Tag: umroh 2021

Jamaah Kini Bisa Sentuh Hajar Aswad Lewat Virtual Reality

Arab Saudi telah meluncurkan inisiatif yang memungkinkan umat Islam menyentuh Hajar Aswad atau batu hitam di Ka’bah di Makkah secara virtual melalui teknologi Virtual Reality (VR) atau realitas maya. Inisiatif Batu Hitam Virtual ini diciptakan oleh Kepala Kepresidenan untuk Urusan Dua Masjid Suci Sheikh Abdul Rahman Al Sudais.

“Kami memiliki situs keagamaan dan sejarah yang hebat yang harus kami digitalkan dan komunikasikan kepada semua orang melalui sarana teknologi terbaru,” kata Sheikh Sudais, dikutip dari Gulf News, Rabu (15/12).

Kemudian, ia menekankan pentingnya menciptakan lingkungan simulasi virtual untuk mensimulasikan sebanyak mungkin indera, seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan bahkan penciuman. Selama ritual ziarah ke Makkah atau haji, salah satu dari lima rukun Islam adalah mengelilingi Ka’bah tujuh kali dan pada akhir ritual masing-masing mereka mencoba menyentuh hajar aswad.

Ia menambahkan hal ini telah dipromosikan pada saat Arab Saudi sedang mengembangkan serangkaian proyek penting yang berkaitan dengan realitas virtual dan kecerdasan buatan terutama ditujukan untuk membuat kota pintar.

Inisiatif ini terdiri dari simulasi situs ziarah utama Muslim di Makkah yang mulai sekarang dapat dikunjungi dari rumah berkat virtual reality. Dengan cara ini, Ka’bah dapat dilihat dan disentuh secara virtual dari rumah. Hajar aswad itu tertanam di Ka’bah dan dianggap oleh umat Islam sebagai pecahan surga.

https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-muslims-can-virtually-touch-kaabas-black-stone-from-home-1.84388660

IHRAM

Kemenag Gunakan Sistem Satu Pintu Berangkatkan Jamaah Umroh

Pelaksanaan ibadah umroh pascapandemi Covid-19 menggunakan sistem satu pintu. Hal ini untuk memudahkan keberangkatan jamaah umroh.

Direktur Bina Umrah Kementerian Agama Nur Arifin mengatakan jamaah umroh yang akan berangkat merupakan usulan asosiasi. “Mereka menginginkan rombongan pertama adalah pengurus PPIU. Namun, Kemenag tidak memiliki kewenangan mengatur itu sehingga hak untuk memberangkatkan jamaah diserahkan kepada PPIU,” ujar dia kepada Republika.co.id, Ahad (12/12).

Jamaah umroh yang akan berangkat perdana ini merupakan usulan asosiasi, terutama agar yang pertama berangkat adalah para pengurus PPIU. Hal ini dengan tujuan mereka akan menjadi pembimbing umroh untuk tahap selanjutnya. 

“Kami tidak ada kewenangan menolak. Hal terpenting adalah seluruh jamaah memenuhi syarat,” ujar dia.

Jamaah umroh lainnya pun akan diizinkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti kesehatan dan dokumen yang lengkap. Arifin juga mengingatkan agar tidak memaksa diri berangkat umroh dengan proses ilegal. Dia berharap tidak terjadi kasus pemalsuan dokumen atau persyaratan lainnya.

Jamaah umroh pemberangkatan pertama membawa misi sebagai duta bangsa. Mereka mengirim pesan Indonesia mampu memberangkatkan jamaah umroh yang benar-benar sehat dan tertib.

Pemberangkatan awal umroh disepakati menggunakan satu pintu (one gate policy) dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Kemudian, selama 1×24 jam sebelum berangkat jamaah harus tinggal di Asrama Haji Pondok Gede untuk skrining kesehatan seperti cek kesehatan, cek sertifikat vaksinasi, dan PCR.

“Ada standardisasi skrining kesehatan oleh Kemenkes. Tentu juga koordinasi dengan Kemenkes Saudi Arabia. Misalnya, RS yang memiliki kewenangan melakukan PCR adalah RS yang mendapat rekomendasi dari Arab Saudi,” ujar dia.

Saat ini, daftar jamaah umroh sudah dikirimkan ke Kemenag. Masalah yang masih terkendala adalah membuka proses pemvisaan dan pesan maskapai penerbangan. Namun, Arifin optimistis sebelum keberangkatan hal tersebut segera dapat diselesaikan mengingat kurang dari dua pekan waktu keberangkatan.

