabu (15/2/2023).
“Disepakati juga adanya afirmasi khusus bagi jemaah lunas tunda tahun 2020 dan dibutuhkan tambahan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar. Sehingga, dana nilai manfaat yang dibutuhkan mencapai Rp8,9 triliun,” sambungnya.
Dijelaskan Menag, usulan awal pemerintah berangkat dari pentingnya memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji dalam kebijakan pemanfaatan hasil pengembangan dana haji atau nilai manfaat. Karenanya, besaran penggunaan nilai manfaat yang diusulkan saat itu hanya berkisar 30%. Namun, setelah melalui serangkaian pembahasan, muncul sejumlah alternatif pemikiran yang perlu dielaborasi dan didiskusikan, antara lain efisiensi dalam pengelolaan BPIH serta peningkatan Bipih secara gradual untuk mencapai konsep istitha’ah.
“Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji. Komitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jemaah haji ini semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang,” tegasnya.
“Saya bersyukur dengan adanya kebijakan politik bahwa prosentase Bipih lebih besar dari nilai manfaat, meski komposisinya belum sepenuhnya ideal. Saya kira ini menjadi momentum kita untuk mengarah pada skema perhajian yang lebih proporsional,” lanjutnya.
Menag bersyukur, setelah melalui serangkaian pembahasan ada sejumlah efisiensi yang disepakati. Misalnya, nilai kurs Dollar dan Riyal disepakati ada penurunan. Usulan DPR untuk mengurangi layanan katering jemaah dari yang awalnya tiga kali hanya menjadi dua kali makan juga disepakati. Dalam rapat Panja juga disepakati besaran living cost di angka 750 riyal.
“Dari proses diskusi dan pembahasan itu, jemaah tahun ini akan membayar biaya haji rata-rata Rp49,8 juta. Untuk yang jemaah lunas tunda tahun 2020 tidak usah menambah biaya pelunasan,” sebutnya.
“Hasil kesepakatan ini selanjutnya akan diusulkan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji,” sambungnya.
Terkait penggunaan nilai manfaat, Menag mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk melakukan optimalisasi pengelolaan dana haji pada tahun-tahun mendatang. Langkah progresif BPKH sangat diperlukan untuk memastikan dana nilai manfaat yang juga menjadi hak lebih 5 juta jemaah haji yang masih mengantri bisa terus berkesinambungan dan bisa digunakan oleh mereka pada saat keberangkatannya.
“Kesinambungan nilai manfaat perlu menjadi perhatian kita bersama. Penyelenggaraan haji akan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Ada antrean lebih 5 juta jemaah yang juga berhak atas nilai manfaat dari hasil pengelolaan dana setoran awal mereka,” pesannya.
Saat ini, kata Menag, kemampuan BPKH mengalokasikan nilai manfaat maksimal hanya Rp7,1 triliun. Beruntung BPKH punya saldo Rp15 triliun hasil pengelolaan tahun 2020 dan 2021 saat tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Tahun 2022, saldo itu sudah digunakan untuk menutup pembayaran kenaikan biaya Masyair dan kekurangan lainya hingga hampir Rp2 triliun. Tahun ini, saldo yang ada juga akan terambil hampir Rp2 triliun.
“Hal ini perlu menjadi perhatian bersama. BPKH harus lebih produktif. Jika skema defisit Rp2 triliun per tahun ini terus berjalan, saldo BPKH bisa habis dalam lima tahun ke depan. Inilah pentingnya mulai memperhatikan keberadilan dan keberlanjutan nilai manfaat. Sebab, anggaran nilai manfaat juga hak jutaan jemaah yang masih antre,” tegasnya.
Di banding tahun sebelumnya, proses pembahasan BPIH tahun ini bisa berlangsung lebih awal. Sehingga baik Kemenag maupun Komisi VIII DPR memiliki cukup waktu untuk melakukan telaah atas usulan biaya yang disampaikan.
“Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR-RI yang terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun,” tandasnya.
Rencana kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 yang diusulkan Pemerintah melalui Kementerian Agama hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra.
Hal ini membuat wakil rakyat Provinsi Jawa Tengah turut menyikapi ‘polemik’ usulan kenaikan biaya haji ini dengan menyerap langsung berbagai pendapat serta suara dari masyarakat.
Seperti yang dilakukan oleh Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dr H Umar Utoyo di wilayah pantai utara (pantura) Jawa Tengah, antara lain di wilayah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.
“Dari beberapa masukan yang disampaikan oleh masyarakat di Brebes dan Tegal, Mereka juga mengeluhkan wacana kenaikan biaya haji,” ungkap Umar Utoyo, dalam keterangan tertulis kepada Republika di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (7/2/2023).
Ia mengungkapkan, berkaitan dengan rencana kenaikan biaya haji yang sampai saat ini masih diperdebatkan tersebut, masukan masyarakat agar komponen biaya haji ditinjau ulang juga diterimanya.
Misalnya terkait dengan komponen katering jika diberikan secara tunai akan dapat menekan biaya para jamaah saat berada di tanah suci.
Selain itu jamaah akan lebih nyaman untuk memilih menu sesui selera dan kebutuhan. Termasuk bisa membawa lauk yang tahan lama dari rumah sesuai selera, misalnya sambel, rendang, serundeng dan sebagainya.
Masih terkait dengan katering, Umar juga menyoroti usulan paket sekali makan seharga 18,5 riyal yang menurutnya terlalu tinggi. “Jangan ‘aji mumpung’ ini kegiatan haji yang diuntungkan hanya pihak pihak tertentu,” kata legislator Fraksi Partai Gerindra Jawa Tengah ini.
Dengan diterimakan cash, lanjut Umar, juga bisa menghindari praktek korupsi. Terlebih berdasarkan pengalaman sejumlah jamaah, kalau sekali makan cukup 10 riyal, kenapa yang diusulkan sampai 18,5 riyal.
“Bayangkan, sehari makan tiga kali dan jumlahnya 200 ribu lebih jamaah, berapa keuntungan yang bisa diraup hanya dari satu komponen pembiayaan,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Sayung, Kabupaten Demak, H Maskuri menyampaikan, daripada menaikkan biaya haji, lebih baik Pemerintah mengkaji sejumlah komponen masih dapat ditekan.
Ia juga mengusulkan misalnya biaya katering dapat diterimakan dalam bentuk uang tunai yang lebih fleksibel dan jamaah dapat memilih sendiri menu kesukaannya. “Karena sering makanan yang disajikan oleh katering tidak sesuai dengan selera Jemaah,” katanya.
Ia mengaku sudah berhaji dan beberapa kali umrah, dengan uang 10 Real sudah cukup untuk sekali makan di tanah suci. Tetapi informasi yang berkembang, usulan biaya untuk sekali makan seharga 18.5 Real.
Bagi jamaah yang terbiasa puasa Senin dan Kamis, juga bisa mengirit uang saku untuk makan. “Beda kalau ditangani katering, anggarannya pasti sudah diplot terlebih dahulu,” lanjutnya.
Kementerian Agama meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) untuk mengubah pola pembelajaran manasik kepada jamaah haji, agar tingkat pemahaman setiap jamaah merata.
Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Ahmad Abdullah berharap pembelajaran manasik tidak lagi selalu digelar secara massal. Sehingga, KBIHU dapat memotret tingkat pemahaman setiap jamaah yang dibimbingnya secara lebih baik.
“Kami juga berharap pembelajaran massal yang selama ini dilakukan mulai diubah polanya, sehingga KBIHU dapat memotret (kompetensi dan pemahaman) setiap individu jamaah yang ada dalam kelompok bimbingannya,” ujar Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (23/12/2022).
Abdullah mengatakan pemahaman setiap orang tentang manasik berbeda-beda. Kondisi itu didasarkan sejumlah faktor, baik itu usia maupun stratifikasi pendidikan.
