Tambahan Kuota Haji Akan Segera Ditindaklanjuti Kemenag

Jakarta (PHU)—Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membenarkan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah memberikan tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 10ribu. Tambahan kuota ini diberikan Raja Salman kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Arab Saudi. Diketahui, Presiden bertemu dengan Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qasr Al-Khas) pada Minggu (14/4/2019) sore.

“Info tentang penambahan kuota benar adanya. Saat ini, tambahan kuota tersebut juga sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi,” terang Menag Lukman di Jakarta, Senin (15/04).

“Sebagai tindak lanjut, kami akan segera melakukan pembahasan dengan DPR,” lanjutnya.

Menurut Menag, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks. Pertama, terkait biaya penyelenggaraan. Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221ribu, terdiri dari 204ribu jemaah haji reguler dan 17ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp35.235.602,- atau setara USD2,481.

“Bersama DPR, kami sudah menyepakati biaya haji 2019 menggunakan dana optimalisasi sebesar Rp7,039 Trilyun untuk 204.000 jemaah. Itu artinya untuk 10.000 jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp346milyar. Penambahan kuota itu juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter. Maka perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya,” ujarnya.

Dampak kedua, terkait pengadaan layanan haji, baik di dalam maupun luar negeri. Di dalam negeri, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

“Kami harus mendistribusikan kembali tambahan kuota ini ke tingkat provinsi,” ucapnya.

“Kami juga harus menambah petugas kloter. Jumlah 10ribu setidaknya akan terdistribusi dalam kurang lebih 25 penerbangan. Setiap penerbangan harus ada lima petugas kloter,” lanjutnya.

Di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziyyah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” tutur Menag.

Untuk akomodasi di Makkah, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut:

1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)

“Penyediaan akomodasi di Makkah yang saat ini sedang berjalan, sudah hampir final dengan skema zonasi. Karenanya, kemungkinan besar, khusus untuk tambahan 10ribu ini tidak lagi menggunakan sistem zonasi,” jelasnya.

Selain akomodasi, kebutuhan lainnya yang harus disiapkan adalah terkait bus shalawat dan biaya angkut bagasi. “Semua membutuhkan biaya, baik direct maupun indirect. Karenanya, Kemenag akan segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait penambahan kuota ini,” tandasnya. (hum/ab).

 

KEMENAG RI

Pemerintah Cari Sumber Dana Tambahan 10 Ribu Kuota Haji

Pemerintah kini sedang mencari tambahan ruang anggaran untuk memenuhi kebutuhan tambahan 10 ribu kuota haji. Penambahan anggaran, salah satunya untuk menutup kebutuhan tambahan petugas haji yang juga harus dikirim ke Arab Saudi sebagai pendamping jamaah haji. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, dua sumber dana paling potensial adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan anggaran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nanti dari Pak Menteri Agama. Kita lihat lagi dari sumber-sumbernya,” kata Sri di Istana Negara, Kamis (18/4).

Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, selain APBN dan BPKH, Kementerian Agama juga berpotensi menggelontorkan tambahan anggaran. Asalnya, ujar Menag, dari efisiensi yang bisa dilakukan kementerian.

Meski begitu, Lukman enggan menyebut besaran anggaran yang akan disiapkan lantaran masih dikalkulasikan. Lukman berharap, pembahasan anggaran dari APBN antara pemerintah dengan DPR pun dapat segera dilaksanakan pada pekan depan.

Terkait kuota tambahan jamaah haji sebesar 10 ribu tersebut, Lukman menyebut akan didistribusikan secara proporsional kepada seluruh provinsi. Namun, kuota tersebut akan diprioritaskan bagi lansia dan para pendampingnya.

“Prioritas utamanya adalah bagi lansia dan para pendampingnya dan tentu jamaah yang lain,” katanya.

 

IHRAM.co.id

9 – 10 Tahun, Gorontalo dan Bengkulu Jadi Daerah Masa Tunggu Haji Tercepat

Jakarta (PHU) — Kementerian Agama merilis dua daerah dengan masa tunggu keberangkatan haji paling cepat di Indonesia. Kedua daerah itu adalah Provinsi Gorontalo dan Bengkulu dengan masa tunggu 9-10 tahun.

“Selain Bengkulu dan Gorontalo, masa tunggu haji di atas 10 tahun. Masa tunggu keberangkatan haji sejak mendaftar di masing-masing daerah berbeda-beda. Sebab kuota ini terkait dengan kuota yang diberikan kepada jemaah haji Indonesia kemudian dibagi ke kuota masing-masing provinsi,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag, Nizar Ali di ruangan kerjanya, Senin (15/04).

