Biaya Haji Reguler yang Ditetapkan Lagos Fantastis, Angkanya Tembus Setara Rp 92,8 Juta

Dewan Kesejahteraan Jemaah Muslim Negara Bagian Lagos mematok setoran awal untuk ibadah haji 2023 sebesar 2.640.000 Naira atau setara Rp 92,8 juta. Informasi ini disampaikan Komisaris Urusan Dalam Negeri, Pangeran Anofiu Olanrewaju Elegushi, dalam sebuah pernyataan. 

Bagi semua jamaah yang berniat haji namun tidak dapat melakukan ziarah tahun ini dan telah membayar kepada Pemerintah Negara Bagian, diimbau untuk membayar sejumlah 1,340,000 Naira, selain setoran awal 1.3 juta Naira yang dibayarkan antara 2019 dan 2022. 

Lebih lanjut, pernyataan tersebut menekankan mereka yang telah lunas membayar 2.640.000 Naira untuk latihan spiritual terakhir tetapi tidak dapat menunaikan ibadah haji karena keadaan di luar kendali mereka, tidak terpengaruh oleh pernyataan tersebut.

Menurut Komisaris, setiap jamaah yang berniat untuk berangkat diharapkan mengumpulkan ‘Draft Bank’ yang dikeluarkan oleh Dewan Kesejahteraan Jamaah Muslim Negara Bagian Lagos dari salah satu bank Komersial di negara tersebut. 

Draft tersebut lantas diserahkan ke Departemen Akun Dewan untuk tindakan lebih lanjut yang diperlukan.

Dilansir di Vanguard Nigeria, Selasa (27/12/2022), 2ia menekankan peziarah yang berencana melaksanakan ibadah haji tidak boleh membayar uang ke rekening individu mana pun. 

Siapa pun yang melakukannya harus bertanggung jawab atas kemauannya sendiri. 

Sambil mendesak untuk mulai membayar sesegera mungkin, Elegushi juga menekankan jika nantinya akan ada biaya tambahan, Dewan akan memberikan informasi secepatnya. 

Beberapa dari lebih dari 4.000 jamaah yang berniat melakukan ziarah suci 2022 tidak dapat melakukannya karena beberapa faktor. Di antaranya adalah kuota haji yang tidak memadai, kenaikan tarif, serta batasan usia. 

Sebelumnya, dia juga telah memberikan jaminan kepada calon peziarah yang menitipkan uang mereka kepada Pemerintah Negara Bagian, antara 2019 dan 2022 untuk pelaksanaan haji 2023 yang akan datang. 

Mereka disebut akan diberikan prioritas pertama, yaitu kesempatan pertama dilayani ketika proses ibadah haji 2023 akhirnya dimulai. 

Sumber: vanguardngr  

IHRAM

Hukum Jual Aset untuk Berangkat Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam kelima yang wajib untuk ditunaikan. Untuk dapat melaksanakan ibadah ini,  beberapa orang sampai memaksakan dirinya dengan menjual tanah ataupun aset harta lain sementara dirinya dalam keadaan tidak mampu. Lantas, bagaimana hukum menjual aset untuk berangkat haji?

Dalam literatur kitab fikih, mampu adalah syarat mutlak diwajibkannya haji. Sehingga haji hanya diwajibkan bagi umat muslim yang telah memiliki finansial yang cukup, sehat fisiknya dan adanya jaminan keamanan dalam perjalanan ke baitullah. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 97 berikut;

 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ 

Artinya, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,”

Selain dari adanya kemampuan fisik dan finansial yang menjadi syarat wajib haji, seseorang juga dituntut untuk meninggalkan nafkah untuk keluarganya selama ditinggal ibadah haji. Apabila dia memiliki biaya untuk keperluannya mulai dari berangkat hingga pulang, tetapi tidak mampu memberi nafkah keluarganya, maka haram baginya untuk mengadakan perjalanan haji. 

