Berita Kemenag – Page 3 – Check Porsi Haji App.

Kemenag akan Cetak Kartu Vaksin untuk Jamaah

Kementerian Agama (Kemenag) RI akan mencetak kartu vaksin untuk jamaah umroh Indonesia. Selain itu, Kemenag juga akan tetap mengupayakan integrasi aplikasi PeduliLindungi, sehingga bisa terbaca oleh sistem yang dikembangkan Pemerintah Arab Saudi.

“Kita memang sudah melakukan rapat dan sudah diputuskan nanti integrasi data itu, baik dalam bentuk aplikasi PeduliLindungi dengan Tawakkalna. Kita juga menerbitkan kartu terutama untuk jamaah yang lansia,” ujar Direktur Bina Haji dan Umrah Kementerian Agama Nur Arifin kepada Republika, Ahad (24/10).

Menurut dia, cetak kartu vaksin untuk jamaah umrah tersebut sudah diputuskan menjadi kebijakan. Dengan kartu vaksin itu, nantinya setiap jamaah bisa memindai barcode vaksin yang disediakan Pemerintah Arab Saudi.

“Maka, cukup dengan kartu nanti bisa di-scan, itu sudah diputuskan menjadi kebijakan dan sekarang sedang berproses menuju ke situ,” ucapnya.

Menurut dia, kartu vaksin tesebut akan sangat berguna bagi jamaah yang masih kurang paham menggunakan gawai atau gadget. Karena itu, menurut dia, pihaknya telah melakukan persiapan teknis sejak dini.

“Tentunya kita ingin memberikan layanan terbaik agar jamaah merasakan kemudahan, gak ada kesulitan, dan lebih nyaman dalam beribadah, serta tidak disetreskan oleh hal-hal yang menyangkut teknis, terutama orang-orang tua yang masih gaptek dari teknologi,” katanya.

Namun, meskipun sudah memiliki kartu vaksin, nantinya jamaah tetap perlu untuk mengisi data di aplikasi PeduliLindungi. “Jadi, aplikasi harus tetap diisi semua. Misalnya, jika jamaah yang lansia, nanti bisa dibantu mengisi oleh ketua rombongannya. Cuma, ketika waktu scan itu tidak harus membawa HP-nya, karena sudah ada kartu,” jelasnya.

Terkait biaya pencetakan kartu vaksin tersebut, menurut dia, nantinya akan dibebankan kepada jamaah umrah dan haji khusus. Sedangkan biaya cetak kartu vaksin untuk jamaah haji reguler kemungkinan akan diambil dari nilai manfaat setoran awal calon jamaah haji . “Karena umrah itu bagian dari wisata, maka segala hal yang berkaitan dengan perjalanan umrah menjadi tanggung jawab untuk jamaah,” kata Nur Arifin.

Dia menambahkan, penyelenggaraan ibadah umrah ke Tanah Suci sampai saat ini masih belum dibuka pemerintah. Kendati demikian, menurut dia, persiapan teknisnya sudah harus dilakukan sejak dini, termasuk soal kartu vaksin.

“Untuk umrah kan sekarang sedang proses. Sekarang sedang dipersiapkan langkah-langkah teknis semua. Sehingga nanti begitu umrah dinyatakan dibuka, maka secara teknis kita sudah siap. Jangan sampai umrah dinyatakan dibuka, ternyata teknisnya belum siap,” ujar Nur Arifin.

IHRAM

Kemenag Luncurkan Buku Manasik Haji dan Umrah Masa Pandemi

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah pada Masa Pandemi. Kehadiran buku ini merupakan respon Kemenag menjawab kebutuhan umat di masa pandemi.

Peluncuran dilakukan Dirjen PHU Hilman Latief, didampingi Direktur Bina Haji (Dirbina Haji) Khoirizi H. Dasir, dan Kasubdit Bimbingan Jemaah Arsyad Hidayat, di Yogyakarta. “Apresiasi saya berikan kepada Dirbina dan tim yang telah menyusun buku ini, semoga dapat menjadi rujukan masyarakat luas,” ungkap Hilman, Selasa (19/10/2021).

Selanjutnya, Hilman berharap buku dapat diperbanyak dan sejak dini bisa diberikan kepada jemaah haji. “Sebab saat ini perlu edukasi manasik di masa pandemi sebagai antisipasi. Kita tingkatkan profesionalisme layani jemaah,” ajaknya.

