Siklus Menu Makan Jemaah Haji Indonesia Gunakan Rumus 2-3-4-5

Madinah (Kemenag) — Jemaah haji Indonesia selama 8-9 hari berada di Madinah akan memperoleh layanan katering berupa makan selama 18 kali. Hal ini dikatakan Kepala Bidang Katering Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Ahmad Abdullah.

Abdullah menjelaskan bahwa siklus menu makanan untuk jamaah haji Indonesia per minggunya ada 14 kali. Ia menambahkan, rumus yang digunakan sebagai acuan menu makanan jamaah adalah 2-3-4-5.

“Yakni 2 kali telur, 3 kali daging, 4 kali ayam, dan 5 kali ikan,” kata Abdullah, Rabu (10/07). Ia menjelaskan bahwa tahun ini konsumsi ikan diperbanyak porsinya untuk menghindari rasa bosan mengkonsumsi daging.

Untuk musim haji tahun ini, PPIH Arab Saudi menggandeng 13 penyedia katering untuk di layanan katering di Madinah, 36 penyedia katering di Makkah dan Mina 13 penyedia katering sedangkan selebihnya dikelola oleh muassasah asia tenggara.

“Setiap perusahaan penyedia katering diwajibkan memiliki juru masak (chef) dan bahan baku yang berasal dari Indonesia,” ujar Abdullah ketika mengunjungi salah satu penyedia katering.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk memastikan kualitas masakan, petugas katering diupayakan untuk melihat, meraba, merasakan makanan sebelum didistribusikan ke jemaah.

“Moto pelayanan kita adalah tepat distribusi, tepat jumlah, tepat menu dan tepat rasa,” ujarnya. 

Abdullah menambahkan bahwa pengawasan layanan katering tidak hanya saat distribusi, tapi juga saat produksi, mulai pemilihan bahan baku, lauk pauk dan buah.

Ia juga mengimbau jemaah tidak perlu membawa gula, kopi, teh, dan kecap. Karena saat tiba di Madinah dan Makkah, jemaah akan memperoleh paket kelengkapan konsumsi yang terdiri dari : kecap, sambal, kopi, teh, gula dilengkapi dengan sendok dan gelas.

KEMENAG RI


Begini Pola Kerja Karu dan Karom

Jakarta (PHU)—Jumlah jemaah haji dalam kelompok terbang (kloter) antara 330 sampai dengan 450 orang. Petugas yang menyertai jemaah haji dalam kloternya hanya sebanyak 5 orang tidak sebanding dengan jumlah jemaah yang harus dilayani. Meskipun dalam setiap kloter telah ditempatkan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) tetap saja pelayanan kepada jemaah haji kurang maksimal dalam kloter.

Langkah yang diambil Kementerian Agama dalam mengatasi kebutuhan layanan kepada jemaah haji di dalam kloternya dengan menetapkan Ketua Regu (Karu) dan Ketua Rombongan (Karom) yang ditetapkan dari jemaah haji. Karu dan Karom juga diberdayakan dalam pembinaan ibadah jemaah haji. Lalu bagaimana pola kerjanya?

“Kami lakukan pemantapan manasik haji kepada Jemaah yang berjumlah 12 sampai dengan 45 orang dengan memberdayakan perangkat Regu dan Rombongan,” kata Kepala Sub Direktorat Bimbingan Jemaah Haji Arsad Hidayat di Jakarta, Rabu (27/6/2019).

Arsa menjelaskan bahwa Karu dan Karom merupakan satuan kelompok di dalam kloter. Seorang Karu akan memimpin kelompok yang terdiri dari 10 orang. Dan Karom membawahi sekitar 30-40 orang. Secara umum mereka bertugas membantu tugas Ketua Kloter (TPHI) dalam membeikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.

“Karu dan karom bertugas meneruskan informasi dari petugas kloter untuk disampaikan kepada Jemaah. Mereka juga mengatur, membantu, membimbing, memantau dan mengevaluasi segala hal yang berkaitan dengan layanan ibadah jemaahnya,” lanjt Arsad dalam penjelasannya.