Sebagaimana dalam kitab Al-Iqna’, juz 1 halaman 253 berikut;

الثامن من شروط الوجوب وهو من شروط الاستطاعة أن يثبت على الراحلة أو في محمل ونحوه بلا مشقة شديدة فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة لكبر أو نحوه انتفى عنه استطاعة المباشرة ولا تضر مشقة تحتمل في العادة 

Artinya : “Yang kedelapan dari syarat-syarat wajibnya haji adalah adanya kemampuan yakni dia dapat berjalan atau berkendara tanpa adanya kesulitan yang sangat. Apabila dia tidak mampu sama sekali atau bisa berkendara tetapi ada kesulitan yang sangat karena tua atau semisalnya, maka dia dihukumi tidak mampu dan kesulitan yang masih bisa ditanggulangi itu tidak berkonsekuensi hukum.”

Hukum Menjual Aset untuk Berangkat Haji

Sebagaimana juga disebutkan dalam keterangan Syekh Sulaiman Jamal, dalam kitab Hasyiyatul Jamal alal Manhaj, juz II, halaman 381 berikut,

شَوْبَرِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا عَنْ مُؤْنَةِ عِيَالِهِ ) أَيْ وَكِسْوَتِهِمْ …. وَيَدْخُلُ فِيهَا إعْفَافُ الْأَبِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَثَمَنُ الْأَدْوِيَةِ وَنَحْوُ ذَلِكَ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهَا لِئَلَّا يَضِيعُوا فَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { كَفَى بِالْمَرْءِ إثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ } وَيَحْرُمُ الْحَجُّ عَلَى مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ ا هـ .

Artinya: “Syaubari, (perkataan pengarang : juga dari ongkos keluarganya) maksudnya juga pakaian mereka,  Termasuk ongkos itu adalah biaya kebutuhan yang menjaga wibawa orang tuanya, ongkos dokter, biaya obat, dan biaya sejenisnya bila diperlukan agar mereka tidak sia-sia. Rasulullah SAW bersabda; 

‘Seseorang cukup dianggap berdosa karena menyia-nyiakan keluarganya.’ Orang yang tidak mampu menanggung ongkos itu haram untuk berhaji.”

Untuk dapat memenuhi seluruh biaya yang telah disebutkan diatas, dia harus menyerahkah harta usahanya ke dalam biaya bekal, ongkos kendaraan, dan yang terkait keduanya. Tetapi ia tidak wajib untuk menjual aset yang dia miliki seperti alat-alat kerja, ternak untuk bajak sawah, atau seumpama itu. 

Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Ala Syarhil Minhaj, juz 4, halaman 21 berikut,

وَ ) الْأَصَحُّ ( أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ مَالِ تِجَارَتِهِ ) وَثَمَنُ مُسْتَغَلَّاتِهِ الَّتِي يُحَصِّلُ مِنْهَا كِفَايَتَهُ ( إلَيْهِمَا ) أَيْ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ مَعَ مَا ذُكِرَ مَعَهُمَا كَمَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ فِي دَيْنِهِ وَفَارَقَ الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَيْهَا حَالًّا ، ……. فَقَالَ لَا يَلْزَمُهُ صَرْفُهُ لَهُمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ كَسْبٌ بِحَالٍ لَا سِيَّمَا وَالْحَجُّ عَلَى التَّرَاخِي

Artinya : “Menurut qaul yang lebih shahih seseorang diwajibkan untuk menyerahkan harta dagangannya dan sumber kekayaan dari mana dia memperoleh sumber kekayaan  ke dalam biaya bekal, kendaraan haji dan lainnya. 

Sebagaimana wajib juga menyerahkannya untuk melunasi hutang. Ini berbeda dengan rumah dan pelayan yang dia butuhkan. Mushonnif berkata bahwa mentasarufkan hal tersebut hukumnya tidak wajib apabila dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali mengingat haji juga boleh diakhirkan.”