Menurut Nizar, Indonesia mendapat kuota haji sebesar 221 ribu jemaah. Jumlah ini terdiri dari 204 jemaah haji reguler, dan 17 ribu jemaah haji khusus. “Kuota inil kemudian didistribusikan ke 34 provinsi di Indonesia. Lamanya antrian, tergantung pada perbandingan antara kuota dengan jumlah jemaah haji yang mendaftar,” kata Nizar.

“Saat ini masa tunggu haji paling panjang di Indonesia itu berada di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 41 tahun. Kota Bekasi sudah 18 tahun dan daerah lainnya. Jadi kalau ada yang menginginkan masa tunggu haji itu satu tahun ya tidak mungkin,” sambung Nizar.

Seiring lamanya masa antrian, Kementerian Agama terus melakukan sosialisasi gerakan berhaji selagi muda. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga membuat film pendek yang berisi imbauan berhaji bagi kalangan muda dengan judul Berhaji di Masa Muda.

“Upaya ini untuk memberikan pengetahuan bahwa memang berhaji itu sangat memerlukan fisik yang luar bisa dan sebaiknya dilakukan di usia muda. Memang tidak bisa dipungkiri tahun ini saja jemeah haji yang berusia di atas 50 tahun mencapai 24 persen dari total kuota jamaah haji Indonesia, usia di atas 60 tahun sekitar 18 persen dan belum lagi usia di atas 71 tahun ke atas lainnya,” kata Nizar.

“Alhamdulillah UU PHU sudah disetujui oleh DPR, artinya problem jemaah haji lanjut usia menjadi prioritas bagi pemerintah,” tandas Nizar.(ba/ha)

 

KEMENAG RI

KPHI Sarankan Tambahan Kuota Dipakai Tahun Depan

“Jadi menurut saya tambahan kuota jika digunakan tahun ini tidak efektif,” kata komisioner KPHI Agus Priyanto saat mengunjungi kantor Republika.co.id, Selasa (16/4) sore.

Agus mengatakan, KPHI sebagai pengawas penyelenggara haji yang langsung turun ke lapangan tahu betul bagaimana kondisi di lapangan. KPHI memastikan bahwa tambahan kuota 10 ribu jamaah bukan anugrah, akan tetapi bencana bagi jamaah terutama dalam asepek kenyamanan.

“Tambahan kuota ini bukanlah anugrah, tapi bisa menjadi masalah baru ketika digunakan tahun ini,” katanya.

Agus memastikan, tambahan kuota tidak efektif jika digunakan tahun ini. Jika pemerintah tetap memaksakan tambahah kuota mendadak digunakan tahun ini maka kerugian akan ditanggung jamaah.”Tidak efektif jika dilakukan tahun ini artinya ada potensi yang merugikan,” katanya.

Menurut Agus, banyak pihak yang tidak turun ke lapangan mengatakan bahwa tambahan kuota ini merupakan anugrah bagi masyarakat haji karena bakal mengurangi antrian panjang. Padahal, sesungguhnya merugikan jamaah terutama terkait keuangan jamaah.

Karena tahun ini, keuntungan jamaah sekitar Rp 7 triliun habis digunakan untuk keberangkatan jamaah haji tahun 2019 dan belum lagi keuntungan jamaah juga digunakan untuk membayar selisih kurs dolar dengan rupiah tahun lalu.

“Jadi banyak yang tidak memahami dari BPIH itu Rp 35 juta setiap jamaah disubsidi Rp 35 juta. Nah subsidi Rp 7 triliun ini yang banyak juga orang tidak paham. Jumlah itu habis untuk subsidi tahun ini,” katanya.

Agus merincikan, karena setiap jamaah disubsidi sekitar Rp 35 juta, maka jika ada penambahan kuota 10 ribu maka itung-itungannya Rp 35 juta kali 10 ribu hasilnya 350 miliar.

Nah ini (Rp 350 miliar) ini anggarannya siapa. Karena tidak mungkin dimabil dari APBN. Petugas sumbernya memang dari APBN tetapi tidak serta merta bisa diberangkatkan sementara belum ada alokasi untuk petugas itu Itu dari sisi anggaran,” katanya.

Agus mengatakan, jumlaah kuota resmi sekitar 221 ribu ini sudah tidak nyaman saat tidur di tenda-tenda. Karena pada kenyataan, jamaah itu tidak kemudian dihitung satu orang, tapi dihitunga 0,8 sehingga jamaah tidurnya harus miring.

