Tag: news

Pangeran Khalid Ingin Islam Tersebar dari Indonesia

Pangeran Khalid bin Sultan Abdul Aziz dari Arab Saudi berharap agama Islam yang merupakan rahmat bagi alam semesta dapat tersebar ke seluruh dunia dari Indonesia.

“Pangeran berharap Indonesia menjadi yang terdepan dalam penyebaran agama yang rahmatan lil alamin,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai silaturahim Presiden Joko Widodo dengan peserta Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadist Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Suud Tingkat ASEAN dan Pasifik Ke-10 2018 di Istana Negara Jakarta,  Kamis (22/3).

Lukman menyebutkan Indonesia menjadi tuan rumah tetap musabaqah yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh pangeran dari Arab Saudi dan keluarga itu. “Beliau di depan Presiden menyampaikan terima kasih karena selama ini Indonesia tekah menyelenggarakan musabaqah dengan baik dan pangeran berharap Indonesia menjadi yang terdepan dalam menyebarkan ajaran yang rahmatan lil alamin,” katanya.

Menurut Lukman, pemilihan Indonesia sebagai tuan rumah tetap penyelenggaraan  Musabaqah Hafalan Alquran dan Hadist Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Suud Tingkat ASEAN dan Pasifik merupakan pilihan yang tepat. Penyelenggaraan pada 2018 merupakan yang ke-10.

Menurut dia, Indonesia tepat menjadi tuan rumah tetap mengingat Indonesia memiliki jumlah Muslim yang besar di tengah keragaman suku agama, ras dan adat istiadat. Ia menyebutkan secara umum tujuan penyelenggaraan musabaqah itu untuk memperkuat motivasi masyarakat di Asia dan Pasifik untuk menghafalkan Alquran dan Hadits Rasullah SAW.

Selain itu untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai Alquran dalam praktik sehari hari. Juga untuk memelihara kesucian ajaran islam dari penyimpangan dan ajaran ekstrem.

“Juga sebagai sarana mempererat kesatuan umat dan bangsa dan memperkokoh persahabatan antarnegara di kawasan Asia dan Pasifik,” katanya.

Ia menyebutkan jumlah  peserta pada 2018  sebanyak 84 orang terdiri dari 70 hafalan Alquran dan 14 hafalan hadits, 11 orang official. Mereka berasal dari 14 negara di kawasan Asia dan Pasifik.

Pelaksanaan musabaqah itu di Masjid Istiqlal Jakarta pada 20-22 Maret 2018. Selain musabah tingkat Asia Pasifik, setiap tahun juga dilaksanakan Musabah Hafalan Alquran dan Hadist Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Alu Suud tingkat nasional yang pada 2018 merupakan ke-11.

Musabaqah tingkat nasuonal itu diikuti 130 peserta putra dan 30 peserta putri dari berbagai provinsi di Indonesia. “Yang membanggakan  minat peserta selalu meningkat dari tahun ke tahun,” kata Lukman.

Sumber : Antara

Pemerintah Fasilitasi Zakat ASN Muslim, Bukan Mewajibkan

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa tidak ada istilah kewajiban dalam rencana penerbitan regulasi tentang optimalisasi penghimpunan zakat Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Menurutnya, pemerintah hanya akan memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat sebagai ajaran agamanya.

“Yang perlu digarisbawahi, tidak ada kata kewajiban. Yang ada, pemerintah memfasilitasi, khususnya ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya berzakat. Zakat adalah kewajiban agama,” terang Menag saat memberikan keterangan pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (7/2).

Menurut Menag, meski umat Islam adalah mayoritas penduduk, Indonesia bukan negara Islam. Namun, Indonesia juga bukan negara sekuler.

Menag mengatakan, sejak dulu, Indonesia dikenal sebagai bangsa yang agamis dan pemerintahnya ikut memfasilitasi pelayanan kebutuhan pengamalan ajaran agama. Pelaksanaan ibadah haji misalnya, negara ikut memfasilitasi. Dalam hal puasa, negara juga memfasilitasi warganya untuk tahu kapan memulai dan mengakhirinya. “Itulah kenapa ada sidang itsbat. Demikian halnya dengan zakat. Yang mewajibkan adalah agama. Pemerintah memfasilitasi umat Muslim untuk berzakat. Dalam konteks ini, negara ingin memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya,” ujarnya.