Sebagaimana disebutkan juga dalam kitab Nihayatuz Zain, halaman 198 berikut;

 ويلزم صرف مال تجارته إلى الزاد والراحلة وما يتعلق بهما ولا يلزمه بيع آلة محترف ولا كتب فقيه ولا بهائم زرع أو نحو ذلك

Artinya: “Dan wajib harus menyerahkan harta usaha ke dalam biaya bekal, ongkos kendaraan, dan yang terkait keduanya. Tetapi tidak wajib untuk menjual alat-alat kerja, buku-buku fiqih, ternak untuk bajak sawah, atau seumpama itu.”

Demikian penjelasan mengenai hukum menjual aset untuk berangkat haji. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam.

BINCANG SYARIAH

BPKH: Kenaikah Bipih 2022 tak Dibebankan kepada Jamaah

Badan Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) menyampaikan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2022 tidak dibebankan kepada jamaah calon haji.

Kepala Divisi Penghimpunan BPKH Muhammad Tabrani Nuril menyampaikan BPIH pada tahun ini meningkat menjadi sebesar Rp81 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya,sekitar Rp72 juta.

“Para jamaah calon haji hanya membayar biaya perjalanan ibadah haji kurang lebih Rp39 juta,” katanya dalam diskusi daring yang digelar Forum Merdeka Barat 9 bertema “Dana Amanah, Haji Mabrur”.

Ia mengatakan prinsip dasar pengelolaan dana haji oleh BPKH untuk mengoptimalkan nilai manfaat serta memberikan dukungan kepada pembiayaan haji di Indonesia. Salah satu yang dilakukan BPKH adalah memberikan virtual account bagi calon haji yang hendak turun dan akan berangkat.

“Antara lain kita diamanatkan untuk membagikan virtual account berupa nilai manfaat yang diberikan kepada seluruh jamaah haji baik yang turun, maupun yang akan berangkat,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Nuril juga mengatakan, pada ibadah haji tahun ini BPKH melakukan terobosan baru dengan mengadakan uji coba pemberian uang saku secara nontunai kepada calon haji.Dia mengatakan 400 calon haji akan mengikuti uji coba menerima yang saku nontunai dalam bentuk riyal.

Ia menambahkan program ini pernah diinisiasi sebelumnya pada 2019. Namun, karena penyelenggaraan ibadah haji dibatalkan akibat pandemi, program ini tidak dijalankan.

“Pilot project(percontohan) ini memang baru akan kita laksanakan di tahun 2022 ini sambil berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan juga Bank Penerima Setoran Haji (BPSH),” katanya.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, ia menjelaskanuang saku yang diberikan kepada setiap calon haji 1.500 riyal Saudi Arabia. Jumlah ini diberikan dalam bentuk tunai kepada para calon haji.

Untuk calon haji yang dipilih dalam ujicoba skema pemberian uang saku nontunai, tambah Nuril, akan diberikan kepada yang bersangkutan sebesar 1.000 riyal Arab Saudi, sedangkan sisanya akan diberikan secara tunai sebelum keberangkatan.

“Program ini akan diberlakukan kepada beberapa calon jamaah haji. 1.000 riyal akan diberikan dalam bentuk nontunai dengan dimasukkan ke dalam rekening yang bersangkutan sehingga bisa menggunakan kartu debit itu di Saudi Arabia,” ujarnya.

IHRAM

Dewas BPKH: Biaya Haji Rp 35 juta, Harusnya Rp 72 Juta

Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Yuslam Fauzi menuturkan, saat ini biaya riil haji sebesar Rp 72 juta sedangkan biaya yang disetor oleh calon jamaah haji total hanya Rp 35 juta. Dengan rincian, setoran pertama Rp 25 juta dan kedua Rp 10 juta.

“Berarti total Rp 35 juta, sedangkan biaya riilnya Rp 72 juta. Kalau berdasarkan hukum istithaah, mestinya yang berangkat itu harus sanggup mengeluarkan Rp 72 juta. Karena riilnya segitu,” kata dia dalam agenda ‘Diseminasi Pengawasan Keuangan Haji’ di Bandung, Kamis (28/10).

