1 Ramadhan 1439 H Pada Kamis, 17 Mei

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengumumkan jadwal awal puasa 2018, 1 Ramadhan 1439 H pada Kamis, 17 Mei 2018.

Penentuan jadwal awal puasa 2018, 1 Ramadhan 1439 berdasarkan hasil sidang isbat Kementrian Agama RI.

Jadwal awal puasa 2018, 1 Ramadhan 1439 H berdasarkan dua laporan, yakni posisi hilal dan laporan sejumlah pelaku rukyatul hilal di 95 titik di 32 provinsi di Indonesia.

“Posisi hilal di seluruh Indonesia di bawah ufuk, -1 derajat 36 menit, -O derajat 2 menit di bawah ufuk”.

“Pelaku rukyatul hilal melaporkan sampai sidang isbat. Dari 32 pelaku rukyatul hilal, tidak ada satupun yang melihat hilal”.

“Berdasarkan dua laporan tadi, maka bulan Sya’ban digenapkan sesuai cara istiqmal jadi 30 hari. Malam hari ini 30 Syaban”.

“1 Ramadhan 1439 Hijriyah jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018”.

Jadwal awal puasa 2018, 1 Ramadhan 1439 H pada Kamis, 17 Mei 2018 sama dengan awal puasa Muhammadiyah yang telah menetapkan sebelumnya.

(Banjarmasinpost.co.id/restudia)

Asrama Haji Setara Hotel Bintang Tiga

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjanjikan asrama haji di seluruh Indonesia akan ditata setara hotel bintang tiga, sebagaimana yang disediakan untuk jamaah Indonesia saat di Tanah Suci. Adanya fasilitas ini diharapkan dapat dipakai sebagari sarana untuk meningkatkan berbagai layanan kepada jamaah haji.

“Provinsi Kalteng telah membuktikan mampu menyediakan gedung asrama haji setara hotel bintang tiga. Ini sangat membantu untuk beradaptasi saat berada di Tanah Suci nantinya,” ucap Menag saat meresmikan Asrama Haji Al Mabrur di Islami Center di Palangka Raya, Kamis lalu, (3/5).

Mengenai rencana dan usulan Pemerintah Provinsi Kalteng agar Bandara Tjilik Riwut menjadi embarkasi haji, sampai saat ini masih diproses dan dicermat oleh Kemenag RI. Sebab, untuk mewujudkannya harus melalui beberapa tahapan dan sejumlah persyaratan harus dipenuhi.

Lukman mengatakan pihaknya menyadari bahwa usulan pemprov tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat Kalteng. Hanya, menjadikan bandara sebagai embarkasi haji tetap harus dilihat panjang dan lebar landasan pacu, daya tampung bandara, termasuk perizinan menerbangkan jemaah haji langsung ke tanah suci.

“Untuk menerbangkan langsung ke tanah suci itu tidak hanya berkaitan dengan instansi ataupun lembaga di Indonesia, tapi Pemerintah Negara Saudi Arabia serta perusahaan penerbangannya. Ini yang terus kita jajaki,” beber dia.

Kemenag RI pada prinsipnya semakin banyak embarkasi yang bisa langsung menerbangkan jamaah haji ke tanah suci, justru semakin baik dan memberikan banyak keuntungan, termasuk menghemat stamina ataupun tenaga jemaah asal Indonesia.”Walau menyadari dan memahami berbagai keuntungan tersebut, tapi kan Kemenag RI tidak bisa menentukan sendiri terkait penyediaan embarkasi haji. Harus berkoordinasi dengan banyak pihak,” kata Lukman.

 

IHRAM

Calon Jemaah Haji Yang Wafat Bisa Langsung Digantikan Keluarganya

Mulai tahun ini calon jemaah haji yang wafat sebelum keberangkatan, bisa digantikan dengan keluarganya.

Hal itu merupakan kebijakan anyar Kementerian Agama (Kemenag) dalam penyelenggaraan jemaah haji 1439H/2018M.

“Mulai tahun ini, porsi calon jemaah haji yang wafat sebelum berangkat ke Arab Saudi, bisa digantikan oleh keluarganya,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Ahda Barori, seperti dikutip Tribunnews.com dari laman Setkab, Jumat (20/4/2018).

Ketentuan mengenai penggantian calon Jemaah haji yang wafat oleh keluarganya itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 148 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelunasan BPIH Reguler Tahun 1439H/2018M.