Menag menjelaskan, bahwa ada dua prinsip dasar dari rancangan regulasi ini. Pertama, fasilitasi negara sehingga tidak ada kewajiban, apalagi paksaan. Bagi ASN Muslim yang keberatan gajinya disisipkan sebagai zakat, bisa menyatakan keberatannya. “Sebagaimana ASN yang akan disisipkan penghasilannya sebagai zakat, juga harus menyatakan kesediaannya,” tutur Menag.

Karena itu, proses ini harus ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong atau menghimpun zakatnya.

Prinsip kedua, kebijakan ini hanya berlaku bagi ASN Muslim. Sebab, pemerintah perlu memfasilitasi ASN Muslim untuk menunaikan kewajibannya. Kewajiban itu tentunya bagi ASN Muslim yang pendapatannya sudah mencapai nishab (batas minimal penghasilan yang wajib dibayarkan zakatnya, Red).

Mereka yang penghasilannya tidak sampai nishab, tidak wajib berzakat. Jadi ada batas minimal penghasilan yang menjadi tolak ukur. “Artinya ini juga tidak berlaku bagi seluruh ASN Muslim,” katanya.

Secara operasional, Lukman mengatakan, dana zakat ini nantinya akan dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh ormas Islam dan kalangan profesional lainnya. Potensinya sekitar Rp 10 triliun.

Zakat yang dihimpun nantinya akan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Baik untuk pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, beasiswa, rumah sakit, ekonomi umat, termasuk untuk membantu masyarakat yang mengalami musibah bencana. “Ini seperti yang selama ini sudah dilakukan BAZNAS dan LAZ,” tuturnya.

 

REPUBLIKA

Kecamatan ini Paling Banyak Bersedekah di Sragen

Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni kaget mengetahui sejumlah kecamatan dengan tingkat ekonomi warga yang tergolong rendah mampu bersedekah mengungguli kecamatan lainnya yang tingkat ekonomi warganya tergolong menengah ke atas.

Dalam pemaparan hasil program gerakan Kirab koin NU yang dilaksanakan PCNU Sragen pada 14 Januari hingga 29 Januari di 20 Kecamatan, terkumpul dana sebesar Rp 170 juta.

Namun total dana tersebut lebih banyak disumbang oleh beberapa kecamatan yang warganya tergolong dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Di antaranya yakni Kecamatan Sukodono sebesar Rp 32.1juta, Tanon Rp 21,7 juta, dan Kedawung 14,3 juta.

“Saya sudah bayangkan Karangmalang, Sragen Kota itu pasti lebih banyak karena tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemampuan warga masyarakatnya. (Sebab) Yang tinggal di Utara Bengawan Solo ini sedikit lebih tertinggal dari yang di Selatan Bengawan Solo, ternyata tidak,orang yang tak punya sedekahnya jauh lebih besar, “tutur Kusdinar saat penutupan Rakornas NU Care-Lazisnu di Ponpes Walisongo pada Selasa (30/1) malam.

Atas pencapaian tersebut, Kecamatan Sukodono pun memperoleh apresiasi dari PCNU Sragen karena mampu menggalanggerakan koin NU terbanyak. PCNU Sragen memberikan donasi sebanyak Rp 4,2 juta dari hasil gerakan koin NU untuk dimanfaatkan melaksanakan kegiatan sosial di lingkungan Kecamatan Sukodono.

Sejak dimulainya gerakan koin NU pada April tahun lalu, perolehan gerakan koin NU di Sragen hingga saat ini telahmencapai Rp 5,8 miliar. Gerakan koin NU pun mulai menjalar ke berbagai daerahlainnya seperti Yogyakarta, Bantul, Banyumas, Jombang hingga Sukabumi.