Sisanya itu, kata Yuslam, selama ini disubsidi hasil keuntungan dari pengelolaan dana haji. Hasil keuntungan ini juga didistribuskan ke rekening maya atau virtual account para calon jamaah haji.

Yuslam mengatakan, sebetulnya biaya haji dari tahun ke tahun itu terus naik. Saat ini Rp 72 juta, sebelumnya Rp 70 juta, dan sebelumnya lagi Rp 65 juta. Biaya riil haji terus meningkat karena faktor inflasi, harga minyak, kurs dolar, kurs riyal Saudi, dan lainnya.

“Ini nggak bisa begini terus. Jika begini terus, tentu tidak bisa berkesinambungan dan pada 2026, 5 tahun lagi, bisa tidak cukup menutup subsidi. Jadi harus ada perjuangan dari berbagai pihak untuk menghindari terjadinya ketidaksinambungan,” ujarnya.

Menurut Yuslam, berangkat haji seharusnya tidak ada subsidi dan harus sesuai memenuhi istithaah. Artinya, calon jamaah haji harus membayar sebesar biaya haji riilnya karena dalam Islam, yang wajib berangkat haji adalah mereka yang mampu atau istithaah, baik dari segi finansial dan kesehatan.

“Harapan kami, subsidi itu tidak diberlakuan lagi dan fatwa istithaah diperkuat lagi, karena memang (yang sekarang) itu tidak istithaah. Maka MUI (Majelis Ulama Indonesia) seharusnya mengedukasi publik mengenai istithaah,” ujarnya.

Dia menambahkan, Islam mengajarkan bahwa orang pergi haji hanya jika mampu atau istithaah. Artinya kalau ada uang Rp 35 juta, tapi harganya Rp 72 juta, berarti belum mampu karena harus sanggup bayar Rp 72 juta.

“Kalau tidak istithaah, berarti kan tidak wajib, dan kewajiban agama menjadi tidak berlaku. Jadi nggak perlu ngoyo. Dan pemerintah dan DPR harus terbuka bahwa riil biaya haji sekian,” tutur dia.

IHRAM

BPKH Imbau Jamaah Haji tidak Tarik BIPIH

 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menyarankan jamaah haji untuk tidak menarik seluruh Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BIPIH). Deputi Investasi Surat Berharga, Investasi Emas, Teknologi Informasi, Pengadaan dan Umum BPKH, Indra Gunawan menyampaikan penarikan keseluruhan dana yang telah disetorkan akan meniadakan porsi yang telah dimiliki.

“Kalau pun harus diambil, ambil yang pelunasannya, yang Rp 25 juta tetap dipertahankan agar tetap ada porsi,” katanya dalam Sharia Online Talk Masyarakat Ekonomi Syariah dan BPKH, Senin (20/7).

Indra menyampaikan dana haji saat ini aman dan tidak mengalami kerugian karena belum disetorkan ke Kementerian Agama. Sebagian besar dana dalam bentuk valas. Normalnya, BPKH menyetorkan sekitar Rp 15 triliun untuk pelaksanaan ibadah haji per tahun.

Namun, karena pemerintah Arab Saudi telah menginstruksikan pemberhentian kontrak haji sejak awal wabah, jadi belum ada dana yang dikeluarkan. Indra mengatakan dana yang ditahan tersebut akan tetap diinvestasikan sehingga bernilai manfaat bagi jamaah.

“Sektor mana saja kami sudah minta untuk pembiayaan strategis keumatan yang punya social impact,” katanya.

Misal untuk pembiayaan madrasah, laboratorium di universitas Islam, pembuatan Kantor Urusan Agama, dan sara prasarana yang terkait umat lainnya. Selain itu, dicari juga sektor strategis pemerintah, seperti pembiayaan untuk PLN dan perusahaan lain yang tidak pernah merugi.