Selain itu Karu dan Karom, menurut Arsad juga diminta turut menyelesaikan masalah jemaah haji yang terjadi dalam kelompoknya. Setelah itu mereka juga harus melaporkan kepada Petugas Kloter.

Teknis pelaksanaan tugas Karu dan Karom juga dijabarkan oleh Arsad. Dia menuturkan di setiap lokasi, Ketua Regu melakukan pengecekan ibadah anggota jemaahnya dengan melakukan penandaan terhadap pelaksanaan ibadah setiap orang. Karu juga harus memastikan pelaksanaan seluruh ibadah setiap Jemaah.

“Hasil isian diserahkan kepada Karom dan selanjutnya Karom merekap hasil isian Karu. Berikutnya TPIHI merekap isian dari Karom dan menyampaikan ke pembimbing ibadah sektor,” terang Arsad.

Karu dan Karom juga diberikan Panduan Praktis dalam bentuk buku saku. Buku mungil bersampul warna hijau tersebut memuat identitas Karu atau Karom, komitmen sebagai Karu dan Karom, struktur organisasi dan pola koordinasi komunikasi, peran Karu dan Karom serta lembar pengecekan. Selain itu dibagian belakang buku juga terdapat catatan permasalahan jemaah haji serta beberapa nomor penting yang bisa dihubungi bila Karu dan Karom mengalami masalah tertentu. (ab/ab).

Kemenag RI

Tiap Pekan, Jemaah Dapat Tiga Menu Katering Khas Daerah

Tanjung Pinang (Kemenag) — Jemaah haji Indonesia akan mendapatkan menu khas daerah, sebanyak tiga kali dalam satu pekan. Pemerintah mengupayakan  menu tersebut akan diberikan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Upaya ini dilakukan dengan tetap memperhitungkan ketersediaan bahan baku di Arab Saudi. Hal ini disampaikan Kasubdit Katering Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri Kemenag Abdullah di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

“Ini menyesuaikan dengan kebijakan akomodasi penempatan jemaah yang menggunakan sistem zonasi,” ujarnya, Selasa (18/06).

Makanan dengan menu zonasi ini berisi menu-menu khas dari masing-masing daerah. Misalnya, rawon bagi jemaah dari embarkasi Surabaya, soto betawi untuk jemaah embarkasi Jakarta, hingga pindang ikan patin untuk jemaah dari Sumatera.

“Meskipun mungkin belum sempurna, kami mengupayakan cita rasa makanan dapat mendekati rasa makanan yang ada di Indonesia,” kata Abdullah.

Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada penyedia katering di tiga daerah kerja. “Kita akan latih para juru masak di tiga daerah kerja sehingga dapat menyajikan makanan yang kami harap mendekati cita rasa masakan Indonesia,” ujar Abdullah.

Khusus di Makkah, Abdullah menyampaikan para penyedia katering pun telah berkomitmen akan menyajikan menu tambahan bubur kacang hijau setiap usai sholat Jumat. “Jadi bagi jemaah yang misalnya tinggal di Makkah selama 20 hari, maka paling tidak, ia minimal dapat menikmati bubur kacang hijau sebanyak dua kali,” ujarnya.

Di samping itu, di waktu terpisah Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis mengungkapkan selain penyajian menu zonasi, penyusunan menu makanan jemaah haji juga memperhatikan masukan jemaah haji. Salah satunya penerapan rumus 2,3,4, dan 5.

Ini adalah rumus khusus yang digunakan untuk menyusun menu bagi jemaah haji setiap minggunya. Yaitu, dua kali menu telur, tiga kali menu daging, empat kali menu ayam, dan lima kali menu ikan.

Rumusan ini menurut Sri Ilham dielaborasi berdasarkan masukan jemaah pada survei indeks kepuasan haji yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun lalu. “Rumusan 2, 3,4, dan 5 pada penyusunan menu katering, adalah hasil masukan jemaah pada survei indeks kepuasan di tahun lalu,” ujar Sri Ilham.

