Ini Lima Inovasi Penyelenggaraan Haji 2019

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada lima inovasi pada penyelenggaraan ibadah haji 2019. Meski berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks kepuasan jamaah haji Indonesia (IKJHI) di Arab Saudi pada 1439H/2018M meningkat menjadi 85,23, namun inovasi harus tetap dilakukan. Ini berarti secara umum layanan pemerintah kepada jamaah haji Indonesia telah memenuhi kriteria sangat memuaskan.

Namun, Kementerian Agama harus mendorong upaya perbaikan terhadap layanan haji. Pertama, penerapan fast track pada seluruh bandara pemberangkatan. “Kalau tahun ini baru dapat kita laksanakan di Bandara Sokarno Hatta, maka usahakan tahun depan sudah dapat dilaksanakan di seluruh bandara,” kata Menag seperti dilansir dari laman Kemenag, Kamis (6/12).

Kedua, penempatan jamaah haji berdasarkan sistem zonasi. Hal ini menurut Menag bertujuan agar dapat meningkatkan kenyamanan sekaligus pelayanan bagi jamaah di Tanah Suci. “Tentu orang Bugis akan lebih senang jika tempat tinggalnya di sana berdekatan dengan orang Makasar. Selain bahasa yang digunakan, ini juga memudahkan kita bila ingin menentukan menu katering. Sehingga akan lebih dekat seleranya dengan masing-masing jamaah,” kata Menag.

Ketiga, penggunaan air conditioner (AC) di Arafah. Menurut Menag ini perlu menjadi perhatian, karena dalam survei BPS pun disebutkan bahwa pelayanan di Arafah, Muzdalifah dan Mina memperoleh nilai paling rendah, yakni 82,60. Sementara pelayanan di Makkah memperoleh indeks 87,34 dan pelayanan di Madinah memiliki indeks 85,37.

Keempat, Menag berharap pada penyelenggaraan haji 2019, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyiapkan sistem pelaporan petugas digital. “Seluruh petugas kita harus sudah bisa melakukan pelaporan secara digital. Siapkan dalam sebuah aplikasi terintegrasi,” pesan Menag.

Kelima, penguatan manasik haji menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian penyelenggaraan haji 2019. “Kita perlu memperkuat manasik hajinya. Kita perlu memikirkan terkait inovasi manasik haji, dengan membuat audio visual atau lain sebagainya,” tandas Menag.

REPUBLIKA

Kuliah Merakyat Khoirizi: Yuk Dakwah Haji

Ciawi (PHU)–Musim haji telah usai, bukan berarti persiapan penyelenggaraan terhenti, justru sebaliknya dilakukan lebih dini. Bahkan, jemaah haji yang telah kembali ke Tanah Air dilakukan pembekalan untuk berperan dalam kesalehan sosial.

Menyinggung soal jemaah paska haji, Direktur Bina Haji Kementerian Agama (Kemenag) Khoirizi menyampaikan hal penting. Pertama, menjaga kemabruran haji untuk diri sendiri. Kedua, menjaga kemabruran haji untuk sosial. Ketiga, menjaga kemabruran haji dalam informasi.

“Jemaah haji diharapkan mampu menjadi agen informasi tentang perhajian. Baik pada keluarga, tetangga, sanak, kerabat dan saudara. Ini bagian dari dakwah tentang haji. Yuk dakwah haji,” himbau Khoirizi saat memberikan kuliah merakyatnya pada para jemaah paska haji di Wisma Ciawi Bogor, Rabu (07/11).

Tahun ini dan boleh jadi tahun-tahun mendatang masyarakat dihadapkan pada sentimen-sentimen negatif melalui info yang kurang bertanggungjawab, hoaks misalnya.

“Hoaks tentang perhajian juga terjadi. Penting bagi kita sebagai jemaah haji, jemaah paska haji, umat Islam dan publik secara umum untuk bertabayyun,” ujar putra  hafiz Alquran ini.

Khoirizi juga menekankan agar bertanya tentang haji pada orang yang tepat. Agar hoaks tak menjadi fitnah dan merugikan bukan hanya bagi negara, Kementerian Agama, namun juga pada Islam itu sendiri.