Sekuritisasi melalui KIK EBA Syariah juga diupayakan pada aset yang potensial, misal jalan tol atau mortgage. Indra menyampaikan, BPKH juga terbuka dalam kerja sama dengan pemerintah daerah dalam mencari aset-aset budaya, atau dengan universitas untuk pembangunan fasilitas.

“Kita coba dengan universitas untuk bangun asrama yang fully digital, dengan fasilitas lengkap, ada layanan tahfiz, dan lainnya,” katanya. Indra mengatakan, BPKH berupaya agar investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan tapi juga aman dan memiliki dampak sosial.

Kepala Bidang Investasi Badan Pengelola Keuangan (BPKH) Beny Witjaksono, dalam kesempatan berbeda menyebut saat ini BPKH masih fokus investasi pada surat berharga syariah. Nilai manfaatnya stabil dan cukup besar.

“Investasi masih aman-aman saja dan kita fokus ke SBSN dan sukuk korporasi,” katanya.

Semester pertama 2020, nilai manfaat dari investasi surat berharga dan emas (ISBE) mencapai Rp 2,2 triliun atau naik 30,5 persen (yoy). Di tengah tren penurunan tingkat suku bunga, nilai manfaat investasi surat berharga terus mengalami peningkatan cukup signifikan.

Investasi hingga Mei 2020 mencapai 42,4 persen dari target nilai manfaat ISBE tahun 220. Total dana kelolaan mencapai Rp 135,8 triliun, dengan porsi penempatan di bank mencapai Rp 52 triliun, investasi surat berharga sebesar Rp 82 triliun, investasi langsung dan lainnya sebesar Rp 1,1 triliun.

Pertumbuhan investasi surat berharga naik 17,1 persen dari Rp 70,06 triliun pada akhir 2019. Eksposur terbesar pada surat berharga syariah dan reksadana terproteksi syariah. Sukuk ditempatkan pada emiten berkinerja baik dan memiliki peringkat AAA dengan rata-rata yield portofolio sebesar 7,94 persen.

IHRAM

Kemenag: Biaya Haji 2020 Ditetapkan Awal Februari

BPIH akan ditetapkan setelah rapat dengar pendapat dan rapat kerja dengan DPR RI.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2020 sudah dibahas di internal Kementerian Agama (Kemenag).

Rencananya BPIH akan ditetapkan pada awal Februari 2020 setelah rapat dengar pendapat dan rapat kerja. Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu pada Kemenag Maman Saepulloh mengatakan, Kemenag akan dilakukan konsinyering membahas

BPIH pada 15-17 Januari 2020. Kemudian pada 18 Januari 2020, Kemenag akan melaksanakan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk survei dan melihat perumahan, katering, transportasi dan yang lainnya. 

“Setelah itu pulang dari Arab Saudi rencananya pada 2 Februari akan melakukan rapat dengar pendapat dan rapat kerja, kemudian diputuskanlah BPIH itu,” kata Maman kepada Republika.co.id, Ahad (12/1).

Ia menyampaikan, sesuai dengan arahan menteri agama (menag), tahun ini menginginkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau direct cost tidak naik. Bipih 2020 minimal sama dengan Bipih 2019, yakni sebesar Rp 35.235.602.   

Namun, Ia menambahkan, penentuan BPIH dan Bipih tergantung nanti hasil rapat dengar pendapat dan rapat kerja bersama DPR RI. Di samping itu BPIH dan Bipih 2020 juga tergantung dengan masukan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Besaran Bipih akan disesuaikan dengan nilai manfaat yang diperoleh BPKH.

“Kalau perolehan nilai manfaat tahun ini (oleh BPKH) besar, kemungkinan (Bipih) tidak naik, tapi kalau nilai manfaat yang diperoleh tahun ini tidak terlalu besar bisa jadi hal-hal lain akan dikurangi, misalnya biaya living cost yang dulunya 1.500 Riyal menjadi 1.000 Riyal,” ujarnya.