Rekomendasi ini menurut Sri Ilham, karena banyaknya jemaah haji Indonesia yang telah tergolong lansia yang memilih mengurangi menu daging. “Karena saat survei tahun lalu, jemaah minta kita memperbanyak menu ikan dan mengurangi menu daging,” kata Sri Ilham.

KEMENAG RI

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1440H, Jatuh pada 5 Juni 2019

Jakarta (Kemenag) — Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1440H jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019. Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai memimpin sidang isbat, di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, Jakarta.

Menurut Menag, Sidang Isbat yang dihadiri para ahli falakiyah, perwakilan ormas Islam dan perwakilan duta besar negara sahabat menyepakati keputusan tersebut karena dua hal.

“Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Falakiyah Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia dibawah ufuk, yaitu berkisar dari minus satu derajat 26 menit sampai dengan minus nol derajat lima menit,” kata Menag, Senin (03/06).

Dengan posisi demikian, maka hilal tidak dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

“Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal bekerja di bawah sumpah, terdiri dari provinsi Aceh hingga Papua. Ada 33 perukyah yang ada, tidak ada satu pun yang melihat hilal,” ujar Menag yang didampingi Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher dan Ketua MUI Yusnar Yusuf.

Pada tahun ini, menurut Menag, Kemenag melakukan pemantauan hilal pada 105 titik yang tersebar di seluruh Indonesia.

“Maka sebagaimana kaidah yang berlaku, dengan dua alasan tersebut, maka bulan Ramadan tahun ini digenapkan 30 hari,” tegas Menag

 

KEMENAG RI

Bagasi Jemaah Haji Akan Diangkut Hingga Hotel

Jakarta (Kemenag) — Jemaah haji Indonesia dari seluruh embarkasi sudah tidak perlu mengurus bagasinya saat tiba di Bandara Arab Saudi, baik Madinah maupun Jeddah. Sebab, sejak dari pengurusan bea cukai, bagasi jemaah akan diurus oleh pihak Maktab Wukala Almuwahhad dan diantar sampai hotel jemaah.

“Ahamdulillah, hari ini, 25 Mei 2019, telah ditandatangani kontrak angkut bagasi jemaah haji dari  Bandara Arab Saudi langsung ke hotel jemaah. Kontrak ditandatangani pihak Kantor Urusan Haji (KUH) dengan Maktab Wukala Almuwahhad,” terang Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis melalui pesan dari Jeddah, Sabtu (25/05).

Sebagai tindaklanjut, pihak Maktab Wukala dan Kemenag akan menyusun SOP bersama untuk penanganan bagasi jemaah di bandara. “Kita akan menempatkan petugas khusus di dalam gate (pintu) bandara untuk memastikan bagasi terangkut semua ke hotel jemaah,” ujar Sri Ilham.

Menurut Sri Ilham, bagasi jemaah akan diangkut dengan kendaraan box khusus. Pada mobil tersebut akan dipasang alat tracking untuk memudahkan penelusuran.

“Apabila ada koper jemaah yang hilang di bandara dan dalam perjalanan, maka akan diberikan asuransi 100USD,” tuturnya.

Tanda Koper

Seperti tahun lalu, musim haji tahun ini,  semua koper jemaah juga harus diberi tanda yang jelas, termasuk mencantumkan nama hotel. Hal ini, kata Sri Ilham, untuk memudahkan pihak Maktab Wukala dalam mengelompokkan dan mengirimkannya ke hotel jemaah.

Menurut Sri Ilham,  Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan edaran ke Kakanwil Kemenag Provinsi seluruh Indonesia terkait hal ini. Ada sejumlah ketentuan dalam edaran tersebut,  yaitu:

Pertama, sesuai dengan aturan penerbangan, koper tidak diikat dengan tali atau jaring, tapi diberi penanda berupa sabuk dengan warna yang berbeda sesuai rombongan dalam kloternya. Setiap kloter akan dibagi dalam 10 rombongan dengan penanda warna berurutan dari rombongan 1 – 10: merah, kuning, biru, coklat, hijau, putih,  orange, ungu, hitam, dan merah muda.