Berikut ini ketentuan pelimpahan nomor porsi bagi calon jemaah haji yang wafat:

  1. Permintaan dari keluarga jemaah yang sudah ditetapkan berhak melunasi, namun wafat sebelum berangkat;
  2. Kebijakan wafat yang dapat digantikan adalah jemaah yang sudah ditetapkan berhak melunasi BPIH dan waktu wafatnya pasca ditetapkan sebagai berhak lunas tahun berjalan;
  3. Orang yang dapat menggantikan calon jemaah wafat adalah suami/istri/anak kandung/menantu. Pengajuan penggantian ini harus diketahui RT, RW, Lurah, dan Camat;
  4. Verifikasi data pengajuan penggantian dilakukan di Kanwil Kemenag Provinsi dan Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Ditjen PHU; dan
  5. Jemaah haji pengganti diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan atau tahun berikutnya.

Lebih jauh Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Ahda Barori menambahkan, calon jemaah haji pengganti harus mengajukan surat permohonan tertulis ke Kantor Kemenag Kab/Kota setempat dengan melampirkan beberapa dokumen.

Dokumen dimaksud, yaitu:

  1. Asli akta kematian dari Dinas Dukcapil setempat atau Surat Kematian dari Kelurahan/Desa diketahui Camat;
  2. Asli surat kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi jemaah wafat yang ditandatangani anak kandung, suami/istri, dan menantu yang diketahui oleh RT, RW, Lurah/Kepala Desa, dan Camat;
  3. Asli surat keterangan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani calon jemaah haji penerima pelimpahan nomor porsi jemaah wafat dan bermaterai;
  4. Asli setoran awal dan atau setoran lunas BPIH; dan
  5. Salinan KTP, KK, Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau bukti lain yang relevan dengan jemaah haji yang wafat yang dilegalisir dan distempel basah oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukan aslinya.

“Seluruh berkas pendukung harus diverifikasi oleh petugas Kankemenag Kab/Kota, Kanwil, dan Ditjen PHU” tegas Ahda. (*)

TRIBUNNEWS

 

————————————-
Artikel keislaman di atas bisa Anda nikmati setiap hari melalui smartphone Android Anda. Download aplikasinya, di sini!

Share Aplikasi Andoid ini ke Sahabat dan keluarga Anda lainnya
agar mereka juga mendapatkan manfaat!

Pekan Depan, Jadwal Pelunasan BPIH akan Dimulai

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah merilis daftar jamaah haji reguler yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Dalam rencana pelunasan BPIH tersebut akan dilakukan pada pekan depan.

“Senin atau selasa akan dimulai, tunggu keterangan resmi dari Kementerian Agama saja dulu,” ujar Kasubdit Pendaftaran Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Noer Aliya Fitra alias Nafit saat dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Kamis (12/4).

Menurutnya, pola pelunasannya hampir sama dengan tahun lalu. Tahap pertama, untuk jamaah lunas yang menunda berangkat tahun lalu dan jamaah nomor urut porsi yang belum haji serta sudah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah.

Tahap kedua, akan dilakukan jika ada sisa kuota setelah tahap 1 selesai, dialokasikan untuk jamaah yang mengalami kegagalan sistem, nomor urut porsi yang masuk kuota tahun ini yang sudah pernah haji, penggabungan suami/istri dan anak kandung orang tua terpisah, lanjut usia minimal 75 tahun dan pendampingnya, serta jamaah cadangan lima persen.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemenag, Nur Syam membenarkan tentang keluarnya Keppres tersebut. Karena itu, menurutnya, Direkrorat Pelayananan Haji dalam negeri akan segera melakukan persiapan untuk mengumumkan jadwal pelunasan jamaah haji.

“Sudah keluar nomor 7 tahun 2018. Nah kalau sudah keluar berarti lalu setelah ini harus segera dilakukan persiapan pelunasannya,” ujar Nur Syam saat ditanya Republika.co.id usai menjadi pembicara dalam kegiatan Diseminasi Advokasi Haji di Kawasan Sentul, Bogor, Selasa (10/4).

 

IHRAM

Biaya Umrah Rp 20 Juta, Ini Permintaan Kemenag ke Travel

Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah (BPIU) Referensi sebesar Rp 20 juta. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 221 Tahun 2018 tentang BPIU Referensi.

“KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp 20 juta,” ujar Direktur Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Jakarta, Rabu (18/4).

Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kementerian Agama dalam melakukan pengawasan dan pengendalian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan kepada jamaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

BPIU Referensi menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU. BPIU Referensi juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal.

“Masyarakat bisa menggunakan BPIU Referensi sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” katanya.

Biaya referensi ini dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno-Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” jelasnya.

Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodari, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi. Arfi menegaskan, terbitnya KMABPIU Referensi ini akan menjadi pedoman dasar Kemenag dalam melakukan pengawasan kepada PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

“Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota melakukan pengawasan ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan berpedoman pada KMA ini,” katanya.

 

REPUBLIKA

Kemenag Resmi Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp 20 Juta

Kementerian Agama telah menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Umrah Referensi (BPIU Referensi) sebesar Rp 20 juta. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Agama No 221 tahun 2018 tentang BPIU Referensi.

“KMA BPIU Referensi sudah terbit per 13 April 2018. Kini sudah ada BPIU Referensi sebesar Rp20juta,” terang Direktur Umrah dan Haji Khusus, Arfi Hatim, di Jakarta, Selasa (17/04/2018) lansir Kemenag.

Menurut Arfi, BPIU Referensi akan menjadi pedoman Kemenag dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

Pengawasan yang dilakukan utamanya terkait layanan yang diberikan kepada jamaah umrah yang harus memenuhi standar pelayanan minimal.

“BPIU Referensi menjadi pedoman pengawasan, klarifikasi, sekaligus investigasi terkait harga paket umrah yang ditawarkan PPIU,” ujarnya.

Bagi PPIU, BPIU Referensi juga bisa digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga paket sesuai standar pelayanan minimal. Sebab, PPIU dalam menetapkan biaya umrah memang harus sesuai standar pelayanan minimal.

“Bagi masyarakat, BPIU Referensi berguna sebagai acuan dalam menimbang harga paket yang ditawarkan PPIU,” tandasnya.

Biaya referensi ini, lanjut Arfi, dihitung berdasarkan standar pelayanan minimal jamaah umrah di Tanah Air, dalam perjalanan, selama di Arab Saudi. Untuk transportasi, dihitung dari Bandara Soekarno Hatta ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Bandara Soekarno Hatta.

“BPIU Referensi bukan biaya minimal. Jika ada PPIU yang menetapkan BPIU di bawah besaran BPIU Referensi, maka dia wajib melaporkan secara tertulis kepada Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah,” jelasnya.

“Laporan dilakukan sebelum penjualan tiket umrah kepada jamaah dengan memberikan penjelasan rinci terkait transportasi, akomodasi, bimbingan, kesehatan, perlindungan, dan administrasi,” lanjutnya.

Arfi menegaskan, terbitnya KMA BPIU Referensi ini akan menjadi pedoman dasar Kemenag dalam melakukan pengawasan kepada PPIU. BPIU Referensi ini juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Sipatuh) yang sedang dikembangkan Kemenag.

“Kami minta kepada seluruh Kanwil Kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab/Kota untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap harga dan paket yang ditawarkan PPIU dengan mempedomani KMA ini,” tandasnya.*

 

HIDAYATULLAH

 

——————————————–

MAU Cek Visa Umrah Anda?Download aplikasi Androidnya di sini!

Gelombang Pertama Jamaah Haji Indonesia Terbang 17 Juli

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama Nizar Ali menyampaikan bahwa jamaah haji Indonesia akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi pada 17 Juli 2018. Keberangkatan mereka akan dibagi dalam dua gelombang penerbangan.

“Gelombang pertama akan diberangkatkan menuju Madinah dari 17 – 29 Juli 2018. Gelombang kedua keberangkatan menuju Jeddah pada 30 Juli sampai 15 Agustus 2018,” kata Nizar Ali saat menyampaikan sambutan pada acara Penandatangan Perjanjian Udara Jemaah Haji Reguler tahun 1439H/2018M di kantor Kemenag, jalan Lapangan Banteng Barat, Nomor 3-4 Jakarta, Senin (9/4).

Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, Dirut Garuda Indonesia Pahala N Mansury, dan GM Hajj Umrah, Sales, and Revenue Saudi Arabaian Airlines Mr Amer G Alghamdi.

Sebagaimana pemberangkatan, fase kepulangan jamaah haji Indonesia juga dilakukan dalam dua fase. Kepulangan gelombang pertama dilakukan dari Jeddah pada 27 Agustus sampai 8 September 2018. Sementara kepulangan gelombang kedua dilakukan dari Madinah mulai 9 sampai 26 September 2018.