“Tanyalah pada pegawai Kepala Kantor Kementerian Agama, pada Majelis Ulama Indonesia, pada pembimbing haji yang sudah bersertifikat, pada KUA, Penyuluh Agama Islam domisili dan lainnya,” ungkapnya.

Sebelum mengakhiri kuliah merakyatnya, Khorizi berpesan bahwa musuh haji terbesar saat ini adalah penyempitan arus informasi atau distorsi dan enggan bertanya. “Jadilah agen dakwah haji,” tutupnya.

Hadir dalam kuliah haji merakyat para alim, ulama, ustaz, dai, pembimbing haji, penyuluh haji dan Kasi Haji Kemenag Kabupaten Bogor Syamsudin sebagai penggagas acara.(ar/ha)

KEMENAG RI

Kupas Tuntas Problematika Pelunasan dan Pembatalan Haji

Malang (PHU)—Pelayanan pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan haji reguler selama ini telah berjalan sesuai regulasi. Para pegawai Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di semua wilayah diminta tetap memberikan pelayanan dengan berpedoman pada regulasi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, Noer Alya Fitra.

“Pelayanan yang selama kita lakukan sudah sesuai regulasi. Kalau ada usulan dan wacana baru bisa dilakukan asalkan sudah ada regulasi baru,” kata Noer Alya Fitra yang biasa dipanggil Nafit di hotel Harris Malang, Kamis (25/10/2018).

Saat pelunasan para petugas harus teliti dalam poses penggabungan mahram, pendampingan lansia, dan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat. Proses verifikasi harus benar-benar dilakukan secara objektif.

“Disinyalir ada pemalsuan dokumen pendukung dalam proses penggabungan mahram, pendampingan lansia, dan pelimpahan nomor porsi,” ujar Nafit menambahkan.

Dia mengakui saat ini pihaknya hanya bisa memeriksa hubungan keluarga dalam proses penggabungan mahram dan lainnya itu melalui dokumen yang dilampirkan. Melalui kerjasama sharing data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Nafit berharap verifikasi data lebih akurat.

“Semoga mulai tahun 2019 kerjasama data kependudukan dengan Dukcapil dapat terealisasi, sehingga kasus-kasus data jemaah bisa terdeteksi,” kata Nafit.

Dalam Evaluasi Pendaftaran, Pembatalan, dan Pelunasan Haji Reguler 2018 Nafit mengoreksi dan mengupas berbagai permasalahan di berbagai provinsi. Secara interaktif, Nafit bersama peserta membahas istitha’ah kesehatan, problematika pelunasan, TPHD, proses pembatalan serta pengembalian dana BPIH batal. (ab/ab).

Ternyata Ada 161 Penerima Pelimpahan Nomor Porsi Telah Berangkat Haji

Jakarta (PHU)—Salah satu perubahan regulasi pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 adalah pelimpahan nomor porsi jemaah wafat. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 174 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelimpahan Nomor Porsi Jemaah Haji yang Meninggal Dunia, jemaah yang meninggal dunia setelah diumumkan sebagai jemaah yang berhak melunasi BPIH tahun 2018 dapat melimpahkan nomor porsi untuk anggota keluarganya.

Menurut Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis, regulasi ini sangat diapresiasi masyarakat.

“Pelimpahan nomor porsi ini mendapatkan sambutan positif dari masyarakat karena dianggap memenuhi rasa keadilan bagi jemaah yang sudah lama menunggu dan wafat saat menjelang keberangkatan ,” kata Muhajirin Yanis beberapa waktu lalu saat menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Teknis Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler di Bogor.

Sejak sebelum keberangkatan jemaah haji pada tahun ini sudah banyak jemaah yang mengurus pelimpahan nomor porsi di Kementerian Agama. Proses pelimpahan nomor porsi bagi jemaah haji wafat sampai dengan saat ini berjumlah 474 orang.

Proses tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan pengajuan adanya jemaah yang wafat yang belum dilaporkan Kemenag. Hal itu seperti disampaikan oleh Kepala Sub Direktorat Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, Noer Alya Fitra.

“Dari 474 jemaah yang menerima pelimpahan nomor porsi, 161 orang diantaranya sudah berangkat haji tahun ini. Proses pelimpahan nomor porsi mengedepankan aspek kemudahan dalam pelayanan dan tidak dipungut biaya apapun,” ujar pria yang biasa disapa Nafit di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (22/10/2018).