PCNU Kabupaten Sragen pun berencana menggunakan dana gerakan koin NU untukpembangunan Rumah Sakit Sidowaras di Kecamatan Sumberlawang, Sragen.

Sementara itu rakornas diikuti sekitar 300 orang pengurus NU Care-Lazisnu tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dari berbagai wilayah. Selain diskusi terkait upaya peningkatan ekonomi warga Nahdliyin, Rakornas tersebut juga bermaksud untuk melahirkanrekomendasi terkait pengembangan ekonomi warga Nahdliyin.

 

REPUBLIKA

Arab Saudi Tarik Pajak 5%, Ongkos Haji dan Umrah Bakal Naik

Asosiasi perjalanan haji dan umrah memprediksi biaya ibadah ke Tanah Suci bakal naik seiring kebijakan Arab Saudi menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% pada awal 2018. Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan ini lantaran harga minyak di negara-negara timur tengah melemah.

Rencananya, 1 Januari 2018, Arab Saudi menerapkan PPN 5% untuk makanan, pakaian, barang elektronik dan bensin, serta tagihan telepon, air dan listrik, dan pemesanan hotel. Lantas, apakah kebijakan Arab Saudi ini bisa mendongkrak biaya ibadah Haji dan Umrah?

Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo), Syam Resfiadi menyatakan PPN 5% yang diberlakukan Arab Saudi pasti berbuntut kenaikan biaya haji dan umrah oleh jasa travel di Indonesia.

“Umrah dan Haji (akan naik). Hanya, kalau haji masih belum bisa kita hitung pasti sambil menunggu jumlah jamaah yg pasti boleh kita berangkatkan sesuai nomor porsi dan tahun kuotanya,” ujar Syam kepada detikFinance, Senin (1/1/2018)

“Insya Allah saya yakin semua Travel akan menaikkan harga tersebut bila tidak pasti akan menurunkan margin keuntungan yang didapat,” lanjut Syam.

Jasa perjalanan haji dan umrah yang dia kelola pun berencana menaikkan biaya tersebut.

“Mulai hari ini semua transaksi di Arab Saudi dikenakan 5% tax (pajak). Jadi semua paket Land Arrangment di Saudi Arabia kami harus naikkan,” lanjutnya.

Wakil Ketua Umum Himpunan Penyelengara Umrah dan Haji (Himpuh), Muharom Ahmad juga memperkirakan kemungkinan biaya-biaya haji dan umrah naik karena adanya penerapan PPN 5%. Tapi itu masih menunggu bagaimana respons pasar.

“Saat ini maskapai dan juga hotel dan katering menanggung dulu 5%. Tapi kalau misalnya ke depan dirasa ada kenaikan tidak signifikan oleh pasar secara umum bisa jadi mereka juga akan menambahkan 5%,” katanya saat dihubungi.

Tapi kalau pasar ternyata merespons negatif jika terjadi kenaikan, bisa saja pihak penyedia jasa di Arab Saudi menanggung lebih lama PPN 5% ketimbang menaikan harga. Kalau pun nantinya ada kenaikan kemungkinan tidak lebih dari 5%.

Sementara itu anggota Dewan kehormatan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah (Amphuri), Budi Firmansyah belum ingin berspekulasi apakah nantinya terjadi kenaikan untuk jasa-jasa pendukung ibadah haji maupun umrah.

“Jangan andai-andai dulu ya. Saya enggak mau bicara kalau belum terjadi di sana. Sampai sekarang masih normal,” tambahnya. (hns/hns)

 

DETIK

Saat Para Jenderal Shalat Berjamaah

Simbol soliditas antara dua angkatan bersenjata terbesar yang dimiliki Republik Indonesia, kembali ditunjukkan oleh kedua pemimpin tertinggi mereka. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal TNI Hadi Tjahjanto tampak menunaikan shalat berjamaah.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal, Tito dan Hadi menunaikan shalat berjamaah Ashar pada Kamis (28/12). Shalat ashar dilakukan di Kodam XII/Tanjungpura usai arahan panglima TNI dan Kapolri pada semua personel TNI POLRI jajaran kodam XII/TP dan Polda Kalbar. Keduanya sedang berkoordinasi untuk mendampingi kunjungan Presiden Joko Widodo.