Di sisi lain Hilman juga menyinggung pelonggaran social distancing yang dilakukan Saudi. “Saudi bisa setenang itu karena sebagian besar penduduknya sudah divaksin. Mudah-mudahan ini menjadi angin segar bagi kita,” urai Hilman.

“Kita perlu meyakinkan ke pemerintah Saudi bahwa jemaah kita clear, secure,” sambungnya lagi. Untuk itu, lanjut Hilman, kebijakan pemberangkatan haji dan umrah harus berbasis data.

Sebelumnya, Kasubdit Bimbingan Jemaah Arsyad Hidayat menyebutkan peluncuran buku panduan ini merupakan bagian dari kegiatan sosialisasi penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi. Kegiatan yang berlangsung hingga Kamis, 21 Oktober 2021 ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari pejabat dan pelaksana Ditjen PHU, Kasi pada Bidang PHU Kanwil Kemenag DIY dan Jateng, serta pimpinan KBIHU Jateng dan DIY.

“Tujuan kegiatan ini untuk menyosialisasikan penyelenggaraan haji dan umrah di masa pandemi. Selain itu juga meningkatkan pengetahuan dan menyamakan persepsi manasik haji dan umrah,”ujar Arsyad menerangkan. (Bram)

KEMENAG RI

2020, Pemerintah Akan Tambah Kuota Haji Cadangan

Cisarua (Kemenag) — Pemerintah akan menambah kuota haji cadangan untuk masa haji 2020M/1441H menjadi sepuluh persen. Ini dilakukan untuk menyiasati agar kuota haji yang telah dimiliki negara Indonesia dapat terserap dengan lebih optimal.

Hal ini dikemukakan Menteri Agama Fachrul Razi saat Rapat Kerja gabungan bersama Komisi VIII DPR, di Cisarua, Bogor. “Sebelumnya, kuota haji cadangan hanya sebesar 5%, atau sekitar 10.200 jemaah. Angka ini ternyata masih belum bisa memenuhi ketika ada jemaah haji batal berangkat. Jadi tahun depan dapat dinaikkan menjadi 10 persen,” ungkap Menag kepada anggota dan pimpinan Komisi VIII DPR, Senin (25/11).

Pada musim haji 2019M/1440H, Menag menjelaskan bahwa kuota jemaah haji Indonesia terserap 99,44 persen. “Dari 214 ribu kuota jemaah haji reguler, telah diberangkatkan sebanyak 212.732 jemaah. Ini terdiri dari 211.298 jemaah haji dan 1.434 Petugas Haji Daerah (PHD),” jelas Menag yang hadir didampingi Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, serta jajaran Ditjen PHU Kemenag.

Menag menerangkan, yang perlu menjadi perhatian adalah masih ada 1.189 jemaah dan 79 TPHD yang tidak berangkat pada musim haji 1440H/2019M. “Banyak dari mereka sebenarnya secara administrasi sebenarnya telah siap. BPIH telah lunas, bahkan visa sudah jadi,”kata Menag.

“Namun, karena alasan pribadi, mereka banyak mengundurkan diri. Mulai dari alasan sakit, hamil, atau pun alasan pribadi lainnya. Hal ini yang kemudian perlu kita sikapi. Salah satunya kita menambah kuota haji cadangan menjadi 10 persen. Agar tentunya kemanfaatan kuota yang kita miliki dapat optimal,”imbuhnya.

Rapat Kerja Gabungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII Yandri Susanto ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan. “Rapat evaluasi ini sangat penting. Meskipun sudah banyak peningkatan dalam penyelenggaraan haji, kita perlu terus melakukan evaluasi, khususnya untuk menghimpun hambatan, tantangan, serta peluang untuk perbaikan haji 2020,” tutur Yandri saat membuka rapat.

KEMENAG RI

Permudah Bimbingan, Kloter Haji Berbasis Kecamatan

Jakarta (Kemenag) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar tahun 2020 dijadikan sebagai momentum peningkatan kualitas manasik haji. Untuk memudahkan proses pembimbingan ibadah, maka kloter haji akan dibentuk berbasis kecamatan.

“Pengkloteran akan dibentuk berdasarkan jemaah haji perkecematan, sehingga memudahkan KBIH untuk melakukan bimbingan dan pendampingan jemaah,” tegas Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Nizar saat menerima Pengurus Pusat Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (PP FK-KBIH) di kantornya, Senin (14/10).