Maka dari itu, ia meminta agar pembelajaran dibuat per klaster, berdasarkan usia, kemampuan, serta stratifikasi pendidikan. Dengan demikian, jamaah haji dapat menyesuaikan dirinya saat diberikan materi oleh pembimbing.
“Pembelajaran bisa dibuat per kluster, berdasarkan usia, kemampuan, serta stratifikasi pendidikan,” kata dia.
Abdulllah menegaskan siap bersinergi dengan KBIHU dalam meningkatkan kualitas layanan bimbingan jamaah haji. “Ini bukti keseriusan atas kehadiran pemerintah untuk bersama-sama dengan KBIHU bahu membahu dan membangun sinergi yang solid untuk meningkatkan mutu layanan, khususnya terkait bimbingan ibadah,” ujarnya.
Kasubdit Bimbingan Jamaah Haji Kemenag Khalilurrahman mengatakan KBIHU sebagai mitra Kementerian Agama dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada jamaah haji.
“KBIHU dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah haji,” kata dia.
Namun, kata dia, efektivitas pelaksanaan bimbingan KBIHU perlu dipantau dan dilakukan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan manasik haji ke depan. Jika masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kendala yang terjadi dalam bimbingan manasik, maka harus segera dicarikan solusi dan dibuatkan metode pembimbingan yang lebih tepat, efektif, dan efisien.
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) berencana akan membuka hajj store atau toko haji di embarkasi. Saat ini, tercatat ada 13 embarkasi yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia.
Rencana tersebut dipaparkan Dirjen PHU Hilman Latief, saat membuka acara Penguatan Ekosistem Ekonomi Haji. Adapun kegiatan ini berlangsung di Asrama Haji Bekasi, 21-23 Desember 2022.
Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji tidak semata berdimensi spiritual, tapi juga aspek sosial dan ekonomi. Untuk itu, penguatan ekosistem ekonomi haji menjadi sangat penting.
“Insya Allah di 13 embarkasi yang akan dipakai, kami sedang mendorong untuk dibuka hajj store atau toko haji. Toko haji ini akan menyediakan produk-produk UKM yang terkait dengan kebutuhan jamaah,” kata Hilman dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Kamis (22/12/2022).
Ddalam penyelenggaran haji, ia menyebut setidaknya ada Rp 20 triliun dana yang dikelola dalam dua bulan. Dari dana sebesar itu, perlu dipikirkan manfaat yang bisa diterima masyarakat.
“Ada petani, ada nelayan, ada pengajian. Ayo bareng-bareng dipikirkan, apa yang bisa kita kontrubusikan sehingga dana yang dikelola dalam penyelenggaraan ibadah haji juga bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” lanjut dia.
Hilman mengaku telah bertemu dengan berbagai pihak baik dari pengusaha dan BUMN. Pertemuan itu mendiskusikan upaya agar Indonesia bisa mengekspor kebutuhan jamaah haji dan umroh. Terlebih, jumlah jamaah umroh Indonesia sangat besar, per minggu mencapai 45 ribu orang.
Ia lantas menyampaikan harapannya agar terobosan ini dapat mendorong sebaran produk yang dimiliki para pengrajin UMK. Dia mengaku upaya itu tidak bisa dilakukannya sendiri.
Untuk itu, ia telah mengajak dan mengharap dukungan dari Kemenkop UKM, Kemendag, Kadin, dan seluruh pemangku kepentingan perhajian. Seminar ini diikuti perwakilan Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Baznas, Kadin, Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Bank Syariah Indonesia (BSI), Akademisi, serta Pelaku UMK dan Industri Halal.
Kementerian Agama (Kemenag) telah menerima informasi dari Pemerintah Arab Saudi bahwa kuota haji tahun 2023 akan diberikan penuh. Hal itu disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief saat menutup Mudzakarah Perhajian Indonesia, di Situbondo, Selasa (29/11/2022) malam.
