Menag: Siapkan Haji Sedetail Mungkin

Kemenag menyiapkan enam skenario penyelenggaraan haji. 

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan jajarannya agar mempersiapkan skenario penyelenggaraan haji di tengah pandemi Covid-19 dengan sangat komprehensif. Dengan cara ini, tujuan beribadah dan keselamatan jamaah dinilai bisa terwujud.  

“Siapkan secara detail. Saya harap pelaksanaan haji benar-benar detail persiapannya. Jangan ada yang terlewat sedikit pun karena terkait keselamatan jamaah,” ujar Menag saat membuka Muzakarah Perhajian Indonesia di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (30/3).

Dalam muzakarah yang mengusung tema “Mitigasi Haji di Masa Pandemi” ini, Menag lebih lanjut mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengubah tatanan kehidupan. Perubahan itu antara lain adanya pembatasan, termasuk dalam kegiatan keagamaan yang bersifat massal.

Pembatasan ini juga terjadi dalam penyelenggaraan haji dan umrah sejak tahun lalu. Hal tersebut bisa menjadi pelajaran dalam persiapan, jika haji diputuskan dibuka tahun ini. 

Dalam hal manasik, Menag melanjutkan, selama ini mayoritas jamaah haji Indonesia melaksanakan haji tamattu’ (umrah dulu, baru berhaji). Namun, tahun ini, jika jamaah haji Indonesia diizinkan berangkat dan ada skema karantina, bisa jadi haji yang dilaksanakan adalah ifrad (haji dulu, baru umrah). 

“Hal ini harus dibahas bersama dalam muzakarah. Perlu kajian hukum, termasuk pola manasiknya agar bisa segera disosialisasikan,” ujar dia melalui keterangan tertulis yang diterima Republika, Rabu (31/3). 

Muzakarah Perhajian Indonesia digelar untuk menggali masukan dari berbagai pihak. Masukan ini digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Menag dan Tim Manajemen Krisis dalam mengambil keputusan terbaik terkait penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. 

Muzakarah ini diikuti perwakilan MUI, PBNU, Muhammadiyah, Persis, Al Washliyah, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), asosiasi penyelenggara haji dan umrah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), serta Balitbang Kemenag. 

Dalam forum tersebut, Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Ramadhan Harisman mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan skenario penyelenggaraan haji 2021. Ada enam skenario berbasis kuota yang telah disiapkan Tim Manajemen Krisis yang dibentuk Menag pada pada akhir Desember 2020.

“Tim krisis telah menyusun skenario untuk kuota 100 persen, 50 persen, 30 persen, 20 persen, 10 persen, dan 5 persen,” kata Ramadhan.

Menurut Ramadhan, selain berbasis kuota, skenario juga dibuat berbasis penerapan protokol kesehatan (prokes). Artinya, masing-masing skenario kuota dibuat dalam skema penerapan prokes dan tanpa penerapan prokes.

“Skenario yang disiapkan juga mempertimbangkan adanya pembatasan rentang usia dan tanpa pembatasan rentang usia,” ujarnya.

Ramadhan menyebut, besaran kuota akan berpengaruh pada lama masa tinggal. Makin banyak kuotanya, makin lama masa tinggal jamaah. “Jumlah kuota juga berdampak pada aspek biaya yang saat ini sedang dibahas bersama oleh Tim Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Panja Komisi VIII DPR,” katanya.

Skenario yang dibuat, Ramadhan melanjutkan, selalu mempertimbangkan waktu persiapan yang tersedia. Hal ini disebabkan hingga saat ini belum ada informasi resmi tentang kuota dari Arab Saudi.

“Pemerintah dan DPR berkomitmen, berapa pun kuotanya, kami siap melaksanakan,” ujar Ramadhan.

