Pemerintah Cari Sumber Dana Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Pemerintah kini sedang mencari tambahan ruang anggaran untuk memenuhi kebutuhan tambahan 10 ribu kuota haji. Penambahan anggaran, salah satunya untuk menutup kebutuhan tambahan petugas haji yang juga harus dikirim ke Arab Saudi sebagai pendamping jamaah haji. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dua sumber dana paling potensial adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nanti dari Pak Menteri Agama. Kita lihat lagi dari sumber-sumbernya,” kata Sri di Istana Negara, Kamis (18/4).

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, selain APBN dan BPKH, Kementerian Agama juga berpotensi menggelontorkan tambahan anggaran. Asalnya, ujar Menag, dari efisiensi yang bisa dilakukan kementerian.

Meski begitu, Lukman enggan menyebut besaran anggaran yang akan disiapkan lantaran masih dikalkulasikan. Lukman berharap, pembahasan anggaran dari APBN antara pemerintah dengan DPR pun dapat segera dilaksanakan pada pekan depan.

Terkait kuota tambahan jamaah haji sebesar 10 ribu tersebut, Lukman menyebut akan didistribusikan secara proporsional kepada seluruh provinsi. Namun, kuota tersebut akan diprioritaskan bagi lansia dan para pendampingnya.

“Prioritas utamanya adalah bagi lansia dan para pendampingnya dan tentu jamaah yang lain,” katanya.

 

IHRAM.co.id

KPHI Sarankan Tambahan Kuota Dipakai Tahun Depan

“Jadi menurut saya tambahan kuota jika digunakan tahun ini tidak efektif,” kata komisioner KPHI Agus Priyanto saat mengunjungi kantor Republika.co.id, Selasa (16/4) sore.

Agus mengatakan, KPHI sebagai pengawas penyelenggara haji yang langsung turun ke lapangan tahu betul bagaimana kondisi di lapangan. KPHI memastikan bahwa tambahan kuota 10 ribu jamaah bukan anugrah, akan tetapi bencana bagi jamaah terutama dalam asepek kenyamanan.

“Tambahan kuota ini bukanlah anugrah, tapi bisa menjadi masalah baru ketika digunakan tahun ini,” katanya.

Agus memastikan, tambahan kuota tidak efektif jika digunakan tahun ini. Jika pemerintah tetap memaksakan tambahah kuota mendadak digunakan tahun ini maka kerugian akan ditanggung jamaah.”Tidak efektif jika dilakukan tahun ini artinya ada potensi yang merugikan,” katanya.

Menurut Agus, banyak pihak yang tidak turun ke lapangan mengatakan bahwa tambahan kuota ini merupakan anugrah bagi masyarakat haji karena bakal mengurangi antrian panjang. Padahal, sesungguhnya merugikan jamaah terutama terkait keuangan jamaah.

Karena tahun ini, keuntungan jamaah sekitar Rp 7 triliun habis digunakan untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2019 dan belum lagi keuntungan jamaah juga digunakan untuk membayar selisih kurs dolar dengan rupiah tahun lalu.

“Jadi banyak yang tidak memahami dari BPIH itu Rp 35 juta setiap jamaah disubsidi Rp 35 juta. Nah subsidi Rp 7 triliun ini yang banyak juga orang tidak paham. Jumlah itu habis untuk subsidi tahun ini,” katanya.

Agus merincikan, karena setiap jamaah disubsidi sekitar Rp 35 juta, maka jika ada penambahan kuota 10 ribu maka itung-itungannya Rp 35 juta kali 10 ribu hasilnya 350 miliar.

Nah ini (Rp 350 miliar) ini anggarannya siapa. Karena tidak mungkin dimabil dari APBN. Petugas sumbernya memang dari APBN tetapi tidak serta merta bisa diberangkatkan sementara belum ada alokasi untuk petugas itu Itu dari sisi anggaran,” katanya.

Agus mengatakan, jumlaah kuota resmi sekitar 221 ribu ini sudah tidak nyaman saat tidur di tenda-tenda. Karena pada kenyataan, jamaah itu tidak kemudian dihitung satu orang, tapi dihitunga 0,8 sehingga jamaah tidurnya harus miring.