Proses pengajuan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat, memang cukup mudah. Pihak keluarga hanya perlu melayangkan surat pengajuan secara tertulis kepada Kankemenag Kabupaten/Kota. Menurut Nafit, dasar pengajuannya dari daftar nama sudah diumumkan berhak berangkat tahun 2018, namun wafat antara tanggal 12 Maret sampai dengan 15 Agustus 2018.

“Penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dapat suami atau istri atau anak kandung atau menantu dari jemaah yang wafat. Sesuai hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara pelimpahan,” imbuh Nafit.

Pihak keluarga mengirimkan surat permohonan dilampiri berkas-berkasi berupa berita acara pelimpahan nomor porsi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, bukti identitas yang relevan dengan jemaah wafat, surat rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten/Kota dan Kanwil Kemenag Provinsi.

“Berkas tersebut akan diverifikasi oleh Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, dan Direktorat Jenderal PHU. Proses pengambilan foto dan sidik jari di Direktorat Jenderal PHU,” kata Nafit menjelaskan.

Sedangkan keberangkatan jemaah yang menerima pelimpahan dapat pada tahun berjalan atau tahun berikutnya, bergantung pada ketercukupan waktu penyelesaian dokumen. Namun Nafit menandaskan bahwa pelimpahan nomor porsi hanya berlaku satu kali. (ab/ab).

Kemenag: Biaya Penyelenggara Haji 2019 Diumumkan Akhir Tahun

Kementerian Agama (Kemenag) menargetkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019 dapat diumumkan akhir tahun ini. Nantinya, Kemenag akan menyampaikan laporan kepada Komisi VIII DPR RI Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan saat ini proses tersebut memasuki fase pertama pertama pembahasan BPIH 2019.

“Sekarang kita sedang menyiapkan laporan keuangan haji tahun ini. Mungkin akhir bulan ini atau awal November ini bisa selesai,” ujar Menag seperti dilansir dari laman Kemenag, Ahad (21/10).

Terkait keuangan haji, Menag menyatakan saat ini pihaknya tidak memiliki kewenangan lagi untuk mengelola. Sesuai amanat UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, wewenang pengelolaan dana haji diserahkan kepada BPKH, termasuk juga pengelolan Dana Abadi Umat (DAU).

Sejak 2005, DAU sudah bisa dikelola BPKH. Saat ini, ada sekitar Rp3,2 triliun DAU yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab BPKH.

“Jadi sekarang, Kementerian Agama hanya fokus kepada penyelenggaraan hajinya. Tapi pengelolaan keuangan seluruh dana haji menjadi kewenangan BPKH,” tegas Menag.

Pada kesempatan sama, Menag telah melaunching Program Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) 2018. Adapun program Kemaslahatan BPKH 2018 merupakan perwujudan amanah UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

“Pengawas dan pelaksana BPKH pun telah dipilih dengan seleksi ketat dan melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, kita semua harus memberikan kepercayaan penuh kepada BPKH agar dapat mengelola keuangan haji demi kemaslahatan umat dan bangsa,” ajak Menag.

Menag juga menerangkan bahwa untuk dapat mengelola dana haji, maka diperlukan Akad Wakalah yang dibuat oleh jamaah haji saat mendaftarkan diri. “Dengan Akad Wakalah itu, BPKH memiliki legalitas secara syar’i maupun secara hukum, untuk melakukan pengelolaan dana tersebut,” kata Menag.

Kemenag Kaji Masa Tinggal di Hotel Transit dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Bandung (Kemenag) — Kementerian Agama akan mengkaji masa tinggal di hotel transit dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Mulyo Widodo saat ditemui di sela-sela kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus 1439H/ 2018M mengatakan bahwa ada beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang melebihi batas masa tinggal di hotel transit dengan argumentasi efisiensi.

“Kita dorong agar masa tinggal di hotel transit lebih singkat dibanding di hotel,” ujar Widodo, Kamis (18/10).

Menurut Widodo, idealnya masa tinggal di hotel transit tidak boleh lebih dari lima hari. Jika melebihi dari batas tinggal itu, Kemenag akan melakukan pemanggilan dan teguran terhadap PIHK. Ia mengatakan bahwa sejauh ini, pihak Kemenag telah memberikan teguran secara lisan kepada lima PIHK.

“Dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji khusus ini kita akan mengkaji apakah sistem hotel transit akan ditiadakan atau tetap diberlakukan,” ujar Widodo.

Ia menambahkan bahwa selain hotel transit, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PIHK antara lain ketentuan bahwa setiap 90 orang jamaah harus di dampingi seorang dokter. Kemudian dari sisi pembimbing ibadah, PIHK wajib menyertakan pembimbing ibadah dalam setiap perjalanan ibadah haji khusus.

Widodo menegaskan apabila ketentuan-ketentuan tersebut dilanggar, maka Kemenag akan menegur PIHK tersebut. Oleh karenanya, ia menganggap penting adanya evaluasi penyelenggaraan haji khusus yang kali ini digelar di Bandung. Peserta dalam evaluasi pelaksananaan haji khusus terdiri dari para kepala bidang haji dari 34 kanwil kemenag provinsi di Indonesia, 214 orang Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), serta 12 orang peserta pusat.

Widodo mengatakan bahwa meski sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji khusus merupakan agenda tahunan, namun Kemenag senantiasa mengedepankan sisi perlindungan jamaah.

“Bagaimana jamaah itu pada saat berada di Arab Saudi, mereka nyaman, mendapatkan pelayanan yang baik, tapi alhamdulillah untuk tahun ini dari sisi jamaah juga menyatakan telah lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

“Tentu untuk aspek pelayanan ini, kami ingin meningkatkan bagaimana yang terbaik,” pungkasnya.

 

KEMENAG RI

Rakernas Evaluasi Haji Hasilkan Puluhan Rekomendasi

Jakarta (PHU)—Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Haji telah selesai dengan menghasilkan beberapa rekomendasi. Ketua Panitia Muhajirin Yanis melaporkan rekomendasi yang dihasilkan dalam pembahasan masing-masing Komisi kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

“Sidang Komisi A-D berjalan baik sejak pagi hingga sore hari. Tiap komisi telah menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi 2019 serta telah dibahas dalam Sidang Pleno,” kata Muhajirin Yanis dalam laporannya, Jakarta, Kamis (4/10/2018).

Rekomendasi yang dihasilkan oleh seluruh Komisi lebih dari 50 butir. Muhajirin Yanis menyebutkan akan dibentuk tim penyelaras untuk menyusun rumusan hasil Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji yang akan diserahkan kepada Menteri Agama.

“Setelah berdiskusi cukup panjang dalam Komisi dan Sidang Pleno, secara umum peserta mengaku penyelenggaraan haji tahun 2018 berjalan lebih baik dari tahun sebelumnya,” imbuh Yanis dalam laporannya.

Rekomendasi yang paling mengemuka terkait pelimpahan nomor porsi bagi jemaah wafat dan percepatan pemberangkatan jemaah haji lanjut usia (lansia). Prosesnya dapat dilakukan setelah dilakukan perubahan regulasi.

“Penguatan regulasi mutlak dilakukan. Usulan pelimpahan nomor porsi agar diperluas tidka hanya bagi jemaah wafat sudah masuk dalam usulan revisi. Selain itu juga bagaimana agar regulasi dapat mengatur percepatan keberangkatan bagi jemaah lansia,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal PHU ini.

Terkait dengan hasil survey Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) 2018, Yanis menuturkan bahwa IKJHI masih belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Inspektorat Jenderal Kementerian Agama pada tahun 208 juga melakukan survey kepuasan jemaah haji atas layanan yang diberikan. Hasil survey Itjen sebagaimana telah disampaikan oleh Inspektur Jenderal, Nur Kholis Setiawan dalam kegiatan yang sama. (ab/ab).

KEMENAG RI

Tidak Benar Kemenag Keluarkan Sertifikat Perizinan PPIU

Jakarta (PHU)—Berita bohong alias hoax yang mengatasnamakan lembaga pemerintah sering ditemukan. Kali ini beredar di berbagai media social, selembar bukti perizinan penyelenggaraan ibadah haji, umrah, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang bertanda tangan Kementerian Agama mirip sebuah sertifikat atau piagam.