IHRAM

Kemenag Berangkatkan 240 Jamaah Umroh 23 Desember 2021

Kementerian Agama (Kemenag) akan memberangkatkan 240 jamaah umroh untuk pemberangkatan pertama. Direktur Bina Umrah Nur Arifin mengatakan Kemenag dan seluruh asosiasi yang membawahi PPIU sepakat memberangkatkan 240 jamaah umroh pada 23 Desember 2021.

“Kami rapat pada 9 Desember 2021 dengan seluruh asosiasi yang membawahi PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah) terkait pemberangkatan pertama umroh pascapandemi Covid-19 telah menyepakati pemberangkatan periode pertama pada 23 Desember 2021,”ujar Arifin kepada Republika.co.id, Ahad (12/12).

Arifin menjelaskan dari hasil rapat tersebut anggota asosiasi banyak yang mengeluhkan peraturan karantina 10 hari bagi jamaah umroh setiba di Indonesia dari Arab Saudi. “Ini sangat memberatkan jamaah karena jamaah harus karantina 14 hari, terdiri sehari sebelum berangkat, tiga hari setiba di Saudi, dan 10 hari setiba di Indonesia,”ujar dia 

Apalagi seluruh biaya karantina menjadi beban jamaah ditambah adanya SE Satgas Covid No 23 Adendum Tahun 2021 yang menerapkan karantina 10 hari ini telah berdampak banyak calon jamaah umroh mengundurkan diri. Kemenag menerima masukan asosiasi tetap ingin perdana memberangkatkan jamaah umroh pada Desember. 

Namun, ada yang menginginkan umroh ditunda dahulu agar mengantisipasi varian baru virus Covid-19 yang bernama Omicron. Hasil rapat pun memutuskan asosiasi menginginkan keberangkatan umroh di Desember dengan kepulangan jamaah pada Januari 2022. Harapan mereka adalah ketika pulang umroh sudah ada perubahan aturan karantina menjadi kurang dari 10 hari.

Kemenag terus melakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait agar visa umroh bisa segera dibuka, antara lain dengan memfinalkan integrasi Siskopatuh dengan Peduli Lindungi dan dengan aplikasi dari Arab Saudi Tawakalna. Mereka juga berkoordinasi dengan platform provider visa Saudi. Tak hanya itu proses koordinasi dengan maskapai penerbangan terus dilakukan.

“Saudi Airlines mengatakan bisa menerbangkan pesawat yang penumpangnya hanya jamaah umroh dua pekan setelah pemesanan. Sementara kita bisa pesan pesawat harus setelah proses pemvisaan selesai,”ujar dia. 

Saat ini, Kemenag sedang melobi maskapai penerbangan langsung Jakarta-Saudi agar bisa lebih cepat memberikan layanan kurang dari dua pekan. Selain Saudi, saat ini Kemenag juga sedang mengubungi Garuda Airlines. Untuk menjaga protokol kesehatan  dan aturan yang berlaku, jumlah jamaah umroh yang berangkat disesuaikan dengan kapasitas pesawat sebanyak 80 persen atau sekitar 300 penumpang.

IHRAM

Saudi Jamin Pembukaan Umrah Indonesia Dalam Waktu Dekat

Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menyebut Kerajaan Saudi telah memberikan jaminan untuk rencana umroh Indonesia. Dalam waktu dekat, akan ada pembukaan umroh bagi jamaah Indonesia.

“Menteri Urusan Haji dan Umrah Saudi, yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan, H.E Tawfiq F. Al-Rabiah menyampaikan KSA memberikan jaminan rencana pembukaan umroh bagi Indonesia dalam waktu dekat,” kata dia dalam pesan teks yang diterima Republika, Selasa (23/11).

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas diketahui melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Senin (22/11). Pertemuan ini disebut berlansung dengan hangat dan penuh keakraban, serta membicarakan berbagai hal.

Terkait kebijakan pembukaan umroh untuk jamaah asal Indonesia, Menteri Haji Saudi menegaskan pihaknya masih melakukan kordinasi antar kementerian, seperti Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, serta pihak lain.

Namun demikian, disampaikan mereka meyakini segera akan membuka kesempatan umroh untuk Indonesia. Menteri Haji juga mempertimbangkan fakta penaganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang berjalan sangat baik.

“Dr. Taufik Rabiah juga menegaskan kementeriannya sudah mendapatkan arahan, agar jamaah dari Indonesia menjadi salah satu prioritas karena jumlah jamaahnya yang banyak,” lanjutnya.

Pertemuan antara Menteri Agama RI dan Menteri Urusan Haji KSA ini, lanjut Hilman, dilakukan sebagai bentuk penguatan komitmen politik dan hubungan bilateral antar dua negara, yang penduduknya mayoritas Muslim.