Turut mendampingi, Direktur Bina Haji, Khoirizi H. Dasir, Kasubdit Advokasi Haji, Wawan Djunaedi, Kasi Bina Kelompok Bimbingan Jemaah Haji, Ansor, dan Yendra sebagai staf Ditjen PHU.

Dari FK-KBIH, hadir Ketua Dewan Pembina, KH. Mubarok, Ketua Umum, Dr. KH. Manarul Hidayat, M.Pd; dan beberapa alim ulama yang menjadi anggota organisasi tersebut.

Menurut Nizar, pada musim haji 1441H/2020M, pihaknya akan menyempurnakan pelaksanaan sistem zonasi. Hal ini tidak diniatkan untuk melemahkan, tapi juatru menguatkan peran KBIH.

Melalui sistem zonasi, jemaah haji dari daerah tertentu dapat ditempatkan dalam satu zona selama di Arab Saudi. Sehingga, akan memudahkan pembimbing ibadah KBIH dalam melakukan tugas bimbingan dan pendambingan bagi jemaah haji.

“Dengan dikelompokkan pada satu zona, maka pembimbing KBIH akan lebih mudah mengkoodinir mobilitas jemaah dari hotel menuju haram, baik ketika di Mekah atau Madinah,” tuturnya.

Di samping itu, lanjut Nizar, sistem zonasi juga akan mempermudah fungsi pengawasan yang dilakukan DPR dan DPD. Mereka lebih mudah untuk menjaring masukan dan evaluasi dari jemaah, khususnya konstituen dari daerah pemilihan mereka masing-masing. Jemaah dari NTB misalnya, dengan sustem zonasi dapat ditempatkan dalam satu hotel sehingga memudahkan dalam proses pembimbingan manasik bagi jemaah.

Agar sistem zonasi dapat berjalan secara maksimal, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020, pihak Ditjen PHU akan mengirimkan manifes lebih awal, tepatnya setelah dilakukan MoU antara Menteri Agama dan Menteri Haji Arab Saudi. Manifes yang dibagikan lebih awal, akan memudahkan pihak Kemenag Kabupaten/Kota untuk meminta Kepala KUA agar membentuk kloter berdasarkan jemaah yang ada di tingkat kecamatan.

“Pihak KUA diharapkan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan pihak KBIH untuk mengelompokkan jemaah haji dalam satu kloter,” jelasnya.

“Melalui sistem zonasi inilah dapat diterapkan program manasik sepanjang tahun, di mana pengkloteran jemaah sudah bisa dipastikan jauh-jauh sebelumnya,” sambungnya.

Dirjen mengaku telah memberikan tabayyun di beberapa daerah (Banyumas dan Brebes), terkait isu sistem zonasi akan melemahkan KBIH. Setelah dijelaskan, kebanyakan KBIH justru mendukung agar sistem zonasi ini terus diterapkan. Di samping memudahkan proses bimbingan selama di Saudi Arabia, sistem zonasi juga dapat memfasilitasi keberadaan KBIH untuk saling menguatkan satu sama lain.

“KBIH dengan jumlah jemaah sedikit dapat digabungkan dengan KBIH yang jumlah jemaahnya banyak. Di sinilah diharapkan terjadi proses kompetisi yang sehat, kompetisi yang tidak saling mematikan satu sama lain,” tandasnya. (WDj)

KEMENAG RI

Kemenag Rilis Font Mushaf Standar Indonesia untuk Penulisan Alquran

Jakarta (Kemenag) — Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran (LPMQ) telah merilis font (jenis huruf) penulisan mushaf Alquran standar Indonesia. Jenis huruf yang diberi nama Font LPMQ Isep Misbah ini dirilis pada 28 Maret 2018 bersaman dengan rilis Aplikasi Quran Kemenag versi terbaru.

Ketua Tim IT LPMQ Zarkasyi mengatakan bahwa Font LPMQ Isep Misbah merupakan font arab yang dikembangkan sesuai dengan Unicode Arabic Script yang mengandung huruf-huruf standar dan diakritik yang lazim dalam abjad dan numeralia Arab.

“Font ini dibuat dan didedikasikan khusus untuk penulisan Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia sehingga di dalamnya terdapat penyesuaian dan penambahan karakter khas yang hanya ada dalam Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia,” terang Zarkasyi di Jakarta, Jumat (13/04).