Maman juga menerangkan, kalau harga tiket pesawat lebih rendah dari tahun lalu Insya Allah Bipih akan sama dengan tahun 2019. Namun tergantung nanti hasil negosiasi harga tiket pesawat. Rencananya pekan depan akan negosiasi harga tiket pesawat.

Ia juga menyampaikan, harga avtur dan Dolar sedang turun. Apakah nilai tukar Rupiah terhadap Dolar hanya turun di Januari saja atau benar-benar turun. Hal ini akan dilihat perkembangannya sampai Februari 2020. Sebab penetapan BPIH dan Bipih juga tergantung hasil survei harga hotel, katering dan transportasi di Arab Saudi.

“Kami juga mengusulkan ingin sistem sewa hotel full time, tahun lalu hanya 71 persen hotel yang disewa secara full time, tahun ini ingin 80 persen hotel disewa secara full time,” jelasnya.

Sebab, Maman menjelaskan, kalau sistem sewa hotel secara block time akan kerepotan saat jadwal kedatangan atau keberangkatan pesawat meleset. Kalau sistem sewa hotel secara full time, meski jadwal pesawat meleset tidak masalah.

IHRAM

Menag Usulkan BPIH 2020 Rp 35 Juta, Sama dengan 2019

Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya ibadah penyelenggaraan haji (BPIH) untuk 2020 ke DPR. Menteri Agama (menag) Fachrul Razi mengungkapkan, besaran BPIH yang diusulkan sebesar Rp 35 juta. 

“Pemerintah mengusulkan rata-rata besaran BPIH (besaran penyelenggara ibadah haji) 1441 H sebesar Rp 35.235.602,” kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam rapat dengar Komisi VIII, Kamis (28/11).

Dia menuturkan, biaya tersebut tidak terlalu jauh berbeda dengan biaya haji tahun ini. Lebih lanjut, dia menjelaskan, besaran biaya tersebut meliputi beberapa komponen. 

“Biaya penerbangan ke Arab Saudi Rp 28 juta, sedangkan yang lalu Rp  29 juta berarti lebih kecil. Living cost sama besar Rp 5.680.005. Untuk visa ini tambahan baru sebesar Rp 1.136.000, tapi kita masih negosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.  

Fachrul Razi mengatakan, jika nantinya dalam proses negosiasi berhasil, kemungkinan biaya visa akan lebih murah, bahkan bisa hilang.  

“Meskipun secara rata-rata besaran BPIH 1441 H sebesar Rp 35 juta sama dengan rata-rata besaran BPIH tahun 1440, sejatinya dalam komponen tersebut terjadi kenaikan biaya, yaitu kenaikan biaya penerbangan dan biaya visa, tapi biaya visa jadi catatan. Mudah-mudahan tidak jadi,” ujarnya.  

Dalam rapat kali ini Komisi VIII sepakat untuk membentuk panitia kerja (panja) ibadah haji. Komisi VIII berharap DPR dan pemerintah bisa segera memulai pembahasan ibadah haji dalam rapat panja. (Febrianto Adi Saputro)

IHRAM

Patuhi Bahas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pihak pertama yang ditemui Patuhi setelah tiba di Saudi adalah Konsul Haji bidang Kabid Haji Dr Endang Jumalih. Di kantor Endang, Patuhi melaporkan maksud dan tujuan kedatangannya.

“Targetnya adalah kita sampaikan dalam rangka persiapan haji dan ketemua pihak-pihak terkait dalam hal ini muasasah di sana,” kata Artha saat dihubungi Ihram, Rabu (13/3).

Bersama Konsul dan Kabid Haji itu,  Sapuhi juga berbicara banyak tentang  pelaksanaan haji yang lalu. Apa dan bagaimana yang bisa diperbuat bersama antara asosiasi dan pemerintah.

“Dan Alhamdulilla beliau sangat perhatian untuk suksekan penyelenggaraan haji pada tahun ini,” katanya.