“Kalau ditambah 10 ribu itu bagaimana, karena mangkoknya sudah segitu saja. Belum artian dalam waktu singkat harus cari pemondokan cari transportasi dan seterusnya,” katanya.

KPHI meminta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan ibadah haji harus benar-benar mempertimbangkan tawaran ini. Jangan sampai keputusan 10 ribu itu mengurangi pelayanan terhadap jamaah.

“Tambahan kuota ini betul dipikirkan. Apakah ini tawaran resmi atau ke semacam pengumuman atau hanya klaim,” katanya.

IHRAM

Info Tambahan Kuota, Dirjen PHU: Kemenag Akan Konfirmasi

Jakarta (Kemenag) — Beredar informasi bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 10ribu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali mengaku masih akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait dengan berita tersebut.

“Kami akan meminta konfirmasi bila memang ada penambahan sebanyak 10 ribu jemaah haji,” tutur Nizar di Jakarta, Senin (15/04).

Menurut Nizar, pihaknya belum mendapat penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan itu. Apakah benar adanya penambahan kuota, dan jika benar apakah akan diterapkan untuk tahun ini.

“(Jika tahun ini), Tentunya akan berpengaruh terhadap Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Sebab, dalam BPIH itu ada biaya yang ditanggung jemaah dan ditanggung dari dana optimalisasi setoran awal,” kata Nizar.

“Bila ada tambahan 10 ribu berarti ada tambahan-tambahan yang tidak tertera di BPIH 2019,” lanjutnya.

Jika tambahan kuota itu benar adanya, Nizar akan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada Menteri Agama, utamanya terkait dengan mekanismenya. Sebab, penambahan kuota akan berdampak pada penambahan biaya dan itu harus mendapat persetujuan DPR.

“Semantara, kuota haji reguler tahun ini (dalam pembahasan BPIH) masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah haji,” tandasnya.

 

KEMENAG RI

Arab Saudi Tambah Kuota Haji 10 Ribu untuk RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia telah bertambah sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Ahad (14/4). Sebagai informasi, saat ini kuota jemaah haji RI sebanyak 221 ribu jamaah.

“Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Ahad 14 April 2019,” kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4).

Menurut Ace, penegasan keputusan itu juga disampaikan kembali Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). MBS sebelumnya telah menerima kedatangan Presiden Jokowi pada hari yang sama.

Penambahan kuota haji itu dinilai bermanfaat dalam mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang kini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan, umpamanya, di Sulawesi Selatan daftar tunggu itu bisa mencapai 40 tahun.

“Tambahan ini merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,” tambahnya.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim, penambahan kuota haji itu merupakan salah satu bukti kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi saat ini. Karena itu, dirinya menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi kemarin patut diapresiasi.

 

IHRAM REPUBLIKA

Jalur Cepat Jamaah Haji akan Diperbanyak

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali mengatakan akan memperbanyak lintasan cepat (fast track) untuk jamaah haji Indonesia sehingga mereka bisa segera menuju hotelnya di Makkah dan Madinah tanpa berlama-lama di bandara tujuan.

Dikutip Media Center Haji di Makkah, Selasa (28/8), Nizar belum dapat memastikan seluruh embarkasi tahun depan akan mendapatkan fasilitas lintasan cepat sebagaimana diterapkan untuk percontohan bagi jamaah penerbangan dari Jakarta dan Surabaya tahun ini.

Fast track itu sendiri merupakan inovasi untuk mempercepat pergerakan jamaah. Skema yang dilakukan adalah pengambilan data rekam biometrik jamaah dilakukan di pemondokan di Indonesia. Saat berada di bandara tujuan jamaah hanya diperiksa sidik jarinya saja sebagai upaya verifikasi data diri.

Setelah itu, jamaah segera bergerak ke bus yang mengangkut mereka ke hotel di Makkah dan Madinah. Inovasi itu membuat waktu tunggu jamaah di bandara tujuan menjadi relatif lebih pendek jika dibanding dengan skema lama ketika mereka harus melakukan verifikasi data biometrik secara lengkap di terminal kedatangan.

Adapun untuk perluasan lintasan cepat, Nizar mengatakan sejatinya sudah bisa dilakukan tahun jika tidak terkendala mepetnya waktu persiapan. “Kita mintanya kemarin seluruh embarkasi, tetapi melihat yang pertama keterbatasan waktu yang tidak memungkinkan karena kita baru deal itu bulan Ramadhan,” kata dia.