“Kalau ditambah 10 ribu itu bagaimana, karena mangkoknya sudah segitu saja. Belum artian dalam waktu singkat harus cari pemondokan cari transportasi dan seterusnya,” katanya.

KPHI meminta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji harus benar-benar mempertimbangkan tawaran ini. Jangan sampai keputusan 10 ribu itu mengurangi pelayanan terhadap jamaah.

“Tambahan kuota ini betul dipikirkan. Apakah ini tawaran resmi atau ke semacam pengumuman atau hanya klaim,” katanya.

IHRAM

Kemenag: 5 Instansi Pengawasan Gantikan Fungsi KPHI

Kementerian Agama tidak mempermasalahkan jika Komisi Pengawas Haji Indonesia berniat untuk mengajukan uji materiil terkait UU PIHU tersebut Kementerian Agama tidak mempermasalahkan jika Komisi Pengawas Haji Indonesia berniat untuk mengajukan uji materiil terkait UU PIHU tersebut kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ketika pembahasan pemerintah begitu, dan dengan DPR juga begitu kesepakatannya. Silakan saja jika ingin melakukan uji materi ke MK,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Ramadhan Harisman, saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (18/4).

Dia mengatakan Undang-undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU) yang baru tidak menyertakan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) sebagai pengawas eksternal.

Menurut Ramadhan, saat RUU PIHU tersebut disahkan oleh presiden, salah satu ketentuan peralihan di salah satu pasal dalam UU tersebut menyatakan bahwa dengan berlakukan UU ini, KPHI dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU) secara otomatis dinyatakan bubar.

Dalam hal ini, menurutnya, tidak ada pembubaran KPHI secara resmi.  “Dengan UU PIHU ini, maka otomatis KPHI dibubarkan bersama dengan Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BPDAU), karena pengelolaannya sudah di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),” kata Ramadhan.

Ramadhan menjelaskan, RUU PIHU mencantumkan bahwa pengawasan haji dilakukan secara internal dan eksternal. Secara eksternal, pengawasan haji dilakukan oleh DPR, DPD, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan pengawasan internal terhadap haji dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan inspektoral jenderal (Itjen) di masing-masing kementerian.

Dalam hal ini, dia menjelaskan bahwa koordinator penyelenggaraan haji di Indonesia dilakukan oleh beberapa kementerian, di antaranya Kemenag, kementerian kesehatan (Kemenkes), dan kementerian perhubungan (Kemenhub).

Menurut Ramadhan, pengawasan secara internal tersebut dilakukan sesuai dasar hukum, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Dalam PP tersebut disebutkan, bahwa yang melakukan pengawasan haji adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Disebutkan, bahwa APIP tersebut terdiri dari BPKP dan Itjen masing-masing kementerian. Karena itulah, dia menegaskan bahwa pengawasan haji kini dilakukan oleh lima lembaga fungsional, yang diatur oleh UUD dan PP.

“Jadi tidak benar kalau pengawasan haji hanya dilakukan Itjen Kemenag. Tetapi ada lima lembaga yang mengawasi haji,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ramadhan menegaskan bahwa pembubaran KPHI diatur sesuai ketentuan undang-undang. Hal demikian telah dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.

Dia mengatakan, RUU PIHU mengusulkan dua lembaga baru, yaitu Badan Penyelenggara Haji Indonesia (BPHI) dan Majelis Amanah Haji, yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap haji.

Dalam hal ini, menurutnya, pemerintah sepakat untuk tidak perlu membentuk badan baru. Namun, lebih mengefektifkan fungsi lembaga yang sudah ada.

IHRAM

Bugar Saat Ibadah

Pelaksanaan ibadah haji memerlukan kemampuan fisk yang luar biasa. Selain jamaah yang berjubel dari berbagai negara di dunia, suhu udara di Arab Saudi yang panas juga menguras energi. Itulah sebabnya diperlukan persiapan sebelum berangkat berhaji.

Agar tetap bugar selama melaksanakan ibadah haji, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum meninggalkan Tanah Air.

* Latihan jalan sebelum berangkat. Jika mampu, lakukan minimal tujuh kilometer, seminggu satu kali.