Kedua, koper jemaah yang akan berangkat pada gelombang pertama, diberi identitas warna putih yang memuat nama,  nama dan nomor hotel,  dan nomor rombongan. “Informasi terkait nama dan nomor hotel, serta nomor rombongan bisa diperoleh di KUA,” papar Sri Ilham.

Ketiga, koper jemaah yang berangkat gelombang kedua,  diberi identitas warna sesuai warna sektor yang memuat nama,  nama dan nomor hotel,  dan nomor rombongan. Jemaah haji Indonesia terbagi dalam 11 sektor di Makkah dengan urutan warna dari 1 – 11, sebagai berikut: hijau, abu-abu, ungu, merah muda,  putih, kuning, merah, biru muda, biru tua, coklat, dan hitam.

Keempat, jemaah haji hanya diperkenankan membawa koper, tas kabin dan tas paspor yang diberikan pihak penerbangan dengan berat maksimal 32kg untuk koper, dan 7kg untuk tas kabin.

Kelima, jemaah tidak diperbolehkan menambah atau mengubah bentuk barang bawaan (koper, tas kabin, dan tas paspor) yang di berikan pihak penerbangan.

Keenam, jemaah tidak diperkenankan memasukkan air zamzam ke dalam koper. “Jika masih ditemukan, koper akn dibongkar pihak penerbangan,” jelas Sri Ilham.

Ketujuh,  barang yang dilarang dibawa selama penerbangan yaitu: bahan yang mengandung radioaktif, magnit, yang menyebabkan karat, mengandung racun, campuran oksid, cairan aerosol, gel, bahan kimia, dan bahan yang mengandung peledak.

“Diimbau jemaah untuk menaruh barang berharga dan obat-obatan di tas tentengan atau kabin, bukan dibagasi,” tandasnya. (Humas)

KEMENAG RI

Daerah Diminta Bersiap Pelunasan Kuota Tambahan

Jakarta (PHU)—Kuota haji tambahan sebanyak 10.000 orang telah ditetapkan pembagiannya melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 176 Tahun 2019. Disebutkan dalam KMA tersebut pembagian kuotanya digunakan untuk nomor porsi berikutnya sebanyak 5.000 orang dan untuk lansia serta pendamping 5.000 orang.

Direktorat Jenderal Penyeleggaraan Haji dan Umrah telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar melakukan persiapan pelunasan kuota haji tambahan. Di dalam surat edaran nomor B-8011/DJ/Dt.II.II/KS.02/05/2019 pembagian kuota haji tambahan sebagaimana KMA 176/2019 serta berbagai hal teknis pengisian kuota serta hal lainnya.

Pengisian kuota haji tambahan jemaah haji reguler berdasarkan nomor urut porsi berikutnya diatur dengan ketentuan:
1. bagi jemaah haji cadangan yang telah melunasi BPIH.
2. nomor urut porsi berikutnya yang belum berhaji dan berusia 18 tahun atau sudah menikah.
3. serta jemaah haji cadangan nomor porsi berikutnya tahun 1441H/2020M sebanyak 10% dari kuota tambahan provinsi yang belum haji dan berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Sedangkan pengisian kuota untuk jemaah haji lanjut usia dan pendamping diatur dengan ketentuan:
1. jemaah haji lansia dan pendamping yang telah mengajukan dan telah diinput ke dalam data SISKOHAT dan tidak masuk dalam pengisian kuota tahap kedua.
2. Pengajuan paling lambat 10 Mei 2019.
3. Prioritas bagi jemaah lansia berdasarkan urutan usia tertua pada masing-masing embarkasi.

Surat edaran yang ditandatangani Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, pada 8 Mei 2019 (kemarin) juga menjelaskan bahwa jemaah haji wajib melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan di Puskesmas/Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota.

Sementara apabila terdapat sisa kuota pada pelunasan kuota haji tambahan akan dialokasikan bagi jemaah haji cadangan yang telah melunasi BPIH sesuai nomor urut porsi berikutnya. Terkait dengan pembayaran dan pelunasan BPIH kuota haji tambahan akan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal. (ab/ab).