Selain itu, kata dia, terdapat kendala ketersediaan sumber daya manusia Arab Saudi yang mengurusi keimigrasian di embarkasi, yaitu belum banyak yang bisa melakukan perekaman biometrik jamaah Indonesia. Dengan begitu, inovasi itu baru bisa dilakukan untuk jamaah Jakarta dan Surabaya.

Persoalan selanjutnya, lintasan cepat terkendala jumlah konter yang tersedia di embarkasi. “Misalnya embarkasi Solo, Solo belum punya konter imigrasi yang sedemikian besar untuk percepatan ini sedikitnya butuh 20 konter, kalau hanya 5-10 itu bakal panjang juga antreannya.”

Nizar mengatakan, dari sisi lain jalur lintasan cepat untuk jamaah juga harus memperhatikan kesiapan hotel. Salah satunya hotel harus disewa dengan sistem musim penuh (full season), bukan blocking time. Dampak dari penyewaan tidak menggunakan sistem musim penuh, saat jamaah cepat datang melalui fast track ternyata hotel terkait belum siap karena belum memasuki waktu check in.

Kemudian dari sisi penempatan kursi jamaah di pesawat juga menjadi persoalan jika tidak diperbaiki di musim haji tahun depan. Terdapat jamaah yang belum mengerti jika harus duduk di kursi pesawat sesuai nomornya. Dengan begitu, beberapa jamaah asal duduk sehingga menjadi kendala saat keluar pesawat kurang cepat. Dampaknya, mereka tidak cepat berbaris antre sesuai urutan kala verifikasi data biometrik di terminal kedatangan.

“Ketika kursi pesawat ini kocar-kacir sehingga tidak sesuai dengan rombongan. Ke depannya seat pesawat harus diatur sesuai dengan urutan rombongan,” kata dia.

Saat turun dari pesawat dan menuju bus, Nizar berharap jamaah yang sudah selesai urusan imigrasinya agar segera menuju bus tanpa perlu berlama-lama di bandara sehingga pergerakan semakin cepat menuju hotel tujuan.

“Di saat pengaturan fast track terjadi itu jamaah tidak boleh berlama-lama di bandara. Pokoknya yang ada di depan langsung masuk bus, mulai dari asrama semua sudah diatur rombongan satu ya pertama kali masuk, dua, tiga dan seterusnya,” katanya.

REPUBLIKA

Taiwan Tawarkan Kuota Haji kepada Indonesia

Taiwan menawarkan kemudahan untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat di Indonesia, dengan menggunakan jatah kuota haji milik Taiwan. Jack Chen-Huan Hsiao selaku Direktur Divisi Ekonomi Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Jakarta, Senin (17/9) memaparkan bahwa Taiwan meskipun memiliki populasi Muslim, namun kebutuhan akan kuota hajinya tidak terlalu signifikan seperti di Indonesia.

“Bagi Muslim Indonesia, untuk pergi haji terdapat pembatasan kuota setiap tahunnya. Di Indonesia mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk berangkat. Sementara di Taiwan, kami juga memiliki banyak populasi Muslim, namun kami tidak memiliki kebutuhan mendesak terhadap hal tersebut. Sehingga masyarakat Indonesia bisa menggunakan kuota kami untuk mendaftar haji melalui Taiwan,” papar Jack Chen-Huan Hsiao.

Hal tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya Taiwan untuk menyediakan lingkungan yang ramah bagi kaum Muslim guna mendorong peningkatan jumlah wisatawan dari negara berlatar belakang Muslim. Sebagai informasi, Jessie Tseng selaku Direktur Eksekutif MEET Taiwan menyampaikan bahwa jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Taiwan pada 2017 telah mencapai 190 ribu wisatawan.

Untuk menjaring lebih banyak wisatawan dari Indonesia itulah kemudian Taiwan External Trade and Development Council (TAITRA) memboyong perusahaan konsultan pameran, agen wisata, dan maskapai Taiwan ke Jakarta. Tujuannuya untuk berpameran dan menjalin mitra bisnis dengan pengusaha Indonesia.

“Kami mencoba mengajak perusahaan-perusahaan Indonesia untuk mengadakan Company Gathering dan Annual Meeting di Taiwan. Taiwan memiliki kelebihan sebagai salah satu titik transit penerbangan menuju Amerika. Sehingga posisi Taiwan sangatlah strategis untuk mengembangkan bisnis anda ke Asia Timur maupun Amerika,” ujar Jack Chen-Huan Hsiao.

Dalam sebuah perhelatan bertajuk MEET Taiwan Networking Event di Hotel Borobudur Jakarta, pihaknya hadir di Indonesia untuk yang ketiga kalinya. Acara tersebut digelar di bawah koordinasi dari Bureau of Foreign Trade (BOFT) of the Ministry of Economic Affairs (MOEA) of Taiwan.