* Istirahat dan tidur yang cukup.

* Makan makanan bergizi dan teratur.

* Bagi penderita penyakit tertentu, jangan lupa membawa obat yang biasa dikonsumsi di Tanah Air. Bila membawa obat dalam jumlah berlebih, bisa dititipkan ke dokter yang menemani dalam kelompok terbang.

 

Ihram

Lima Pesan Kesehatan Bagi Jamaah Haji

Ibadah haji merupakan ibadah yang memerlukan kesiapan fisik yang kuat. Karena itu Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta jamaah haji Indonesia untuk memperhatikan lima hal selama di tanah suci.

Imbauan kesehatan ini pula yang disampaikan oleh Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Eka Jusup Singka pada acara ‘Sosialisasi Haji Sehat’ di Kota Gorontalo, Ahad (14/4).
“Sekurangnya ada lima hal yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh jamaah haji saat di Arab Saudi,” kata Eka Jusup Singka, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Eka Jusup Singka pada acara ‘Sosialisasi Haji Sehat’seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.od, Senin (15/4).

Pertama, ia menyebut selalu membiasakan untuk sarapan terlebih dulu sebelum berangkat ke masjid atau melakukan kegiatan ibadah lainnya. Kedua, mengenakan sandal jika bepergian ke madjid dan dibawa ke dalam masjid.

Selanjutnya, meminum air sesering mungkin, jangan menunggu haus. Berikutnya menggunakan masker setiap kali ke luar ruangan.

“Terakhir, jika sakit pada saat melontar jumroh bisa dibadalkan. Jangan memaksakan diri,” kata Eka.

Acara sosialisasi haji sehat ini terselenggara berkat kerja sama antara Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. Pertemuan dihadiri oleh Walikota Gorontalo, Kepala Kanwil Kementerian Agama Gorontalo, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo dan 380 orang jemaah haji Kota Gorontalo.

Wali Kota Gorontalo Marten H Taha menyampaikan program manasik haji terpadu sejak tahun 2014 telah dimasukan ke dalam APBD Kota Gorontalo untuk pembinaan jemaah haji. Kegiatannya tidak hanya untuk bimbingan ibadah saja tapi juga bagi bidang kesehatannya.

“Kami berharap agar jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan sempurna dan diberikan kesehatan sampai kembali ke tanah air,” ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Gorontalo, Nur Albar, mengungkapkan sebanyak 94 persen calon jemaah haji atau sebanyak 400 orang dari total 425 orang jumlah calon jamaah haji asal Kota Gorotanlo sudah melakukan pemeriksaan kesehatan.

“Hasilnya, seluruhnya memenuhi syarat istitaah kesehatan haji,” katanya. N Rr Laeny Sulistyawati

 

IHRAM REPUBLIKA

Info Tambahan Kuota, Dirjen PHU: Kemenag Akan Konfirmasi

Jakarta (Kemenag) — Beredar informasi bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 10ribu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali mengaku masih akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait dengan berita tersebut.

“Kami akan meminta konfirmasi bila memang ada penambahan sebanyak 10 ribu jemaah haji,” tutur Nizar di Jakarta, Senin (15/04).

Menurut Nizar, pihaknya belum mendapat penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan itu. Apakah benar adanya penambahan kuota, dan jika benar apakah akan diterapkan untuk tahun ini.

“(Jika tahun ini), Tentunya akan berpengaruh terhadap Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Sebab, dalam BPIH itu ada biaya yang ditanggung jemaah dan ditanggung dari dana optimalisasi setoran awal,” kata Nizar.

“Bila ada tambahan 10 ribu berarti ada tambahan-tambahan yang tidak tertera di BPIH 2019,” lanjutnya.

Jika tambahan kuota itu benar adanya, Nizar akan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada Menteri Agama, utamanya terkait dengan mekanismenya. Sebab, penambahan kuota akan berdampak pada penambahan biaya dan itu harus mendapat persetujuan DPR.

“Semantara, kuota haji reguler tahun ini (dalam pembahasan BPIH) masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah haji,” tandasnya.