Selanjutnya, hasil muzakarah ini akan dilaporkan kepada Panja BPIH di Komisi VIII DPR. “Kami akan laporkan progres dari hasil muzakarah ini dengan skenario perubahan dan pengembangan dari skenario yang kami sempat bangun dan laporkan sebelumnya,” kata Ramadhan kepada //Republika//, Rabu (31/3).

Ia pun meminta semua pihak berdoa agar Pemerintah Arab Saudi segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun ini, termasuk jumlah kuota. 

Jika tahun ini haji diselenggarakan, kata Ramadhan, Kemenag akan membagi porsi di provinsi dan kabupaten/kota secara proporsional dengan kuota tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, suatu daerah dapat jatah 10 ribu, maka dengan kuota 30 persen artinya daerah itu hanya dapat memberangkatkan 3.000 jamaah.

“Tiga ribu itu kita urutkan nanti berdasarkan nomor urut porsi dari jamaah yang berhak melunasi di tahun 2020. Kita urutkan berdasarkan nomor porsi tergantung besaran persentase kuota yang diberikan.

REPUBLIKA

Kemenag: Jamaah Haji Minimal Tiga Kali Tes Swab

Penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi ketentuan yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan haji di masa pandemi. Salah satu prokes yang wajib dipatuhi terkait pemeriksaan swab PCR.

“Jika Saudi mengizinkan keberangkatan haji Indonesia, maka setidaknya jemaah akan melakukan tiga kali swab PCR,” ujar Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ramadhan Harisman, dikutip di laman resmi Kemenag, Rabu (31/3).

Ramadhan menyebut swab PCR pertama dilakukan paling lambat 2×24 jam sebelum terbang ke Arab Saudi. Tes swab kedua dilakukan saat tiba di Arab Saudi. Dan terakhir, swab PCR dilakukan jelang kepulangan jamaah ke Tanah Air.

Selain swab PCR, jamaah juga harus melakukan swab Antigen. Swab Antigen ini dilakukan jelang masuk asrama haji. Sebab, jamaah saat akan masuk asrama harus membawa bukti negatif hasil swab antigen.

Ramadhan menegaskan, semua jamaah dan petugas haji 1442H/2021M wajib divaksinasi. Kemenag telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksinasi jamaah haji yang sudah melunasi biaya haji 2020.

“Alhamdulillah, jamaah yang sudah melunasi biaya haji 2020 dan usianya di atas 60 tahun, sudah masuk prioritas vaksinasi untuk kategori lansia. Targetnya 31 Maret, dua kali dosis vaksin sudah disuntikkan ke jemaah,” ujarnya.

Terkait jamaah yang sudah melunasi biaya haji 2020 dan usianya di bawah 60 tahun, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kemenkes, mereka akan masuk kategori rentan. Sebab, mereka akan melakukan perjalanan jauh ke luar negeri.

“Insya Allah jemaah yang sudah melunasi biaya haji 2020, akan divaksin dan dijadwalkan pada akhir Mei semua sudah divaksinasi,” kata dia.

IHRAM

Harap-Harap Cemas Menanti Kepastian Haji

Penyelenggara haji/umrah sudah menunggu selama satu tahun karena pandemi Covid-19.

Gabungan Pengusaha Haji, Umrah dan Wisata Halal Nusantara (Gaphura) harap-harap cemas menunggu kepastian Arab Saudi membuka izin umrah dan haji. Sebelumnya diberitakan Arab Saudi baru akan membuka kembali penerbangan internasional pada 17 Mei 2021.

Ketua Dewan Pembina Gaphura, Baluki Ahmad mengatakan, tentu harapan Gaphura dan asosiasi umrah lainnya jelas yakni bisa membawa calon jamaah umrah ke tanah suci. Penyelenggara umrah sudah menunggu selama satu tahun karena pandemi Covid-19.

“Sudah satu tahun diam, ada berita seperti ini, kita harap-harap cemas, karena harapan datang tiba-tiba (izin umrah) tutup, Info di Arab Saudi berkembang terus, buka-tutup buka-tutup (izin umrah) jadi kapan tepatnya umrah dibuka,” kata Baluki kepada Republika.co.id, Jumat (12/3).