KEMENAG RI

Kemenag Susun Buku Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Indonesia

Bintaro (Kemenag) — Kementerian Agama akan menyusun buku pengelolaan penyelenggaraan umrah di Indonesia. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar menilai penyusunan buku ini penting dalam konteks penyelenggaraan umrah masa kini.

“Minat umrah masyarakat Indonesia terus meningkat. Selain manasik, mereka perlu bahan bacaan yang lebih komprehensif dalam penyelenggaraan umrah,” terang Nizar dalam diskusi bersama tim penyusun buku yang dikomandani Sirajuddin Abbas, di Bintaro,  Senin (06/05).

Hadir dalam diskusi ini, staf ahli Menteri Agama bidang komunikasi Oman Fathurahman, staf khusus Menag bidan media Hadi Rahman, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim bersama jajarannya.

Menurut Nizar,  data Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pada tahun 2018, ada lebih satu juta jemaah umrah asal Indonesia. Sampai April 2019, sudah 850ribu jemaah Indonesia yang beribadah umrah. Minat masyarakat pelajari umrah juga meningkat seiring adanya kesadaran akan potensi ekonominya yang tinggi.

“Buku ini diharapkan jadi literatur juga bagi mahasiswa program studi Manajemen Haji dan Umrah di sejumlah kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,” lanjut Nizar.

Nizar menjelaskan, ada dua konsentrasi Manajemen Haji dan Umrah. Pertama, konsentrasi bimbingan konseling haji dan umrah. “Out put lulusan prodi ini adalah mahasiswa yang memiliki kompetensi sebagai pembimbing manasik haji dan umrah,” tuturnya.

“Ini adanya di Fakuktas Dakwah,” lanjutnya.

Kedua, konsentrasi pada proses bisnis umrah. Prodi ini menyiapkan lulusan yang punya kompetensi menjalankan proses bisnis umrah, baik dalam bidang travel, layanan katering, akomodasi, dan lainnya.

“Ini adanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,” jelasnya.

Nizar berharap, buku ini juga memotret dinamika pembenahan penyelenggaraan umrah yang dilakukan Kementerian Agama. Juga, merespon perkembangan penyelenggaraan umrah di Arab Saudi.

“Saudi telah menyiapkan infrastruktur kereta dan membuka jalur wisata ziarah,  bagi pengembangan umrah,” terangnya.

“Ke depan, akan dibuka juga e Umrah,” lanjutnya.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim menambahkan bahwa tim menyepakati isi buku mencakup enam bab bahasan pokok. Setelah pendahuluan, buku diawali dengan bahasan tentang umrah dalam literatur Islam. “Bingkai bahasan bab ini terkait  keragaman teks dan pandangan mazhab tentang umrah. Tentunya, dalam perspektif moderasi,” jelas Arfi.

Bab berikutnya membahas sejarah umrah di Indonesia, lalu umrah sebagai kebudayaan. “Di sini akan dipotret fenomena umrah sebagai life style,” ujar Arfi.

“Dibahas juga umrah dan bisnis ziarah, bagaimana potret penyelenggaraan umrah masa kini,” lanjutnya.

Bagian akhir, lanjut Arfi, dibahas terkait ekosistem dan tata kelola umrah. Ekosistem akan memotret perbedaan sudut pandang orang-orang yang terlibat dalam penyelenggaraan umrah, mulai dari jemaah hingga pelaku biro travel. Bahasan buku ini akan ditutup dengan penjelasan tentang tantangan dan inovasi kebijakan umrah yang sudah dan perlu dilakukan Kemenag.

“Buku ini diharapkan bisa diselesaikan pada Agustus 2019,” tandasnya.

 

KEMENAG RI 

Seluruh Hotel Jemaah Indonesia di Wilayah Markaziyah Madinah

Madinah (PHU)–Seluruh hotel yang akan ditempati jemaah haji Indonesia berada di wilayah Markaziyah (kawasan terdekat Masjid Nabawi) di Madinah. Hal ini ditegaskan Menag Lukman Hakim Saifuddin usai meninjau persiapan layanan akomodasi bagi jemaah haji di Kota Madinah Al Munawwarah.