 

KEMENAG RI

Arab Saudi Tambah Kuota Haji 10 Ribu untuk RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia telah bertambah sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Ahad (14/4). Sebagai informasi, saat ini kuota jemaah haji RI sebanyak 221 ribu jamaah.

“Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Ahad 14 April 2019,” kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4).

Menurut Ace, penegasan keputusan itu juga disampaikan kembali Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). MBS sebelumnya telah menerima kedatangan Presiden Jokowi pada hari yang sama.

Penambahan kuota haji itu dinilai bermanfaat dalam mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang kini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan, umpamanya, di Sulawesi Selatan daftar tunggu itu bisa mencapai 40 tahun.

“Tambahan ini merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,” tambahnya.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim, penambahan kuota haji itu merupakan salah satu bukti kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi saat ini. Karena itu, dirinya menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi kemarin patut diapresiasi.

 

IHRAM REPUBLIKA

Bantu Jamaah Hindari Riba, Al Fath Gandeng BMT

Biro perjalanan umrah dan haji khusus Al Fath Sunnah Amanah resmi bekerja sama dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ash Shiddiq. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah ini dilakukan untuk membantu para calon jamaah dalam menghindari riba, khususnya terkait pembiayaan Biro perjalanan umrah dan haji khusus Al Fath Sunnah Amanah resmi bekerja sama dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) Ash Shiddiq. Kolaborasi dengan lembaga keuangan mikro syariah ini dilakukan untuk membantu para calon jamaah dalam menghindari riba, khususnya terkait pembiayaan ibadah umrah.

Pendiri Al Fath Sunnah, Gusti Aditia mengatakan, perusahaannya berdiri dan menjalin kerja sama dengan BMT Ash Shiddiq atas dasar pemikiran. Yakni, dia menilai masih cukup banyak biro perjalanan umrah yang pada praktiknya belum sepenuhnya sesuai syariat.

“Untuk itu ana (saya) berkeinginan untuk membantu para rekan-rekan terdekat untuk berangkat umrah sesuai syariat Rasulullah SAW,” kata Gusti Aditia saat acara bertajuk “Umrah & Haji Maksimal! 2019”, Ahad (14/4).

Dia meneruskan, setiap biro perjalanan umrah dan haji belum tentu dari aspek pembiayaannya sesuai dengan syariat. Maka dari itu, Al Fath menggandeng BMT Ash Shiddiq. “Konsen di dalam keberangkatan travel Al Fath ini dari mulai berangkat sampai Tanah Suci itu, Insya Allah sesuai syariat. Itu konsep utamanya dari travel,” katanya.

Gusti menambahkan, saat ini masih banyak kaum Muslim yang berusia produktif ingin berangkat  ke Tanah Suci, tetapi terbentur masalah dana. Misalnya, mereka terkendala pengaturan budget tiap bulan atau tahun, sehingga sulit mencapai jumlah dana yang cukup untuk melangsungkan ibadah umrah atau haji.

Dia mengakui, di tengah masyarakat sudah cukup banyak lembaga perbankan yang menawarkan tabungan ibadah umrah dan haji. Namun, program tersebut dinilainya masih cenderung memberatkan calon jamaah. Misalnya, adanya biaya-biaya tambahan ataupun jumlah setoran yang kurang sesuai dengan kemampuan.

“Belum lagi, masih ada yang berunsur riba atau gharar, misal, ada biaya asuransi, yang mana secara syariat Islam kedua hal tersebut hukumnya haram,” kataya.

Menjawab permasalahan itu, Al Fath bermaksud menawarkan sebuah program tabungan umrah dan haji. Itu bukan hanya ringan bagi penabung, tetapi juga sesuai syariat. Maka Al Fath kemudian mengajak BMT Ash Shiddiq untuk bekerja sama menjalankan program tabungan itu.

IHRAM

 

77 Ribu Calon Jamaah Haji Sudah Lakukan Rekam Biometrik

Rekam biometrik jamaah haji 1440 H/ 2019 M terus berlangsung di sejumlah kantor VFS Tasheel yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia. Proses tersebut harus dilakukan jamaah karena mulai tahun ini Arab Saudi menerapkan kebijakan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa.