“Insya Allah kuotanya penuh. Karena dari sana bahasanya begitu,” kata Hilman.
Meski demikian, Hilman belum dapat memastikan maksud dari kata penuh itu sendiri. Apakah kata penuh itu bisa dikatakan normal seperti tahun 2019 atau masih seperti tahun 2022.
“Hanya belum disebutkan angkanya,” lanjutnya.
Hilman mengaku Kemenag sudah menggelar rapat awal dengan Kementerian Haji dab Umrah Arab Saudi. Bahkan, Indonesia termasuk yang didahulukan rapatnya agar bisa segera melakukan persiapan dini.
“Indonesia jamaahnya terbesar di dunia sehingga pengelolaannya harus dipersiapkan lebih awal,” jelasnya.
Hilman menambahkan bahwa penandatangan MoU penyelenggaraan ibadah haji oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji Saudi rencananya dilakukan pada 9 Januari 2023. Bersamaan itu, akan dilakukan juga penandatanganan seluruh kontrak layanan, baik akomodasi, transportasi, konsumsi, maupun Masya’ir.
“Insya Allah, Januari dan Februari kita sudah harus lari kencang untuk pelunasan,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpuh Bidang Luar Negeri, H.M Acung Wahyudi mengatakan, masyarakat calon jamaah haji perlu mempersiapkan diri sejak dini agar istithaah secara sempurna. Istithaah tidak hanya fisik dan finansial, tetapi juga istithaan secara ilmu.
“Kemampuan secara ilmu dalam berhaji ini juga tidak kalah penting dari kemampuan fisik dan finansial, karena jika ilmu nya cukup, maka kualitas haji nya juga bisa maksimal,” katanya.
Wahyudi menegaskan, dengan ilmu, seseorang dapat meneladani cara Rasulallah, sehingga dengan itu ia dapat meraih kemambruran. Bila telah meraih kemabruran, maka semua doa dikabulkan dan mendatangkan keberkahan dalan hidup.
“Insya Allah semua hajatnya dikabulkan dan pasti mendatangnya kemaslahatan,” katanya.
Wahyudi memastikan, fungsi pembinaan keilmuan tersebut merupakan tanggung jawab utama dari Kemenag, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019. Selain fungsi pelayanan dan perlindungan yang juga dilakukan Kemenag.
Mewakili asosiasi Himpuh, Wahyu mendorong agar Kemenag berupaya semaksimal mungkin menciptakan jamaah haji yang cerdas dan mandiri sebelum berangkat ke Tanah Suci. Cerdas di sini kata dia, bagaimana para jamaah memahami betul hukum dan tata cara berhaji.
“Karena sederhananya, haji secara etimologi adalah amal ibadah yang ditentukan tata caranya, yang dicontohkan oleh Rasulullah,” katanya.
Meskipun di saat bersamaan, Rasulullah juga dalam beberapa hadisnya, tetap memberikan pelonggaran atau kemudahan dalam memilih tata cara pelaksanaan haji, dengan kata lain ada toleransi, namun harus sesuai prinsip yang benar.
“Selanjutnya mandiri, yaitu para jamaah haji diharapkan betul-betul mengetahui kewajiban dirinya sendiri dalam berhaji,” katanya.
Karena dalam berhaji, jamaah bisa menyiapkan apa yang harus dipersiapkan dan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan. Jadi kemandirian juga sangat penting untuk bisa mencapai haji yang mabrur.
“Ini menurut saya poin yang yang paling penting. Dari Himpuh kepada Kementerian Agama agar bisa menciptakan jemaah haji yang cerdas dan mandiri,” katanya.
Wahyudi mengingatkan kembali bahwa haji merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam. Meski demikian, kata Wahyuhdi sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 9 kewajiban haji itu hanya bagi mereka yang mampu (istithaah).
“Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.”