Artha memastikan pembicaran antara tim Patuhi dengam Kabid Haji Endang Jumalih berlangsung hangat. Atas kedekatan itulah Endang menyampaikan punya tugas besar untuk menyelesaikam persiapan atau pelaksanaan haji reguler.

“Kita diperkenalkan dengan semua jajaran beliau dengan harapan bahwa komunikasi koordinasi kedepan akan jauh lebih baik,” katanya.

Selain membahas persiapan haji reguler, kata Arta, Endang juga sempat memberikan masukan-masukan kepada Patuhi terkait pelaksanaan umrah. Meski tugasnya bidang perhajian, persoalan umrah tidak lepas dari perhatian pihak Konsul Haji.

Karena, kata Artha, seperti yang disampaikan Endang, papun yang terjadi pada jamaah umrah Saudi di Makah dan Madinah yang paling lebih dulu dihubungi oleh negara pihak konsul.

“Kalau ada apa-apa jadi pihak yang akan dihubungi  dimintai follow up yang lebih lanjut. Padahal beliau hanya konsentrasi kepada haji namanya juga konsul haji,” katanya.

Menurut Artha seperti yang disampaikan Endang, setiap hari selalu aja ada laporan terkait masalah penyelenggaran umrah yang diterima pihak konsul. Masalahnya kata dia, macam-macam. Mulai dari ada yang tidak bisa pulang pada waktunya,  juga ada jamaah yang terlantar.

“Terkait persoalan itu selain urusan kerja segala macam masalah,” katanya.

Akhirnya dalam perbincangan itu kata Artha, Patuhi dan Konsul Haji sepakat, bahwa kedepannya akan saling koordinasi dan berbagi informasi terkait umrah. Komitmen untuk saling berbagi infomasi itu akan dibentuk grup WhatsApp.

“Supaya kita juga bisa memberikan masukan kesana, infomasi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di Saudi untuk umrah,” katanya.

Setelah menemui Konsul Haji, Patuhi bertemu dengan rekan kerja asosiasi. Di dalam pertemuan itu bagaiman jalan keluar untuk mengurangi anterian panjang haji.

Untuk itu perlu ada terobosan terkait masalah haji. Karena kata Artha jika tidak ada terobosan baru dari pemerintah dalam menangai anterian panjang, maka pemerintah akan kerepotan.

“Efeknya bukan ke jamaah tapi juga kita sebagai penyelenggara haji khusus PIHK,” katanya.

Untuk itu, Patuhi bersama tim kerjanya di Saudi berdiskusi untuk mencari solusi dengan menemui pihak-pihak yang punya otoritaas dan punya wewenanga tentang urusan-urusan haji.

“Kita juga ketemu dengan muasasah wakili oleh pihak yang ditunjuk oleh pihak muasasah di sanah untuk kita berbincang terkait persiapan haji khusus,” katanya.

 

Ihram.co.id

Keppres BPIH 2019 Terbit, Ini Biaya Haji Per Embarkasi

Jakarta (Kemenag) — Keputusan Presiden (Keppres) tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1440H/2019M sudah terbit. Keppres Nomor 8 Tahun 2019 mulai diundangkan hari ini, Kamis (14/03).

Keppres BPIH diterbitkan setelah Kementerian Agama dan DPR RI menyepakati besaran biaya haji tahun ini pada 4 Februari 2019. Keppres ini mengatur BPIH untuk jemaah haji reguler dan BPIH untuk Tim Petugas Haji Daerah (TPHD).

Setelah Keppres BPIH terbit, maka tahapan selanjutnya adalah pelunasan BPIH. “Pelunasan tahap pertama akan berlangsung dari 19 Maret – 15 April 2019 dan tahap kedua mulai tanggal 30 April – 10 Mei 2019. Pelunasan BPIH ini dilakukan dengan mata uang rupiah,” tegas Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saepulloh di Jakarta.

“BPIH disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH, baik secara tunai atau non teller,” lanjutnya.

