Pemerintah Cari Sumber Dana Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Pemerintah kini sedang mencari tambahan ruang anggaran untuk memenuhi kebutuhan tambahan 10 ribu kuota haji. Penambahan anggaran, salah satunya untuk menutup kebutuhan tambahan petugas haji yang juga harus dikirim ke Arab Saudi sebagai pendamping jamaah haji. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dua sumber dana paling potensial adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nanti dari Pak Menteri Agama. Kita lihat lagi dari sumber-sumbernya,” kata Sri di Istana Negara, Kamis (18/4).

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, selain APBN dan BPKH, Kementerian Agama juga berpotensi menggelontorkan tambahan anggaran. Asalnya, ujar Menag, dari efisiensi yang bisa dilakukan kementerian.

Meski begitu, Lukman enggan menyebut besaran anggaran yang akan disiapkan lantaran masih dikalkulasikan. Lukman berharap, pembahasan anggaran dari APBN antara pemerintah dengan DPR pun dapat segera dilaksanakan pada pekan depan.

Terkait kuota tambahan jamaah haji sebesar 10 ribu tersebut, Lukman menyebut akan didistribusikan secara proporsional kepada seluruh provinsi. Namun, kuota tersebut akan diprioritaskan bagi lansia dan para pendampingnya.

“Prioritas utamanya adalah bagi lansia dan para pendampingnya dan tentu jamaah yang lain,” katanya.

 

IHRAM.co.id

Info Tambahan Kuota, Dirjen PHU: Kemenag Akan Konfirmasi

Jakarta (Kemenag) — Beredar informasi bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 10ribu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali mengaku masih akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait dengan berita tersebut.

“Kami akan meminta konfirmasi bila memang ada penambahan sebanyak 10 ribu jemaah haji,” tutur Nizar di Jakarta, Senin (15/04).

Menurut Nizar, pihaknya belum mendapat penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan itu. Apakah benar adanya penambahan kuota, dan jika benar apakah akan diterapkan untuk tahun ini.

“(Jika tahun ini), Tentunya akan berpengaruh terhadap Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Sebab, dalam BPIH itu ada biaya yang ditanggung jemaah dan ditanggung dari dana optimalisasi setoran awal,” kata Nizar.

“Bila ada tambahan 10 ribu berarti ada tambahan-tambahan yang tidak tertera di BPIH 2019,” lanjutnya.

Jika tambahan kuota itu benar adanya, Nizar akan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada Menteri Agama, utamanya terkait dengan mekanismenya. Sebab, penambahan kuota akan berdampak pada penambahan biaya dan itu harus mendapat persetujuan DPR.

“Semantara, kuota haji reguler tahun ini (dalam pembahasan BPIH) masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah haji,” tandasnya.

 

KEMENAG RI

Arab Saudi Tambah Kuota Haji 10 Ribu untuk RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia telah bertambah sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Ahad (14/4). Sebagai informasi, saat ini kuota jemaah haji RI sebanyak 221 ribu jamaah.

“Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Ahad 14 April 2019,” kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4).

Menurut Ace, penegasan keputusan itu juga disampaikan kembali Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). MBS sebelumnya telah menerima kedatangan Presiden Jokowi pada hari yang sama.

Penambahan kuota haji itu dinilai bermanfaat dalam mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang kini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan, umpamanya, di Sulawesi Selatan daftar tunggu itu bisa mencapai 40 tahun.

“Tambahan ini merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,” tambahnya.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim, penambahan kuota haji itu merupakan salah satu bukti kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi saat ini. Karena itu, dirinya menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi kemarin patut diapresiasi.

 

IHRAM REPUBLIKA