“Sumber dan bentuk karakter huruf dan angka arab dalam font ini berasal dari tulisan tangan kaligrafer H. Isep Misbah, MA yang dikembangkan oleh Tim IT LPMQ,” sambungnya.

Menurut Zarkasyi, font ini didedikasikan untuk mendukung penulisan Mushaf Standar Indonesia yang menggunakan rasm usmani, tanda baca, dan tanda wakaf khusus. “Font ini juga akan diintegrasikan dengan office dengan nama Quran In Word yang sebentar lagi akan dilaunching,” jelasnya.

Font ini, lanjut Zarkasyi, dapat digunakan semua pengembang aplikasi Alquran secara gratis. Selain pengembang aplikasi, font ini juga bisa digunakan masyarakat umum.

“Untuk info lebih lanjut, silahkan menghubungi Tim IT LPMQ yang berkantor di Bayt Alquran TMII,” tuturnya.

“Semoga ini menjadi amal jariyah kita semua. Amin,” harapnya.

KEMENAG RI

Kemenag Luncurkan Quran in Word

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama meluncurkan Quran in Word, yang merupakan aplikasi yang dapat diinstal pada dekstop atau pun laptop berbasis Windows. Peluncuran Quran in Word dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, bersamaan dengan pembukaan Expose Hasil Kelitbangan dan Kediklatan Badan Litbang dan Diklat Kemenag, di Auditorium HM Rasjidi, Kementerian Agama Jln MH Thamrin, Jakarta.

Menag amat mengapresiasi capaian ini. Menurutnya, ini merupakan upaya Kemenag dalam menyediakan sarana bagi umat dalam beragama. “Kemenag melalui Balitbang Diklat harus betul-betul mampu menangkap esensi tugas menjaga kehidupan beragama. Oleh karena itu, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) terus melakukan pengembangan,” ujar Menag, Selasa (24/09).

Saat ini, menurut Menag, LPMQ tidak hanya menyediakan terjemahan dalam betuk digital yang mudah diakses. Namun juga melakukan kajian-kajian untuk melakukan revisi terjemahan dan tafsir Al-Quran. “Terjemahan yang direvisi, bukan ayat-ayatnya. Terjemahan itu sangat dipengaruhi oleh konteks, situasi, kondisi strategis yang ada pada saat itu. Jadi ini cara kita beragama. Jangan kita merasa yang paling benar dalam beragama,” sambung Menag.

Sementara, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenag Abdurahhman Mas’ud menuturkan Quran In Word merupakan salah satu bentuk inovasi kelitbangan yang dilakukan oleh LPMQ untuk menjawab kebutuhan masyarakat. “Dalam masa pre launching, kurang dari tujuh hari sebelum hari ini, Quran In Word sudah diakses lebih dari 18.500 orang. Artinya aplikasi ini banyak peminatnya dan merupakan kebutuhan masyarakat,” ujar Abdurahman.

Ia berharap, ke depan, Badan Litbang dan Diklat Kemenag dapat menyajikan hasil-hasil inovasi penelitian kehidupan keagamaan yangd apat menjawab kebutuhan masyarakat. “Jadi hasil penelitian tidak hanya berakhir di perpustakaan,” tuturnya.

Sementara, Kepala LPMQ Muchlis Hanafi menjelaskan bahwa Quran in Word merupakan aplikasi yang dapat diinstal pada komputer berbasis windows dan diintegrasikan pada Microsoft Word. “Setidaknya ada empat kelebihan bila masyarakat menggunakan aplikasi ini,” tutur Muchlis.

Pertama, pengguna diberikan kemudahan untuk mencari ayat dan mengutipnya dalam word. Kedua, font yang digunakan mengunakan Rasm Usmani sesuai dengan mushaf standar indonesia. Font, yang merupakan karya anak bangsa Ustadz Isep Misbag ini, dikembangkan oleh tim IT LPMQ. “Fontnya pun mudah dibaca,” imbuh Muchlis.

Ketiga, dalam aplikasi ini dilengkapi dengan terjemahan bahasa indonesia dan bahasa inggris, serta tafsir Tahlili Kemenag. Keempat, aplikasi ini memudahkan pencarian berdasarkan tema-tema dalam Al-Quran.

Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis pada website LPMQ Kemenag.

KEMENAG RI

Malaysia: Sistem Pengendalian Jemaah Haji Indonesia, Terbaik!

Makkah (Kemenag) — Apresiasi tentang penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah Indonesia kali ini datang dari negeri tetangga, Malaysia. Ketua Rombongan Haji Malaysia 1440H Dato Sri Syed Saleh Syed Abdul Rahman menyebut Indonesia memiliki sistem pengendalian jemaah haji terbaik. Hal ini diungkapkannya saat bertemu dengan Misi Haji Indonesia, di Makkah.

“Saya amat kagum sekali. Karena dengan jumlah jemaah yang begitu besar, hampir 231 ribu berbanding dengan Malaysia yang hanya 30 ribu, tapi bisa begitu dikendalikan dengan begitu tersusun, sistematik,” kata Dato Sri Syed Saleh, Selasa (20/08).

Menurutnya, hal senada juga diungkapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. “Bukan saja dari segi pengendalian, tapi juga dari segi jemaah haji Indonesia itu sendiri penuh disiplin, punya ilmu secukupnya, dan dari segi ibadah haji mereka sungguh teratur dan tidak menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini,” ungkapnya.

Rasa kagum itu yang menurut Dato Sri Syed Saleh membuat Malaysia ingin terus bekerjasama dengan Indonesia. Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir Tabung Haji Malaysia rutin mengadakan pertemuan dengan Misi Haji Indonesia guna melakukan sharing terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam pertemuan kali ini, Dato Sri Syed Saleh mengungkapkan ada beberapa hal yang dipelajari oleh Tabung Haji Malaysia atas penyelenggaran haji yang dilakukan oleh Misi Haji Indonesia. Antara lain terkait masalah kesehatan haji, bimbingan ibadah haji dan penggunaan IT dalam pelayanan haji.

Menanggapi hal ini, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Sri Ilham Lubis menyampaikan Indonesia terbuka untuk berbagi mengenai perbaikan pelayanan ibadah haji. Ia juga mengungkapkan Indonesia terus melakukan inovasi pelayanan haji. Dalam bidang bimbingan ibadah misalnya, selain pembimbing ibadah yang terdapat pada masing-masing kloter, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga menghadirkan konsultan dan pembimbing ibadah di masing-masing sektor yang ada di Makkah dan Madinah.

“Ini agar jemaah dapat lebih dekat bila ingin melakukan konsultasi ibadah,” kata Sri Ilham.

Sementara penggunaan IT dalam penyelenggaraan ibadah haji menurut Sri Ilham telah digunakan beberapa tahun lalu oleh Indonesia, dengan kehadiran aplikasi Haji Pintar. “Haji Pintar ini dapat dimanfaatkan oleh jemaah haji Indonesia, untuk mencari informasi-informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji. Mulai dari rute bis, pemondokan, manasik, dan sebagainya,” kata Sri Ilham.

Sri Ilham pun mengapresiasi kegiatan rutin yang dilakukan oleh Tabung Haji Malaysia dan Misi Haji Indonesia ini. Turut hadir dalam pertemuan ini, Ketua PPIH Arab Saudi Endang Jumali, Direktur Pengelolaan Dana Haji Maman Saefuloh, Kepala Daerah Kerja Makkah Subhan Cholid, dan Kepala Bidang Bina Petugas PPIH Affan Rangkuti.

Di akhir pertemuan Sri Ilham menutup paparannya dengan sebuah pantun

Melancong ke Kuala Trengganu kota jiran tetangga

Hendak Menengok Masjid Kristal yang elok beruntai

Alhamdulillah awak sampaikan pada Tabung Haji Malaysia

Semakin kuat hubungan Indonesia Malaysia silaturrahim tentang urusan haji.

Tak mau kalah, Dato Sri Syed Saleh pun membalas pantun dengan apik.

Pergi ke pasar membeli pepaya

Pepaya di beli di pasar kakiyah

Hubungan yang baik malaysia indonesia

Semoga berkekalan dan dapat rapatkan ukhuwah

KEMENAG RI

Tim Pemantau Itjen : Prosesi Puncak Haji Lancar, Manasik Perlu Diperkuat

Madinah (Kemenag) — Supervisor tim pemantau Inspektorat Jenderal, M. Thambrin mengatakan bahwa prosesi puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) berjalan dengan lancar, namun ia menyampaikan catatan agar memperkuat proses manasik haji.