Seminggu sebelumnya, telah dilakukan perbincangan awal dalam bentuk Senior Official Meeting (SOM) antara Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag dan Wakil Menteri Urusan Haji dan Umrah KSA, Selasa (16/11).

Pertemuan ini dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih teknis. Selain Dirjen PHU, hadir pula dalam pertemuan tersebut, Konjen RI Jeddah, Staffsus Menag, Direktur Umrah dan Haji Khusus, serta Konsul Haji di Jeddah.

Dalam SOM tersebut disepakati beberapa hal teknis untuk mengatur dan menyiapkan perjalanan umrah dan haji dari Indonesia. Wakil Menteri Abdulfattah bin Sulaiman Mashat menekankan, pelaksanaan haji tahun 2022 sangat mungkin menggunakan  mekanisme dan protokol kesehatan yang sama dengan umrah di masa pandemik.

“Artinya, pemerintah Indonesia didorong dapat menyelenggarakan ibadah umrah serta manasiknya dengan protokol kesehatan yang akan disiapkan untuk pelaksanaan haji di masa pandemik,” ucap Dirjen PHU.

Tak hanya itu, kepada pihak Kerajaan Saudi, ia juga menyampaikan jika Indonesia sudah melakukan persiapan yang matang dan komprehensif agar dapat mengirimkan jamaah umrahnya ke Arab Saudi.

Pertemuan SOM, yang kemudian diperkuat secara diplomatik oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam proses negosiasi dan komunikasi masalah haji dan umrah untuk jamaah Indonesia.

“Apalagi Pak Menag juga sudah bertemu dengan Gubernur Mekkah Pangeran Khalid Faisal dan Menteri Urusan Islam H.E Abdullatif Ali Sheikh. Mereka semua menerima kunjungan Menag dengan hangat, penuh keakraban dan rasa hormat. Mereka juga ikut bersyukur atas penanganan pandemi Covid-19 di Inodnesia yang terus membaik,” ujar dia.

IHRAM

Soal Umroh, Menag: Insya Allah Ada Kabar Baik

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas memberi kabar baru dari Arab Saudi. Menag mengatakan, pembicaraan dengan otoritas haji dan umrah Arab Saudi mengalami kemajuan yang menggembirakan.

Hal ini disampaikan Menag usai bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, HE Taufig F Alrabiah di Makkah pada Senin (22/11).

“Alhamdulillah, hari ini saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Makah. Menteri Taufig mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umrah,” kata Menag melalui pesan tertulis kepada Republika, Senin (22/11) malam.

Menag berharap jamaah Indonesia bisa segera melepas kerinduannya untuk menunaikan ibadah umrah. Menurut Menag, hasil pertemuannya dengan Menteri Haji Arab Saudi cukup progresif dan efektif.

Ia menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari diskusi awal (Senior Official Meeting) yang dilakukan Wakil Menteri Haji Arab Saudi dengan tim Kementerian Agama (Kemenag) yang dikomandoi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Staf Khusus Menteri Agama, dan tim Konsul Haji Jeddah.

Menag mengatakan, diskusi kedua pihak akan terus dilakukan secara intensif. Kemenag akan menyusun skenario dan timeline pemberangkatan jamaah umrah. Penerapan protokol kesehatan atau prokes akan menjadi aspek paling penting dalam pengaturan penyelenggaraan umrah. Rumusan itu selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Haji Arab Saudi untuk dipelajari.

“Menteri haji tadi mengapresiasi progress pembahasan awal yang sudah dilakukan Wakil Menteri Haji dengan tim Kemenag. Kita berharap semoga persiapan lanjutan baik di Arab Saudi dan Tanah Air bisa segera selesai sehingga penyelenggaraan umroh bisa segera dibuka,” ujarnya.

Selain membahas penyelenggaraan umroh, pertemuan dua menteri ini juga mendiskusikan upaya peningkatan kerja sama bilateral dalam bidang haji dan umroh.

“Kami memiliki visi yang sama dalam meningkatkan kerja sama seperti di bidang manasik haji atau penyuluhan secara terpadu,” ujar Menag.

Ikut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto, Sekjen Kemenag Nizar Ali, Dirjen PHU Kemenag Hilman Latif, Konjen RI Jeddah Eko Hartono, Konsul Haji dan Kuasa Usaha ad interim KBRI Riyadh Arief Hidayat.

IHRAM

Menag Gelar Pembicaraan dengan Saudi, Ini yang Dibahas

Menteri Urusan Islam Arab Saudi, Al-Sheikh Abdullatif bin Abdulaziz Al-Sheikh mengadakan pembicaraan resmi dengan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas. Pembicaraan ini meninjau upaya Arab Saudi dalam melayani Islam dan umat Muslim dalam bingkai menyebarkan nilai-nilai moderasi dan perbaikan wacana keagamaan.