“Setelah giat sholat ini mendampingi Presiden Jokowi dalam Kegiatan Natal bersama di Rumah Radank kota baru Jalan Sultan Rahman Pontianak,” kata Iqbal dalam pesan singkatnya, Kamis (28/12).

Saat shalat, Kapolri Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian menjadi Imam Shalat jamak Zuhur dan Ashar di ruang kantor Pangdam Tanjung Pura Pontianak.

Tampak dalam barisan Makmum antara lain: Panglima TNI Marsekal Hadi Djahjanto, Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal TNI Laksamana Ade Supandi, AS SDM Kapolri lrjenpol Arief Sulistiyanto, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Unggung, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjenpol M Iqbal, dan Karo Provos Brigjen Pol Refdi Andri.

Kedekatan antara dua institusi kerap ditunjukkan secara simbolis oleh kedua pemimpin tersebut. Kapolri Jenderal Tito Karnavian terakhir kali melakukan pengamanan bersama untuk perayaan Hari Raya Natal 2017. Hadi Tjahjanto juga sebelumnya sempat mengajak Tito Karnavian untuk mencicipi pesawat tempur Sukhoi SU-38MK2 milik TNI AU dalam penghargaan brevet yang diterima oleh Kapolri.

 

REPUBLIKA

PBB Tolak Pengakuan Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Majelis Umum PBB, pada Kamis (21/12), telah menyetujui resolusi yang dengan tegas meminta Amerika Serikat (AS) menarik pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Resolusi ini disepakati 128 negara dan ditolak sembilan negara lainnya. Sedangkan 35 negara memilih abstain.

Dilaporkan laman BBC, dalam teks resolusi yang disusun Turki dan Yaman tersebut memang tidak disinggung secara eksplisit tentang diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS. Namun dinyatakan terkait penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem.

Resolusi tersebut pun mengatakan, “Setiap keputusan dan tindakan yang dimaksudkan untuk mengubah karakter, status, atau komposisi demografis Kota Suci Yerusalem, tidak memiliki efek hukum, tidak berlaku, dan harus dibatalkan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan (PBB) yang relevan.”

Kendati AS sempat melontarkan ancaman sebelum sesi khusus Majelis Umum PBB digelar, namun hal itu tak mempengaruhi negara-negara yang menentang diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Sebanyak 128 negara memilih “Ya” sebagai tanda menyetujui resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Pada awal Desember lalu, Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal ini memicu protes dari berbagai negara, khususnya negara-negara Arab dan Muslim.

Setelah gelombang protes, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang untuk melakukan pemungutan suara guna menyetujui resolusi yang menentang tindakan unilateral AS terhadap Yerusalem. Sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi tersebut, namun AS memvetonya.

Keputusan AS untuk memveto resolusi Dewan Keamanan mendorong digelarnya sesi khusus di Majelis Umum PBB. Di Majelis Umum, AS tidak memiliki hak veto seperti di Dewan Keamanan PBB.

Untuk mempertahankan keputusannya mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS pun mengancam negara-negara anggota PBB agar tidak menentang pengakuan tersebut. Bila penentangan atau penolakan dilakukan, AS sesumbar akan memotong bantuan finansial ke negara-negara terkait.

 

REPUBLIKA

Penolakan Klaim AS Soal Yerusalem Disarankan Dibawa ke MU PBB

Jakarta – Hak veto yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) atas draf Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menipiskan peluang terjadinya perdamaian di Palestina. Meski demikian, masih ada cara agar perdamaian itu tercipta dan Palestina bisa diakui kemerdekaannya.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, sebaiknya Palestina dan negara yang menolak kebijakan AS tersebut membawa persoalan tersebut ke Majelis Umum PBB. Di sana akan kelihatan negara mana saya yang menolak sikap AS.