Supervisor tim 2 yang juga menjabat sebagai Sekretaris Irjen ini menyebutkan, salah hal yang patut diapresiasi adalah adanya pendingin ruangan atau AC di tenda-tenda jamaah.

“Tahun 2019 ini sudah disiapkan tenda AC. Jemaah sangat terbantu untuk bisa khusus melaksanakan dzikir dan doa secara maksimal,” ujarnya, Rabu (21/08).

Meski demikian, ia mengatakan bahwa jemaah haji masih mengeluhkan minimnya toilet. “Seperti yang disampaikan pak Menteri, itu panjangnya antrean,” imbuhnya.

Tetapi, pemerintah Indonesia, tidak bisa serta merta langsung menyelesaikan permasalahan tersebut. Karena hal itu merupakan domain dari Pemerintah Arab Saudi.

“Kita hanya bisa menyampaikan aspirasi dan permohonan, agar bisa direspons,” jelasnya.

Hingga hari ini, dia menyebut pelaksanaan ibadah haji 2019, Alhamdulillah berjalan dengan lancar.

“Posisi Itjen sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 41 Tahun 2016, melakukan pengawasan internal di Kemenag untuk melaksanakan pengawasan ibadah haji dan umrah,” jelas dia.

Sekretaris Itjen Kemenag tersebut melanjutkan, pihaknya telah melakukan pengawasan dan audit dalam pelaksanaan akomodasi, transportasi dan katering sejak tahap persiapan atau pra keberangkatan jemaah, termasuk proses manasik haji.

Ia memandang bahwa layanan katering, akomodasi, transportasi yang diperoleh jemaah haji Indonesia pada umumnya telah berjalan dengan baik. Namun ia memberikan masukan agar kegiatan manasik haji perlu dimaksimalkan, baik itu dari segi silabus, dan kompetensi narasumber manasik yang memenuhi syarat. Demikian juga dengan pemilihan ketua kloter, pembimbing ibadah, dan petugas kloter yang akan menentukan proses peribadatan jemaah haji.

“Ini yang perlu penguatan manajemen, penguatan pelaksanaan ibadah terutama manasik hajinya,” ujarnya.

Terlebih tahun 2020 mendatang telah dicanangkan Menteri Agama sebagai tahun peningkatan kualitas manasik haji.

KEMENAG RI

Hikmah Wukuf : Haji Mabrur Wujudkan Kepedulian Sosial, dan Tebarkan Kedamaian

Arafah (Kemenag) — Setiap jemaah haji dipastikan ingin menjadi haji yang mabrur, lalu apa saja tanda haji mabrur?

Naib Amirul Hajj KH Bunyamin Ruhayat mengatakan, “bila ingin mendapat haji mabrur dengan balasan surga, maka wujudkan kepedulian sosial, dan tebarkan kedamaian di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air”.

Dalam khutbah wukuf yang disampaikan di Arafah, ia berharap agar para jemaah haji, sekembalinya ke tanah air, dapat menjadi duta perdamaian dan kepedulian sosial, yang akan melakukan perubahan dalam masyarakat ke arah yang lebih baik.

KH Bunyamin mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar haji yang laksanakan menjadi mabrur.

“Tidak seorang pun tahu secara pasti, apakah mabrur atau tidak hajinya. Itu prerogatif Allah. Kita hanya bisa mengenali kemabruran haji melalui tanda-tandanya,” ujarnya.

Ketika ditanya tanda-tanda haji mabrur, Rasulullah SAW menjawabnya dengan dua hal yakni memberi makan orang miskin, dan menebar salam.

“Memberi makan fakir miskin adalah simbol kepedulian, dan menebar salam adalah simbol kedamaian,” imbuhnya.

KH Bunyamin juga menerangkan bahwa cara memperoleh haji mabrur adalah berhaji dengan dilandasi niat karena Allah semata.

“Meski dalam berhaji diperkenankan melakukan aktifitas lain, seperti berdagang atau mencari manfaat dunia lainnya, tetapi tujuan utama berhaji adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari keridaan-Nya,” tuturnya.

Naib Amirul Hajj ini juga menyampaikan bahwa para jemaah haji yang dapat memperoleh predikat haji mabrur adalah mereka yang mengeluarkan biaya haji dari sumber yang halal.