Ia juga menyoroti kondisi Indonesia yang angka positif kasus Covid-19 belum menurun. Sehingga Indonesia termasuk kategori negara yang masih dipertimbangkan oleh negara lain. Pemerintah Arab Saudi juga mempertimbangkan kebijakannya demi keamanan negaranya.

“Jadi serba salah, kita tidak menyalahkan Arab Saudi, mereka punya hak untuk membuka dan menutup (izin umrah) mereka juga tidak mau warga negaranya tertular (Covid-19) dari manapun arahnya,” ujarnya.

Baluki mengatakan, pemerintah Indonesia juga sangat berharap izin umrah dan haji segera dibuka. Sekarang sudah menjelang Ramadhan namun belum bisa mempersiapkan apa-apa untuk penyelenggaran haji.

Ia juga menyampaikan bahwa calon jamaah umrah dan haji khusus kerap mempertanyakan kapan izin umrah dan haji dibuka kembali. Kondisinya jamaah umrah tahun lalu belum bisa berangkat karena pandemi Covid-19. Sementara calon jamaah haji juga belum mendapat kepastian kapan berangkatnya.

“Kita berdoa, kita berharap, sudah setahun lebih (pandemi Covid-19), kita ingin semua berjalan dengan baik,” ujarnya.

Untuk itu, Baluki mengingatkan agar calon jamaah umrah dan haji memahami serta bersabar. Karena situasi pandemi Covid-19 bukan keinginan asosiasi, pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

“Situasi pandemi Covid-19 ini tidak bisa diprediksi, sampai kapan (pandemi ini) semua tidak ada yang bisa melihatnya, ya kita harus tawakal, qodarullah, semua Allah yang mengatur yang punya kekuasaan,” ujarnya.

KHAZANAH REPUBLIKA

Menag: Pemerintah Saudi Belum Putuskan Adanya Haji Tahun 2021

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pelaksanaan ibadah haji tahun 2021 masih menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. “Pemerintah Arab Saudi belum memutuskan apakah haji tahun ini dibuka atau tidak,” kata Yaqut di Solo seperti dikutip dari laman Merdeka, Jumat (05/03/2021).

Yaqut mengatakan jika sudah ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi maka pemerintah akan segera melakukan persiapan secara teknis. Menurut dia, saat ini pemerintah sudah menyiapkan sejumlah skenario.

“Tetapi tentu skenario ini baru bisa jalan kalau sudah ada keputusan haji dari pemerintah Arab Saudi, dibuka atau tidak. Skenario salah satunya pembatasan ini,”ujarnya.

Menag yang juga Ketua GP Anshor itu memprediksi di masa pandemi Covid-19 ibadah haji 2021 tidak akan dijalankan secara normal, termasuk saat perjalanan menuju ke Arab Saudi.

“Seperti jaga jarak di pesawat, kemudian kamar yang biasanya diisi delapan orang hanya digunakan empat orang. Signal yang kita dapat ada pembatasan jemaah tidak seperti masa normal,” tukasnya

Sementara itu, mengenai jamaah lanjut usia, pihaknya juga belum dapat memastikan apakah bisa mengikuti haji.

“Kami belum ada kepastian, mudah-mudahan bisa ya, tetapi ya tidak tahu. Itu kan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Kita ini kan tamu, kita ikuti aturan pemerintah di sana,” tandasnya.