“Kalau gagal di DK PBB karena di veto AS, maka sebaiknya pergi ke Majelis Umum PBB. Karena di Majelis Umum itu satu negara satu suara. Dan nanti akan ada voting dan bisa terlihat mayoritas negara menolak tindakan AS untuk memindahkan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem, karena dianggap melanggar resolusi DK PBB,” kata Hikmahanto saat berbincang dengan detikcom, Selasa (19/12/2017).

Di Majelis Umum PBB tersebut, kata Hikmahanto, harus disampaikan bahwa tindakan AS atas pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel mengancam perdamaian dunia. Diharapkan Donald Trump melihat kenyataan di Majelis Umum PBB tersebut mengubah sikap yang diambil atas nama negaranya.

“Dan resolusi DK PBB harusnya bilang Amerika Serikat segera mengubah kebijakan mereka untuk tidak mengakui Ibu Kota Israel pindah ke Yerusalem. Itu yang harus didorong,” katanya.

“Dengan harapannya adalah Presiden Trump akan melihat kenyataan ini dan mengubah kebijakannya,” tambahnya.

Hikmahanto juga mengatakan, banyak negara yang tidak mau mengikuti apa yang telah diputuskan oleh AS. Untuk itu, dukungan untuk Palestina perlu dilakukan lewat jalur formal.

“Sebenarnya itu yang diharapkan dunia,” katanya.

Dia juga menilai, langkah untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina sangat logis jika dilakukan di Majelis Umum PBB tersebut.

“Sekarang yang paling efektif untuk menunjukkan pada Trump bahwa dunia tidak mendukung, termasuk demo besar dan lain-lain. Tapi sekarang perlu diformalkan lewat Majelis Umum PBB. Karena Dewan Kemanaan PBB ada 5 negara tetap dan punya veto, salah satunya AS,” jelas Himahanto.

“Ini jadi momentum penting dengan adanya blunder Trump ini untuk meperjuangkan Palestina,” tambah dia.

Sebelumnya, AS menggunakan hak vetonya atas draf Resolusi DK PBB yang menolak keputusan Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan draf resolusi tersebut merupakan ‘penghinaan’. Dia juga mewanti-wanti bahwa AS tidak akan melupakan pengajuan draf semacam itu.
(jor/imk)

DETIK

Menag Imbau Umat Islam Lakukan Doa Qunut Nazilah, Ada Apa?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengakuan sepihak tentang Jerusalem sebagai Ibukota Isreal. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau, umat beragama untuk memanjatkan doa agar pengakuan sepihak itu dianulir.

“Saya mengimbau umat beragama, khususnya umat Islam, mendoakan agar pengakuan sepihak Amerika Serikat tersebut bisa dianulir oleh AS sendiri,” tegas Lukman usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia terhadap pengakuan sepihak AS di Istana Bogor, Kamis (07/12).

“Bagi Muslim, lakukan doa tersebut dengan melakukan qunut nazilah pada saat shalat Jumat besok,” imbaunya lagi.

Menurut Lukman, pengakuan sepihak itu sangat disesalkan dan Indonesia menolak tegas setiap upaya pengingkaran atas kesepakatan perdamaian. “Amerika mestinya sadar bahwa memindahkan ibukota Israel ke Yerusalem akan menciptakan konflik kian meluas. Kebijakan itu mengusik kedamaian dunia. Setiap umat beragama wajib menolaknya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan sikap mengecam keras pengakuan sepihak AS tersebut dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Menurut Presiden, pengakuan sepihak tersebut telah melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang Amerika Serikat menjadi anggota tetapnya serta bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia.

“Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten untuk terus bersama dengan rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945,” tegas Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

—————————————————————-
Artikel keislaman di atas bisa Anda nikmati setiap hari melalui smartphone Android Anda. Download aplikasinya, di sini!

Kebijakan Trump Soal Yerusalem akan Rusak Perdamaian

Pengamat Timur Tengah, Yon Mahmudi, menilai sikap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel akan merusak perdamaian di Timur Tengah.

“Dengan pengakuan ini maka dapat dipastikan proses perdamaian di Timur Tengah akan rusak,” ujar Yon saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (6/12).