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerima kunjungan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Auditorium HM Rasjidi Kementerian Agama, Jakarta, Senin (24/10/2022). Kedua menteri membahas tentang pelayanan haji dan umroh, termasuk kuota haji 2023.
Dalam pertemuan ini, menteri yang akrab dipanggil Gus Yaqut berharap Pemerintah Arab Saudi dapat menambah kuota haji Indonesia. Dia juga meminta syarat pembatasan usia 65 tahun dihapus karena jumlah jamaah haji lansia sangat banyak.
Terkait hal ini, Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah menjelaskan saat ini fokusnya adalah meningkatkan pelayanan jamaah haji dan umroh. Dia mengaku belum bisa memastikan jumlah kuota haji 2023.
“Kami berharap setelah pandemi membaik, kuota akan kembali normal,” ujar Tawfiq usai bertemu Yaqut, Senin (24/10/2022).
Pandemi Covid-19 memang berdampak kuota jamaah haji Indonesia. Pada haji 2022, Indonesia hanya mendapatkan kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi 100.051 jamaah. Jumlah tersebut turun hingga kurang dari separuh kuota haji 2019 atau sebelum Covid-19, yaitu sebanyak 231 ribu orang.
Sedangkan terkait penghapusan syarat usia 65 tahun, Tawfiq menyampaikan pemberlakuan syarat itu dalam konteks kondisi pandemi Covid-19. Jika keadaan sudah membaik, kata dia, maka tentu akan ada perubahan kebijakan terkait pembatasan umur.
“Saya yakin kalau sudah normal kondisinya, maka akan ada kelonggaran. Kabar baiknya, pandemi Covid-19 sudah semakin mereda,” ucap Tawfiq.
Dia pun mengaku senang bisa mengunjungi Indonesia, negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia.
“Saya sangat gembira bisa bertemu saudara saya, Menteri Yaqut. Kami juga sangat antusias untuk memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji Indonesia,” kata Tawfiq.
Menurut dia, komunikasi dirinya dengan timpalannya terus berjalan secara intensif dalam rangka meningkatkan kualitas layanan jamaah haji. “Ini adalah bagian terpenting dari upaya peningkatan pelayanan terbaik yang harus kami berikan ke jamaah haji dan umrah,” jelas dia.
Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengungkapkan dalam pertemuan dengan Menteri Haji Saudi tersebut banyak memperbincangkan kemudahan jamaah haji dan umrah Indonesia. “Kami memperbincangkan beberapa hal terkait perhajian, mulai dari kuota haji, bagaimana peningkatan pelayanan terhadap jamaah haji perempuan karena jumlahnya lebih banyak, termasuk bagaimana Indonesia diberi kemudahan oleh Pemerintah Arab Saudi dalam mengurus haji dan umroh,” ucap Gus Yaqut.
“Sekarang visa umroh bisa berlaku hingga 90 hari dan jamaah bisa berkunjung ke seluruh wilayah Saudi. Ini informasi yang sangat menggembirakan, khususnya buat umat Islam yang ingin datang ke Tanah Suci,” ucap Gus Yaqut.
Usai melakukan pertemuan, Tawfiq kemudian menghadiri acara peluncuran aplikasi Nusuk versi bahasa Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (24/10/2022). Nusuk adalah platform digital terintegrasi milik pemerintah Saudi yang akan memudahkan jamaah dan wisatawan untuk melakukan perjalanan umroh atau mengunjungi Makkah dan Madinah.
Pelaksanaan ibadah umrah di Indonesia saat ini tengah mengalami kendala, di tengah langkanya vaksin meningitis. Dari hasil pertemuan antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), disampaikan syarat vaksinasi ini bisa dihapus jika ada surat resmi dari Arab Saudi.
“Kementerian Kesehatan siap mengubah kebijakan tidak mewajibkan vaksin miningitis calon jamaah umrah, dengan syarat sudah ada surat atau dokumen berkekuatan hukum, yang membatalkan aturan Saudi tentang kewajiban vaksin meningitis,” kata Direktur Umrah dan Haji Khusus (UHK) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nur Arifin, dalam pesan yang diterima Republika, Rabu (28/9).