“Alhamdulillah semua pemondokan jemaah haji Indonesia berada di area markaziyah dengan titik terjauh sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi,” kata Menag di Madinah, Rabu (01/05).

Peninjauan layanan ini dilakukan bersama dengan Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nilla F Moeloek, Duta Besar RI Untuk Kerajaan Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel, didampingi tim penyedia layanan akomodasi.

“Apresiasi kita sampaikan untuk tim akomodasi. Meski ada tambahan kuota 10ribu, mereka berhasil menyewa seluruh hotel jemaah di wilayah Markaziyah,” tutur Menag.

Total ada 107 hotel di Madinah yang disewa. Sebanyak 57 hotel disewa full musim dan 50 blocking time,” lanjutnya.

Apresiasi juga disampaikan Menko PMK Puan Maharani. Menurutnya, persiapan layanan akomodasi bagi jemaah Indonesia di Madinah sudah bagus dan sesuai standar. “Kamarnya sudah bagus dan saya kira sangat layak untuk menfasilitasi jemaah haji supaya ibadahnya bisa semakin khusyuk,” kata Puan saat melihat kamar hotel dan fasilitas yang ada di dalamnya.

Ketua tim penyiapan akomodasi pemondokan Rudi N Ambary menjelaskan, sejak awal bertugas, timnya berupaya mendapatkan penginapan di daerah markaziyah semua. Hal sama dilakukan saat menerima arahan tentang adanya tambahan kuota 10ribu. Tim segera bergerak untuk menyewa hotel-hotel yang masih ada di wilayah Markaziyah.

“Alhamdulillah, seperti tahun sebelumnya, tim bisa menyewa hotel di area markaziyah semua,” tandasnya.

Sebelumnya, tim penyedia layanan akomodasi juga sudah menyelesaikan sewa 163 hotel di Makkah. Saat ini, masih berproses untuk penyediaan tambahan lima hotel lagi di kota kelahiran Nabi.(rilis/ha)

KEMENAG RI

DPR RI Apresiasi Kemenag Kelola Haji

Jakarta (PHU)–Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB. Hasan Sadzily menegaskan, DPR mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag) untuk mengelola penyelanggaraan ibadah haji.

Demikian dikatakannya saat menjadi pembicara pada Pembekalan Terintegrasi Petugas Haji Arab Saudi Tahun 1440H/2019M di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Kamis malam (25/04).

“DPR sampai saat ini masih mempercayakan Kemenag untuk mengelola penyelenggaraan haji,” kata Ace.

Memang, kata Ace ada usulan dari beberapa pihak yang menginginkan penyelenggaraan haji dikelola oleh lembaga atau badan baru.

“Namun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) haji terbaru, Kemenag tetap menjadi penyelenggara haji reguler,” jelas Ace.

Terkait penambahan kuota 10ribu yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada jemaah haji Indonesia, dirinya mengkritisi jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah jemaah.

“Rasionya 1 petugas melayani 62 jemaah haji,” ujarnya.

Apalagi, kata dia jumlah jemaah lanjut usia mendominasi kuota jemaah pada tahun ini, maka dari itu, dibutuhan petugas yang sigap dan mampu memberikan pelayanan jemaah lansia tersebut.

“Kita butuh petugas yang sigap dan mampu dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah khususnya jemaah lansia,” tuturnya.

DPR berharap, hasil rapat kerja DPR dengan Kemenag serta BPKH terkait penambahan kuota jemaah ini dapat langsung direalisasikan juga pada tahun ini.

“Penambahan anggaran juga sudah disetujui,” kata Ace.

“Dan yang terpenting jemaah haji dapat berangkat tahun ini,” pungkasnya.(ha/ha)

 

KEMENAG RI

Kemenag Keluarkan Edaran, Rekam Biometrik Tidak Diwajibkan untuk Penerbitan Visa

Jakarta (PHU)–Bagian Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia mengumumkan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak jadi memberlakukan rekam biometrik sebagai syarat penerbitan visa.