Yon mengungkapkan, sikap Trump tersebut juga menunjukkan perbedaannya dengan mantan Presiden AS sebelumnya, Barack Obama.

Menurut dia, dalam mengambil kebijakan, Trump tidak mengedepankan dialog konstruktif.

“Ini perbedaan mendasar antara Trump dan pendahulunya. Obama dan presiden-presiden AS sebelumnya masih mengedepankan dialog konstruktif dalam membangun perdamaian di Timur Tengah,” ucapnya.

Yon mengatakan, Trump juga cenderung sepihak dalam memutuskan suatu kebijakan yang akan diambil. Bahkan, Trump lebih memikirkan kepetingannya dengan Israel.

“Dia cenderung sepihak dalam memutuskan kebijakan. Tidak peduli dengan kondisi kawasan. Dia lebih memikirkan kepentingan mitra setianya di Timur Tengah, yaitu Israel,” kata Yon.

Trump telah mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam pidato publiknya di Gedung Putih pada Rabu (6/12) waktu setempat.

Trump juga menginstruksikan Departemen Luar Negeri AS untuk mulai merancang perencanaan dimulainya proses pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Langkah kontroversial Trump ini merupakan perwujudan janji kampanye juga menindaklanjuti keputusan Kongres AS tahun 1995 yang meloloskan undang-undang yang mengatur kebijakan AS untuk memindahkan Kedubes ke Yerusalem.

Sejak tahun 1995, para Presiden AS terdahulu selalu menandatangani ‘surat pernyataan’ untuk menunda penerapan undang-undang itu. Namun, tidak demikian halnya dengan kepemimpinan Trump.

 

REPUBLIKA

Ulama Saudi: Umat Muslim Boleh Sholat di Gereja

Abdullah bin Sulaiman Al-Manea mengeluarkan fatwa baru yang isinya umat Muslim diizinkan bersholat di masjid Shia atau Sunni, juga di gereja-gereja dan sinagoga.

International Business Times mengabarkan Jumat (10/11/2017), hal itu diungkapkan oleh Abdullah bin Sulaiman, salah satu anggota Dewan Dakwa Senior Arab Saudi. Ulama senior itu tak lupa menambahkan bahwa seluruh bumi adalah milik Allah, seperti yang diucapkan Nabi Muhammad SAW. “Bumi merupakan tempat bersujud dan sarana pemurnian bagi saya dan hambanya!”

Karena Islam adalah agama yang toleran, maka umat Muslim tidak boleh memandang dasar-dasar Aqidah Islam. “Mereka hanya boleh berbeda tentang aliran saja,” kata Abdullah bin Sulaiman seperti dikutip Arab News.

Abdullah bin Sulaiman juga menjelaskan, hal itu diungkapkan Nabi Muhammad saat menerima sebuah delegasi agama Kristen dari Najran ke masjid. “Mereka dipersilakan untuk berdoa sesuai agamanya,” kata Abdullah bin Sulaiman. “Mereka yang beragama non-Muslim harus diperlakukan seperti itu oleh umat Muslim,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Abdullah bin Sulaiman menguraikan bahwa agama Islam tersebar di sejumlah negara seperti Indonesia dan Malaysia, karena kebaikan hati para saudagar Muslim. Ketulusan dan kebaikan hati para saudagar Muslim itulah yang menarik perhatian warga di negara-negara tersebut menganut agama Islam.

Fatwa yang menggembirakan banyak pihak itu, bukan kali ini saja dikeluarkan Kantor Abdullah bin Sulaiman Al-Manea. Sekitar 10 tahun silam, juga pernah mengeluarkan imbauan bahwa umat Muslim diizinkan masuk ke gereja untuk melihat-lihat bagian dalamnya dan memperoleh pengetahuan tentang tempat-tempat ibadah agama lain.

“Umat Muslim boleh masuk ke gereja untuk mempelajari tentang umat Kristen. Sebaliknya, warga Kristen juga diizinkan masuk ke masjid dan berdoa. Kecuali Masjid Agung di Makkah,” kata Adullah bin Sulaiman Al-Manea.

 

INILAH