Jokowi Ajak Jan Ethes Sholat Dhuha di Masjid Raya Sheikh Zayed

Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengajak cucu pertama Jan Ethes beribadah sholat duha di Masjid Raya Sheikh ZayedSurakarta, Jawa Tengah, Ahad (20/11/2022)

Berdasarkan keterangan foto yang diterima dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Ahad Presiden tiba di masjid itu sekitar pukul 09.00 WIB.

Setelah melaksanakan sholat duha, Presiden menyempatkan diri menyapa masyarakat yang hadir di sekitar masjid dan membagi-bagikan kaus.

Masjid Raya Sheikh Zayed di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, adalah masjid yang dibangun mirip dengan masjid di Abu Dhabi Uni Emirat Arab (UEA) dan merupakan hadiah dari Pangeran UEA.

Masjid yang memiliki kapasitas sekitar 4.000 orang itu sebelumnya telah diresmikan Presiden Jokowi bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyanpada Senin (14 November 2022).

Presiden Jokowi pada saat peresmian menyampaikan masjid itu menjadi simbol persaudaraan dan persahabatan Indonesia-UEA.

IHRAM

Jokowi: Potensi Aset Wakaf di Indonesia Mencapai Rp 2.000 Triliun per Tahun

Hidayatullah.com– Presiden Joko Widodo menyebutkan potensi wakaf tersebut memang sangat besar. Jokowi menyebut, berdasarkan data yang diterimanya, bahwa potensi aset wakaf per tahunnya mencapai Rp 2.000 triliun, di mana potensi dalam bentuk wakaf uang bisa menembus angka Rp 188 triliun.

Jokowi menyebutkan, sudah sejak lama kaum Muslim di Indonesia mempraktikkan wakaf dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, potensi wakaf tersebut masih belum termanfaatkan dengan baik. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak ditujukan di bidang sosial peribadatan seperti pembangunan masjid, madrasah, dan makam.

Sehingga, pemerintah menilai Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang secara resmi diluncurkan Jokowi, Senin (25/01/2021), menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern.

“Kita perlu perluas lagi cakupan pemanfaatan wakaf. Tidak lagi terbatas untuk tujuan ibadah, tetapi dikembangkan untuk tujuan sosial ekonomi yang memberikan dampak signifikan bagi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial dalam masyarakat,” sebut Jokowi dirilis BPMI Setpres.

Perluasan wakaf itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di mana harta benda wakaf diperluas tak cuma pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, namun juga meliputi harta bergerak seperti uang, kendaraan, mesin, sampai surat berharga syariah.

Jokowi dalam sambutannya selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyebutkan, pemerintah terus berupaya mencari jalan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Indonesia. Di antara langkah itu ialah melalui pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah.

“Salah satu langkah terobosan yang perlu kita pikirkan adalah pengembangan lembaga keuangan syariah yang dikelola berdasarkan sistem wakaf. Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, baik wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang,” sebut Jokowi.

Jokowi menilai peluncuran GNWU ini juga menjadi penting dan relevan. GNWU katanya tak cuma meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah, namun juga disebut memperkuat rasa kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

“Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sudah saatnya kita memberikan contoh praktik pengelolaan wakaf yang transparan, profesional, kredibel, dan memiliki dampak yang produktif bagi kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam serta sekaligus memberi pengaruh signifikan pada upaya menggerakkan ekonomi nasional kita, khususnya di sektor UMKM,” sebutnya.*

Rep: SKR
Editor: Muhammad Abdus Syakur

HIDAYATULLAH

Presiden dan Wapres Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang

Hidayatullah.com– Hari ini, Senin (25/01/2021), pemerintah meresmikan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) serta Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021. Peresmian dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dari Istana Negara Jakarta.

Menurut Wapres Ma’ruf selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), GNWU adalah salah satu program pengembangan ekonomi syariah yang bertujuan untuk mendukung percepatan pembangunan nasional.

Peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang ini dinilai sebagai babak baru wakaf uang di Indonesia. Gerakan ini dinilai sebagai momentum untuk mencapai potensi wakaf uang, yang jumlahnya Rp 178,65 triliun. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, Imam Teguh Saptono, menghitung potensi tersebut.