“Sejak kali pertama dibuka (rekam biometrik) pada 11 Maret 2019, sampai hari ini sudah 77 ribu calon jamaah haji atau sekitar 38 persen yang sudah rekam biometrik,” kata Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag), Muhajirin Yanis kepada Republika, Sabtu (6/4).

Muhajirin mengatakan, proses rekam biometrik berlangsung setiap hari pada jam kerja di kantor VFS Tasheel. Data terbaru menginformasikan presentasi terbesar yang sudah rekam biometrik adalah jamaah dari Jawa Barat. Disusul jamaah dari Provinsi Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Sumatra Utara.

Ia menjelaskan, calon jamaah haji dari empat provinsi tersebut sudah di atas 50 persen yang telah melakukan rekam biometrik. Kemenag berupaya agar proses rekam biometrik bisa selesai pada akhir April 2019

Kasubdit Dokumentasi Haji, Nasrullah Jassam menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan VFS Tasheel agar proses rekam biometrik bisa lebih dipercepat lagi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah merelokasi alat dari tempat yang sudah selesai ke wilayah yang belum ada kantor VFS Tasheel-nya.

“Gorontalo sudah hampir 100 persen, kalau sudah selesai, sebagian alatnya akan dipindah ke daerah lain, misalnya ke Papua,” ujarnya.

Seperti diketahui, kantor VFS Tasheel belum ada di semua wilayah Indonesia. Sementara rekam biometrik harus dilakukan calon jamaah haji di VFS Tasheel sebagai syarat mendapatkan visa haji. Oleh karena itu, peralatan untuk merekam biometrik akan dipindahkan ke wilayah yang belum memiliki kantor VFS Tasheel.

Nasrullah menambahkan, hasil rekam biometrik yang dilakukan jamaah akan ditindaklanjuti dengan proses penerbitan visa. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan pihaknya untuk memproses visa calon jamaah haji.

“Selain hasil rekam biometrik, untuk penerbitan visa diperlukan paspor jamaah, bukti telah suntik vaksin meningitis dan lembar bukti pelunasan biaya haji, sampai saat ini lebih dari 185 ribu paspor jamaah sudah siap,” ujarnya.

Nasrullah memastikan proses penerbitan visa untuk calon jamaah haji sudah mulai bisa dilakukan akhir bulan ini. Supaya sudah banyak calon jamaah haji yang siap menjelang tahap awal pemberangkatan jamaah pada Juli 2019.

IHRAM REPUBLIKA

Kemenkes Siapkan Klinik Kesehatan Haji Lebih Lengkap

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) akan jauh lebih bagus. KKHI didesain lebih baik karena memiliki daya tampung yang cukup banyak dan memiliki fasilitas lengkap.

“Daya tampungnya cukup banyak, memiliki ruang ICU, dan memiliki ruang perawatan jiwa,” kata Kepala Pusat Kesehatan Haji (Kapuskes) Kemenkes, Eka Jusuf Singka, kepada Republika.co.id, dalam acara Sosialisasi Hasil Ijtima’ Majelis Ulama Indonesia terkait Istitha’ah di Bogor, Rabu (10/4) malam.

Eka menjelaskan, KKHI di Madinah memiliki 100 tempat tidur yang KKHI sebelumnya hanya 70 tempat tidur. Bahkan kata Eka, KKHI Madinah ini bisa digunakan sebanyak 120 tempat tidur.

Eka mengatakan, Kemenkes tahun ini akan membawa obat-obatan sebanyak 70 ton. Jumlah ini masih sama dengan tahun lalu. Perlengkapan tidak hanya didatangkan dari Indonesia tetapi juga diperoleh di tanah suci.

“Obat-obatan sebagian dikirim dari sini dan sebagian dibeli di sana alat-alat kesehatan dibeli semuanya,” katanya.

Eka berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik. Untuk itu Eka meminta para petugas kesehatan di bawah kordinasinya bekerja dengan penuh keikhlasan.

“Insya Allah. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Sekali lagi mengurus haji itu harus ada tawadhu’nya. Kita harus lebih banyak bersyukur, lebih banyak merendahkan diri kepada Allah,” katanya.