Dirut Garuda Indonesia Pahala N Mansury menyampaikan, bahwa tahun ini pihaknya telah menyiapkan 14 pesawat, terdiri dari: tiga pesawat B747-400, lima pesawat B777-300ER, dan enam pesawat A330-300/200. Sementara jumlah pesawat yang dioperasionalkan pada musim haji tahun 2018 ini disesuaikan dengan peningaktan trafik jemaah haji Indonesia.

“Pada tahun ini, Garuda Indonesia akan menerbangkan jamaah sebanyak 107 ribu penumpang yang rencananya akan diberangkatkan dari sembilan embarkasi yang terdiri dari 278 kloter, meliputi: Aceh, Medan, Padang, Jakarta, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Lombok,” kata Pahala N Mansury.

Selain itu, lanjut Pahala, Garuda Indonesia tahun ini juga meningkatkan jumlah awak kabin haji menjadi 540 orang  dari sebelumnya yang berjumlah 506 awak kabin. Sebanyak 25 persennya adalah putra-putri daerah. Menurut Pahala, itu menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan. Sebab, sebagian jemaah haji Indonesia hanya bisa berbahasa daerah. Oleh karenanya, Garuda Indonesia hanya merekrut awak kabin dari daerah embarkasi tersebut.

“Garuda Indonesia juga menyediakan akses informasi secara real time untuk jamaah dan keluarga ingin memantau update perkembangan operasional waktu keberangkatan dan kedatangan setiap kloter haji melalui website : http://haji-ga.com,” kata Pahala.

 

IHRAM

Akhirnya, Keppres BPIH 2018 Ditandatangani

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Nizar Ali mengatakan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo. “Pelunasan. Ini saya sudah ketemu Pak Mensesneg. Keppres BPIH sudah ditangani Presiden,” ujar Nizar dalam acara pembukaan kegiatan “Diseminasi Advokasi Haji” di Bogor, Senin (9/4).

Jadwal pelunasan jamaah haji reguler tahun ini memang sempat tertunda karena belum keluarnya Keppres BPIH tersebut. Sebelumnya, proses pelunasan, yang direncanakan akan dilakukan pada Selasa (3/4) lalu, akhirnya harus diundur.

Menurut Nizar, ternyata Keppres BPIH tersebut belum ditandatangani Presiden karena sempat tertahan di tata usaha di Sekretariat Negara (Setneg) selama kurang lebih sepekan. Menurut dia, seharusnya keppres tersebut memang terus dikawal.

“Kemarin sebenarnya katanya memang mesti ini harus dikawal. Jadi, surat tanggal 20 Maret itu sudah dilayangkan ke Setneg, ternyata berhenti di TU, tidak sampai ke Mensesneg,” ucapnya.

Dengan ditandatanganinya Keppres BPIH ini, menurut Nizar, pelunasan jamaah haji reguler sudah bisa dilakukan dalam waktu dekat sekitar tanggal 12 April mendatang. Namun, kepastiannya masih harus menunggu surat edaran terlebih dahulu.

“Mudah-mudahan pelunasan bisa dilakukan minggu kedua bulan April. Artinya sekitar tanggl 12 sampai berikutnya,” katanya.

Seperti diketahui, berdasarkan penetapan BPIH 2018 oleh Kemenag dan Komisi VIII DPR RI, masing-masing jamaah harus membayar Rp 35,23 juta. Biaya haji ini naik Rp 345 Ribu dibandingkan tahun lalu.

 

IHRAM

Kemenag Cabut Izin Empat Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama mencabut izin operasional empat pelaku “bisnis” umrah atau Penyelengaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang bermasalah di Tanah Air. Keempatnya adalah PT Amanah Bersama Ummat (ABU Tours) yang berdomisili di Makassar, Solusi Balad Lumampah (SBL) di Bandung, Mustaqbal Prima Wisata di Cirebon, dan Interculture Tourindo di Jakarta.

“SK pencabutan telah disampaikan kepada masing-masing pihak melalui Kanwil Kemenag setempat. Ini sikap tegas Kemenag terhadap PPIU yang nakal,” tegas Dirjen Penyelengaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag, Nizal Ali kepada wartawan di Kantor Kemenag, Selasa (27/03).