Sebelumnya diketahui, Arab Saudi lewat Menteri Kesehatannya Tawfiq al-Rabiah mengatakan “vaksinasi wajib” akan diperlukan untuk semua jamaah yang berencana berhaji di bulan Juli. “Muslim yang berharap untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi syarat khusus, yaitu telah menerima vaksin Covid-19,”ujar Tawfiq seperti dikutip dari Reuters, Rabu (03/02/2021).*

HIDAYATULLAH

Persiapan Haji 2021, Kemenag Lakukan Analisis Situasi

Arab Saudi hingga saat ini masih belum memberikan kepastian terkait pelaksanaan haji 2021. Meski demikian, Kementerian Agama (Kemenag) menyebut terus melakukan persiapan.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi VIII DPR/RI menyebut persiapan tetap dilakukan, mengingat masa penyelenggaraan ibadah haji yang semakin dekat.

Berdasarkan kalender hijriyah dan asumsi normal, pemberangkatan jamaah haji tahun 1442H/2021M untuk kloter pertama diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Dzulqa’dah atau 15 Juni 2021. 

Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Oman Fathurahman, menyebut pihaknya terus melakukan analisis terkait situasi yang berkembang. “Kami masih terus melakukan analisis situasi, baik situasi di Saudi maupun di Indonesia, khususnya terkait perkembangan vaksinasi masal,” kata dia saat dihubungi Republika.co.id, Ahad (31/1).

Terkait persiapan akomodasi dan katering untuk jamaah haji nantinya, ia menyebut akan melanjutkan yang sebelumnya. Meski demikian, akan dilakukan beberapa penyesuaian.

Pada 2020,Kemenag telah melakukan penjajakan dengan sejumlah perusahaan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Kemenag bahkan telah melakukan survei ke Arab Saudi pada Februari 2020.

Meski demikian, mengikuti imbauan dari Kerajaan Arab Saudi, Kemenag tidak menandatangani kontrak apa pun dengan penyedia layanan haji. Yaqut dalam Raker tersebut menyebut ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji sangat luas. Dengan waktu yang ada, persiapan haji harus segera dilakukan.

“Waktu yang tersisa untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M hanya berkisar lima bulan. Mengingat ruang lingkup pelayanan penyelenggaraan ibadah haji yang begitu luas, maka waktu yang tersisa sangat terbatas, sehingga berbagai persiapan harus segera dilakukan,” katanya saat itu.

Mengingat sampai dengan saat ini wabah Covid-19 belum berakhir, ia menyebut Kemenag telah membentuk Tim Manajemen Krisis Haji dalam rangka mempersiapkan rencana mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442 H/2021 M. 

“Tim ini telah saya launching, dan langsung bekerja saat ini juga,” ujar Yaqut.

Sejauh ini, pemerintah tengah menyiapkan tiga opsi penyelenggaraan ibadah haji. Yakni, haji dengan kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jamaah haji.

IHRAM

Peluang Haji 2021 Setelah Ada Vaksinasi Covid-19

Penyelenggaraan ibadah haji 2021 masih situasional.

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj menilai belum ada tanda-tanda Pemerintah Arab Saudi akan membuka Haji secara normal tahun 2021. Komnas menilai keberangkatan haji, semua tegantung hasil penanganan pandemi.

“Musim haji tahun 2020 menjadi memori yang kurang baik bagi jutaan jemaah haji  baik di tanah air,” katanya saat berbincang dengan Republika, Selasa (19/1)

Pada tahun 2020 akibat dikepung Covid-19 pemerintah Saudi tidak mengizinkan jamaah haji dari luar negaranya mengikuti ibadah tahunan tersebut. Maka dari itu ibadah haji diselenggarakan dengan sangat terbatas.

Menurutnya, penyelenggaraan ibadah haji 2021 akan dibuka terbatas atau bisa kembali normal spereti tahun-tahun sebelumnya atau tidak akan dintentukan oleh penanganan pandemi di negara masing-masing. Karena menyangkut keselamatan jiwa ribuaan nyawa manusia.

Kata dia, memang saat ini sedang digalakkan vaksinasi di berbagai negara, akan tetapi program tersebut belum menjadi jaminan pandemi Covid-19 segera mereda dan haji bisa dijalankan normal. Semua itu tergantung kondisi pandemi.