MEET Taiwan membawa delegasi-delegasi dari industri konsultan pameran, juga agen wisata maupun industri penerbangan papan atas Taiwan. Di antaranya Lion Travel Service Co., Welcome Travel Service, Kuching Travel Service Co., Ltd., Chung Hsing Travel Service, TAIWAN TOUR, K&A International Co., Ltd., serta China Airlines dan EVA Air.

Posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak urutan keempat dunia, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, membuat Taiwan merasa perlu untuk dapat meyakinkan perusahaan-perusahaan di Indonesia agar memilih Taiwan sebagai destinasi penyelenggaraan pertemuan bisnisnya. “Selain itu juga untuk lebih memperkenalkan lingkungan pameran di Taiwan kepada Indonesia,” katanya.

REPUBLIKA

Dubes Perjuangkan RI Dapat Kuota Haji 250.000

Makkah (PHU)–Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengaku terus memperjuangkan penambahan kuota haji Indonesia kepada Pemerintah Arab Saudi. Pihaknya berharap tahun depan Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji menjadi 250.000 dari 221.000 yang diberikan Arab Saudi tahun ini.

“Sebagai Dubes yang ada di Saudi, kami melakukan diplomasi haji dengan Pemerintah Arab Saudi. Untuk tahun depan kuota haji naik 250.000,” ujar Agus seusai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin yang juga merupakan Amirul Hajj di Kantor Daker Makkah, Arab Saudi, Minggu malam (12/08)

Menurutnya, upaya diplomasi yang dilakukannya selama ini telah menghasilkan banyak perbaikan terkait pelaksanaan ibadah haji. Perbaikan itu antara lain, fasilitas fast track di sistem imigrasi di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dan Bandara Internasional Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah.

Di kedua bandara tersebut, jemaah haji Indonesia yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Djuanda Surabaya mendapatkan kemudahan dalam hal pemeriksaan imigrasi. Dampaknya para jemaah yang terbang dari Bandara Soekarno-Hatta dan Djuanda Surabaya akan lebih cepat bandara.

“Fast track ini saya menghitung sejak mereka masuk bandara sampai keluar bandara tidak sampai 10 menit,” kata pria kelahiran Semarang ini.

Walaupun sudah ada perbaikan, pihaknya terus meminta Pemerintah Arab Saudi untuk melakukan perbaikan berupa penambahan kapasitas di Mina. Penambahan kapasitas ini diperlukan agar bisa menampung jemaah lebih banyak lagi.

Salah satu yang diusulkan Pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi yakni membuat tenda bertingkat. Selain itu, Indonesia juga meminta agar adanya pemukiman bagi jemaah haji di luar Mina, tetapi ada akses yang bisa masuk ke Mina. Pemukiman di luar Mina ini diperlukan agar pada saat siang hari, jemaah bisa keluar Mina, sementara ketika malam hari jemaah bisa mabit di Mina.(mch/ha)

KEMENAG RI

Menag: Menambah Kuota Haji Justru Berbahaya

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai tuntutan untuk menambah kuota jamaah haji justru berbahaya.

Menurutnya, perlu ada upaya lebih serius untuk memperhatikan Mina karena merupakan titik krusial. Masalah yang muncul di Mina antara lain kepadatan di tenda jamaah dan keterbatasan toilet.

“Amat sangat riskan dan berbahaya ketika kita menuntut tambahan kuota tanpa pembenahan infrastruktur umum di Mina,” katanya saat ditemui di kantor Daker Madinah, Jumat (8/9).

Dia mengaku sejak 2015 telah meminta secara resmi kepada menteri haji Arab Saudi untuk membenahi Mina. Misalnya, dengan membangun tenda dan toilet bertingkat.

Hal ini karena Mina secara syar”i memiliki batasan tempat. Di Mina pula masa tinggal jamaah haji lebih lama ketimbang di Arafah. Jamaah haji diharuskan mabit (bermalam) sebelum melontar jumrah.

“Saya tidak akan menuntut tambahan kuota sebelum Mina dibenahi serius,” katanya.

Tahun ini kuota jamaah haji semua negara kembali ke normal. Indonesia tahun ini mengirim 221 ribu jamaah haji.

 

REPUBLIKA

 

 

—————————————————————-
Download-lah Aplikasi CEK PORSI HAJI dari Smartphone Android Anda agar Anda juga bisa menerima artikel keislaman ( termasuk bisa cek Porsi Haji dan Status Visa Umrah Anda) setiap hari!
—————————————————————-