Kedua menteri itu, seperti dilansir dari Saudi Gazette, Ahad (21/11), juga membahas proses pencetakan Alquran oleh Kompleks Raja Fahd di Madinah. Juga soal upaya Saudi dalam menghadapi kelompok-kelompok yang mencoba memanfaatkan Islam untuk mencapai ideologi mereka.

Al-Sheikh mengatakan, kementeriannya menandatangani nota kesepahaman dengan beberapa lembaga dan kementerian Islam di berbagai negara untuk mentransfer pengalaman negaranya dalam melayani Islam. Hal itu juga untuk menyebarkan nilai-nilai dan ajaran toleransi yang sejalan dengan kebijakan Saudi serta pesan kepada umat Islam di seluruh dunia.

Sementara itu, Menteri Yaqut memuji upaya Arab Saudi untuk melayani Islam dan Muslim di dunia serta Muslim di Indonesia pada khususnya. Dia menekankan, Saudi mengambil langkah besar untuk menyebarkan pendekatan moderasi yang dibutuhkan umat Islam.

Yaqut juga menegaskan kembali keinginan negaranya untuk mengaktifkan perjanjian kerja sama dengan Saudi yang melayani Islam dan umat Muslim. Dia mengatakan, upaya yang dilakukan oleh Kerajaan untuk peziarah, dan pengunjung, dan pengalaman Kerajaan dalam menangani pandemi Corona itu berbeda dan mencerminkan kebijaksanaan dan ketajaman dari kepemimpinannya. 

Pembicaraan tersebut juga membahas soal pengaktifan nota kesepahama yang telah ditandatangani sebelumnya antara kedua belah pihak dalam urusan Islam. Ini dalam rangka menyebarkan metode moderasi dan melawan ekstremisme, dan bertukar keahlian dalam segala hal yang melayani Islam dan Muslim.

IHRAM

Tiga Ketentuan Prokes Haji dan Umroh yang Harus Dipatuhi

Tiga Ketentuan Prokes yang Mesti Selalu Diperhatikan Sarikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (SAPUHI) mengingatkan ada tiga ketentuan protokol kesehatan (prokes) yang mesti ditaati. Untuk itu semua pihak yang memiliki kepentingan dengan umrah dapat memperhatikan ketentuan prokes yang sudah ditetapkan.

Sekjen SAPUHI Ihsan Fauzi Rahman menyampaokan, tiga ketentuan prokes di masa umroh new normal yang mesti diperhatikan jamaah dan peyelenggara di antaranya pertama hotel karantina WNI saat kedatangan minimal Hotel bintang tiga. Kedua, PCR saat kedatangan di Indonesia dua kali saat kedatangan dan saat keluar dari hotel Karantina.

“Ketiga biaya karantina ditanggung oleh jamaah umroh sendiri,” kata Ihsan kepada Republika, Jumat (15/1).

Selain itu Ihsan juga mengingatkan, bahwa Kemenag telah menetapkan harga umrah di masa pandemi sebesar Rp 26 juta. Jika menjual paket umrah di bawah Rp 26 maka penyelenggara melanggar KMA no 777 tahun 2020 tentang Biaya Perjalanan Ibadah Umroh Referensi di Masa Pandemi

“Jika menjual dibawah BPIU referensi di atas maka wajib melakukan laporan secara tertulis ke Dirjen PHU Kemenag RI,” katanya.

Ihsan mengatakan, pada Rabu (13/1) telah diberangkatkan jamaah umroh sebanyak 106 orang dari Surabaya menggunakan maskapai Lion Air. Penerbangan ini merupakan perdana jamaah Indonesia pasca ditutupnya 21 Desember 2020 yang lalu.

“Alhamdulillah. Kabar baik, telah terbang ke Jeddah sebanyak 106 jamaah dari Surabaya,” ujarnya.

Suksenya pendaratan 106 jamaah umrah asal Indonesia terpantau sosial media Kementrian Haji Saudia :https://twitter.com/HajMinistry/status/1348042527551729665. 

Ihsan menuturkan, pada Kamis  (14/1) ada sejumlah jamaah umroh diberangkatkan di Bandara Soekarno Hatta menyusul 106 jamaah umrah. Mereka terbang menggunakan maskapai Saudia Airline.

“Insya Allah pada Jumat (15/1) menyusul penerbangan umroh dari Indonesia menggunakan Garuda Indonesia,” katanya.

IHRAM