Ditjen PHU sudah merilis daftar nama jemaah haji reguler yang berhak melunasi BPIH Reguler 1440H/2019M. Jemaah haji yang meninggal setelah ditetapkan berhak melakukan pelunasan, bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarga sesuai ketentuan.

Berikut ini daftar besaran BPIH 1440H/2019M jemaah haji reguler per embarkasi:
1. Embarkasi Aceh Rp30.881.010;
2. Embarkasi Medan Rp31.730.375;
3. Embarkasi Batam Rp32.306.450;
4. Embarkasi Padang Rp32.918.065;
5. Embarkasi Palembang Rp33.429.575;

6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp34.987.280;
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp34.987.280;
8. Embarkasi Solo Rp36.429.275;
9. Embarkasi Surabaya Rp36.586.945;
10. Embarkasi Banjarmasin Rp37.885.084;

11. Embarkasi Balikpapan Rp38.259.345;
12. Embarkasi Lombok Rp38.454.405; dan
13. Embarkasi Makassar Rp39.207.741.

Berikut ini daftar besaran BPIH 1440H/2019M TPHD per embarkasi:
1. Embarkasi Aceh Rp66.645.504;
2. Embarkasi Medan Rp67.363.504;
3. Embarkasi Batam Rp67.905.304;
4. Embarkasi Padang Rp68.363.504;
5. Embarkasi Palembang Rp68.566.804;

6. Embarkasi Jakarta (Pondok Gede) Rp69.963.504;
7. Embarkasi Jakarta (Bekasi) Rp69.963.504;
8. Embarkasi Solo Rp71.163.504;
9. Embarkasi Surabaya Rp71.492.104;
10. Embarkasi Banjarmasin Rp72.118.504;

11. Embarkasi Balikpapan Rp72.243.504;
12. Embarkasi Lombok Rp72.523.504; dan
13. Embarkasi Makassar Rp73.543.504.

(Siaran Pers)

Jamaah yang Sudah Berhaji Kena Biaya Visa Progresif

Arab Saudi memberlakukan biaya visa haji secara progresif berlaku bagi jamaah yang kembali berhaji di tahun ini.

“Sesuai ketentuan dan sistem imigrasi Arab Saudi, jamaah yang sudah berhaji akan terkena biaya visa progresif. Tahun ini biayanya dibebankan kepada jamaah haji yang bersangkutan,” kata kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, Jumat (1/3).

Dia mengatakan visa progresif sejatinya sudah diberlakukan bagi jamaah Indonesia pada 2018 tapi biaya ditanggung melalui dana tidak langsung (indirect cost) hasil optimalisasi dana setoran awal jamaah calon haji.

Mulai 2019, Nizar mengatakan biaya visa progresif dibayar sendiri oleh jamaah bersangkutan sebagaimana keputusan pemerintah bersama Komisi VIII DPR RI.

Adapun nilai biaya visa progresif sebesar dua ribu Riyal Saudi atau sekitar Rp7,6 juta. Biaya visa tersebut dibayar bersamaan dengan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Kemenag, kata dia, segera mengindentifikasi jamaah yang akan kembali berhaji melalui basis data Siskohat Kemenag yang dicocokkan dengan e-Hajj milik Saudi.

“Ada kemungkinan, jamaah dalam data Siskohat belum berhaji tapi di data e-Hajj sudah pernah sehingga harus membayar visa progresif. Jika ada yang seperti itu, maka jamaah akan diminta membayarnya setelah visanya keluar. Jika tidak visanya dibatalkan,” kata dia.

Nizar mengatakan tahun ini biaya pembuatan paspor juga menjadi tanggung jawab pribadi jamaah haji. Dengan begitu, tidak ada penggantian biaya pembuatan paspor yang selama ini dilakukan saat jemaah masuk asrama haji.

“Banyak jamaah haji yang telah memiliki paspor sebelumnya sehingga penggantian biaya paspor dianggap sudah tidak relevan,” katanya.

 

IHRAM REPUBLIKA