Sepintas perizinan itu tampak seperti asli bila dilihat dari logo Garuda Pancasila dan tanda tangan Menteri Agama serta stempel di bagian bawah. Bahkan diberikan nomor register serta tanggal tanda tangan 15 Oktober 2018.

Pada lembar perizinan yang telah dinyatakan PALSU oleh Kementerian Agama tersebut selengkapnya tertulis sebagai berikut:

MENTERI AGAMA REPUBLLIK INDONESIA
Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji, kepada:
(NAMA TERTENTU)
Surat Ijin Operasional ini berlaku, sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan, apabila
Ternyata di kemudian hari, melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal: 15 Oktober 2018
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Stempel dan Tanda tangan
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, M Arfi Hatim memberikan klarifikasi mengenai munculnya sertifikat perizinan tersebut. Dia memastikan bahwa sertifikat itu palsu.

“Bahwa ada perizinan seperti itu yang beredar, tidak betul dari Kemenag,” ujar Arfi Khatim di Gedung Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Jakarta, Senin (15/10/2018).

Arfi meminta masyarakat lebih berhati-hati menyikapi informasi yang beredar, termasuk sejumlah uang yang disebutkan sebagai biaya penerbitan sertifikat tersebut. Menurutnya perizinan travel wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) tidak dipungut biaya perizinan.

“Masyarakat harus lebih hati-hati dan teliti. Proses perizinan PPIU dan PIHK tidak ada biaya. Terkait informasi sertifikat perizinan dan pembiayaannya, kami akan menindaklanjuti dengan menelusuri lebih jauh,” imbuhnya.

Sementara Kepala Sub Direktorat Bina Haji, Endang Jumali yang membidangi pembinaan Kelompok Bimbingan yang biasa disebut KBIH menegaskan tidak mengeluarkan sertifikat seperti yang beredar.

“Tidak ada sertifikat seperti itu. Itu kebohongan,” tegas Endang Jumali.

Dia pun menyampaikan bahwa izin KBIH itu dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) atas nama Menteri Agama sesuai Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2018. Perizinan PPIU dan PIHK juga ditandatangani Direktur Jenderal PHU atas nama Menteri Agama sesuai dengan PMA Nomor 8 Tahun 2018.

“Kita sudah sampaikan edaran ke Kanwil bahwa terhitung setelah terbitnya PMA Nomor 13 Tahun 2018 pada bulan April 2018 maka perizinan baru dan perpanjangan ditujukan ke Pusat (Kemenag RI) dengan rekomendasi dari Kanwil Kemenag Provinsi,” kata Endang menegaskan.

Perizinan PPIU, PIHK, dan KBIH selama ini menggunakan Keputusan Menteri Agama (KMA) bukan menggunakan lembar sertifikat. Menteri Agama juga tidak pernah menerbitkan perizinan untuk satu lembaga sebagai penyelenggara ibadah haji, umrah, sekaligus KBIH. Melihat sertifikat perizinan yang beredar tersebut dipastikan bahwa seluruhnya palsu atau tidak dikeluarkan oleh Kementerian Agama. (ab/ab).

Menag: Penerapan Biometrik Kewenangan Pemerintah Saudi

Bandung (Kemenag) — Menanggapi pro kontra penerapan biometrik dalam penyelenggaraan umrah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan kewenangan pemerintah Saudi Arabia.

“Ini adalah domain pemerintah Saudi Arabia, semua aturan yang terkait dengan visa untuk urusan apapun. Ketika ada seorang warga negara asing yang akan masuk ke wilayah kita, maka mereka harus turut pada ketentuan dan regulasi yang dibuat pemerintah setempat; demikian juga di Arab Saudi,” ujar Menag, Kamis (11/10).

“Kita menghormati, menghargai apapun kebijakan pemerintah Saudi Arabia. Kita tidak dalam posisi menentang mereka. Kita ini tamu, mau berkunjung ke sana. Jadi tamu yang baik, ya ikut aturan tuan rumah,” tegas Menag usai saksikan Penandatanganan Naskah Kerjasama Kanwil Kemenag Jabar dan Polda Jabar di Bandung.

Menurut Menag, persoalan biometrik juga terkait hubungan antar negara. Kemenag tengah membangun komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar agar kebijakan penerapan biometrik itu tidak menyulitkan masyarakat yang ingin berumrah.