Berkaitan dengan adanya informsi bahwa Saudi sudah tidak mewajibkan vaksin meningitis untuk jamaah umrah, Kemenag disebut sedang kordinasi dengan KJRI Jeddah. Hal ini untuk memperoleh dokumen yang berkekuatan hukum, bahwa vaksin meningitis sudah tidak diperlukan.
Kemenag juga disebut telah bersurat secara resmi, dari Dirjen PHU ke Dirjen P2P Kemenkes. Surat ini untuk mengkonfirmasi perihal status vaksin meningitis dan kelangkaan.
Selain itu, Ditjen PHU, Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur, serta Forum Patuh Jatim sudah bertemu dengan KKP Surabaya. Pertemuan ini untuk membicarakan penanganan kasus jamaah umrah dan vaksin meningitis yang langka. Namun, jawaban dari KKP Surabaya tetap harus vaksin meningitis sebelum berangkat umrah.
Ditjen PHU juga disampaikan sudah melaksanakan rapat dengan Ditjen P2P Kemenkes dan Asosiasi PPIU pada 20 September 2022. Dalam pertemuan ini, dibahas perihal kelangkaan vaksin meningitis.
“Kemenag dan Asosiasi sudah mendesak agar ada kebijaksanaan/toleransi vaksin meningitis. Namun Ditjen P2P tidak dapat memberikan kebijakan untuk toleransi,” lanjut dia.
Arifin menyebut, Kemenkes telah mengakui stok vaksin meningitis saat ini terbatas. Upaya yang dilakukan oleh Kemenkes adalah merelokasi stok vaksin ke provinsi yang stoknya habis, serta sedang proses mempercepat pengadaan vaksin yang akan tersedia bulan Oktober 2022.
“Kami juga akan melakukan rapat bersama Kemenkes dan stakeholder, untuk membahas keerbatasan stok vaksin meningitis,” ucapnya.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut terdapat sejumlah catatan penting dalam penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah yang harus dibenahi agar tidak terulang, salah satunya banyak jamaah haji yang belum paham manasik.
“Berdasarkan pengamatan di lapangan, banyak jamaah yang belum memahami manasik haji meskipun telah mengikuti manasik di KUA kecamatan dan Kemenag kabupaten/kota,” katanyaMenag dalam rapat evaluasi bersama Komisi VIII DPR yang diikuti secara virtual dari Jakarta, Rabu kemarin.
Ia mengatakan permasalahan ini tidak boleh terjadi pada pelaksanaan haji yang akan datang. Sejumlah upaya akan dilakukan oleh Kemenag, seperti mengevaluasi terhadap pola bimbingan ibadah haji.
Selain itu, Kemenag juga akan meningkatkan kualitas petugas pembimbing ibadah dan kuantitas bimbingan ibadah selama di Arab Saudi.
“Rekrutmen pembimbing ibadah dilakukan dengan memperbaiki persyaratan. Pembimbing ibadah harus sudah berhaji, berasal dari ASN berpengalaman atau tokoh, dan memperbanyak pembimbing ibadah perempuan,” kata dia.
Di samping itu, ia juga menyampaikan bahwa hingga saat in ada tiga orang jamaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi. Sementara jumlah jamaah yang wafat saat dan setelah operasional haji seluruhnya berjumlah 90 orang yang terdiri atas 88 haji reguler dan dua haji khusus.
“Rincian tempat wafat sebagai berikut, Daker bandara sebanyak tujuh jamaah (orang), Daker Mekkah sebanyak 61 jamaah, Daker Madinah sebanyak 14 jamaah, dan Masyair sebanyak delapan jamaah,” katanya.
Menurutnya, jumlah jamaah hang wafat pada operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah jauh lebih kecil ketimbang pada pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.