“Divisi Konsuler menyampaikan bahwa telah terbit Keputusan Kerajaan Arab Saudi Nomor 43313 tanggal 4/8/1440 H (9/4/2019 M) terkait tidak diwajibkannya perekaman biometrik di negaranya untuk proses penerbitan visa haji dan umrah bagi para jamaah,” demikian bunyi pengumuman yang diterbitkan Bagian Konsuler Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia, tertanggal 22 April 2019.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar membenarkan kebijakan baru tersebut. “Saya sudah mengkonfirmasi dan pengumuman itu benar adanya,” terang Nizar di Jakarta, Rabu (24/03).

Menurut Nizar, ada dispensasi dalam surat tersebut dinyatakan bahwa biometric tetap dilakukan di titik-titik yang sudah ada. Untuk wilayah yang tidak terjangkau oleh VFS Tasheel akan dilakukan proses biometriknya diasrama haji,

“Kalaupun tidak dilakukan di Indonesia akan dilakukan di Arab Saudi,” terang Nizar.

Sebagai tindak lanjut, Kemenag sudah membuat surat edaran kepada seluruh Kakanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia. Surat yang Bernomor Surat : B-24010/DJ/Dt.II.II.2/KS.02/04/2019 terkait Perekaman data biometrik tersebut .

Menurutnya, berdasarkan pengumuman tersebut, maka proses penerbitan visa bisa dilakukan tanpa harus menunggu rekam biometrik.
“Rekam biometrik akan dilakukan di Bandara Madinah dan Jeddah, kecuali bagi jemaah yang sudah melakukan perekaman di Tanah Air,” tuturnya.

Dirinya juga mengakui kebijakan ini tidak akan mempengaruhi program fast track, khusus fast track, pelaksanaan perekaman data biometriknya saat Jemaah berada di asrama haji.

“Khusus fast track biometriknya kan disini, kalau ini kan khusus wilayah yang sulit terjangkau pelaksanaannya, semaksimal mungkin dilakukan seperi tahun kemarin di asrama haji sehingga proses pre clearance berada diindonesia. Sehingga saat di Imigrasi Saudi hanya verifikasi satu sidik jari saja, verifikasi data kemudian langsung stempel,” jelas Nizar

Hal ini senada dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis. Muhajirin menambahkan, proses perekaman melalui VFS Tasheel di Indonesia tetap dibuka. Namun, layanan itu semantara hanya untuk daerah yang mudah aksesnya sehingga mungkin untuk terus dilanjutkan.

“Untuk jemaah dari wilayah-wilayah kepulauan yang jaraknya jauh, perekaman akan dilakukan saat tiba di Madinah dan Jeddah,” jelasnya.

Kasubdit Penyiapan Dokumen Haji Reguler Nasrullah Jassam mengatakan bahwa sampai Selasa sore, tercatat sebanyak 152 ribu jemaah yang sudah melakukan rekam biometrik. “Alhamdulillah, proses berjalan lancar. Sudah 65% jemaah haji Indonesia yang melakukan rekam biometrik,” tandasnya.

Berikut isi surat edaran tersebut :

  1. Jemaah haji dari provinsi yang belum memiliki fasilitas rekam data biometric di wilayahnya dan yang berdomisili jauh serta sulit diakses, diperkenankan untuk tidak melakukan perekaman data biometrik sebelum proses pemvisaan.
  2. Jemaah Haji dari provinsi yang memiliki fasilitas rekam data biometrik diwilayahnya dan memungkinkan untuk melakukan perekaman data biometrik, agar tetap melakukan perekaman data biometrik.
  3. Jemaah Haji yang telah melakukan rekam data biometrik di Indonesia tidak melalui proses perekaman data biometrik, data biometriknya akan diambil di Bandara Internasional Jeddah atau Madinah saat kedatangan.
  4. Jemaah Haji yang belum melakukan perekaman data biometrik, data biometriknya akan diambil di Bandara Internasional Jeddah atau Madinah saat kedatangan.(ha/ha)

 

KEMENAG RI