“Kita bisa menyampaikan, mohon tuan rumah, kami mau berkunjung untuk beribadah. Jadi mohon untuk tidak dipersulit. Ini yang sedang kami lakukan,” ujar Menag.

“Kita berikhtiar semaksimal mungkin. Yakinlah kami juga sangat serius untuk menangani persoalan ini. Kami ingin umrah ini tetap dikelola oleh masyarakat,” ujar Menag didampingi Dirjen PHU Nizar Ali dan Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim.

Kakanwil Kemenag Provinsi Jabar A. Buchori dan Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan Penandatanganan Naskah Kerjasama mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di lingkungan Jawa Barat.

Turut menyaksikan penandatanganan ini, Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung Mahmud, para Kepala Kemenag Kab/ Kota, Kepala KUA, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Jabar dan anggota Forum Kerjasama dan Silaturahim (FKS) PATUH Jabar.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Sosialisasi Regulasi tentang PPIU kepada para pegiat travel umrah yang tergabung dalam FKS PATUH Jabar. Selain itu, dilakukan juga Pengukuhan Pengurus Forum Kerjasama dan Silaturahim (FKS) PATUH Jabar periode 2018-2023.

Menag Ingin Umrah Tetap Dikelola Masyarakat

Bandung (Kemenag) — Menag Lukman Hakim Saifuddin mengaku menerima tuntutan dari masyarakat agar pemerintah juga menjadi penyelenggara ibadah umrah. Meski demikian,  Menag menegaskan bahwa hingga saat ini, pemerintah tidak dalam posisi sebagai penyelenggara ibadah umrah,

“Kami ingin umrah ini tetap dikelola oleh masyarakat,” ujar Menag usai saksikan pengukuhan pengurus Forum Komunikasi dan Silaturahim (FKS) PATUH Jabar, Kamis (11/10).

Di hadapan para penggiat usaha travel umrah, Menag mengatakan, “Kita berbagi tugas. Biarlah negara betul-betul mengawal yang wajib, (yaitu) Haji.”

Menurut Menag, urusan penyelenggaraan haji dan umrah akan menuntut perhatian yang besar seiring semakin tingginya animo masyarakat. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat muslim terbesar.

“Ini adalah fenomena di seluruh dunia. Animo umat muslim di dunia untuk bisa berhaji dan umrah semakin meningkat. Ini sebuah fenomena yang faktanya kita rasakan,” ujar Menag.

Oleh karenanya,  penyelenggara haji dan umrah dituntut untuk memberikan pelayanan yang ukurannya akan terus meningkat dari waktu ke waktu dengan tanpa batasan, utamanya berkaitan dengan kenyamanan para jemaah.

“Umrah meskipun ibadah sunnah, tapi sangat diminati oleh masyarakat,” tutur Menag.

Menag mengatakan bahwa sejauh ini kebijakan pemerintah memberikan keleluasaan penuh kepada masyarakat untuk menjadi pengelola/ penyelenggara ibadah umrah.

Sedangkan pemerintah melalui Kemenag bertugas mengawasi penyelenggaraan umrah, di antaranya dengan menerbitkan regulasi yakni PMA No. 8 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Regulasi ini diperlukan agar dapat memberikan jaminan keamanan bagi calon jemaah umrah saat menjalankan ibadah, tanpa kendala berarti. Juga meluncurkan aplikasi SIPATUH agar dapat mengontrol PPIU dan PIHK terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah.

Pada saat yang sama, Kakanwil Kemenag Provinsi Jabar A. Buchori, Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan Penandatanganan Naskah Kerjasama mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah di lingkungan Jawa Barat.

Turut menyaksikan penandatanganan ini, Wakil Gubernur Jabar UU Ruzhanul Ulum, Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung Mahmud, para Kepala Kemenag Kab/ Kota, Kepala KUA, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-Jabar dan anggota Forum Kerjasama dan Silaturahim (FKS) PATUH Jabar.

Sebelumnya, telah dilaksanakan Sosialisasi Regulasi tentang PPIU kepada para penggiat travel umrah yang tergabung dalam FKS PATUH Jabar, dan Pengukuhan Pengurus Forum Kerjasama dan Silaturahim (FKS) PATUH Jabar periode 2018-2023.