Sebagaimana Hadist Riwayat AlThabrani dari Abu Hurairah :

Apabila seseorang pergi berhaji dengan biaya yang bersumber dari yang baik, meletakan kakinya dalam kendaraan, lalu membaca talbiyah, seseorang akan memanggilnya dari arah langit, “aku terima panggilanmu dan berbahagialah, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur, serta tidak berdosa”. Bila ia melakukannya dengan biaya yang bersumber dari yang tidak baik, meletakkan kakinya di kendaraan, lalu berkata, “labbayka”, ada suara panggilan dari arah langit, “1ô labbayka walô sa ‘dayka” (anda tertolak), bekalmu haram, biaya yang kamu gunakan haram, dan hajimu tidak mabrur” (HR. AlThabrani dari Abu Hurairah).

Sedangkan cara selanjutnya agar memperoleh predikat haji mabrur adalah melaksanakan ibadah haji sesuai dengan syariat Rasulullah SAW

“Melaksanakan ibadah haji adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim,” tutur KH Bunyamin.

Beliaulah yang pertama kali diperintahkan berhaji dengan tatacara (manasik) yang ditetapkan-Nya. Dalam perjalanannya, ibadah haji mengalami banyak penyimpangan. Sampai pada akhirnya Allah mengutus Nabi Muhammad Saw.

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah,” (QS. Al-Baqarah: 196).

KEMENAG RI

Catat, Ini Waktu Larangan Lontar Jamarat Untuk Jemaah Haji Indonesia

Makkah (Kemenag) — Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan surat edaran tentang waktu larangan melontar jamarat bagi jemaah haji Asia Tenggara, termasuk Indonesia. “Tadi malam kita sudah menerima surat dari Kementerian Haji Arab Saudi melalui Muassasah terkait dengan jadwal lontar jumrah pada 10 , 11 , 12, dan 13 Zulhijjah,” kata Kepala Daerah Kerja Makkah Subhan Cholid, di Makkah, Minggu (04/08).

Berdasarkan surat tersebut, lanjut Subhan, ada tiga waktu yang harus diperhatikan oleh jemaah haji Indonesia. Pertama, jemaah haji Indonesia dilarang melontar jamarat pada 10 Zulhijjah mulai pukul 04.00 sampai 10.00 waktu Arab Saudi.

“Jam itu jam yang sangat padat, juga keluarnya jemaah haji dari tenda menuju jamarat itu memenuhi jalan. Padahal, jalan itu sesungguhnya untuk laju kendaraan yang mengantarkan jamaah dari Muzdalifah ke Mina,” jelas Subhan.

Ia menambahkan, pada masa lampau, saking padatnya jemaah haji di Mina pada 10 Zullhijjah tersebut, seringkali menimbulkan peristiwa kecelakaan. “Untuk itu kami mengimbau jemaah, untuk menghindari tabrakan dan peristiwa serupa di masa lalu, silakan melaksanakan lontar jumrah aqobah setelah pukul 10.00 waktu Arab Saudi, pada 10 Zulhijjah itu,” imbau Subhan.

Kedua, pada 11 Zulhijjah, tidak ada larangan waktu melontar jamarat. “Kemudian pada tanggal 11 , itu free bebas jam berapapun dari dini hari tanggal 11 sampai dini hari tanggal 12, kapan saja bebas jamaah haji indonesia dan asia tenggara bebas melempar jumrah,” kata Subhan.

Ketiga, pada 12 Zulhijjah, jemaah dilarang melempar jumrah pada pukul 10.00 sampai pukul 14.00 waktu Arab Saudi. “Karena nafar awal, jemaah dari seluruh dunia berdesak-desakan mengejar afdholiahnya yang ba’da zawal, nah itu jam 10 sampai jam 2 untuk asia tenggara tidak diizinkan untuk melempar jumrah,” jelas Subhan

Kemudian untuk 13 Zulhijjah, jemaah haji bebas melakukan lontar jamarat dari pagi sampai dengan jamaah selesai melakukan nafar tsani. “Surat ini kita edarkan ke seluruh sektor dan Daker. Sehingga jemaah bisa mempertimbangkan, mengukur diri dan bisa menghitung situasi agar mencegah kemudharatan yang cukup besar,” tambah Subhan.

KEMENAG RI