Sebelumnya pada Rabu (20/01/2021), Wapres Ma’ruf bertemu jajaran direksi KNEKS. Pada pertemuan virtual itu, dibahas persiapan peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Tunai.

Wapres Ma’ruf mengatakan, potensi wakaf di Indonesia saat ini masih terbatas pada tujuan sosial.

Menurut Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama RI tahun 2019, katanya, pengelolaan wakaf yang sebagian besar terdiri dari aset tidak bergerak, belum banyak diarahkan untuk kegiatan produktif.

Padahal, sebut Wapres, wakaf sebenarnya tak harus berupa benda tidak bergerak seperti tanah, tapi bisa pula berupa uang dan surat berharga.

“Ada jenis wakaf yang disebut sebagai wakaf tunai. Wakaf jenis ini masih belum dikenal di Indonesia, karena selama ini wakaf hanya dipahami sebatas wakaf tanah,” ujarnya dikutip website resmi Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada Senin (25/01/2021).*

Rep: Admin Hidcom
Editor: Muhammad Abdus Syakur

HIDAYATULLAH

Info Tambahan Kuota, Dirjen PHU: Kemenag Akan Konfirmasi

Jakarta (Kemenag) — Beredar informasi bahwa Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 10ribu. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali mengaku masih akan meminta konfirmasi dan penjelasan terkait dengan berita tersebut.

“Kami akan meminta konfirmasi bila memang ada penambahan sebanyak 10 ribu jemaah haji,” tutur Nizar di Jakarta, Senin (15/04).

Menurut Nizar, pihaknya belum mendapat penjelasan yang lebih lengkap terkait dengan itu. Apakah benar adanya penambahan kuota, dan jika benar apakah akan diterapkan untuk tahun ini.

“(Jika tahun ini), Tentunya akan berpengaruh terhadap Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) yang sudah ditetapkan oleh Presiden melalui persetujuan DPR. Sebab, dalam BPIH itu ada biaya yang ditanggung jemaah dan ditanggung dari dana optimalisasi setoran awal,” kata Nizar.

“Bila ada tambahan 10 ribu berarti ada tambahan-tambahan yang tidak tertera di BPIH 2019,” lanjutnya.

Jika tambahan kuota itu benar adanya, Nizar akan segera mengkonsultasikan hal tersebut kepada Menteri Agama, utamanya terkait dengan mekanismenya. Sebab, penambahan kuota akan berdampak pada penambahan biaya dan itu harus mendapat persetujuan DPR.

“Semantara, kuota haji reguler tahun ini (dalam pembahasan BPIH) masih ditentukan sebesar 204 ribu calon jemaah haji,” tandasnya.

 

KEMENAG RI

Arab Saudi Tambah Kuota Haji 10 Ribu untuk RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, jumlah kuota haji Indonesia telah bertambah sebanyak 10 ribu jamaah. Tambahan itu muncul setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Raja Salman di Riyadh, Arab Saudi, pada Ahad (14/4). Sebagai informasi, saat ini kuota jemaah haji RI sebanyak 221 ribu jamaah.

“Keputusan penambahan kuota haji ini disampaikan saat pertemuan Presiden Jokowi dengan Raja Kerajaan Arab Saudi, Raja Salman di Istana Pribadi Raja (Al-Qahr al-Khas) di Riyadh, Ahad 14 April 2019,” kata Ace Hasan Syadzily dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/4).

Menurut Ace, penegasan keputusan itu juga disampaikan kembali Putera Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman (MBS). MBS sebelumnya telah menerima kedatangan Presiden Jokowi pada hari yang sama.

Penambahan kuota haji itu dinilai bermanfaat dalam mengurangi daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang kini rata-rata mencapai 18 tahun. Bahkan, umpamanya, di Sulawesi Selatan daftar tunggu itu bisa mencapai 40 tahun.

“Tambahan ini merupakan upaya diplomasi Presiden Jokowi yang secara khusus kepada Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi,” tambahnya.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim, penambahan kuota haji itu merupakan salah satu bukti kedekatan diplomatik antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi saat ini. Karena itu, dirinya menilai kunjungan Presiden Jokowi ke Arab Saudi kemarin patut diapresiasi.

 

IHRAM REPUBLIKA