Didampingi Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim dan Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Mastuki, Nizar mengatakan bahwa pencabutan terhadap Abu Tours, SBL dan Mustaqbal Prima Wisata dilakukan karena mereka telah terbukti gagal memberangkatkan jemaah.

Sedangkan Interculture dicabut karena tidak lagi memiliki kemampuan finansial sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah setelah bank garansinya disita pihak kepolisian terkait kasus First Travel (FT). Interculture adalah PPIU yang berafiliasi dengan FT.

Nizar Ali berharap ke depan, jemaah yang akan mendaftar umrah agar memperhatikan lima hal berikut:

  1. Pilih travel umrah berizin resmi (cek di web Kemenag atau tanyakan ke Kankemenag Kab/Kota setempat);
  2. Menakar harga paket umrah yang ditawarkan (mendekati atau sama dengan harga referensi);
  3. Pastikan saat mendaftar memperoleh nomor registrasi untuk mengecek proses pemberangkatan melalui SIPATUH;
  4. Pastikan paket yang ditawarkan sesuai standar pelayanan minimal yang meliputi: bimbingan ibadah, transportasi, akomodasi dan konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, serta perlindungan jemaah;
  5. Segera melapor jika menemukan masalah melalui SIPATUH.

“Jadi, untuk lebih aman, gunakan SIPATUH saat mendaftar umrah. PPIU yang terdaftar di SIPATUH sudah dipastikan mendapat izin resmi dari Kementerian Agama. Paket yang ditawarkan pun sudah memenuhi standar pelayanan minimal,” ujar Nizar.

Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH) adalah layanan berbasis elektronik (web dan mobile) yang dikembangkan Kementerian Agama. Saat ini, SIPATUH sedang dalam tahap uji coba sampai dengan 31 Maret 2018 dan akan aktif diberlakukan per April 2018 setelah diresmikan Menteri Agama.

 

Kementerian Agama RI

Jelang Pelunasan BPIH, Calon Jamaah Diminta Waspada

Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama telah merilis daftar jamaah haji reguler yang berhak melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Proses pelunasan BPIH tersebut akan dilakukan pada awal April mendatang.

Karena itu, Kasubdit Pendaftaran Haji Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Noer Aliya Fitra alias Nafit mengimbau agar calon jamaah haji tidak mudah tertipu dengan adanya oknum. Pasalnya, kata dia, biasanya menjelang masa pelunasan BPIH ini, ada oknum yang merayu calon jamaah agar bisa berangkat lebih dulu.

“Kalau ada orang-orang atau oknum yang menawarkan bisa berangkat lebih dulu dari jamaah lain, mohon jangan mudah percaya dan tertipu, ” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Senin (19/3).

Jika calon jamaah mengalami hal seperti itu, Nafit mengimbau agar menanyakan langsung kepada kantor Kementerian Agama setempat. “Karena biasanya menjelang pelunasan begini suka ada informasi yang kurang benar atau hoaks terkait dengan pelunasan,” ucapnya.

Nafit menjelaskan lebih lanjut, proses pelunasan BPIH tersebut hanya bisa dilakukan oleh calon jamaah yang memang sudah berhak. Pertama, kata dia, calon jamaah harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan tim kesehatan di kabulaten/kota.

Setelah pemeriksaan, calon jamaah akan mendapatkan berita acara tentang isthithaahkesehatan haji. Setelah jamaah mendapatkan berita acara itu, jamaah itu baru bisa melaksankan pelunasan BPIH tahap pertama.

Menurut Nafit, tahap pertama diperuntukkan bagi jamaah haji reguler yang lunas tunda tahun sebelumnya dan jamaah haji urutan masuk kuota tahun ini yang belum berhaji, telah berusia 18 tahun, atau sudah menikah.

Nafit mengatakan, saat ini pihak bank telah siap menerima pelunasan dari calon jamaah haji yang masuk daftar berangkat tahun ini. “Kalau bank itu insya Allah sampai saat ini sudah siap melayani pelunasan seperti biasanya,” katanya.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tambah dia, proses pelunasan yang akan dilayani bank masih sama. Jadi, kata dia, calon jamaah haji hanya perlu datang ke bank dan melakukan setoran lunas sambil membawa bukti setoran awalnya dulu. Setelah itu, calon jamaah bisa melakukan transfer ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk pelunasan.

“Jadi, kalau dari sistem sudah ready, jadi sepeerti tahun lalu, tidak ada perubahan regulasi terkait dengan sistem,” ujarnya.

 

IHRAM