“Maka kebijakan haji akan tergantung pada perkembangan hasil vaksinasi,” katanya.

Mustolih mengatakan, Arab Saudi sebagai negara tuan rumah tentu akan sekuat tenaga mendorong pengendalian Covid melalui vaksinasi, sebab negara ini sudah sangat terpukul dan banyak kehilangan devisa. Mulai dari haji dan umrah yang menjadi andalan pemasukan keuangan negara para pangeran tersebut.

Indonesia juga demikian, sangat berharap 2021 jamaah haji bisa berangkat seperti tahun-tahun sebelumnya karena jika ditunda atau dilaksanakan terbatas maka dampak jemaah yang antri berangkat haji akan mamin panjang. Sementara itu penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) makin terpuruk karena terus merugi.

“Hal ini tentu tidak diinginkan. Maka itu pengendalian covid-19 menjadi tanggungjawab bersama, bukan saja pemerintah termasuk program vaksinasi,” katanya.

IHRAM

Kemenag Bantah Isu Pembatasan Usia Haji 50 Tahun

Kementerian Agama (Kemenag) membantah isu yang berkembang terkait pembatasan usia untuk haji 2021 dengan usia maksimal 50 tahun. Kemenag menegaskan mekanisme soal haji belum disampaikan oleh otoritas haji di Arab Saudi. 

“Di masyarakat beredar untuk haji dibatasi untuk usia 50 tahun, ini sama sekali tidak benar karena belum ada informasi resmi sama sekali dari otoritas di Saudi,” kata Plt Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Oman Fathurrahman saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Senin (23/11).

Kemenag masih belum mendapatkan kejelasan dari pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji pada 2021. Dalam hal ini, Kemenag sudah melakukan pertemuan dengan pemerintah Arab Saudi untuk menanyakan penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. 

Oman mengaku sudah bertanya pada pemerintah Saudi. Ia menanyakan apakah pembatasan usia 18-50 tahun sebagaimana diterapkan pada umroh juga diterapkan pada 2021. Kemudian, ia juga bertanya soal kuota.

“Jawabnya, ‘semuanya terlalu dini’ , jawabannya itu saja sambil geleng geleng kepala,” kata Oman.

Terlepas dari itu, Kemenag pun menyiapkan tiga skenario atau opsi terkait haji 2021. Pertama, pemberangkatan kuota penuh dilakukan jika Arab Saudi membuka penyelenggaraan haji dan wabah tertangani.

Kedua, jamaah haji diberangkatkan dengan kuota terbatas. Opsi ini diambil jika kuota sudah diperoleh, namun wabah masih berlanjut. Kebijakan pemerintah Arab Saudi menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Opsi terakhir adalah batal memberangkatkan apabila kuota tidak dibuka atau pemerintah Arab Saudi hanya membuka haji untuk lingkup terbatas.

IHRAM

Kemenag Minta Jamaah Haji Kedepankan Istitha’ah Secara Utuh

Kementerian Agama (Kemenag) meminta jamaah haji tidak mengutamakan istitha’ah dari satu sisi saja. Istilah istitha’ah atau mampu harus dikedepankan secara utuh.

“Jamaah jangan terpaku istitha’ah kesehatan saja, tetapi juga harus kedepankan istitha’ah secara utuh,” kata Direktur Bina Haji Kementerian Agama, Khoirizi H. Dasir, dalam keterangan yang didapat Republika.co.id, Selasa (15/9).

Saat mengisi webinar dengan tema “Meraih Kesempurnaan Ibadah Haji serta Tips Menjaga Kesehatan Jemaah Haji”, ia menyebut jamaah haji banyak yang masih mengutamakan istitha’ah kesehatannya saja. Sementara, terdapat pula istitha’ah perjalanan, istitha’ah materi, dan istitha’ah ibadah.

Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, Khoirizi menyebut keberangkatannya memang ditunda. Untuk keputusan tersebut, ia meminta jamaah haji berpikir positif.

“Penundaan keberangkatan haji ini, jamaah harus positive thinking. Dengan adanya penundaan ini, jamaah haji bisa memperdalam ilmu manasiknya,” ujarnya.

Kabid Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil kemenag Banten, Machdum Bachtiar, mengatakan istitha’ah dengan kesehatan haji memang satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini harus dimiliki jamaah haji.

Makna istitha’ah sendiri, menurut dia banyak macamnya. Ada istitha’ah maliyah (harta), istitha’ah badaniyah (fisik), istitha’ah amniah (keamanan) dan istitha’ah kesehatan.

“Untuk berhaji, seorang Muslim harus mampu dalam segi fisik (istitha’ah badaniyah), materi (istitha’ah maliyah) dan keamanan (istitha’ah amniyah). Mampu secara materi, keamanan, dan kesehatan,” ujar Machdum.

IHRAM



Tiga Skema Pemberangkatan Jamaah Haji 2021

Untuk rencana musim haji 2021, Kementerian Agama RI (Kemenag) menggodok tiga skema pemberangkatan jamaah haji tahun 2021, yakni:

  1. Skema ketika Covid-19 sudah tidak ada lagi. Dalam hal ini, artinya kondisi sudah normal dan kuota haji pun normal;
  2. Kemenag mempersiapkan apabila terjadinya pengurangan kuota jamaah haji, yang dikarenakan masih adanya penyebaran Covid-19, sedangkan pelaksanaan ibadah haji tetap berjalan;
  3. Ada kemungkinan besar, pelaksanaan pemberangkatan jamaah haji kembali ditunda seperti haji tahun 2020. Hal ini dilakukan jika Covid-19 bertambah parah.

sumber: KHAZANAH REPUBLIKA

Wapres Pastikan Jamaah Haji 2020 Prioritas Berangkat 2021

Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan jamaah haji yang ditunda jadwal keberangkatannya pada tahun ini karena pandemi Covid-19 akan memperoleh hak sama pada musim haji tahun depan. Ma’ruf mengatakan, jamaah haji yang tertunda akan otomatis prioritas berangkat haji tahun depan.

“Soal haji saya kira mereka tidak berangkat karena sesuatu hal, ketika dia ditunda haknya (tahun depan) tetap seperti yang kemarin. Itu sudah konsekuensi, dia pasti otomatis,” ujar Ma’ruf saat konferensi pers virtual dengan wartawan, Senin (8/6).

Ia menerangkan, penundaan keberangkatan jamaah haji Indonesia demi alasan keamanan dari virus Covid-19. Meskipun, Pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan secara resmi mengenai kebijakan ibadah haji, Pemerintah RI harus mengeluarkan keputusan.

Sebab, persiapan pemberangkatan jamaah haji membutuhkan waktu yang cukup agar pelaksanaan berjalan lancar. Di tambah, adanya pandemi Covid-19 membuat persiapan tentu harus lebih siap, khususnya di bidang kesehatan dan keselamatan jamaah.

“Kan tidak mungkin (menunggu keputusan Arab) jaraknya kan pendek, memberangkatkan 210 ribu lebih jamaah dengan persiapan yang pendek itu tidak mungkin,” ujar Ma’ruf.

Apalagi, kata Ma’ruf, Pemerintah harus memastikan perjalanan jamaah dari daerahnya ke ke Arab Saudi  hingga kembali ke wilayah asal harus aman dari Covid-19.

“Disamping itu keamanan di jalan tidak terjamin tidak terjadi penularan, semua pesawat harus masuk karantina maka itu justru akan menyulitkan, sehingga di dalam perjalanan pun tidak aman, belum lagi tawaf. itu akan menyulitkan. karena itu yang paling maslahat tahun ini ditiadakan,” ujarnya.

IHRAM